http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=41994
KAMIS, 16 Mei 2013 | 1144 Hits Oleh: M. Nasir Pariusamahu Direktur Forum Pena Unpatti KPK = Komisi Penitipan Kasus Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya. Mulai dari keanekaragaman sumber daya alam, manusia dan karakteristik budaya Sabang- Merauke. Tapi kita tidak sedang membahas keanekaragaman yang dimaksudkan di awal itu. Yang kita maksudkan adalah keberagaman Indonesia ternyata bukan saja membawa senyum negeri ini untuk bersaing dengan negara lain tapi ternyata juga membawa petaka panjang yang tak akan bersambung bila tak benahi mekanismenya. Ingat dibenahi bukan sistem, tapi mekanisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara mekanisme berkatan dengan cara kerja. Jadi, dapat kita pahami bahwa yang sedang kita bahas adalah soal pembenahan mekanisme bukan sistem. Ya...Restorasi mekanisme. Karena sistem yang bertujuan untuk pengintegrasian sebuah totalitas itu telah benar adanya. Namun kesalahan mekanismelah sehingga membuat negeri ini diliputi oleh rasa cemas, pesimis terhadap penguasa, dan suka mengiritik yang pragmatis. Yang kita bicarakan adalah bukan soal baik dan tidaknya sistem yang telah disepakati, tapi soal mekanisme. Ya...sekali lagi, karena mekanisme itu berkaitan dengan siapa pelaku, siapa pencipta, siapa eksekutor. Sistem dapat kita definisikan sama dengan konseptual. Suatu naskah konseptual akan berjalan secara baik jika pelaku-pelaku sistem tersebut benar-benar bertobat dari sifat mendendam atau menyingkirkan. Masalah yang menjadi urgen di negeri ini adalah soal ‘pisau hukum’. Jika dulu kata KORUPSI itu dilakukan di bawah meja. Maka saat ini Drama KORUPSI ini mulai naik daun alias dilakukan di atas meja. Bahkan anak kecil yang baru lahir pun tahu apa itu Korupsi . Drama ini mempunyai efek yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Maka setiap drama pasti ada aktornya. Setiap aktornya pasti ada sutradara yang mengaturnya agar drama itu ditonton indah atau jelek oleh penonton. Ya...jika kita ibaratkan tupoksi sutradara dari drama tersebut adalah KPK. Masih ingat KPK??? Atau ada yang tidak ingat??? Sejak didirikan lembaga superbody ini. Kita telah melihat posisi dan sepak terjang lembaga satu ini. Dengan cita-cita luhur, KPK menjadi harapan baru bagi rakyat indonesia. Karena dianggap komitmen juga independen. Tapi alih-alih independen, bicara soal berbagai drama korupsi telah menjadikan lembaga tersebut mengalami degradasi nilai-nilai perjuangannya. Sutaradara yang tugasnya mengatur dan membatalkan sebuah adegan eh malah ikut main-main sebagai pemain atau pemeran pembantu. Akhirnya, KPK mandul dan patah semangat. Kelebihan dan otoritas lembaga ini telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pisau hukumnya tak lagi tajam seperti fungsinya untuk memotong. KPK digembosin. KPK berubah warna seiring warna penguasa berubah juga. Olehnya itu, jangan kita bicarakan soal misi kemanusian jika kita hanya menjadi pendekar-pendekar mabuk yang sok menjadi superman bagi rakyat. Kita juga tidak sedang membicarakan aibnya. Tapi kita sedang mempertanyakan KPK, dimanakah rohmu??? Roh suci yang telah menjadi amanat rakyat??? “Kekuasaan adalah selera paling tinggi”, begitulah kata salah satu Presiden USA, Franklin D. Roosevelt. Dari sepenggal kata beliau, kita dapat memahaminya bahwa jika kekuasaan yang identik dengan sebuah otoritas penuh disalahgunakan maka akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan di muka bumi, artinya mereka dengan sengaja telah ingin secara sadar untuk membentuk NERAKA bagi rakyat yang tengah berjuang di bawah teduhnya jalan-jalan tol, dll. Maka dari itu, yang rakyat butuhkan bukan pada pemberian hak tapi penggunaan otoritas yang bersinonim dengan mekanisme itulah yang harus dilawan. Sebagai warga negara yang cerdas dan independen, haruslah kita berpikir sadar dan konstruktif. Hadirkanlah rasa kebenaran itu pada hati. Sehingga ketika hati terasa nyaman, maka kita akan menemukan letak kebenaran dari hal yang sedang dipertontonkan di negeri ini. Beraneka ragam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Mulai BLBI, merupakan skema bantuan dari Bank Indonesia kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Total nilainya mencapai Rp 140 triliun. Aset bank-bank bermasalah itu kemudian diambil alih oleh BPPN lantaran pemiliknya gagal bayar. Dari penjualan aset debitor itu ternyata hanya menutupi 26 persen dari total utang mereka. Adapun Century mendapat bantuan pemerintah Rp 6,76 triliun saat mengalami krisis likuiditas pada 2008. Hingga kini, pemerintah masih berupaya menyita aset yang terkait dengan bank tersebut, termasuk yang berada di luar negeri. Lalu belumlah tuntas KPK menyeret para pelaku koruptor dalam kasus-kasus megaproyek tersebut eh muncul lagi adegan baru, Hambalang, Nazarudin, Gayus. Jangan lagi kita bicara soal ketiga kasus yang terakhir tersebut . Karena, walau dibicarakan pun tetap saja KPK belumlah berani menangkap para pemain utama dalam kasus-kasus tersebut. Yang notabenenya menyeret para elit-elit penting negara. Kini yang hangat setelah CICAK VS BUAYA, muncul lagi KPK VS PKS. Yang menarik dalam kasus ini adalah terilhat sikap KPK yang tidak konsisten dan independen. KPK hanya berfokus pada pencarian fakta tapi lupa nan lalai dalam menindaklanjutinya. Dengan kata lain rakyat kini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi. KPK juga harus dengan tuntas menuntaskan kasus-kasus besar seperti Hambalang, Century, hingga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, bukan malah mengundur-undur dan mencari kasus-kasus baru sebagai alasan. Istilah lain selesaikan dulu tugas pokok baru cari tugas lain. Jangan menumpuk-numpuk tugas sehingga terkesan bahwa kasus-kasus tersebut menjadi kasus yang bersifat titipan penguasa. Juga timbul pertanyaan baru apakah KPK? KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAU KOMISI PENITIPAN KASUS. Wallahu ‘alam... [Non-text portions of this message have been removed]
