http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/dua-petinggi-polri-diduga-terima-mobil-mewah/35227
Kasus Simulator Dua Petinggi Polri Diduga Terima Mobil Mewah Kamis, 9 Mei 2013 | 13:22 Simulator SIM. [Google] Berita Terkait a.. Dirjen Anggaran Kemkeu Salahkan Korlantas b.. Dirjen Anggaran: Tak Ada Markup Anggaran Simulator c.. Kok Dakwaan Djoko Susilo Tak Sentuh Anggota DPR d.. Edan...!! Itwasum Mabes Polri Juga Terima Rp 1,5 Miliar Duit Korupsi Simulator e.. Aliran Dana Simulator Mengalir Rp 15 Miliar ke Primkoppol [MEDAN] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mempercepat penyidikan kasus simulator, termasuk memproses dua petinggi Polri yang menerima dua unit mobil mewah jenis Toyota Landcruiser, jika benar saksi kasus simulator ada yang mengungkapkan itu kepada lembaga antikorupsi itu. "Jika memang benar adanya gratifikasi di balik proyek simulator yang merugikan negara di atas seratus miliar tersebut, dari pemenang tender kepada petinggi Polri, maka selayaknya dilidik oleh KPK. Sebab, gratifikasi merupakan pelanggaran tindak pidana," ujar Koordinator Republic Corruption Watch (RCW), Ratno SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/5). Menurutnya, isu gratifikasi dua unit mobil mewah buat petinggi Polri, menjadi bahasan yang hangat di tengah masyarakat. Kasus ini menyerupai gratifikasi yang pernah menjerat mantan Kabareskrim Komjen Pol Suyitno Landung. Suyitno Landung, sekitar tahun 2006, diproses karena menerima mobil jenis X Trail dari seorang pengusaha bermasalah. "Kali ini dua pimpinan Polri harus bisa dijerat jika terbukti menerima gratifikasi dua mobil mewah atas kasus simulator. Meski dijadikan kendaraan dinas apalagi milik pribadi, pemberian mobil mewah sebagai bentuk balas jasa dari perusahaan pemenang tender proyek simulator, kepada dua petinggi Polri merupakan pelanggaran hukum," katanya. Menurutnya, lembaga antikorupsi mempunyai kewajiban untuk menyidik kasus tersebut. KPK harus berani menjerat dua petinggi Polri dengan mengenyampingkan persoalan gesekan antarinstitusi. Sebab, perbuatan tindak pidana dalam kasus gratifikasi itu, bukan mengatasnamakan institusi Polri melainkan pribadi. "Kasus ini jika diproses justru menguntungkan Polri agar bersih dari praktik korupsi. Ini pun dapat dijadikan moment yang tepat dalam memberantas korupsi di institusi Polri. Jika KPK masih melakukan tebang pilih maka sulit bagi Polri untuk lepas dari kasus korupsi," sebutnya. Dia menambahkan, kabar gratifikasi terhadap dua petinggi Polri, semakin memojokkan institusi Polri. Lembaga antikorupsi sebaiknya dapat memberikan klarifikasi benar atau tidak kasus tersebut. Sehingga, keterpurukan institusi seragam cokelat itu tidak berkepanjangan. [155] [Non-text portions of this message have been removed]
