Ref: Apakah hanya Freeport adalah negara di dalam negara? Siapa yang memberi izin dan siapa yang paling mendapat keuntungan, rakyat ataukah kaum berkuasa?
http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4131-pt-freeport-ibarat-negara-di-dalam-negara PT Freeport Ibarat Negara di Dalam Negara Saturday, 25 May 2013 10:25 Written by Bowo JAKARTA - Kehadiran PT Freeport di Bumi Pertiwi Indonesia dinilai sama sekali belum memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga Papua. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kontrak karya atau nasionalisasi PT Freeport. ’’Freeport itu ibarat negara dalam negara. Harus kita evaluasi dan segera saham-saham Freeport dinasionalisasi,’’ucap Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo saat dialog bertajuk’’PenangananKorban Runtuhnya Terowongan Freeport’’di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (24/5). Menurutnya, Komisi IV DPR sempat menolak izin pengajuan perluasan lahan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung oleh Freeport. Sebab Freeport tidak bertanggungjawab terhadap pencemaran dan kerusakan akibat penambangan itu. ’’Negara manapun kalau investasi di negara tertentu harus patuh pada aturan UU di negara itu,’’kata Wakil Ketua Komite IV DPR itu. Firman mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menasionalisasi PT Freeport. Desakan ini juga kembali muncul setelah insiden robohnya salah satu titik lokasi penambangan beberapa waktu lalu.’’Sebagai negara berdaulat, semestinya pemimpin negeri ini memiliki keberanian merenegosiasi kontrak karya. Pasalnya, kontrak karya sangat tertutup,’’tuturnya. Selain itu, terkait kasus runtuhnya terowongan Freeport, kasus tersebut akan menjadi evaluasi DPR karena Freeport tidak hanya bertanggungjawab kepada perusahaan, tetapi kepada publik. Atas dasar itulah, Komisi IV berencana memanggil pemerintah. ’’Kami dari Komisi IV berencana memanggil pemerintah atas musibah ini,” tegas Firman. Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Papua Paulus Yohanes Sumino menegaskan bahwa regulasi pertambangan perlu dibedah kembali karena selama ini tidak ada kejelasan.’’Selama ini pemerintah kita telah terikat dengan Freeport melalui kontrak karya,” tegas dia. Paulus juga mengatakan pemerintah dan Freeport harus melakukan pendekatan kultural alamiah dan spiritual dengan rakyat Papua karena rakyat mengetahui gejala alam.’’Rakyat Papua bisa membaca tanda-tanda alam. Sedangkan teknologi canggih Freeport ternyata tak mampu membaca gejala alam itu,” papar dia. Dengan demikian, sambungnya, DPD akan mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kontrak karya. Terpenting, dalam renegosiasi kontrak karya harus melibatkan pemerintah pusat, Freeport dan Pemda Papua. ’’Manfaat untuk orang Papua harus seimbang, juga bermanfaat bagi dunia,’’papar anggota Komite I DPD itu. Dikesempatan sama, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie menegaskan untuk penanganan Freeport ini dibutuhkan sikap tegas dan berani presiden untuk evaluasi dan menghentikan sementara. Jika presidennya tidak tegas dan tidak berani, maka sulit mengatasi Freeport. “Padahal, selama ini Freeport tidak memberi konstribusi pada rakyat Papua maupun Indonesia sendiri,” tegasnya. Belum lagi, lanjutnya, Freeport sempat menolak kedatangan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Hal itu menurutnya sudah melecehkan harga diri bangsa. ’’Maka saya mengecam, Freeport harus dilawan karena telah melecehkan negara,’’ulas Jimmy. Jimmy juga mendesak Freeport agar segera hengkang dari Indonesia. Karena runtuhnya tambang bawah tanah Freeport yang menewaskan 38 orang, jelas merupakan tanda yang diberikan alam Papua agar mereka segera hengkang. “Itu menandakan bahwa Freeport segera pulang atau angkat kaki dari tanah Papua,” tegas dia. (fdi) [Non-text portions of this message have been removed]
