Ref: tentu saja ada solusinya: rakyat tetap pegang bendera GAM, sedangkan 
solusi SBY lain, yaitu  rakyat Aceh tidak boleh memiliki dan tidak boleh 
mengibarkan bendera GAM. Jadi kehendak rakat Aceh bertentangan dengan kehendak 
SBY dan rezimnya. SBY berada posisi kuat karena panglima tertinggi dari banyak 
serdadu bermeriam, jadi solusinya   akan berbentuk intimidassi dengan kekuatan 
kekerasan. Ancamnya akan kira-kira demikian, kalau tidak setuju dengan kehendak 
SBY akan didatangkan banyak serdadu jahat  ke Aceh untuk merampas bendera GAM 
dari tangan rakyat.  Dan dr Zaini Abdullah, gubernur serta sahabatnya diancam 
untuk  dibebaskan dari jabatan , tugas  dinas pekerjaan NKRI dengan tidak 
hormat. 

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2013/04/18/8954.html


Kamis, 18 April 2013, 12:19:11 WIB
Presiden Percaya Ada Solusi Soal Bendera Aceh
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono percaya akan ada solusi yang dapat 
menghindarkan kita dari skenario sebelum Perjanjian Helsinki. Persoalan bendera 
dan lambang Aceh harus diletakkan dalam perspektif menghormati kekhususan Aceh 
sekaligus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyampaikan 
hal ini di Jakarta, Kamis (18/4) siang. Ia menyampaikan sikap Presiden SBY 
dalam polemik tentang peraturan atau Qanun Nomor 3/2013 tentang lambang dan 
bendera Aceh. 

"Tidak seorang pun mengambil manfaat karena percekcokan yang tidak signifikan. 
Hari hari yang paling sulit telah dilalui kedua belah pihak. Ini saatnya untuk 
memastikan bahwa setiap orang menjadikan dirinya bagian dari usaha besar untuk 
memajukan Aceh dan Republik, menghormati kekhususan Aceh dan menjaga NKRI," 
kata Daniel Sparringa.

Presiden, lanjut Daniel, berpandangan bahwa masalah bendera adalah hal yang 
pasti dapat ditemukan jalan keluarnya. "Masalah ini juga bukan hal yang pelik 
yang membuat kita menghadapi jalan buntu di ujungnya. Presiden mendorong agar 
semua pihak mengambil hikmah dari setiap sejarah yang kita buat," Daniel, yang 
juga pakar sosiologi politik Universitas Airlangga, Surabaya, menambahkan.

Menurut Daniel, Presiden juga meminta agar perspektif politik baru yang telah 
memberi ruang bagi kemajuan bersama menjadi fondasi yang memperkuat hubungan 
Jakarta dan daerah. "Dan meneguhkan komitmen kita sebagai bangsa yang bersatu," 
Daniel menegaskan. (har)

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke