Kalau memang Jokowi/Ahok punya maksud baik dan berpihak pada rakyat, prinsip
sekolah gratris harus mereka pertahankan dengan perubahan dan penyempurnaan di
sana sini. Ump-nya sumbangan wajib hanya diberlakukan pada mereka yang benar
benar mampu dan itu harus dibuktikan dengan pendapatan orang tua murid yang
bisa diketahui dari Jawatan Pajak (belasting).
Yang tidak mampu harus dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban menyumbang dan
semua keperluan akan buku-buku dan pakaian seragam sepenuhnya ditanggung oleh
Pemerintah. Dengan demikian prinsip gratis untuk semua murid dengan catatan
sumbangan wajib bagi mereka yang mampu dan membebaskan mereka yang tidak mampu
adalah adil dan masuk akal..
Prinspnya sederhana yaitu sekolah gratis tapi pelaksanaannya juga harus
sederhana, bantuan Pemerintah harus langsung masuk sekolah dan administrasi
sekolah . Mengapa harus pake "Kartu pintar" segala ato "Kartu sehat" segala
macem. Kartu kayak gitu bisa diperjual belikan dan dimanipulasi dan hanya punya
arti reklame politik bagi Jokowi-Ahok.
Bila Indonesia ngaku Negeri demokrasi, semua penguasa harus berpihak pada
rakyat dan melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Demokrasi
berarti kekuasaan rakyat. Yang anti rakyat harus keluar dari kekuasaan dan
tidak boleh masuk kekuasaan. Bila tidak demikian, itu namanya Demokrasi
munafik, demokrasi palsu yang ditawarkan pada masyarakat Internasional. Kita
masih menunggu musim banjir di Jakarta tahun depan.
Apakah Jakarta masih tetap banjir?. Kalau masih, apa gunanya Jokowi/Ahok jadi
Kepala daerah. Ini ujian minimal yang bila tidak lulus harus Get out! Rakyat
Indonesia sudah terlalu kenyang dengan janji-janji manis para penguasa dan
calon penguasa yang kosong melompong: "Tinggi gunung seribu janji, lain di
mulut lain di hati". Apakah itu berlalu bagi Ahok/Jokowi?
ASAHAN.
----- Original Message -----
From: Liquid Yahoo
To:
Sent: Saturday, March 23, 2013 9:43 AM
Subject: Re: Fw: Jokowi: Bukan Sekolah Gratis yang Dihilangkan
Dari dulu sekolah emang ga gratis koq, Iuran di ganti kata2nye jadi
Sumbangan, sedangkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ngalir dulu ke dinas
pendidikan & dinas agama sehingga jadi ajang korupsi dinas pendidikan & agama,
termasuk sekolahan.
Bayangin aje, ada sekolah negri di sulap jadi sekolah "International" dengan
ngeraup BOP milyaran rupiah / tahun, gratiskah? Ngga juga, siswa nye di suruh
bayar beberapa juta sebulan, koq malah mahal? Kan taraf international, dana BOP
ga cukup.
Sedang sekarang BOP mao di hapus, jelas dinas pendidikan, dinas agama &
sekolahan jadi panik, karena dana itu ga alirin langsung ke sekolahan, persis
seperti system asuransi pake Kartu Jakarta Pintar (KJP), hebatnye lagi siswa
bisa masuk sekolah Swasta dengan gratis karena sekolah2 negri & swasta itu akan
menagih langsung kepada PemDa dan pemda akan memeriksa dan membayar, jadi ga
adalagi istilahnye ga ada tempat atau bangku kosong karena BOP dulu kan cuma di
berikan ke sekolah negri yang jumlahnye terbatas.
Sama seperti Kartu Jakarta Sehat, (KJS) coba bayangkan kalo dananye di
berikan ke dinas kesehatan baru di kasih ke RS, yakin ga tuh RS ga bakalan
tetep tarik biaya ke pasien?
Bukankah lebih baik di kasih kartu seperti kartu asuransi, pelanggan sakit,
asuransi yang bayar, rakyat sakit, pemerintah yang bayar, bukan kah cara ini
lebih baik dari pade di kasih ke dinas dulu dan mengalir kecil ke rakyat karena
bocor di semua tempat yang di lalui?
Istilahnye ude tepat koq, dana nye di alihkan, bukan di hapus, karena system
yang dulu terbukti tidak efisien & efektif, muter ke kantong pejabat & petugas
dulu, sedang yang dulu bisa bilang sekolah cuma di subsidi, bisa di nikmati di
sekolah negri walau yang sekolah naik mobil2 keren, sekarang bisa di bilang
asuransi pendidikan bagi yang ga mampu.
Untuk kebocoran, system seketat apapun yang di pake pasti tetep bisa bocor
kalo petugas emang uda corrupt minded, tapi JokoWi - AHok setau saya royal
banget ngasih kartu gratis beginian ampe DPRD & DepKeu tereak2, kalo ga di
kasih kelurahan, datang aja langsung ke balaikota, di sana juga banyak yang
minta koq dan akan di data kelurahan mana yang ga kasih, nanti di blusukin ama
JokoWi.
Perbandingan:
BOP:
1. Uang di salurkan lewat dinas pendidikan dan agama, baru ke sekolah negri.
2. Hanya untuk sekolah negri, swasta ga dapet
3. Yang tajir melintir sekolah naik mobil keren & yang miskin melarat sekolah
naik kaki berbetis pesepakbola cuma bayar "sumbangan" di sekolah negri.
4. Jika biaya operasional lebih, dan dana BOP ga cukup, maka sekolah tersebut
akan menarik sumbangan "wajib" ke siswa.
5. Buku, seragam & peralatan tulis-menulis tetep beli.
KJP:
1. Uang langsung masuk ke sekolah melalui tagihan ke PemDa.
2. Bisa masuk sekolah swasta dengan kartu KJP.
3. Yang tajir sekolah naik mobil keren tetep bayar & yang miskin melarat
sekolah naik kaki berbetis pesepakbola totally gratis.
4. Dana operasional dapat terpenuhi karena sekolahan tetep memberi tarif,
hanya yang tajir bayar pake kantong sendiri, yang KJP di bayar PemDa.
5. Buku, seragam & alat tulis, bayar pake kartu KJP.
Demikian yang saya baca & saya tahu, silahkan menilai dengan perbandingan2
tersebut, mana yang lebih efektif & efisien, berikan opini anda.
----- Original Message -----
From: ASAHAN
To:
Sent: Sunday, 24 March, 2013 04:23
Subject: Jokowi: Bukan Sekolah Gratis yang Dihilangkan
----- Original Message -----
From: ASAHAN
Jokowi: Bukan Sekolah Gratis yang Dihilangkan
Dalam masa kampanye Pilkada, Ahok pernah melontarkan pernyataan yang katanya
sekarang ini sudah bukan jamannya lagi mempertahankan sekolah gratis. Saya
lantas memberikan komentar dan menyerukan agar tidak memilih Jokowi/Ahok.
Seorang komentator lainnya menuduh saya sebagai tidak mengerti atau salah
tafsir terhadap penyataan Ahok. Saya kembali membantah bahwa saya tidak salah
tafsir akan maksud Ahok untuk menghapuskan sekolah gratis dan saya umumkan
seluruh kata-kata Ahok. Sekarang jelas jemelas bahwa Jokowi/Ahok akan menghapus
sekolah gratis seperti yang sebelummnya pernah mereka kampanyekan. Perkecualian
bagi mereka yang tidak mampu akan diberi "kartu pintar". Permainan kata itu
telah menipu banyak orang. Siapakah yang akan mendapatkan "kartu Pintar"?.
Lagi-lagi menciptakan lobang besar untuk sogok menyogok untuk rebutan kartu
pintar yang pada ahir-ahirnya mereka yang tidak mampu menyogok dan lemah
ekonominya (rakyat kecil) harus bayar biaya sekolah alias tidak dapat "kartu
pintar". Dan nasi telah menjadi bubur, yang dipilih sudah keburu menang jadi
penguasa Jakarta. Jadi menghapus sekolah gratis adalah TIDAK ADIL. Kalau memang
gratis harus berlaku bagi semua dan gratis dan itu adil. Tapi Jokowi/Ahok
menghendaki yang lain, dia tebang pilih dan seolah berpihak pada mereka yang
tidak mampu. Mereka butuh uang dan mengambil uang rakyat dengan berbagai cara
yang licik. Rakyat Indonesia harus lebih waspada menghadapi para penguasa/calon
penguasa demagog yang pandai menanam tebu di bibir. "Habis manis, sepah
dibuang". Rakyat tertipu, penguasa berlenggang. Boikot semua Pemilu !!! dan ini
tindakan revolusioner yang cocok untuk masa sekarang.
ASAHAN.
Jokowi: Bukan Sekolah Gratis yang Dihilangkan
Penulis : Indra Akuntono | Kamis, 21 Maret 2013 | 12:08 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono
Ribuan siswa dari berbagai sekolah (SMA/SMK) se-Jakarta Utara tengah
menunggu waktu pembagian Kartu Jakarta Pintar, di SMA Yappenda, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
1
TERKAIT:
a.. Dana BOP Akan Dievaluasi
b.. Kadisdik DKI: BOP Tidak Dihapuskan, tetapi Dialihkan
c.. Warga Miskin Dijamin Tetap Dapat Akses
d.. Basuki: Prinsip Kita, Tidak Ada Sekolah Gratis
e.. Basuki: Sekolah Banyak Orang Kayanya Malah Ditanggung
JAKARTA, KOMPAS.com — Ada kekhawatiran rencana penghapusan Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) membuat sekolah di Jakarta tidak lagi gratis.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan tidak akan menghilangkan
sekolah gratis.
"Hanya mengubah sistemnya saja, diperbaiki, bukan dihapus. Bukan sekolah
gratis yang dihilangkan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat
menyampaikan bahwa seluruh siswa, baik yang menempuh pendidikan di sekolah
swasta maupun negeri, diharuskan membayar uang sekolah. Mantan Bupati Belitung
Timur ini mengatakan, rencana penghapusan dilakukan dengan pertimbangan agar
DKI dapat bertindak lebih adil.
Pemprov DKI Jakarta akan membuat semua siswa untuk membayar penuh biaya
sekolah. Bagi siswa yang tidak mampu, kata dia, Pemprov DKI akan menanggungnya
melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"BOP-nya kami cabut, jadi bayarnya melalui KJP. Siswa yang tidak mampu,
akan kami berikan KJP untuk bayar, ini baru adil kan. Sekarang ini lagi kami
kaji," kata Basuki.
Editor :Ana Shofiana Syatiri
http://www.neobux.com/?r=adsbimasakti
http://www.synergyprofit.com
