http://www.indopos.co.id/index.php/berita-politik/4136-oligarki-politik-mengancam-ri
Oligarki Politik Mengancam RI Sunday, 26 May 2013 10:18 Written by Bowo JAKARTA - Segenap elemen bangsa ini, terutama partai politik, hendaknya segera mengakhiri sistem oligarki politik yang terjadi di setiap parpol. Sebab oligarki yang terjadi sekarang sangat menghambat bergulirnya proses kaderisasi dan kepemimpinan di tubuh parpol itu sendiri. Demikian diuraikan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Dr Mahfud M.D. saat menjadi pembicara tunggal dalam diskusi yang digelar Forum Tanah Air Abadi (Foradi) dengan tema’Refleksi Hukum dan Politik 15 Tahun Perjalanan Reformasi’ yang dimoderatori Raldi Doy di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat, Sabtu (25 Mei 2013.) Menurut Mahfud, pasca Presiden Gus Dur atau sejak 2001 terjadi sentralisasi kekuasaan sehingga menyebabkan negara mengalami disorientasi. ”Sejak 2001 itu politik menjadi tidak demokratis lagi, tapi telah tergiring ke oligarki politik. Ini yang menyebabkan penegakan hukum sekarang menjadi lebih buruk,” imbuhnya. Menurutnya, sistem politik oligarki membuat keputusan politik dilakukan secara kolutif oleh elite penguasa dan sangat feudal, yang dampaknya tidak ada lagi upaya perbaikan penegakan hukum. ”Hal itu berakibat pada mandegnya proses regenerasi kepemimpinan. Mandeg juga proses pembangunan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Sistem politik yang oligarkis itu, menurut Mahfud, mengakibatkan negara mengalami dua persoalan utama. Pertama adalah disorientasi kerangka hukum dan kepemimpinan yang tidak jalan, dan kedua, muncul ketidakpercayaan publik. ”Saat ini, parpol tertata secara oligarki dan rakyat cenderung anarkis karena disorientasi memunculkan ketidakpercayaan publik. Tidak ada lagi kepercayaan kepada hukum itu sendiri,” urainya. Padahal dalam sistem oligarki itu terlalu banyak simpul kekuasaan yang tidak jelas dan karena itu rakyat berjalan sendiri-sendiri saja. ”Sesuai teori, hal itu akan memunculkan negara tiran atau pada akhirnya sebuah negara akan bubar. Kalau itu terjadi maka akan berbahaya,” tukasnya. Bahkan, Mahfud memperkirakan sebentar lagi akan terjadi ”pembangkangan” massal terhadap keberadaan hukum dan negara. ”Itu karena orang-orang sudah gak percaya lagi kepada negara. Makanya kalau ini dibiarkan terlalu lama, maka bisa muncul disintegrasi. Kita semua mungkin akan menangis,” bebernya. Mahfud mengatakan, sebenarnya kunci menyelesaikan masalah itu salah satunya terletak di parpol. ”Ironisnya, hampir semua parpol menjadi sumber masalah. Karena itu, tambahnya, penataan parpol dan kesadaran pimpinan politik penting dilakukan. Oligarki ini dihentikan dan harus dikembalikan ke demokrasi,” tegasnya. Dia pun menilai parpol yang masih saja mengusung jargon keagamaan untuk menegaskan identitasnya sudah tidak relevan lagi di era belakangan ini, ”Sebab yang dibutuhkan rakyat adalah parpol yang benar-benar bersih dari korupsi. Artinya sudah tidak ada lagi partai yang Islam dan yang tidak Islam,” lontarnya. Contohnya, beberapa partai Islam yang selalu mengusung berbagai jargon agama, namun justru belakangan beberapa tokoh partainya malah terlibat korupsi. ”Tapi di partai yang tidak Islam pun koruptornya banyak juga. Padahal di partai yang tidak Islam itu ada ahli agamanya juga,” pungkas mantan Menhan di era Presiden Gus Dur ini. Usai menyanmpaikan pokok-pokok pikirannya, Mahfud menyatakan kesediaannya untuk bertarung dalam Pilpres 2014 mendatang. Dia pun siap untuk ikut sertaa dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat yang rencananya akan mulai digelar bulan depan. ”Tentunya, semua orang yang ingin maju capres menyatakan bersedia. Tinggal rakyat menilai sendiri, apakah orang tersebut layak atau tidak untuk menjadi capres,” ujarnya. (ind) [Non-text portions of this message have been removed]
