Mempercepat Pemilu bukan penyelesaian. Yang diperlukan adalah mempercepat kebangkitan rakyat Indonesia untuk menggulingkan pemerintah yang manapun yang masih meneruskan Orba (ORDE BIADAB). .Pemilu yang manapun akan hanya melahirkan suharto-suharto atau yudoyon-yudoyono baru atau yang diperbaharui. Perjuangan di depan mata adalah membangkitkan rakyat untuk memboikot Pemilu hingga paling tidak 80 persen GOLPUT. ASAHAN.
----- Original Message ----- From: MiRa To: Sent: Wednesday, April 03, 2013 3:42 AM Subject: Buyung: Semua Sudah Terkontaminasi, Pemilu Harus dIpercepat Buyung: Semua Sudah Terkontaminasi, Pemilu Harus dIpercepat, Birokrasi Harus Dibersihkan Wed, 03/04/2013 - 08:02 WIB RIMANEWS-Di mata pengacara senior Adnan Buyung Nasution, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah tidak lagi efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebelum Presiden RI itu resmi menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Bang Buyung, demikian pengacara kondang ini akrab disapa, sudah mengekspresikan kekesalannya pada Kamis (21/3) hampir dua pekan lalu. Saat itu, Bang Buyung, menegaskan, SBY sudah ingkar janji dan tidak konsisten. Karena, SBY memerintahkan para menteri jangan mengurus partai, tapi dia sendiri sibuk mengurus Partai Demokrat. Karena sibuk urus partai, SBY sudah tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki pemerintahan. "Pemilu dipercepat ganti birokrasi yang lebih bersih dan tidak seperti sekarang terkontaminasi semua," tegas Bang Buyung saat itu. Sekarang, SBY sudah resmi menjadi ketua umum. Bang Buyung pun kembali bersuara. Rabu siang (3/4) pukul 11.00 WIB nanti, di Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (Concern ABN) Jalan Sampit I No 56, Blok M, Jakarta Selatan, Bang Buyung akan menggelar jumpa pers dengan topik utama tentang "Rangkap Jabatan SBY dan Fatsun Demokrasi". Bersama Bang Buyung, akan hadir sejumlah tokoh Concern ABN lainnya, seperti mantan hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Laica Marzuki dan aktivis pro demokrasi Ray Rangkuti.[ach/RM] http://www.rimanews.com/read/20130403/97420/buyung-semua-sudah-terkontaminasi-pemilu-harus-dipercepat-birokrasi-harus *** Duh, Presiden SBY Lebih Fokus Urus Partai Headline INILAH.COM, Jakarta - Pidato Presiden SBY di akhir Maret lalu, meninggalkan sejumlah kekecewaan. Isinya lebih menggambarkan kegalauan presiden atas partainya. Bukan jawaban atas kegelisahan rakyat akibat mahalnya harga bawang, daging dan sembako lainnya. Menurut Senior Advisor Charta Politica, Tito Sulistio, pidato presiden pada 30 Maret lalu, semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Isinya lebih banyak penjelasan SBY soal parpolnya. "Isinya lebih banyak keluhan SBY atas partainya. Soal mahalnya bawang, cabai serta daging yang lebih substansial, seolah-olah tak penting," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (02/04/2013). Sebagai pemimpin yang dipilih melalui pemilihan langsung, lanjutnya, Presiden SBY seharusnya bisa menunjukkan kepedulian terhadap rakyat secara sungguh-sungguh. Bukan sekedarnya apalagi hanya basa-basi. "Apalagi sekarang, presiden SBY memutuskan untuk memimpin partai. Para menterinya diberi tugas tambahan yang tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan," terangnya. Selanjutnya, Tito menyitir Al Qur'an Surat Ad Dhuha ayat 7 yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dilanda kebingunan. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan kegalauannya kepada ummar. Namun justru lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. "Kita rindu sosok pemimpin yang tangguh, tegas, cerdas dan tentu saja amanah. Presiden kan punya pembantu, 3 menko dan 20 menteri. Seharusnya bisa mememcahkan segala macam persoalan bangsa," pungkasnya. [ton] http://nasional.inilah.com/read/detail/1973882/duh-presiden-sby-lebih-fokus-urus-partai#.UVuGkhygi9U *** Demokrat Kembali Rusuh, KLB Tandingan Siap Digelar Tue, 02/04/2013 - 08:43 WIB JAKARTA - Tri Dianto, Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap mengungkapkan akan membuat kongres luar biasa (KLB) tandingan. Mantan Ketua DPC Cilacap ini akan mengkaji kecacatan KLB Partai Demokrat yang telah menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum secara aklamasi. "Saya akan mengkaji dulu apakah KLB kemarin cacat atau tidak. Kalau cacat, saya akan bikin KLB tandingan," ujar Tri Dianto, Senin (1/4/). Bagi Tri Dianto, saat ini Demokrat sudah menjadi partai orang tua. Kepengurusan baru Partai Demokrat tidak mampu berbuat banyak memulihkan citra partai. Ia mengaku kader Demokrat yang memiliki gagasan dan berpikiran kritis. Meski Demokrat nanti karam, ia tidak akan pindah ke partai lain. "Ini akan jadi bencana bagi Demokrat dan SBY sendiri. SBY seakan-akan demokratis, tetapi ternyata SBY feodal seperti raja. Meski begitu saya akan tetap di Demokrat. Tidak apa-apa saya di luar kepengurusan saja," tambahnya. Tri Dianto ngotot ingin menjadi ketua umum, tetapi gagal. Ia dilarang masuk ke arena KLB.[ian/wrt] http://www.rimanews.com/read/20130402/97293/demokrat-kembali-rusuh-klb-tandingan-siap-digelar *** SBY Ternyata Feodal Seperti Raja, Keabsahan KLB Demokrat Dipertanyakan Tue, 02/04/2013 - 08:49 WIB JAKARTA - Mantan Ketua DPC Cilacap, Tri Dianto akan mengkaji kecacatan KLB Partai Demokrat yang telah menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum secara aklamasi. "Saya akan mengkaji dulu apakah KLB kemarin cacat atau tidak. Kalau cacat, saya akan bikin KLB tandingan," ujar Tri Dianto, Senin (1/4/). Bagi Tri Dianto, saat ini Demokrat sudah menjadi partai orang tua. Kepengurusan baru Partai Demokrat tidak mampu berbuat banyak memulihkan citra partai. Ia mengaku kader Demokrat yang memiliki gagasan dan berpikiran kritis. Meski Demokrat nanti karam, ia tidak akan pindah ke partai lain. "Ini akan jadi bencana bagi Demokrat dan SBY sendiri. SBY seakan-akan demokratis, tetapi ternyata SBY feodal seperti raja. Meski begitu saya akan tetap di Demokrat. Tidak apa-apa saya di luar kepengurusan saja," tambahnya. Tri Dianto ngotot ingin menjadi ketua umum, tetapi gagal. Ia dilarang masuk ke arena KLB.[ian/wrt] http://www.rimanews.com/read/20130402/97296/sby-ternyata-feodal-seperti-raja-keabsahan-klb-demokrat-dipertanyakan *** Yudhoyono Tidak Konsisten Senin, 1 April 2013 | 10:14 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah keputusan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbulkan kesan dia bingung menyikapi kondisi partainya. Sejumlah keputusan juga dianggap bertentangan dengan pernyataannya terkait kepemimpinan partainya. Demikian disampaikan pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, dan Yunarto Wijaya dari Charta Politika, secara terpisah, Minggu (31/3/2013), di Jakarta. Andrinof mengatakan, Yudhoyono harus mencari alasan pembenar atas langkahnya menunjuk Syarifuddin Hasan sebagai Ketua Harian dan EE Mangindaan selaku Ketua Harian Dewan Pembina. Pasalnya, mereka adalah Menteri dan Yudhoyono berkali-kali mengingatkan agar menteri fokus mengerjakan tugas pemerintahan daripada partai. "Dalam pidatonya pada Sabtu malam, Yudhoyono mengatakan, tugas harian akan dilakukan oleh Ketua Harian dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, yaitu Marzuki Alie. Jadi, Syarifuddin Hasan, EE Mangindaan, dan Marzuki Alie akan disibukkan oleh tugas harian partai. Lalu, kapan mereka menjalankan tugas sebagai Menteri dan Ketua DPR?" tanya Andrinof. Menurut Andrinof, keputusan Yudhoyono itu akhirnya hanya menambah masalah setelah dia bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "Dengan Yudhoyono menjadi Ketua Umum, Demokrat semakin tergantung pada figur dia dan keluarganya. Padahal, berkali-kali Yudhoyono mengatakan, Partai Demokrat adalah partai modern sehingga tidak tergantung kepada figur, tetapi sistem," ucap Andrinof. Ia melihat, berbagai keputusan Yudhoyono itu menunjukkan kebingungannya dalam menghadapi kondisi Partai Demokrat. "Oleh karena semua terpusat ke Yudhoyono, diduga para kader Partai Demokrat menjadi sungkan dan takut memberi masukan. Semua diserahkan kepada Yudhoyono. Ini makin membuat Yudhoyono bingung dan mungkin kesepian sehingga berpotensi membuat blunder," ujarnya. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, menilai, keputusan Yudhoyono memperlihatkan bahwa jargon-jargon ideal berbangsa dan bernegara telah dikalahkan. Negara kalah karena untuk pertama kali dalam sejarah partai politik dalam era Reformasi, semua jabatan dalam struktur partai politik diketuai seorang individu. Prinsip negara agar partai dikelola secara partisipatif dan bagian dari pendidikan politik masyarakat hilang musnah dengan praktik tersebut. Struktur Partai Demokrat sekarang ini jelas mengaburkan pertanggungjawaban dan fungsi-fungsi tiap struktur partai secara internal. "Jelas semangat seperti ini melecehkan prinsip demokrasi yang pada hakikatnya menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang saling mengoreksi dan seimbang," ungkap Ray. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, Yudhoyono tidak memberikan teladan. Presiden seharusnya lebih fokus pada masalah negara. Hal itu juga menjadi antitesis dari pernyataan Presiden yang kerap mengimbau para menteri dari jajaran partai politik untuk fokus pada tugas negara dan tidak sibuk dengan urusan partai.(NWO/ato/osa/dik/*) http://nasional.kompas.com/read/2013/04/01/10144150/Yudhoyono.Tidak.Konsisten
