http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/3524-si-kaya-pakai-premium-khusus
Si Kaya Pakai Premium Khusus Details Saturday, 13 April 2013 08:31 Written by Bowo JAKARTA - Pemerintah saat ini terus mengodok sejumlah opsi pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah opsi sudah mulai mengerucut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah nantinya memberlakukan dua harga premium. Yakni harga premium untuk mobil pribadi, yang dibedakan dengan harga untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum. "Untuk orang-orang kaya akan kami kurangi subsidinya, tapi besarannya berapa belum diputuskan," ujar Jero di Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin (12/4). Khusus untuk mobil pribadi, lanjutnya, Kementerian ESDM akan menyiapkan jalur khusus di SPBU dengan harga premium yang telah dikurangi subsidinya. "Kalau untuk kendaraan bermotor dan angkutan umum masih mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah," sebutnya. Untuk itu, saat ini pihaknya mengaku menyiapkan aturan dan detail pelaksanaan agar nanti tidak terjadi kekacauan di lapangan. "Akan ada dua harga BBM premium, jenisnya sama, harganya beda. Tapi keputusan ini belum final sebelum benar-benar diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," pungkas Politisi Partai Demokrat ini. Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, ada dua opsi kebijakan BBM yang akan dibawa dalam rapat bersama Presiden. Yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi atau mengendalikan subsidi dengan cara mengurangi subsidi bagi orang kaya dan tetap memberikan subsidi kepada masyarakat miskin. ’’Meski tetap kita pertimbangkan, opsi menaikkan harga bukan yang utama karena memiliki dampak terlalu berat bagi masyarakat tidak mampu,’’ kata Hatta usai rapat koordinasi membahas kebijakan BBM di kantornya, kemarin. Rapat itu di antaranya dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta menjelaskan, pemerintah tidak ingin kebijakan BBM menambah beban dan menyengsarakan masyarakat tidak mampu. Artinya, pemerintah cenderung memilih pengendalian dengan mengurangi subsidi bagi orang kaya. Menurut Hatta, tidak wajar mobil pribadi atau berpelat hitam mendapat subsidi Rp 5 ribu per liter bensin, sama seperti kendaraan pelat kuning seperti angkot. ”Opsi ini kita kaji secara mendalam,” ujar Hatta. Prinsipnya, lanjut Hatta, pemerintah akan mengambil suatu kebijakan yang menimbulkan dampak positif bagi perekonomian. Karena jika anggaran subsidi yang hampir mencapai Rp 300 triliun per tahun dibiarkan begitu saja akan membebani perekonomian. Tetapi di sisi lain, pengurangan subsidi tidak boleh berdampak buruk bagi masyarakat miskin dan inflasi. ”Apapun opsi yang akan diambil, teknologi informasi (IT) untuk pengendalian BBM subsidi harus tetap dikembangkan. Dengan IT itu kita bisa mengontrol pengunaan BBM subsidi, berapa yang keluar dari pom bensin. Sehingga seluruh kebocoran bisa dimonitor,” ujar Hatta. Sedangkan opsi membuat produk ron 90 tidak akan dijalankan. Karena itu akan menambah produk-produk yang bersubsidi. ”Ron-nya kan 90, hanya beda sedikit dengan Pertamax yang ron 92 dan tidak bersubsidi. Kalau pengguna Pertamax beralih ke ron 90, malah makin memperbanyak subsidi,” kata Hatta. Sebelumnya, saat INDOPOS menemui Hatta di Empire Hotel, Brunei Darussalam, di sela-sela acara ASEAN Economic Community (AEC), dia menuturkan bahwa secara teori ekonomi, BBM harus naik. ’’Dari diktat atau buku-buku ekonomi yang saya pelajari, BBM kita memang harus naik. Tapi kita kan tidak bisa serta merta menaikkan begitu saja. Harus dilihat juga dampak sosial dan politiknya juga,’’ ungkap dia. ’’Pemerintah tidak sedang galau, tapi memang harus berhati-hati soal kenaikan BBM ini,’’ lanjut dia menjawab pertanyaan INDOPOS. Siapkan Kompensasi Untuk mengantisipasi dampak pengurangan BBM bersubsidi untuk masyarakat yang layak menerima subsidi, pemerintah tengah mempersiapkan kompensasi. Bentuk konpensasi masih terus dikaji, akan tetapi bisa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau menambah kuantum program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Hal itu diungkapkan Menko Kesra Agung Laksono usai melantik pejabat eselon satu di kementerian yang dibawahinya di Krida Bakti, Jumat (12/4). ”Masalah kompensasi belum diputuskan, masih dalam penggodokan. Tetapi yang pasti subsidi BBM hanya untuk kendaraan yang digunakan kepentingan masyarakat seperti angkutan umum, ambulans. Ini bukan dihapuskan, tetapi dikurangi agar lebih tepat sasaran,” terang Agung Laksono. Menurut alumnus kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu, pengurangan subsidi ini untuk mengurangi beban anggaran yang selama ini terus membengkak dan mengganggu fiskal negara. Saat ini saja, sekitar Rp 60 triliun lebih dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Anggaran ini di luar subsidi, seperti subsidi pupuk, pendidikan, listrik, dan lain-lain. ”Program ini lebih untuk kepentingan nasional yang lebih luas,” lanjut Agung. Mantan ketua DPR RI menegaskan Agung meyakini jika BLT yang dipilih sebagai bentuk kompensasi, semua partai politik, termasuk Golkar, akan menyetujuinya karena untuk kepentingan rakyat. Dia memastikan BLT tidak akan digunakan untuk kepentingan penguasa atau parpol meski diberikan saat tahun-tahun politik, seperti sekarang dan tahun depan. Akan tetapi, apabila yang dipilih penambahan kuantum program penanggulangan kemiskinan, bisa dengan meningkatkan anggaran beasiswa, jampersal, PNPM, atau program lainnya juga tidak masalah. Saat ini setiap 1 liter BBM premium disubsidi Rp3.700 oleh pemerintah. Padahal, membuat 1 liter premium total biayanya Rp 8.200 per liter, untuk produksi termasuk biaya jual dan pajak. Jika dijual ke rakyat dengan harga Rp4.500, artinya pemerintah memberi subsidi Rp3.700. ”Saat ini anggaran subsidi BBM dan listrik saja pada APBN 2013 mencapai Rp 316,1 triliun. Jika anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan sektor keenergian, seperti menambah kilang-kilang minyak, atau peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya, tentunya hasilnya lebih dirasakan masyarakat,” tandasnya. (dri/nel) [Non-text portions of this message have been removed]
