Ref: Di NKRI berbagai hal aneh atau tidak aneh bisa saja terjadi dan oleh karena itu oknom di belakang layar atau siluman yang tidak terlihat oleh mata manusia pun bisa dicalonkan dan dipilih menjadi ketua partai politik, sebab yang penting ialah agama cocok, etnik cocok dan memiliki fulus lebih dari cocok. Cocok agama, cocok etnik, tetapi fulus senin kemis jangan harap akan dimodekan, begitulah hukum yang tidak tertulis dalam dunia kleptokrasi.
http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/memilih-ketum-tanpa-kelihatan-sang-kandidat/33054 Demokrasi Ala Partai Demokrat Memilih Ketum Tanpa Kelihatan Sang Kandidat Sabtu, 30 Maret 2013 | 18:47 Kongres Partai Demokrat.[Antara] Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel Inna Bali Beach, Sanur, Bali, menunjukkan praktik demokrasi yang luar biasa dalam sebuah partai penguasa (the ruling party). Hanya dalam tempo sekitar tiga jam sejak KLB mulai berlangsung pada pukul 14.00 Wita, peserta KLB telah berhasil memilih Ketua Umum DPP Partai Demokrat baru sebagai pengganti Anas Urbaningrum. Anas menyatakan berhenti pada 23 Februari lalu, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi. KLB berlangsung mulus, tanpa perdebatan, tanpa interupsi, tanpa aksi walk out, bahkan tanpa unjuk rasa sebagaimana yang pernah dipertontonkan oleh partai atau organisasi kemasyarakatan lain yang sedang berkongres. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pendiri, ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi dan ketua dewan kehormatan, tidak hadir pada pembukaan KLB, meskipun telah berada di hotel tempat penyelenggaraan KLB itu beberapa jam sebelum pembukaan, memunculkan indikasi bahwa prosesi pemilihan akan berlangsung seperti layaknya calon pengantin Jawa yang "dipingit" terlebih dahulu. Hingga peserta KLB mengakhiri persidangan pemilihan ketua umum secara musyawarah dan mufakat, Yudhoyono tidak masuk ke arena KLB. Yudhoyono hanya hadir pada penutupan KLB dalam kapasitas sudah menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sidang pun praktis berlangsung hanya dalam satu sesi setelah acara pembukaan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro, putra bungsu Yudhoyono. Empat ketua dewan pengurus daerah (DPD) tingkat provinsi yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua menyampaikan pemandangan umum sebagai perwakilan DPD dari kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Dalam pemandangan umum tersebut, mereka sepakat memilih Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan suara yang disampaikan juga sudah mengatasnamakan 497 dewan pengurus cabang (DPC) tingkat kabupaten dan kota. Meminta Kesediaan SBY Peserta KLB kemudian mendelegasikan tujuh orang pimpinan sidang untuk meminta kesediaan Yudhoyono. Ketujuh orang itu adalah EE Mangindaan, Edhie Baskoro, Jhonny Allen, Syarif Hasan, Toto Riyanto, Max Sopacua, dan Amir Syamsuddin, menemui Yudhoyono ke salah satu ruangan di lantai 7 hotel tersebut. Sidang pun diskors selama 15 menit. Setelah sidang dimulai kembali, EE Mangindaan yang juga Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa Yudhoyono akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum hingga 2015. "Sesuai dengan kesepakatan, kami bertujuh telah bertemu dengan Bapak SBY. Beliau tidak mudah memutuskan, karena beliau memikirkan tugas kenegaraan," kata Mangindaan yang pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Mangindaan menceritakan bahwa mereka melihat suasana batin Yudhoyono ketika meminta kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Yudhoyono, kata Mangindaan, menceritakan soal tugas-tugas yang diembannya selaku Presiden sebagai amanah rakyat dalam memimpin negeri ini. Yudhoyono dalam pertemuan dengan tujuh delegasi peserta KLB akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat dengan dua syarat. "Syaratnya adalah jabatan ketua umum yang akan saya jalankan ini adalah benar-benar bersifat sementara," kata Yudhoyono sebagaimana disampaikan Mangindaan. Semua yang dilakukan sementara demi proses penyelamatan dan konsolidasi partai. "Paling lama dua tahun," kata Yudhoyono. Yudhoyono menginginkan kongres mendatang berlangsung pada 2015, setelah seluruh proses Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wapres pada 2014 selesai. Syarat kedua, kata Yudhoyono, supaya bisa berkonsentrasi, dan menjalankan tugas kenegaraan, tugas-tugas ketua umum akan dilaksanakan oleh pengurus harian di bawah ketua harian, di bawah pimpinan ketua harian. Setelah menceritakan pertemuan dengan Yudhoyono di hadapan seluruh peserta kongres, Mangindaan menanyakan apakah dapat disetujui, lalu terdengar bunyi palu diketok di meja dan suara "setujuuu..." dari peserta kongres. Tiga Pasal Keputusan itu pun kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KLB Partai Demokrat Nomor 04/PD/2013 tentang Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat 2013-2015. Tiga keputusan yang dituangkan dalam tiga pasal itu adalah, pertama, memilih, mengangkat, dan menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat untuk masa bakti 2013-2015. Pasal kedua, memberikan mandat kepada ketua umum terpilih untuk membentuk formatur dalam rangka menyempurnakan kepengurusan. Pasal ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Denpasar 30 Maret 2013 pukul 17.00 wita. Proses KLB yang berlangsung mulus tak terlepas dari sejumlah pertemuan Yudhoyono dengan pimpinan DPP dan DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia saat menjelang kongres hingga dua pertemuan terakhir pada Jumat (29/3) malam dan Sabtu (30/3) pagi. Perubahan Kepengurusan Yudhoyono akan memimpin formatur untuk menyusun kepengurusan lengkap. Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menyerahkan sebanyak 14 nama calon ketua harian kepada ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia, kata Ketua DPD Sulawesi Tenggara Muhammad Endang. "Pagi tadi, saat dikumpulkan oleh SBY di Nusa Dua, Bali, kami disodorkan nama-nama calon ketua harian," kata Endang. Ke-14 nama calon ketua harian yang disodorkan itu adalah Gubernur Jatim Soekarwo selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi selaku Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jambi, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf, Max Sopacua, Jhonny Allen, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Totok Riyanto, Sutan Bhatoegana, Roy Suryo, Syarif Hasan, EE Mangindaan, Jero Wacik dan Amir Syamsuddin. Untuk terhindar dari anggapan sebagai partai dinasti, Edhie Baskoro alias Ibas diperkirakan akan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal dengan alasan akan melanjutkan pendidikan Program Doktoral (S3) ke luar negeri. "Saya mendapat kabar kalau Mas Ibas akan melanjutkan pendidikan S3," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melanie Leimena Suharli. Melanie mengatakan, Ibas akan kembali berpolitik pada 2015 setelah selesai pendidikan dan pada tahun tersebut dia akan lebih matang dalam berpolitik. Dia menambahkan, mundurnya Ibas dikarenakan adanya keinginan DPD dan DPC Yudhoyono menjadi Ketua Umum. "Tidak mungkin, bapak jadi Ketua umum dan anaknya jadi Sekjen," katanya. Ia menyebutkan, mundurnya Ibas sebagai Sekjen bukan berarti Partai Demokrat kehilangan tokoh muda. "Tokoh muda tidak hilang di Demokrat. Masih banyak politisi muda. Ibas sedang berkonsentrasi dan mematangkan politiknya," kata Wakil Ketua MPR itu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, hal tersebut sudah diantisipasi apabila SBY sebagai ketua umum dan sekjennya anaknnya sendiri. Babak baru komposisi kepengurusan lengkap DPP Partai Demokrat berada pada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin tim formatur. Demokrasi a la Partai Demokrat telah menunjukkan bahwa keputusan tidak selalu harus diambil melalui pemungutan suara (voting). [Ant/L-8] [Non-text portions of this message have been removed]
