Res: Baru sekarang menteri agama berkotek-kotek masalah TKI. Apakah gara-gara Pemilu yang akan datang? Meminta-minta boleh saja tetapi pasti ancaman sang menteri ditakuti ataukah dianggap sebagai kentut keledai oleh pihak Arab Saudia? Hanya waktu akan memberitahukan.
http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi Menteri Agama ancam minta ganti rugi ke Saudia Thursday 13 June, 2013, 08.25 Menag Ancam Minta Ganti Rugi ke Saudi Details Thursday, 13 June 2013 08:25 Written by Redaksi - See more at: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi#sthash.kuVrsbnO.dpufMenag Ancam Minta Ganti Rugi ke Saudi Details Thursday, 13 June 2013 08:25 Written by Redaksi - See more at: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi#sthash.kuVrsbnO.dpuf JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali akan meminta ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi apabila pemotongan kuota jamaah haji benar-benar diterapkan. Pasalnya, pemberitahuan kebijakan ini datang secara mendadak. "Ada keterlambatan pemberitahuan, kita akan minta kompensasi ke sana, mereka harus bayar. Kalau kebijakan disampaikan awal tahun beda cerita," kata Suryadharma Ali dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (12/6). Pemberitahuan pemotongan kuota jamaah haji disampaikan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi melalui surat tertanggal 6 Juni 2013. Padahal, ujar Suryadharma, saat ini persiapan untuk ibadah haji sudah hampir rampung. Bahkan masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga sudah lewat. "Kerugian pemerintah dan jamaah ini harus mereka bayar," tegas Ketua Umum PPP tersebut. Saat ini Kemenag masih berusaha melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keistimewaan bagi jamaah Indonesia. Dalam waktu dekat, Suryadharma akan terbang ke Arab untuk membicarakan langsung mengenai hal ini. Suryadharma membutuhkan waktu paling lama 2 minggu untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Apabila pihak kerajaan Arab setuju membatalkan kebijakannya maka pemerintah Indonesia menjamin jamaahnya tidak akan membuat kenyamanan beribadah di Masjidil Haram menjadi terganggu. "Kalau kita betul-betul tidak dipotong maka akan diatur agar jamaah Indonesia tidak datang secara bersamaan," tegas Suryadharma. Terkait 42.200 calon jamaah haji (CJH) Indonesia yang terancam gagal berangkat tahun ini, Kemenag berjanji akan berusaha maksimal. "Kepada calon jamaah yang kemungkinan akan terkena kebijakan ini maka Kementerian Agama menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya pada tahun 2014," kata Suryadharma Ali. Kemenag juga menjamin, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan jika terjadi perubahan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Begitu pun sebaliknya apabila terjadi pengurangan biaya. "Jika terjadi penurunan maka selisihnya akan dikembalikan," ujar Suryadharma. Lebih lanjut Ketua Umum PPP ini berharap pemerintah Arab Saudi bersedia membatalkan kebijakan pengurangan kuota jamaah. Pasalnya, antrean warga negara Indonesia yang ingin naik haji sudah sangat panjang. "Masa tunggu jemaah haji Indonesia itu sekarang sudah 12 tahun maka bisa dibayangkan jika kuotanya dipotong, antriannya akan tambah panjang," tandasnya. Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengirimkan perwakilan ke tanah suci, untuk meminta pemangkasan kuota haji tidak diberlakukan bagi jamaah haji Indonesia. “Secara khusus Presiden meminta Menteri Agama sebagai perwakilan negara Indonesia menemui langsung pemerintah Saudi,” kata Menteri Agama, Suryadharma Ali dalam keterangan resmi di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6). Kedatangan perwakilan khusus itu, kata Menteri Agama membawa surat resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat tersebut menekankan kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdu Aziz terkait kebijakan pemangkasan kuota haji. Dia mengakui kebijakan pemangkasan kuota haji itu berlaku bagi semua asal jamaah haji. Itu tertuang dalam surat dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada hari Kamis, 6 Juni 2013. Dalam surat tersebut menetapkan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut, lanjut dia disampaikan pemerintah Saudi mengingat terjadinya keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram. Sehingga sangat membahayakan bagi seluruh jamaah haji. “Untuk itulah pemerintah Saudi merasa perlu melakukan pemangkasan jamaah,” terang Menteri Agama. Dalam surat Kementerian Haji Saudi juga menjelaskan keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf. Semula kapasitas tawaf jamaah sebanyak 48.000 dalam satu jam, namun proses rehabilitasi hanya dapat menampung sebanyak 22.000 jamaah dalam satu jam . Jika menghitung pengurangan kuota, dia menyebutkan jamaah haji Indonesia yang dapat berangkat pada tahun 2013 menjadi 168.800 jamaah. Padahal sebelumnya kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 jamaah. (rko/dil/jpnn) - See more at: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi#sthash.kuVrsbnO.dpuf JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali akan meminta ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi apabila pemotongan kuota jamaah haji benar-benar diterapkan. Pasalnya, pemberitahuan kebijakan ini datang secara mendadak. "Ada keterlambatan pemberitahuan, kita akan minta kompensasi ke sana, mereka harus bayar. Kalau kebijakan disampaikan awal tahun beda cerita," kata Suryadharma Ali dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (12/6). Pemberitahuan pemotongan kuota jamaah haji disampaikan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi melalui surat tertanggal 6 Juni 2013. Padahal, ujar Suryadharma, saat ini persiapan untuk ibadah haji sudah hampir rampung. Bahkan masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga sudah lewat. "Kerugian pemerintah dan jamaah ini harus mereka bayar," tegas Ketua Umum PPP tersebut. Saat ini Kemenag masih berusaha melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keistimewaan bagi jamaah Indonesia. Dalam waktu dekat, Suryadharma akan terbang ke Arab untuk membicarakan langsung mengenai hal ini. Suryadharma membutuhkan waktu paling lama 2 minggu untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Apabila pihak kerajaan Arab setuju membatalkan kebijakannya maka pemerintah Indonesia menjamin jamaahnya tidak akan membuat kenyamanan beribadah di Masjidil Haram menjadi terganggu. "Kalau kita betul-betul tidak dipotong maka akan diatur agar jamaah Indonesia tidak datang secara bersamaan," tegas Suryadharma. Terkait 42.200 calon jamaah haji (CJH) Indonesia yang terancam gagal berangkat tahun ini, Kemenag berjanji akan berusaha maksimal. "Kepada calon jamaah yang kemungkinan akan terkena kebijakan ini maka Kementerian Agama menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya pada tahun 2014," kata Suryadharma Ali. Kemenag juga menjamin, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan jika terjadi perubahan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Begitu pun sebaliknya apabila terjadi pengurangan biaya. "Jika terjadi penurunan maka selisihnya akan dikembalikan," ujar Suryadharma. Lebih lanjut Ketua Umum PPP ini berharap pemerintah Arab Saudi bersedia membatalkan kebijakan pengurangan kuota jamaah. Pasalnya, antrean warga negara Indonesia yang ingin naik haji sudah sangat panjang. "Masa tunggu jemaah haji Indonesia itu sekarang sudah 12 tahun maka bisa dibayangkan jika kuotanya dipotong, antriannya akan tambah panjang," tandasnya. Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengirimkan perwakilan ke tanah suci, untuk meminta pemangkasan kuota haji tidak diberlakukan bagi jamaah haji Indonesia. “Secara khusus Presiden meminta Menteri Agama sebagai perwakilan negara Indonesia menemui langsung pemerintah Saudi,” kata Menteri Agama, Suryadharma Ali dalam keterangan resmi di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6). Kedatangan perwakilan khusus itu, kata Menteri Agama membawa surat resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat tersebut menekankan kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdu Aziz terkait kebijakan pemangkasan kuota haji. Dia mengakui kebijakan pemangkasan kuota haji itu berlaku bagi semua asal jamaah haji. Itu tertuang dalam surat dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada hari Kamis, 6 Juni 2013. Dalam surat tersebut menetapkan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut, lanjut dia disampaikan pemerintah Saudi mengingat terjadinya keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram. Sehingga sangat membahayakan bagi seluruh jamaah haji. “Untuk itulah pemerintah Saudi merasa perlu melakukan pemangkasan jamaah,” terang Menteri Agama. Dalam surat Kementerian Haji Saudi juga menjelaskan keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf. Semula kapasitas tawaf jamaah sebanyak 48.000 dalam satu jam, namun proses rehabilitasi hanya dapat menampung sebanyak 22.000 jamaah dalam satu jam . Jika menghitung pengurangan kuota, dia menyebutkan jamaah haji Indonesia yang dapat berangkat pada tahun 2013 menjadi 168.800 jamaah. Padahal sebelumnya kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 jamaah. (rko/dil/jpnn) - See more at: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi#sthash.kuVrsbnO.dpuf Menag Ancam Minta Ganti Rugi ke Saudi Details Thursday, 13 June 2013 08:25 Written by Redaksi 2 0 0 0 0 0 JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali akan meminta ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi apabila pemotongan kuota jamaah haji benar-benar diterapkan. Pasalnya, pemberitahuan kebijakan ini datang secara mendadak. "Ada keterlambatan pemberitahuan, kita akan minta kompensasi ke sana, mereka harus bayar. Kalau kebijakan disampaikan awal tahun beda cerita," kata Suryadharma Ali dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (12/6). Pemberitahuan pemotongan kuota jamaah haji disampaikan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi melalui surat tertanggal 6 Juni 2013. Padahal, ujar Suryadharma, saat ini persiapan untuk ibadah haji sudah hampir rampung. Bahkan masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga sudah lewat. "Kerugian pemerintah dan jamaah ini harus mereka bayar," tegas Ketua Umum PPP tersebut. Saat ini Kemenag masih berusaha melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keistimewaan bagi jamaah Indonesia. Dalam waktu dekat, Suryadharma akan terbang ke Arab untuk membicarakan langsung mengenai hal ini. Suryadharma membutuhkan waktu paling lama 2 minggu untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Apabila pihak kerajaan Arab setuju membatalkan kebijakannya maka pemerintah Indonesia menjamin jamaahnya tidak akan membuat kenyamanan beribadah di Masjidil Haram menjadi terganggu. "Kalau kita betul-betul tidak dipotong maka akan diatur agar jamaah Indonesia tidak datang secara bersamaan," tegas Suryadharma. Terkait 42.200 calon jamaah haji (CJH) Indonesia yang terancam gagal berangkat tahun ini, Kemenag berjanji akan berusaha maksimal. "Kepada calon jamaah yang kemungkinan akan terkena kebijakan ini maka Kementerian Agama menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya pada tahun 2014," kata Suryadharma Ali. Kemenag juga menjamin, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan jika terjadi perubahan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Begitu pun sebaliknya apabila terjadi pengurangan biaya. "Jika terjadi penurunan maka selisihnya akan dikembalikan," ujar Suryadharma. Lebih lanjut Ketua Umum PPP ini berharap pemerintah Arab Saudi bersedia membatalkan kebijakan pengurangan kuota jamaah. Pasalnya, antrean warga negara Indonesia yang ingin naik haji sudah sangat panjang. "Masa tunggu jemaah haji Indonesia itu sekarang sudah 12 tahun maka bisa dibayangkan jika kuotanya dipotong, antriannya akan tambah panjang," tandasnya. Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengirimkan perwakilan ke tanah suci, untuk meminta pemangkasan kuota haji tidak diberlakukan bagi jamaah haji Indonesia. “Secara khusus Presiden meminta Menteri Agama sebagai perwakilan negara Indonesia menemui langsung pemerintah Saudi,” kata Menteri Agama, Suryadharma Ali dalam keterangan resmi di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6). Kedatangan perwakilan khusus itu, kata Menteri Agama membawa surat resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat tersebut menekankan kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdu Aziz terkait kebijakan pemangkasan kuota haji. Dia mengakui kebijakan pemangkasan kuota haji itu berlaku bagi semua asal jamaah haji. Itu tertuang dalam surat dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada hari Kamis, 6 Juni 2013. Dalam surat tersebut menetapkan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut, lanjut dia disampaikan pemerintah Saudi mengingat terjadinya keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram. Sehingga sangat membahayakan bagi seluruh jamaah haji. “Untuk itulah pemerintah Saudi merasa perlu melakukan pemangkasan jamaah,” terang Menteri Agama. Dalam surat Kementerian Haji Saudi juga menjelaskan keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf. Semula kapasitas tawaf jamaah sebanyak 48.000 dalam satu jam, namun proses rehabilitasi hanya dapat menampung sebanyak 22.000 jamaah dalam satu jam . Jika menghitung pengurangan kuota, dia menyebutkan jamaah haji Indonesia yang dapat berangkat pada tahun 2013 menjadi 168.800 jamaah. Padahal sebelumnya kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 jamaah. (rko/dil/jpnn) - See more at: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi#sthash.kuVrsbnO.dpuf Menag Ancam Minta Ganti Rugi ke Saudi Details Thursday, 13 June 2013 08:25 Written by Redaksi 2 0 0 0 0 0 JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali akan meminta ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi apabila pemotongan kuota jamaah haji benar-benar diterapkan. Pasalnya, pemberitahuan kebijakan ini datang secara mendadak. "Ada keterlambatan pemberitahuan, kita akan minta kompensasi ke sana, mereka harus bayar. Kalau kebijakan disampaikan awal tahun beda cerita," kata Suryadharma Ali dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (12/6). Pemberitahuan pemotongan kuota jamaah haji disampaikan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi melalui surat tertanggal 6 Juni 2013. Padahal, ujar Suryadharma, saat ini persiapan untuk ibadah haji sudah hampir rampung. Bahkan masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga sudah lewat. "Kerugian pemerintah dan jamaah ini harus mereka bayar," tegas Ketua Umum PPP tersebut. Saat ini Kemenag masih berusaha melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keistimewaan bagi jamaah Indonesia. Dalam waktu dekat, Suryadharma akan terbang ke Arab untuk membicarakan langsung mengenai hal ini. Suryadharma membutuhkan waktu paling lama 2 minggu untuk melobi pemerintah Arab Saudi. Apabila pihak kerajaan Arab setuju membatalkan kebijakannya maka pemerintah Indonesia menjamin jamaahnya tidak akan membuat kenyamanan beribadah di Masjidil Haram menjadi terganggu. "Kalau kita betul-betul tidak dipotong maka akan diatur agar jamaah Indonesia tidak datang secara bersamaan," tegas Suryadharma. Terkait 42.200 calon jamaah haji (CJH) Indonesia yang terancam gagal berangkat tahun ini, Kemenag berjanji akan berusaha maksimal. "Kepada calon jamaah yang kemungkinan akan terkena kebijakan ini maka Kementerian Agama menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya pada tahun 2014," kata Suryadharma Ali. Kemenag juga menjamin, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan jika terjadi perubahan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Begitu pun sebaliknya apabila terjadi pengurangan biaya. "Jika terjadi penurunan maka selisihnya akan dikembalikan," ujar Suryadharma. Lebih lanjut Ketua Umum PPP ini berharap pemerintah Arab Saudi bersedia membatalkan kebijakan pengurangan kuota jamaah. Pasalnya, antrean warga negara Indonesia yang ingin naik haji sudah sangat panjang. "Masa tunggu jemaah haji Indonesia itu sekarang sudah 12 tahun maka bisa dibayangkan jika kuotanya dipotong, antriannya akan tambah panjang," tandasnya. Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mengirimkan perwakilan ke tanah suci, untuk meminta pemangkasan kuota haji tidak diberlakukan bagi jamaah haji Indonesia. “Secara khusus Presiden meminta Menteri Agama sebagai perwakilan negara Indonesia menemui langsung pemerintah Saudi,” kata Menteri Agama, Suryadharma Ali dalam keterangan resmi di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6). Kedatangan perwakilan khusus itu, kata Menteri Agama membawa surat resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat tersebut menekankan kepada Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdu Aziz terkait kebijakan pemangkasan kuota haji. Dia mengakui kebijakan pemangkasan kuota haji itu berlaku bagi semua asal jamaah haji. Itu tertuang dalam surat dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada hari Kamis, 6 Juni 2013. Dalam surat tersebut menetapkan pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut, lanjut dia disampaikan pemerintah Saudi mengingat terjadinya keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram. Sehingga sangat membahayakan bagi seluruh jamaah haji. “Untuk itulah pemerintah Saudi merasa perlu melakukan pemangkasan jamaah,” terang Menteri Agama. Dalam surat Kementerian Haji Saudi juga menjelaskan keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram berakibat pada berkurangnya kapasitas daya tampung tempat tawaf. Semula kapasitas tawaf jamaah sebanyak 48.000 dalam satu jam, namun proses rehabilitasi hanya dapat menampung sebanyak 22.000 jamaah dalam satu jam . Jika menghitung pengurangan kuota, dia menyebutkan jamaah haji Indonesia yang dapat berangkat pada tahun 2013 menjadi 168.800 jamaah. Padahal sebelumnya kuota haji Indonesia sebanyak 211.000 jamaah. (rko/dil/jpnn) - See more at: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/4334-menag-ancam-minta-ganti-rugi-ke-saudi#sthash.kuVrsbnO.dpuf [Non-text portions of this message have been removed]
