http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/02/2/150930/Harga-Minyak-Dunia-Stabil-Rezim-SBY-Dituding-Berbohong
EKONOMI Harga Minyak Dunia Stabil, Rezim SBY Dituding Berbohong Laporan: Timi Trieska Dara Kamis, 02 Mei 2013 | 15:37 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai tidak ada argumentasi pemerintah yang tepat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. "Saat ini biaya impor meningkat bukan karena harga minyak dunia yang naik, melainkan rupiahnya melemah. Tidak jelas alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Di bursa komoditas menyebutkan harga minyak dunia tidak naik," kata Yanuar Rizky dalam diskusi 'Menggugat Harga BBM Bersubsidi di Kantor KPBB di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (2/5). Sebelumnya, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menuding pemerintah memanipulasi penetapan harga BBM Bersubsidi yang mengacu pada Mid Oil Plats Singapore (MOPS). Di mana pemerintah dan PT Pertamina mematok harga BBM kualitas tinggi untuk BBM kualitas rendah yang beredar di masyarakat. Penelitian kadar oktan (RON) untuk bensin di Indonesia rata-rata 88. Sehingga tidak tepat, jika pemerintah menggunakan harga BBM untuk RON 92 untuk BBM kualitas yang lebih rendah. Menanggapi hal ini, Yanuar menyebut pemerintah tidak jujur kepada masyarakat. "Pemerintah harus jujur ke masyarakat karena RON yang disebutkan tidak benar. Secara makro ekonomi juga tidak jujur karena Rupiah melemah," lanjutnya. Yanuar menambahkan, BBM tanpa subsidi (Pertamax) pun harganya tinggi karena nilai tukar Rupiah melemah. "Pada dasarnya kita tersengat oleh sandera yang kita ciptakan sendiri. Importir yang menganut rezim devisa bebas, sehingga tekanan inflasi dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah," pungkasnya. Editor: Irvan Sihombing +++++ http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/02/2/150922/Pemerintah-Dinilai-Memanipulasi-Harga-BBM-Bersubsidi EKONOMI Pemerintah Dinilai Memanipulasi Harga BBM Bersubsidi Laporan: Timi Trieska Dara Kamis, 02 Mei 2013 | 15:19 WIB Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan elemen masyarakat menuding pemerintah memanipulasi dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Diduga, pemerintah dan Pertamina memanipulasi penetapan harga dengan menggunakan acuan harga BBM kualitas tinggi, sementara yang dijual ke masyarakat BBM berkualitas rendah. "Jadi, jika dikatakan pemerintah harga Rp6.500 per liter jelas sebuah kebohongan. BBM kita yang kualitas rendah dipaksa menyamai harga rata-rata menurut MOPS (Mid Oil Plats Singapore). Patokan pemerintah terlalu tinggi," kata Koordinator KPBB Ahmad Safrudin dalam diskusi di Jakarta, Kamis (2/5). Selama ini, harga BBM bersubsidi mengacu pada MOPS, yakni harga rata-rata menurut MOPS ditambah alpha sebagai keuntungan Pertamina. Namun, dari penelitian kadar oktan atau Research Oktan Number (RON) di 26 kota di Tanah Air, bensin Indonesia ada di kisaran RON 88. Hanya di Manokwari yang RON 92. Menurut Safrudin, tidak satu pun kualitas premium Indonesia yang dipatok Rp4.500 per liter itu masuk katagori kualitas BBM yang ditetapkan oleh Asosiasi Industri Mobil dan Industri Minyak sedunia (World Wide Fuels Charter/WWFC). Pada 2010, jelas Safrudin, saat harga minyak mentah dunia berada di level US$ 80/BBL, harga bensin menurut MOPS Rp5.617 per liter. Ini untuk bensin kualitas RON 92 atau kualitas seperti Pertamax. Tentu harga ini tidak adil apabila dijadikan patokan penetapan harga premium kualitas rendah (RON 88). "Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Migas dua pekan lalu yang menyebut bensin RON kita (Indonesia) 92. Ini menyesatkan dan memanipulasi rakyat," jelas Safrudin. Akibatnya, kendaraan bermotor akan rusak jika terus menerus menggunakan BBM kualitas rendah. Menurut Safrudin, dalam menetapkan harga premium pemerintah harus menghitung berdasarkan harga pokok produksi berdasarkan biaya minyak mentah sesuai mutu dan sumbernya. "Jika harga BBM harus naik untuk menyelamatkan ekonomi negara, pemerintah harus meningkatkan kualitas BBM. Jika tidak, itu berarti memanipulasi warga negara," kata Safrudin. Solusi lainnya, kata Safrudin, pemerintah dapat menerapkan pajak emisi dan pajak karbon jika memang berniat mengumpulkan uang dari sektor minyak dan gas sebagai tambahan pajak BBM EKONOMI Pemerintah Dinilai Memanipulasi Harga BBM Bersubsidi Laporan: Timi Trieska Dara Kamis, 02 Mei 2013 | 15:19 WIB [Non-text portions of this message have been removed]
