----- Original Message ----- From: ASAHAN Pernyataan Sikap PRP: Reformasi Gagal Karena Dibajak Pemilik Modal dan Oligarki
"Kapitalisme-Neoliberal telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia" ???. Mereka TIDAK pernah punya maksud mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagaimana bisa menuduh mereka gagal. SOSIALIME yang macam mana? Sosialisme-nya kaum Soial Demokrat SOSDEM) atau Sosialisme Marxsis (sosialisme ilmiah: Marxis-Leninis) ? Membangun Partai Alternatif? Kita tidak bicara tentang Partai secara umum-umum. Cukup sudah partai yang beginian, toh cuma gandrung masuk DPR dan jadi embel-embel borjuasi. Rakyat Indonesia HANYA memerlukan sebuah Partai revolusioner, partai pelopor untuk memimpin revolusi yang punya kekuatan rieel (kekuatan fisik) untuk bertempur dengan musuh-musuh rakyat dan mendirikan kekuasaan rakyat dan hanya demikian sosialisme bisa dibangun dan dipertahankan. Jual omong di Parlemen borjuasi hanya akan menyesatkan rakyat dan menghalangi revolusi. Di DPR tidak ada revolusi yang ada cuma korupsi. ASAHAN. ----- Original Message ----- From: "gri. mhmd" Sent: Wednesday, May 22, 2013 6:39 PM Subject: Re: Pernyataan Sikap PRP: Reformasi Gagal Karena Dibajak Pemilik Modal dan Oligarki Apa sih yang dimaksud dengan partai alternatif? Memenangkan pemilu di luar partai yang telah lama berdiri atau bagaimana? Salam, Bowo (numpang di alamata gri.mhmd) Pada 22 Mei 2013 17.09, [email protected] menulis: > ** > > > Perlu juga adanya deferensiasi dalam menilai kepentingan dan peran > sosialnya > > diantara bermacam pemilik modal: kecil, menengah, besar, konglomerat, > > pengusaha nasional yang patriotik atau yang komprador , sehingga bisa > > menentukan sikap politik sesuai tahapan perjuangan nasional saat ini. > > Untuk menegakkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi kerakyatan) dibidang > politik > > dan dibidang ekonomi, dibutuhkan persatuan semua kekuatan demokratik > yg patriotik. > > Salam, > > Arif H. > > ----------------------- Von: "Lusi D." Pernyataan Sikap PRP: Reformasi > > Gagal Karena Dibajak Pemilik Modal dan Oligarki > Datum: Wed, 22 May 2013 11:48:26 +0200 > > > Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pemilik modal? Apakah punya > perbedaan arti dengan istilah kaum kapitalis, suatu kata yang > tradisionil sudah dipakai dalam perjuangan kaum buruh dan proletar > Indonesia sejak zaman kolonial dulu? > Salam. > Lusi.- > > Am Wed, 22 May > 2013 09:21:07 +0800 (SGT) schrieb KP-PRP [1]>: > > > > > Sumber: > > > > http://www.prp-indonesia.org/2013/reformasi-gagal-karena-dibajak-pemilik-modal-dan-oligarki > [2] > > > > > > > > > PERNYATAAN > > SIKAP > > PARTAI > > RAKYAT PEKERJA > > Nomor: > > 025/KP-PRP/PS/e/V/13 > > > > > > Reformasi > > Gagal Karena Dibajak Pemilik Modal dan Oligarki! > > Bangun > > Partai Politik Alternatif! > > > > > > Salam > > rakyat pekerja, > > > > Sudah > > 15 tahun reformasi berjalan di Indonesia, namun perubahan apakah > yang > > didapat dari reformasi saat ini? Rezim neoliberal pasti akan selalu > > membanggakan kemajuan ekonomi dan sistem politik yang lebih > > demokratis saat ini. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: apakah > > kemajuan pembangunan ekonomi serta perbaikan di sistem politik ini > > dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia? > > > > Dalam > > sisi ekonomi, rezim neoliberal akan > > selalu mengungkapkan, bahwa ekonomi Indonesia sejak reformasi 1998 > > telah mengalami pertumbuhan di atas 6 persen. Selain itu, rezim > > neoliberal juga mengungkapkan, bahwa saat ini jumlah kelas menengah > > tumbuh pesat hingga di atas 55 juta orang. Selain itu rezim > > neoliberal juga pasti akan mengatakan, bahwa > > angka kemiskinan sudah mengalami penurunan. Menurut data BPS pada > > tahun 2012, angka kemiskinan berkisar pada angka 11-12 persen, > lebih > > baik jika dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 16 persen. Tetapi > > dari data pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kelas menengah > > tersebut, apa artinya buat rakyat pekerja Indonesia? > > > > Pada > > kenyataanya, pertumbuhan ekonomi yang selalu dibangga-banggakan > oleh > > rezim neoliberal > > sepertinya tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat pekerja > di > > Indonesia. Di 15 tahun reformasi ini, ketimpangan ekonomi semakin > > melebar. Koefisien Gini > > yang menjadi indikator ketimpangan ekonomi semakin besar. Koefisien > > Ginitahun 1997 sebesar 0,35, sementara pada tahun 2012 sebesar > 0,41. > > Semakin besar Koefisien itu (mendekati angka 1), maka ketimpangan > > makin besar. Hal ini menunjukkan, bahwa jarak antara si kaya dan si > > miskin semakin melebar. > > > > Besarnya > > angka Koefisien Gini Indonesia saat ini sebenarnya mengkonfirmasi > > bahwa distribusi kekayaan masih berada di tangan segelintir orang. > > Beberapa laporan menunjukkan bahwa sebanyak 40 orang kaya di > > Indonesia memiliki aset setara dengan separuh Anggaran Pendapatan > dan > > Belanja Negara (APBN). Hal ini akibat pembangunan di masa rezim > > neoliberal sejak reformasi cenderung meliberalisasi berbagai sektor > > yang menyangkut kehidupan seluruh rakyat pekerja di Indonesia, > > seperti pertanian, listrik, air, sumber daya alam, dan sebagainya. > > > > > > Angka > > kemiskinan yang dipaparkan oleh rezim neoliberal pun bermasalah. > Jika > > menggunakan data Global Hungry Index periode 2004-2012, maka > > akan terlihat angka kemiskinan hanya berkutat pada angka yang sama, > > yakni 11-13 persen. Sementara jika menggunakan data UNDP terkait > > Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, yang > dipatok > > dari pendapatan per orang sebesar US$ 1,25/Rp 11.250 per hari, maka > > angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 18 persen. Ini > > menunjukkan, bahwa rezim neoliberal berusaha untuk memanipulasi > angka > > kemiskinan di Indonesia sehingga angka kemiskinan terlihat > mengalami > > penurunan. > > > > Pemangkasan > > subsidi pun kerap kali dilakukan oleh rezim neoliberal hanya > > demi menyelamatkan dirinya dari krisis kapitalisme. Subsidi pangan, > > BBM, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya harus > > dipangkas, agar rezim neoliberal dapat > > menyesuaikan biaya di berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab > > negara tersebut sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan. Rezim > > neoliberal menginginkan agar berbagai sektor tersebut menggunakan > > harga internasional, sehingga memberikan kesempatan bagi para > pemilik > > modal, baik asing maupun domestik, agar dapat juga mengambil > > keuntungan dari sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar > rakyat. > > Inilah salah satu bukti bahwa rezim neoliberal memang > > lebih memilih tunduk dan berpihak kepada para pemilik modal, > > dibandingkan mensejahterakan rakyatnya. > > > > Rezim > > neoliberal juga dengan bangga mempromosikan upah buruh yang murah > > kepada para pemilik modal, agar para pemilik modal mau menanamkan > > modalnya di Indonesia. Selain itu, rezim neoliberal juga akan > dengan > > senang hati membuka seluruh wilayah sumber daya alamnya kepada para > > pemilik modal untuk dikeruk hasilnya. Padahal, dampak dari politik > > upah murah serta pengerukan sumber daya alam tersebut malah akan > > menyengsarakan rakyat. Rakyat pekerja di Indonesia akan semakin > > hilang kesempatannya untuk sejahtera serta kehilangan lahan untuk > > berproduksi meupun bertempat tinggal. > > > > Sementara > > di sisi lain, kebanggaan rezim neoliberal > > terhadap sistem politik yang semakin demokratis ini, juga patut > untuk > > dipertanyakan. Saat ini, rezim neoliberal melaluilembaga > > penilai demokrasi selalu mengukur demokratisasidi Indonesia tanpa > > mempertimbangkan kesempatan yang sama untuk terjun dalam demokrasi. > > Jika kita amati, keriuhan menjelang pesta demokrasi atau Pemilu > > selalu saja diembel-embeli dengan seberapa besar seseorang mampu > > untuk membiayai kampanye politiknya, ketika orang tersebut memilih > > untuk terjun dalam kontes pemilu. Artinya, sistem politik di > > Indonesia pun hanya akan berkutat pada orang-orang yang memiliki > > modal besar saja, dan tidak pernah memberikan kesempatan yang > merata > > kepada seluruh rakyat pekerja di Indonesia. > > > > Rakyat > > pekerja di Indonesia hanya diberikan pilihan untuk memilih calon > > legislatif, calon penguasa daerah, atau partai politik yang > didukung > > oleh para pemilik modal. Padahal, sepanjang reformasi ini kita > tahu, > > bahwa para calon legislatif, calon penguasa daerah, atau > > partai-partai politik tersebut hanya membutuhkan rakyat pekerja di > > Indonesia saat Pemilu atau Pemilukada saja. Setelah pesta demokrasi > > itu berakhir, maka anggota legislatif, penguasa daerah, atau > > partai-partai politik tersebut tidak akan pernah memikirkan nasib > > rakyatnya, namun lebih memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang > > menguntungkan pribadi, golongan, atau kelompoknya saja. Tidak aneh, > > jika banyak sekali produk kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa > > daerah, Presiden, maupun DPR yang selalu digugat oleh rakyat > pekerja > > Indonesia. > > > > Seluruh > > permasalahan ini menunjukkan bahwa reformasi telah gagal untuk > > mensejahterakan rakyat pekerja di Indonesia. Kegagalan reformasi > ini > > jelas disebabkan, karena reformasi telah dibajak untuk kepentingan > > para pemilik modal ataupun kepentingan para penguasa dan > > partai-partai politik saat ini. Sejak reformasi ini bergulir, > rakyat > > pekerja di Indonesia tidak pernah merasakan kebijakan-kebijakan > yang > > dihasilkan oleh rezim neoliberal maupun partai-partai politik yang > > berada di parlemen. > > > > Untuk > > itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap: > > 1. Pembajakan reformasi oleh para pemilik modal dan penguasa > > ini harus dihentikan dengan menggalang dan membangun kekuatan > politik > > alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat. 2. Menyerukan kepada > > seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di Indonesia untuk menyatukan > > kekuatannya di seluruh teritorial dan membangun persatuan gerakan > > rakyat di berbagai teritori tersebut. 3. Pembangunan partai politik > > alternatif oleh elemen-elemen gerakan rakyat pekerja menjadi > penting, > > agar dapat menumbangkan rezim neoliberal dan melawan sistem > > neoliberalisme di Indonesia. 4. Kapitalisme-neoliberal telah gagal > > untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan hanya dengan SOSIALISME > > lah maka rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera. > > > > Jakarta, 22 Mei 2013 > > Komite Pusat - Partai Rakyat Pekerja > > (KP-PRP) > > Ketua Nasional Sekretaris Jenderal > > > > ttd. > > (Anwar Ma'ruf) > > > > ttd > > (Rendro Prayogo) > > Contact > > Persons: > > Anwar > > Ma'ruf - Ketua Nasional (0812 1059 0010) > > Rendro > > Prayogo - Sekretaris Jenderal (0855 1015 346) > > ___*****___ > > Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja! > > Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global! > > > > Komite Pusat > > Partai Rakyat Pekerja > > (KP PRP) > > JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan > > 12770 Phone/Fax: (021) 798-2566 > > Email: [email protected] [3] / [email protected] [4] > > > Website: www.prp-indonesia.org
