http://www.shnews.co/detile-19072-polisi-tetapkan-dpo-penembak-brimob-puncak-jaya.html
Polisi Tetapkan DPO Penembak Brimob Puncak Jaya Odeodata H Julia | Selasa, 07 Mei 2013 - 15:03:08 WIB : 54 (dok/antara) Pemerintah harus serius tangani gerakan OPM. JAYAPURA – Setelah lebih dari dua tahun menyelidiki kasus penembakan anggota Brimob di Puncak Jaya, Papua, Polda Papua akhirnya mengeluarkan data daftar pencarian orang (DPO). Kepala Humas Polda Papua I Gede Sumerta Jaya di Jayapura, Senin (6/5), mengatakan keempat DPO tersebut adalah Rambo Wenda alias Inggaranggo, Jamdua Telenggen, Oniara Wenda, dan Wakanyo Wenda. “Berdasarkan hasil pengembangan dari pemeriksaan yang sudah kami tahan dan tangkap, yaitu Yogor Telenggen,” kata Gede. Ia menjelaskan penetapan DPO berdasarkan hasil pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka Yogor Telenggen alias Kartu Kuning. Dari keterangan Yogor terungkap keempat DPO terlibat, bahkan perintah penembakan berasal dari Rambo Wenda yang merupakan pemimpin kelompok. Foto dan identitas DPO akan segera disebarkan ke setiap Polres di Papua maupun Papua Barat. “Kami berharap masyarakat bisa bekerja sama dan menginformasikan ke pihak yang berwajib, apabila melihat atau mengetahui keberadaan mereka,” ujarnya. Yogor dikenakan Pasal 170 KUHP dan UU Darurat tentang Kepemilikan Senjata Tajam, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dua anggota Brimob tewas tertembak dalam penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Yogor di Kampung Wandegobak, Puncak Jaya, Papua, Desember 2011. Mereka ditembak saat dalam perjalanan menuju Puncak Senyum untuk menjemput rekannya yang sedang sakit. Namun sayangnya dalam perjalanan itu, konvoi Brimob ini justru diserang. Sementara itu Polres Kepulauan Yapen Papua berhasil menangkap tiga pelaku pembunuhan anggota Polsek Angkaisera, Jefri Sesa, Sabtu (27/4) lalu. Terduga pelaku pembunuhan adalah TM (31), AK (57), serta YB yang diduga terlibat pembakaran kantor Polsek Angkaisera, Desember 2011. Ketiga pelaku merupakan satu komplotan yang kerap melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan dan pemerasan terhadap warga maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah itu. Pihak kepolisian kini mengejar beberapa pelaku lainnya, termasuk pelaku utama yang diketahui bernama Rudi Oreiri. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, Rudi adalah orang yang memerintahkan pembunuhan terhadap Jefri. Namun, pembunuhan terhadap Jefri tidak terkait dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kepolisian memastikan pembunuhan terhadap Jefri hanya masalah kriminal biasa. Ini berbeda dengan penembakan anggota Brimob di Puncak Jaya yang semua pelakunya anggota OPM. Di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), kalangan Basis Tradisional dan Perguruan Tinggi di Pontianak mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya tidak mengulang kesalahan Presiden BJ Habibie dalam menangani OPM. Sikap lunak BJ Habibie dalam mengatasi pemberontak di Timor Leste (Timor Timur) sangar merugikan Indonesia. “Dulu, tahun 1999, gerakan separatis di luar negeri selalu dianggap enteng pemerintah pusat sehingga Timor Timur lepas dari Indonesia. Karena itu, sekarang pemerintah pusat jangan mengulangi kesalahan fatal kedua kalinya dengan menganggap enteng terhadap berdirinya perwakilan OPM di Oxford, Inggris, Minggu, 28 April 2013,” kata pengajar Universitas Muhammadiyah Zainuddin Isman. Zainuddin menilai apa yang dilakukan OPM saat ini sudah sangat serius karena organisasi serupa sudah dibentuk di Port Moresby, Papua Nugini. Malah deklarasi di Oxford dihadiri pemain rugbi nasional dari Papua Nugini, Paul Aiton, kemudian Jenifer Robinson, serta sejumlah orang berpengaruh lainnya secara internasional. Sekretaris Dewan Adat Dayak Kalbar Jakobus Kumis secara terpisah mengatakan apabila kaum separatis Papua dibiarkan berkeliaran, kasus serupa akan disusul di Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan. “Ketidakadilan yang dialami masyarakat di daerah, seperti eksploitasi sumber daya alam yang hanya dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaaan di tingkat pusat, tetap akan menjadi pemicu ketidakpuasan di daerah sehingga berujung kepada gerakan separatisme. Pemicu tindakan separatisme merupakan buah dari keserakahan pemerintah pusat,” ujar Jakobus. Karena itu, kata Jakobus, pemerintah memang tidak boleh main-main dengan upaya memajukan kesejahteraan ekonomi di daerah. Berbagai kekayaan alam di daerah kini dikuras oleh sejumlah orang dari pemerintah pusat. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, risiko terburuk akan dihadapi pemerintah Indonesia. (Aju) Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
