Ref: Mana ada Dewan Penipu Rakyat (DPR) yang disiplin di NKRI? http://www.shnews.co/detile-19369-disiplin-dpr-makin-rendah.html
Disiplin DPR Makin Rendah Tajuk Rencana | Selasa, 14 Mei 2013 - 13:49:58 WIB : 68 (dok/antara) Dengan disiplin yang rendah, sulit diharapkan mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas. Kedisiplinan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar mengecewakan. Banyak dari mereka masih memperpanjang masa liburan dan tidak mengikuti pembukaan masa sidang keempat sehingga ruangan pleno tampak lengang. Hampir separuh anggota membolos, suatu fakta yang sangat disesalkan. Menurut catatan, terdapat 233 anggota dewan yang membolos dan mereka berasal dari semua fraksi. Kejadian seperti sudah beberapa kali terjadi dan sering dikritik, namun tidak ada peningkatan kedisiplinan para anggota tersebut. Ketua DPR Marzuki Alie pernah mengatakan kejengkelannya, seandainya ia memiliki wewenang maka ia akan memecat para anggota yang tidak disiplin tersebut. “Sayangnya Ketua DPR tidak punya kewenangan untuk memberikan hukuman. Kalau saya punya kewenangan sudah lama saya pecat-pecatin itu," katanya suatu kali. Kita juga sangat menyesalkan rendahnya kedisiplinan para anggota DPR tersebut. Ini bentuk pelecehan terhadap kepercayaan pemilih sekaligus memperlihatkan bahwa mereka memandang seenaknya tugas-tugas parlemen ini. Padahal dalam tahun ini tercatat ada 26 rancangan undang-undang (RUU) yang harus mereka selesaikan yang tentu membutuhkan kesungguhan dan keseriusan pembahasannya. Dengan disiplin yang rendah, sulit diharapkan mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas Prolegnas tersebut atau kita tidak bisa mengharapkan hasil yang maksimal. RUU akan dibahas dengan terburu-buru, tanpa kajian yang mendalam, tanpa ketelitian yang tinggi, sehingga mutu UU yang dihasilkan juga rendah. Belum lagi bila ada “intervensi" tertentu yang mampu membelokkan pandangan anggota sehingga lebih mendahulukan interes pribadi ketimbang kepentingan rakyat. Penelitian Lingkar Madani Indonesia (Lima) beberapa waktu lalu memperlihatkan betapa rendahnya kreativitas DPR dalam menyelesaikan tugas. Selama 2011, DPR hanya menyelesaikan sekitar 30 persen dari target Prolegnas. Ini artinya tidak ada keinginan yang serius dari DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Maka tidak mengejutkan bila tingkat kepercayaan rakyat terhadap parlemen terus merosot karena proses politik yang terjadi di DPR itu makin tidak sehat, bahkan seolah hanya kedok bagi partai dan anggota untuk menggaruk uang negara melalui pembahasan anggaran dan sebagainya. Keserakahan para elite partai juga diperlihatkan dengan terang-terangan melalui penggarapan proyek-proyek yang sudah digelembungkan (mark up) biayanya, kemudian mereka beramai-ramai menjarahnya. Terlalu banyak contoh untuk dikemukakan dan kita sudah memahaminya. Dari kasus sogok-menyogok hingga pembengkakan anggaran proyek, bahkan juga perekayasaan anggaran dan pemberian hak istimewa untuk menangani program tertentu, seperti dalam kasus impor sapi. Korupsi menjerat eksponen hampir semua partai. Bahkan partai yang selama ini mengklaim dirinya sebagai antikorupsi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belakangan ini makin limbung karena keterlibatan pemimpin puncak dalam kasus korupsi. Meski demikian, sangat disayangkan kita tidak memiliki alat untuk menghentikan proses politik di DPR, yang jelas-jelas membodohi rakyat tersebut. Kita ini terlalu lunak, mudah lupa, dan tidak bersikap tegas terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan para elite politik. Bahkan anggota DPR yang terjerat perkara korupsi dan sudah dihukum, ada yang masih menikmati fasilitas, menerima gaji, bahkan pensiun. Maka satu-satunya harapan hanya ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus melacak para koruptor tersebut, menjerat mereka, dan menyita harta hasil korupsi itu. Kita mendukung KPK mengenakan pasal pencucian uang (money laundering), seperti yang diberlakukan terhadap sejumlah tersangka korupsi karena kita meyakini hanya dengan cara pemiskinan itu bisa menimbulkan rasa jeri dan memiliki efek jera. Kita juga berharap rakyat pemilih bersikap makin dewasa, pintar memilih kualitas calon-calon anggota DPR, dan tidak mudah terbuai oleh janji-janji kosong yang menyesatkan. Proses pendewasaan pemilih memang membutuhkan waktu, namun kita percaya proses tersebut terjadi sehingga mereka tidak akan memilih lagi para elite politik yang berdisiplin rendah dan tidak peduli terhadap kepentingan rakyat. Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
