Pembobolan Bank Pemerintah & Uang Negara Ratusan Milyar, Melibatkan Petinggi 
Kejaksaan Agung ? 

Membaca berita dari koran tempo, 22 Maret 2013 tentang pembobolan 
berbagai bank plat merah (milik pemerintah) senilai ratusan milyar &
 berita terkait lainnya, sungguh mengerikan. Bagaimana bisa uang negara 
sedemikian besar diberikan secara cuma2 pada orang2 itu. Jika diberikan 
kredit pada masyarakat tentunya bisa dipakai untuk mengembangkan ekonomi 
masayarakat.

Tapi dengan diberikannya kredit pada golongan masyarakat tertentu 
dengan cara yang sangat mudah (bahkan terkesan ceroboh karena 
mengabaikan kepatutan) yang kemudian ternyata uang ratusan milyar itu 
hilang tak karuan, karena pembobolan itu bertujuan menguras uang negara 
untuk memperkaya diri sendiri, selain membuat ekonomi negara terbebani 
dan menghilangkan peluang untuk membangun perekonomian masyarakat, juga 
bisa mengundang kecemburuan. Dimana uang negara bisa dikuras seenaknya 
oleh golongan masyarakat tertentu untuk memperkaya mereka dan keluarga 
serta kelompoknya, sedangkan disisi lain masyarakat dan negara yang 
harus menanggung akibatnya dengan menghadapi situasi ekonomi yang sulit 
akibat perbuatan tersebut.

Sedangkan untuk masyarakat umum, 
meski sudah memenuhi syarat dll meski untuk kegiatan ekonomi yang riil, 
seringkali dihadapkan pada kesulitan2 persyaratan yang disodorkan oleh 
pihak perbankan, misalnya meski sudah ada agunan yang nilainya melebihi 
pinjaman, prosedur & administrasi yang sulit dll, tapi disisi lain 
ternyata untuk golongan masyarakat tertentu meski tanpa agunan apapun 
dan dalam kasus ini memakai referensi pekerjaan fiktif, pihak bank 
dengan mudah mengucurkan dana.

Untuk itu aparat hukum 
seharusnya tidak hanya sekedar memberi pernyataan membantah keterlibatan
 oknumnya, tapi harus tegas menindak hal ini dan juga mencari 
keterkaitanya dengan pembobolan uang negara diberbagai tempat yang 
diduga dilakukan oleh kelompok yang sama, tapi belum muncul ke 
permukaan. Karena dalam berita selain disebutkan membobol bank BJB (bank
 Jabar Banten) senilai Rp. 55 milyar, juga membobol bank Jatim Rp. 552 
milyar. Selain itu juga melakukan korupsi puluhan milyar di kabupaten 
Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam penyediaan sarana pendidikan 
disana.

Selain itu, jika mengamati berita terkait, yang pernah diungkap media massa,
http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=3535
PT Cipta Inti Parmindo saat melakukan pembobolan itu ada nama seseorang
 yang cukup terkenal yang tercantum pada akta perusahaan, yakni Liauw 
Inggarwati, yang saat itu diduga melakukan kecurangan dan korupsi dana 
pendidikan di Lumajang Jawa Timur senilai puluhan milyar rupiah.

http://jurnalh.blogspot.com/2013/04/pembobolan-bank-pemerintah-uang-negara.html

Dalam berita lain di 
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088%3Amafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=178%3Aheadline,
 Liauw Inggarwati sering menyebut bahwa segala sepak terjangnya didukung oleh 
petinggi kejaksaan agung, yakni Marwan Effendy, Jamwas Kejakgung, 
sehingga dugaan korupsi pendidikan di Tulungagung  Jawa Timur senilai 
puluhan milyar sebagaimana berita 
http://www.radaronline.co.id/berita/read/20426/2013/Korupsi-Dana-DAK-Pendidikan-Tulungagung-Dilaporkan
 juga tak tersentuh hukum

Jika pihak kejaksaan agung hanya membantah tentang keterlibatannya 
sebagaimana berita koran Tempo itu, tapi enggan menindak para pelaku 
korupsi & pembobolan uang negara yang sudah punya bukti kuat, bisa 
jadi tudingan masyarakat adalah benar bahwa ada oknum pejabat tinggi 
kejaksaan, yang terlibat sebagai pelaku perampokan uang negara itu. Maka
 sekarang masyarakat menunggu langkah konkret kejaksaan, berani atau 
tidak menindak pelaku sebenarnya dari serentetan peristiwa pembobolan 
uang negara tersebut. Dan mungkin aparat pemerintah yang lain seperti 
BPK, BPKP dll mulai mengaudit Bank Plat Merah, karena tidak menutup 
kemungkinan ada pembobolan2 di seluruh Indonesia.

Salam - MAMI
Membangun Aliansi Membangun Indonesia

Kredit Fiktif Bank Jabar Banten, Orang Dekat Kejaksaan Agung Diduga Terlibat

Jakarta - Eben Eser Ginting pengacara Yudi Setiawan, tersangka tiga 
kasus korupsi, menyebutkan kliennya itu tak sendirian terlibat kasus 
yang membelitnya. Menurut Eben bawahan Yudi di PT Cipta Inti Parmindo 
berinisial OH ikut menikmati duit hasil pembobolan bank BJB yang 
berpusat di Jawa Barat dan Banten, Bank Jatim di Jawa Timur, dan proyek 
pendidikan di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

"OH adik 
seorang petinggi di kejaksaan agung" kata Eben saat dihubungi kemaren. 
Dia enggan menyebutkan nama pejabat teras di korps adhyaksa yang menjadi
 kakak ipar OH.

Eben bahkan mengatakan OH menjadi aktor utama kasus yang dituduhkan pada 
kliennya itu.

Yudi kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Teluk Dalam, Banjarmasin 
Kalimantan Selatan, menjadi tersangka pengadaan sarana penunjang 
pendidikan di dinas pendidikan Barito Kuala sejak 2012. Ia juga menjadi 
tersangka kasus pembobolan Bank Jatim senilai Rp. 552 milyar.

Terakhir pada 22 Januari lalu, kejaksaan agung menetapkan Yudi sebagai 
tersangka kredit fiktif bank BJB senilai RP 55 milyar. Kredit yang 
diajukan Yudi bernilai Rp. 250 milyar dan disetujui oleh BJB. Kredit itu
 diajukan untuk membiayai proyek pengadaan pakan ikan di Kementrian 
Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2011. Proses pengucuran kredit 
inilah yang diduga melanggar prosedur.

menurut Eben, OH 
mempunyai jaringan kuat di kejaksaan agung dan kerap bermain proyek. 
Seringkali, kata Eben, OH meminta Yudio mentransfer duit kesejumlah 
pihak terkait proyek yang digarap Cipta Inti Parmindo. Tujuannya agar 
proyek itu bisa dikuasai Cipta Parmindo. Pekerjaan yang digarap 
perusahaan itu antara lain impor daging dan proyek pertanian.

Yudi, kata Eben, sakit hati karena merasa diperlakukan tak adil oleh 
Kejaksaan Agung. Eben menduga OH tak ikut dijadikan tersangka karena 
memiliki koneksi dengan petinggi Kejaksaan Agung. Padahal OH ikut 
menikmati duit rasuah. Yudi kata Eben memiliki bukti berupa transfer 
duit ke rekening Mandiri milik OH. Duit itu berasal dari pembobolan bank
 Jatim dan bank BJB.

Eben meminta KPK ikut menyelidiki kasus 
yang menjerat kliennya. Sangat mungkin banyak pejabat terlibat dalam 
kasus tersebut. Yudi, kata dia, siap bekerjasama membongkar keterlibatan
 semua pihak. "Klien saya akan buka-bukaan", ujarnya.

Kepala 
Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Setia Untung Arimulyadi mengaku belum 
mengetahui adanya adik seorang pejabat di lembaganya yang terlibat dalam
 kasus Yudi Setiawan. Untung juga membantah adanya petinggi kejaksaan 
yang bermain dalam proyek yang digarap Yudi. "Itu tidak benar".

http://koran.tempo.co/kanal/2013/03/22/1/Nasional
_____________________________



Dana DAK Dispendik senilai 1.4 Milyar Di Barito Kuala Kalimantan Selatan, Rawan 
Dikorupsi

Kalimantan, MAJALAH-GEMPUR. Com. Pengadaan TIK (komputer, hardware sof
tware) sebesar Rp. 1,4 Milyar yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Dinas Pendidikan sebagaimana dalam LPSE Barito Kuala, rawan 
Dikorupsi.

Untuk itu panitia pengadaan, PPK (pejabat pembuat 
komitmen) dan para pejabat di kabupaten Barito Kuala untuk waspada, agar
 para pejabat Barito Kuala tidak terjerat hukuman korupsi. Demikian 
himbauan yang disampaikan Koordinator LSM Bumi Seribu Sungai: Rony NP 
dalam suratnya yang disampaikan Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan 
dan instansi terkait, menanggapi 
http://222.124.183.58/eproc/lelang/pemenang/71270

dimana penyedia barang adalah CV. Cahaya Anugerah, yang beralamat di Jl
 Kutisar IV No.16 Surabaya, Jawa Timur, maka sebaiknya, panitia 
pengadaan, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan para pejabat di kabupaten 
Barito Kuala lainnya untuk waspada.

Menurut Rony, Kewaspadaan 
diperlukan, agar dalam penerimaan barang tidak tertipu, sehingga tidak 
terkena tindak pidana korupsi. Untuk itu barang yang dikirim 
kesekolah-sekolah, jangan terburu-terburu bahwa barang sudah diterima 
dinyatakan lengkap, sudah sesuai spesifikasi yang diatur dalam 
permendiknas tentang DAK Pendidikan maupun spesifikasi dalam dokumen 
pengadaan serta bisa berfungsi.

Untuk itu sebelum barang 
dinyatakan lengkap, sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan dan bisa 
berfungsi, maka perlu diperiksa dengan teliti. karena ada indikasi bahwa
 jumlah dan spesifikasi barang tidak sesuai dengan jumlah dan 
spesifikasi yang ditentukan.

Jika tidak diteliti dengan seksama
 tentunya, jika sudah terlanjur dibayar memakai uang negara, sedangkan 
barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dalam jumlah dan kualitasnya, 
bisa ada tuduhan bahwa para pejabat di Barito Kuala melakukan korupsi 
berjamaah. Dan jika penyedia barang setelah dibayar tentunya akan sulit 
dimintai pertanggung-jawaban.

Hal yang perlu diperiksa Menurut 
Rony NP sesuai surat yang diterima MAJALAH-GEMPUR. Com adalah: Apakah 
hardware (komputer, laptop, printer dll) memang benar-benar sudah sesuai
 dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan.

Sebagai 
ilustrasi, saat ini diberitakan berbagai media bahwa beredar printer HP 
type 1000s yang antara isi dan kemasan tidak sama spesifikasinya. Apakah
 software baik itu software dari microsof memang benar-bemar asli dan 
sesuai ketentuan.

Demikian juga software pembelajaran perlu 
diperiksa dan di-uji coba, apakah sudah sesuai jumlah dan 
spesifikasinya. Dan apakah memang bisa berfungsi. Karena saat ini ada 
indikasi beredar software pembelajaran yang ternyata banyak isinya yang 
tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan

Pengadaan alat peraga 
siswa sebesar Rp. 2,37 Milyar yang dibiayai oleh DAK Pendidikan 
sebagaimana dalam LPSE Barito Kuala juga patut dicurigai. Dimana 
penyedia barang adalah CV Andalanku, yang beralamat di Jl. Jemur sari 
No.203 Blok B No. 15, Surabaya, Jawa Timur.

Karena ada indikasi
 barang yang dikirim tidak sesuai dalam jumlah dan spesifikasi yang 
ditentukan. Apalagi terlihat dalam proses pengadaan, dimana peserta lain
 dinyatakan tidak layak dijadikan sebagai penyedia barang, dengan alasan
 tidak mempunyai syarat- syarat tertentu. Padahal CV andalanku juga 
tidak mempunyai syarat- syarat tertentu tersebut.

Dan 
kualitasnya perlu diperiksa dan perlu diuji coba, apakah berfungsi atau 
tidak. Sebagai Ilustrasi, dalam peraga pendidikan untuk siswa, misalnya 
untuk cermin banyak yang bukan diberi cermin, tapi hanya potongan 
triplek yang ditempeli kertas mengkilat seolah seperti cermin. Dan dalam
 alat peraga yang berbentuk cerminparabola untuk fungsi memanaskan air, 
ternyata hanya bentuknya saja parabola pemanas air, tapi tidak 
berfungsi, karena memang dibuat dari bahan dan secara asal-asalan

Kewaspadaan ini menurunya perlu diterapkan, karena sebenarnya 
perusahaan CV Andalanku dan CV Cahaya Anugerah, meski berbeda alamat 
adalah milik orang-orang yang sama. Mereka adalah anak buah dari mafia 
pendidikan Liauw Inggarwati.

http://www.majalah-gempur.com/2012/10/dana-dak-dinpendik-14-milyar-barito.html


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke