Ref: Bukan masalah diplomasi yang lemah, tetapi pelanggaran HAM luarbiasa yang dilakukan oleh rezim NKRI, misalnya terhadap rakyat Papua begitu hebat sehingga tidak bisa ditutup lagi. Bukan saja pelanggaran tsb, tetapi juga dalam bidang ekonomi, rakyat Papua dimarginalisasikan. Mereka menjadi miskin melarah di tanah mereka yang kaya raya. Beberapa minggu lalu diberitakan adanya bahaya kelaparan yang memakan korban 95 jiwa. Para pengibar bendera Bintang Kerjora dihukum jauh lebih berat dari teroris.
http://www.gatra.com/politik-1/29775-dpr-diplomasi-indonesia-dengani-inggris-dan-jerman,-lemah.html DPR: Diplomasi Indonesia dengan Inggris dan Jerman, Lemah Monday, 06 May 2013 10:38 Published Date Organisasi Papua Merdeka (OPM) (ANTARA/ Husyen Abdillah) Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai, pembukaan resmi kantor Perwakilan Free West Papua (Pembebasan Papua Barat), di Kota Oxford, Inggris, akibat lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia. "Lancarnya pembukaan pos perwakilan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Inggris, dan akan menyusul di Jerman, menunjukkan bahwa kemampuan diplomatik Indonesia dalam membentuk opini di luar negeri sangat rendah dan keteteran," nilai Hasanuddin, di Jakarta, Senin (6/5). Padahal, menurutnya, Indonesia sudah menempatkan banyak diplomat, atase, dan pejabat teras lainnya di Inggris dan Jerman. "Coba bandingkan, di dua negara itu, kita menempatkan puluhan diplomat, atase dan pejabat teras lainnya termasuk atase pertahanan dan perwakilan dari BIN," tandasnya. Tapi ternyata, ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tak mudah meyakinkan publik Inggris dan Jerman. Puluhan perwakilan pemerintah Indonesia itu, malah kalah oleh seorang Beny Wenda yang bergerak sendirian tanpa staf dan tanpa dukungan logistik yang memadai. Menurutnya, Benny juga hanya membutuhkan tiga tahun, sejak tahun 2010 untuk dapat mulai menggalang massa, sehingga sekarang sukses membentuk opini dan diterima publik Inggris dan Jerman. Guna mencegah hal tersebut terulang kembali, maka pemerintah Indonesia harus melakukan sejumlah langkah penting. "Ke depan, pemerintah harus lebih fokus lagi menyelelesaikan masalah Papua dari 3 sisi secara komprehensif," tandas Hasanuddin. Pertama, penyelesaian masalah politik dan ekonomi di dalam negeri sendiri, khususnya publik internasional. Kedua, menyelesaikan masalah pasukan bersenjata OPM, dan ketiga, menghadapi opini politik dan opini publik di luar negeri. (IS) [Non-text portions of this message have been removed]
