http://www.analisadaily.com/news/2013/5378/menyikapi-ancaman-krisis-listrik-sumut/
Sabtu, 30 Mar 2013 00:30 WIB Menyikapi Ancaman Krisis Listrik Sumut (ilustrasi) Oleh: Bintang MN. Tajuk Rencana Harian Analisa pada Kamis, 21 Maret lalu mengangkat judul “Sumut Terancam Krisis Listrik?” Dapat dipahami bahwa ulasan tersebut dilatarbelakangi terjadinya pemadaman listrik sehari sebelumnya di wilayah Kota Medan dan beberapa daerah lain di Sumatera Utara dan Aceh. Ulasan tersebut juga membeberkan bagaimana persoalan kelistrikan saat ini sepertinya tak pernah tuntas dan selalu menjadi keluhan masyarakat. Ada penyakit tahunan yang kerap kambuh hingga senang tidak senang masyarakat harus menerimanya. Kini penyakit tahunan itu mulai menggejala menyusul rusaknya pembangkit di Sicanang Belawan hingga terjadi pemadaman untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Padahal tarif dasar listrik baru saja naik, khususnya bagi pelanggan yang menggunakan 900 Kwh ke atas. Bahkan, sejumlah daerah di Indonesia juga mulai mengalami krisis listrik. Perlu dipertanyakan, mengapa Sumatera Utara bisa mengalami krisis listrik. Padahal yang diketahui masyarakat banyak pembangkit listrik ada di provinsi ini. Seperti yang diresmikan presiden terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan I berkapasitas 2x90 MW dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Simangkuk 275/150 KV kapasitas 250 MVA di Balige tahun lalu. Pembangkit lain yang ada di Sumut antara lain, PLTU Labuhan Angin, PLTA Asahan III, PLTA Sipahoras, PLTA Lau Renun, dan PT Inalum. (Tajuk Rencana Analisa, 21/03). Terjadinya pemadaman listrik di Sumut dan Aceh beberapa waktu lalu tentu patut disikapi dengan bijak. Selama ini, dalam rangka menghemat energi listrik, maka kampanye hemat energi listrik dengan menggunakan listrik secukupnya sudah sering kita dengar untuk dilaksanakan para konsumen listrik. Kampanye earth hour merupakan upaya penyelamatan planet bumi beserta isinya, demi kelangsungan hidup manusia dengan segala aktivitasnya. Paling tidak, kampanye earth hour melalui pemadaman listrik dan mematikan peralatan listrik selama satu jam bisa menghemat konsumsi listrik. Mungkin mencapai puluhan ribu megawatt (MW) di seluruh dunia. Khusus di Medan, tidak dalam kampanye earth hour pun sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai sebab. Kalau saja seluruh penduduk Indonesia yang berlangganan listrik menyambut baik dan melaksanakan kampanye earth hour tersebut, berapa banyak tenaga listrik yang dapat dihemat. ‘Pekerjaan’ alat pembangkitnya pun menjadi ringan, dan terjadi penghematan bahan bakarnya tentunya. Selayaknyalah kita mendukung kampanye earth hour tersebut demi kelangsungan hidup anak cucu kita khususnya, dan menyelamatkan planet bumi yang kini ‘sakit keras’ akibat ulah manusia yang serakah. Bukan Pemadaman Namun demikian PLN seharusnya menyadari bahwa gerakan hemat energi bukan berarti dengan melakukan pemadaman sesuka hati sesuai dengan selera pihak PLN sendiri. Seharusnya pihak PLN menyadari bahwa langkah melakukan pemadaman secara tidak beraturan akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian rakyat setempat, khususnya warga Kota Medan. Banyak usaha-usaha kecil masyarakat yang sangat bergantung pada keberadaan PLN sebagai penunjang usaha. Disamping itu, kerugian lain juga dirasakan oleh masyarakat dalam rumah tangga. Saat ini, hampir semua jenis kegiatan hidup masyarakat mayoritas mempergunakan energi listrik sebagai andalan. Kalau hal ini terus saja dibiarkan maka dapat dibayangkan betapa kerugian yang akan diderita rakyat akan semakin besar. Padahal, tanpa akibat pemadaman listrik saja, rakyat sudah kelinglungan dalam mempertahankan hidup. Konon lagi ditambah dengan persoalan yang satu ini. Disinilah pentingnya pihak PLN menyadari bahwa resiko melakukan pemadaman listrik tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Pihak PLN jangan menjadikan posisinya yang hanya tunggal dalam mengelola energi listrik sebagai upaya untuk selalu memojokkan pelanggan tanpa adanya posisi tawar. Monopoli yang dilakukan PLN terhadap pengelolaan listrik seharusnya dipandang sebagai jembatan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih memadai, bukan malah sebaliknya. Hanya menjalankan roda pengelolaan energi listrik tanpa pernah mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Membuka Peran Swasta Melihat fakta kinerja PLN saat ini, seharusnya pemerintah juga membuka akses terhadap pihak swasta untuk dapat berperan serta dalam menyediakan dan turut serta melakukan pengelolaan terhadap listrik. PLN sudah terbukti hanya memojokkan pelanggannya. Oleh karena itu, maka ada baiknya agar pihak swasta diberikan kebebasan untuk ikut berkontribusi dalam membangun pengelolaan listrik yang lebih baik dan lebih berkualitas. Kalau saja hal itu dilakukan pemerintah, maka setidaknya rakyat akan merasakan bagaimana sesungguhnya manfaat listrik dalam menunjang perekonomian nasional. Jangan biarkan rakyat justru menjadi bulan-bulanan PLN. Pengelolaan listrik yang hanya dimonopoli oleh PLN jelas menyebabkan rakyat selalu tersudutkan. Sebagai contoh konkrit, ketika listrik padam dan rakyat menanggung kerugian akibat pemadaman itu, maka tidak ada ruang bagi rakyat untuk menuntut ganti rugi. Padahal bila dikalkulasikan, kerugian yang ditimbulkan pemadaman listrik kadang kala justru menimbulkan akibat yang sangat besar. Sementara dipihak lain, ketika rakyat atau pelanggan terlambat dalam melakukan pembayaran, maka denda terhadap pelanggan tidak bisa dihindari. Hal ini jelas sangat merugikan bagi masyarakat umum dan tidak patut untuk diwariskan dimasa-masa yang akan datang. Gerakan hemat energi tentunya sangatlah kita dukung. Namun dengan cara PLN mematikan listrik secara tidak beraturan justru bukan lagi dapat dipandang sebagai gerakan hemat energi, melainkan sebagai bentuk akal-akalan dalam rangka mencari keuntungan yang lebih besar. Sebab biasanya, penggunaan arus listrik akan melonjak naik manakala sering dilakukan pemadaman listrik. Mudah-mudahan pemerintah dapat belajar dari fakta ini dan lebih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat, khususnya pelayanan dalam bidang energi. Pemerintah perlu menyikapi krisis energi listrik di Sumut dengan mencarikan solusi yang lebih relevan, jadi bukan dengan menumbangkan kepentingan konsumen melalui berbagai bentuk pemadaman, baik pemadaman bergilir maupun seluruhnya. *** Penulis, pemerhati ekonomi dan politik serta sosial kemasyarakatan, tinggal di Medan. [Non-text portions of this message have been removed]
