http://www.indopos.co.id/index.php/20-info-grafis/3363-dikritik-partai-rival-pd-tetap-pede
Dikritik Partai Rival, PD tetap Pede Tuesday, 02 April 2013 10:03 Written by Adityo JAKARTA - Merangkap semua jabatan strategis di Partai Demokrat (PD) membuat Susilo Bambang Yudhoyono menerima banyak cibiran. Uniknya, yang mencibir adalah para petinggi partai yang selama ini dikenal juga memiliki system dinasti yang kurang lebih sama dengan PD. Apalagi, dua menteri yang masih aktif juga diberi tu gas tak kalah krusialnya di partai oleh SBY. Namun demikian, partai ber lambang mercy tersebut tetap pede dan yakin soliditas partai akan semakin baik. Seperti diketahui, dua menteri Ka binet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua men dapat tugas tambahan sesuai hasil KLB Partai Demokrat di Bali. Syarif menjadi ketua harian DPP, sementara Menhub E.E. Mangindaan menjadi ketua harian dewan pembina Demo krat. Kekhawatiran bakal terganggunya tugas di pemerintahan pun bermunculan Namun, Marzuki menepis ang gapan tersebut. Dia men jelas kan, dipilihnya Syarif dan Mangindaan tidak lepas dari pertimbangan kapasitas dan integritas keduanya. Mereka juga termasuk kader senior di par tai berlambang Mercy itu dan tidak tersangkut dengan kasus-kasus tertentu. “Ini saja res pons rakyat pasti bagus. Artinya, Demokrat melakukan pembenahan,” katanya. Marzuki menegaskan, dirinya, Sya rif, dan Mangindaan pernah memegang jabatan-jabatan stra tegis dalam tubuh PD. Dia memastikan, kondisi rangkap jabatan tidak akan menyulitkan ketiganya. Apalagi, leadership kader senior tersebut tidak perlu diragukan. Soal pernyataan SBY yang meminta para menteri fokus pada tugas pemerintahan ketimbang tugas partai, Marzuki menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak berarti menteri yang bersangkutan dilarang mengurus partai. Dia menuturkan, pernya taan itu harus dimaknai bah wa para pejabat setingkat men teri diminta memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan. “(Yang dimaksud) fokus itu bukan larangan untuk merangkap. Fokus itu mengutamakan dan memprioritaskan tugastugas kita sebagai pejabat publik. Artinya, tidak ada larangan rangkap jabatan Dengan kemampuan leadership, kita bisa mendelegasikan kewenangan kita kepada orang-orang di partai,” jelas Marzuki. Sementara itu, pihak istana mengakui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa mendahulukan kepentingan partai di atas kepentingan negara. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, SBY adalah kepala negara dan kepala pemerintahan karena itu ditunjuk Ketua Harian Syarif Hasan yang bertugas menjalankan tugas-tugas Ketum PD. “Ketua harian tentu dimaksudkan melaksanakan tugastugas yang lazim dilakukan oleh Ketum karena Pak SBY tidak akan bisa lebih mengutamakan kepentingan partai. Karena dia sebagai presiden, Syarif yang di tunjuk ini tentu dengan anggapan Pak Syarif bisa membagi waktu. Kan, prioritasnya tetap sebagai menteri kabinet,” jelas Julian di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Julian pun menekankan, Presi den SBY berupaya tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai presiden. Pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan tersebut juga tidak bakal terganggu de ngan aktivitas partai terkait dengan posisinya sebagai Ketum. “Tugas-tugas sebagai kepala negara tidak akan terganggu atau berkurang karena tugas sebagai Ketum,” imbuh Julian. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husen menyesalkan langkah SBY yang menunjuk dua menterinya untuk mem bantu tugas-tugas di partai. Apalagi, SBY pernah menegur menterinya agar fokus pada tugas di pemerintahan. “Sementa ra saat ini justru SBY yang me langgar apa yang pernah diucap kannya sendiri,” katanya. Politis partai lain juga banyak yang mengkritik keputusan SBY dalam menerima tawaran menjadi Ketum PD. Umumnya mere ka meragukan kemampuan dan konsentrasi SBY yang bakal terbelah antara mengurusi par tai dan tugasnya sebagai presiden. (fal/ken/c6/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
