Kisruh Elpiji Akibat 'Intervensi' Politik & 'Kepentingan' Penguasa
by @Saididu Twips, jika saya beri penjelasan kenapa harga elpiji naik, ga usah marah2 ke saya krn saya hanya mau bagi pengetahuan - sy bkn org pertamina Ada politisi yg sering muncul sebagai ilmuwan, ada penegak hukum yg selalu muncul dipanggung politik - rakyat jadi sulit bedakan, Klo harga produk nonsubsidi BUMN naik diprotes, sementara kalau produk swasta spt air mineral dll naik kita diam. Klo ga mau naik-ya subsidi, Lucu juga komentar politisi yg lagi carmuk protes kenaikan harga elpiji; pdhl mereka tahu bhw elpiji 12 dan 50 kg itu tdk disubsidi. Kenaikan harga gas yg cukup besar krn sdh 5 thn pemerintah 'memaksa' pertamina rugi, saat kerugiab sdh mkn besar tdk mau tanggung jawab, Di Doha, saya ketawa membaca komentar politisi dan bbrp pemimpin ttg kenaikan harga elpiji - terbukti mereka cuma mau enaknya *carmuk, Harusnya harga komoditas spt beras, BBM, gas, pupuk, benih, transportasi publik bebas dari selera politik - harus berbasis pd obyektifitas, Pemimpin yg 'halangi' kenaikan harga elpiji slm 5 thn demi kemenangan politik - saat ini harusnya tanggung jawab - bukan buang badan *carmuk, Rekan2 media, tolong tanyakan kpd politisi yg sdg carmuk harga elpiji - cara turunkan gimana dan siapa yg slm ini menahan kenaikan bertahap, Dari Doha, Qatar - saya ucapkan selamat carmuk *kecamtanpasolusi bagi para politisi ttg kenaikan harga elpiji - rakyat tdk bodoh kok Semua minta harga murah melalui subsidi, tapi jarang sekali yg berpikir dari mana uang subsidi tsb duperoleh dan apkh sbsd tepat sasaran, Coba baca pernyataan normatif yg selalu katakan harga jangan naik dan jangan beratkan rakyat dan tdk ada kata solusi, itu pernyataan *carmuk, Aneh politisi berlomba carmuk bela rakyat thdp kenaikan elpiji pdhl mrk yg putuskan elpiji 12 dan 50 Kg, pdhl mrk setuju itu tdk disubsidi, Wahai politisi, berhentilah carmuk thdp kenaikan harga elpiji krn DPR dan pemerintah mmg sdh setuju bhw yg disubsidi hanya yg Kg Sangat berbahaya jika BUMN sdh bisa dipaksa melakukan bisnis rugi demi kepentingan politik atas namakan rakyat krn bisa merembet ke yg lain, Jika Direksi BUMN lakukan bisnis yg jelas2 rugi maka dapat dikenakan sanksi pidana merugikan negara berupa laba dan UU pajak (hindari pajak), Wahai MenESDM dan Menko Perekonomian, jangan carmuk krn dlm Permen ESDM jelas2 disebutkan bhw selain elpiji 3 Kg, harganya hanya dilaporkan Sambil menikmanti jet lag setelah terbang 22 jam dari New York, demi bagi pengetahuan, saya akan mulai kulwit kisruh harga elpiji Judul kultwit saya adalah kisruh kenaikan harga elpiji adalah salah satu puncak gunung es permasalahan kebijakan energi nasional.. harga elpiji terkait dg sistem produksi, struktur pengguna, mekanisme harga, posisi pertamina dan pemerintah, dan solusi ke depan. Produksi elpiji di Indonesia hanya dilakukan oleh pertamina krn tdk ada yg mau masuk di bisnis ini akibat harga jual tdk untung. "Monopoli" pertamina bukan krn adanya larangan pelaku usaha lain utk masuk tapi murni pertimbangan bisnis. Mereka tdk mau rugi no 3 dobel. Jadi tdk benar jika dikatakan harga naik krn monopoli pertamina. Bahkan bisa dibalik, untung pertamina msh mau rugi. Bahan baku produksi elpiji sktr 60 - 70% adalah impor sehingga perubahan nilai tukar rupiah sangat berpenharuh pada harga pokok. . banyaknya komponen impor krn : 1) komposisi gas kita tdk cocok, dan 2) sebagian besar gas kita sdh terikat kontrak dg asing. Apakah gas kita tdk bisa digunakan sbg bahan bakar, jelas bida - cuma infrastrukturnya yg berbeda. Kita belum.memilki jatingan pipa gas yg meluas di masyarakat shg belum bisa dijadikan sumber energi yg merata bagi masyarakat. Krn sarana pipa distribusi yg belu tersedia dan meluas, maka sistem tabung elpiji adlh alternatif agar banyak rakyat bisa nikmatiG. Bagi negara yg sistem pemipaan gas sudah baik dan meluas, maka lebih efisien alirkan gas kangsung ke konsumen Kenapa pertamina masuk ke bisnis elpiji yg sudah merugikan pertamina puluhan trilyun sejak 5 tahun terakhir ?. Kerugian signifikan pertamina di bisnis elpiji mulai terjadi tahun 2008, saat kurs melemah sktr 25 % dan harga bahan baku jg naik. Saat itu, pertamina menyampaikan ke pemerintah ttg kergian tersebut, namun krn alasan dekat pemilu dilarang menaikkan harga. Saat yg sama pertamina ditugaskan pemerintah utk lakukan konversi minyak tanah ke gas 3 Kg yg disubsidi smtr gas lainnya tdk. Karena demi 'pencitraan' selama 5 tahun pemerintah tdk 'restui' kenaikan elpiji non subsidi maka kerugian makin besar. Karena kerugian makin membesar, audit BPK meminta adanya pertanggungjawaban thdp kerugian tsb krn tdk ada penugasan pemerintah 'Larangan' menaikkan harga elpiji oleh pemerintah selama 5 tahun tdk pernah dibuat tertulis - mau enak, tdk mau tanggung jawab. Konsekwensi yg dihadapi Direksi pertamina jika tdk naikkan harga adalah bisa terkena pidana merugikan negara secara sengaja. Sanksi pidana bisa diberikan kpd Direksi pertamina jika tdk naikkan harga krn dlm peraturan yg ada hanya gas 3 Kg yg disubsidi. Sesuai dg UU BUMN, UU PT, dan UU Pajak bhw Direksi tidak diperkenankan membuat perencanaan bisnis yang 'sengaja' merugi Apakah BUMN bisa menjual harga produk di bawah nilai keekonomian ? Bisa saja, dan satu2nya pintu adalah mekanisme subsidi Dlm UU BUMN jelas disebutkan bhw pemerintah dpt menugaskan ke BUMN utk penyedeiaan barang dan jasa dibawah harga wajar dg subsidi. Hal ini sdh berjalan di BBM, pupuk, gas 3 Kg, benih, beras, KA Ekonomi, penerbangan perintis, angkutan laut Pelni dll, Sesuai UU BUMN selain organ korporasi dilarang lakukan intervensi ke BUMN. Organ korporasi adlh RUPS, Dekom, dan Direksi. Pemerintah boleh lakukan intervensi melalui RUPS dan mekanisme penugasan, yaitu sistem subsidi atau penugasan khusus yg dibiayai Kembali kenapa kenaikan harga skrg terlalu tinggi ? Ini disebabkan karena 'larangan' pemerintah yg sdh berlangsung 5 tahun. Akibatnya cost 'citra politik' puluhan trilyun ditanggung pertamina dan seakan-akan sekarang pertamina yg salah. Komponen biaya gas memang sdh naik sktr 250-300% sejak 5 tahun lalu, sementara harga jual tidak naik shg rugi makin membesar. Kenaikan tsb berasal dari, kurs sktr 40%, bahan baku sktr 150-200% dan distribusi sktr 50% - itulah penyebab kenaikan. Apakah elpiji 12 dan 50 Kg boleh dijual murah lewat subsidi ? Boleh, tapi itu murni pertimbangan politik - tapi jelas tdk adil. Kenapa tdk adil ? Dari sktr 6,7 juta pengguna elpiji 12 dan 50 Kg adlh org mampu, bahkan perusahaan asing, hotel/restauran mewah. Jika elpiji 12 dan 50 Kg disubsidi, kita makin menambah ketidakadilan rakyat kita di pelosok2 yg tdk dapat gas, BBM dll kemudahan. Mensubsidi LPG 12 dan 50 Kg sama dengan mensubsidi restauran coffee dan hotel milik asing serta org2 di perumahan mewah #tdkadil Saya pikir subsidi LPG 3 Kg adalah langkah tepat krn itu memang ditujukan utk orang miskin dan usaha mikro yg membutuhkan. ada badan usaha lain yg mau bisnis elpiji agar ada persaingan. Mekanisme ini sdh terjadi di BBM, pupuk, beras, transportasi udara dan yg terpenting tdk abaikan unsur keadilan. LPG. Maaf, ternyata blm deliv - saya akan membahas juga kenapa saya katakan banyak tokoh dan politisi cari muka thdp kenaikan elpiji. Karena pada dasarnya para pemimpin dan politisi tersebut sangat mengetahui dan menyadari bhw kenaikan hrg tersebut sulit dihindari. Ada beberapa pihak yg kaitkan hal ini dg pasal 33 UUD 1945. Itu tidak salah, tapi ada 3 frasa dlm psl tsb yg multitafsir, yaitu : Batasan ttg : 1) dikuasai oleh negara, 2) kepentingan rakyat banyak, dan 3) sebesar2nya kemakmuran rakyat. Ini hrs ditafsirkanG. Sbg contoh air yg jelas2 disebutkan, skrg tdk dikuasai negara dan harganya jauh lebih mahal dari bensin - tapi tdk dipersoalkan. Pasti banyak yg protes ttg butir 39, saya hanya ajak berpikir bhw ada agenda penafsiran batasa ketiga frasa tersebut agar aman. Kenapa saya katakan carmuk krn persoalan ini sdh dibahas selama 5 tahun di Kabinet dan di DPR (Komisi VI, VII, XI dan Banggar). Bahkan dlm pembahasan kenaikan 2014 di Pertamina sangat tdk masuk akal kalau unsur2 pemerintah tidak mengetahui krn mrk ada wakil Saya tahu bhw posisi pertamina sangat khusus - TPAnya pun sangat khusus hanya orang dekat kekuasaan yg bisa lolos - itu saja. Komut Pertamina biasanya langsung dari Bpk Presiden, ada wkl Menkeu, ada Dirjen ESDM dll - tdk fit and proper test seperti DireksiG. Jadi saya sangat heran saat semua angkat tangan seakan2 tdk tahu dan sesalkan keputusan Direksi Pertamina - sesuatu yg tdk wajar. Bahkan dlm UU APBN pun sdh ditetapkan bhw gas yg diatur harganya hanya gas 3 Kg, yg lainnya mekanisme pasar-kok poltisi *carmuk. Ada lagi yg *carmuk dg kata2 harusnya bertahap, pdhl sdh 5 tahun diusulkan naik bertahap tapi selalu ditolak - aneh kan ? Apakah harga elpiji dan gas harus murah - ya HARUS, bagaimana caranya ? Ini terkait kebijakan energi nasional di pemerintah + DPRG. Mari ambil hikmah dari kenaikan harga elpiji ini utk lakukan konstruksi kebijakan SDA kita agar murni dilaksanakan sesuai UUD 45. Tapi ingat tafsirkan batasan rinci ttg 3 frasa pasal 33 agar tidak dimainkan oleh penguasa - ini baiknya jadi agenda MPR. Salah satu yg saya usulkan thdp penafsiran tesebut adalah yg dimaksud orang banyak adalah rakyat miskin bukan sebaliknya spt BBM Sy yakin tafsiran tersebut sulit, spt larangan ekspor mineral mentah pun ditolak oleh tokoh2 tertentu pdhl jelas2 sesaui UUD45 Kenaikan harga elpiji ini membuktikan bhw SDA strategis harus dikuasai oleh negara. Harga elpiji naik krn gas sdh dikuasai asing. Berbeda dg BBM yang memang produksi dan pengolahan kita sdh kurang shg harus impor - kalau gas produksi kita masih lebih. Yang paling menarik lagi ada yg carmuknya terlalu, seakan2 kaget berat padahal kebijakan jual gas ke LN adalah mereka sendiri Solusi jangka pendek yg harus diambil pemerintah, jangan ada yg *carmuk, ambil kebijakan yg tegas dalam koridor UU. Masukkan sebagian elpiji 12 Kg utk org miskin dan biayanya sunsidinya di APBN-P 2014. Ingat jangan sbsd org mampu dan asing. Keputusan tersebut cukup melibatkan Menko Perekonomian, Menkeu, MenESDM, dan Men BUMN. Tapi MenESDM hrs mau mikir dan kerja dikit. Sangat berbahaya jika penguasa bisa 'memaksa' BUMN berbisnis rugi krn tekanan politik - jika ini dilakukan maka BUMN bisa habis. Sekali ini dilakukan maka tekanan ke BUMN lain utk mensubsidi perusahaan lain, termasuk asing di Indonesian terbuka akan terjadi G. Jangka menengah yg harus dilakukan adalah membuka persaingan bisnis elpiji shg pertamina bebas dari tuduhan monopoli. Persyaratan agar pengusaha lain mau masuk bisnis elpiji adalah layak secara bisnis - dengan harga sekarang jelas tdk layakG. Jangka panjang, segera keluarkan neraca potensi dan kebutuhan gas, seingat saya sdh diminta wapres 2005 @Pak_JK tp tdk pernah ada. Atas dasar neraca itu kita bisa tahu berapa yg masih bisa diekspor - tapi yakinlah ini sulit, ada yg sangat kuat mengahalangi Hasil audit BPK harus dibaca bhw penguasa tdk boleh seenaknya mencari pencitraan lewat BUMN dg memaksa berbisnis rugi. Audit BPK tersebut merupakan teguran ke penguasa bhw jika membuat persoalan harus bertanggung jawab *menahankenaikanharga. Hasil audit ini sangat penting krn jadi pelajaran thdp BUMN lain juga jangan sampai digunakan oleh penguasa utk citra diri. Mungkin juga jika BPK lakukan audit terhadap BUMD, ada penguasa daerah yg gunakan BUMD utk kepentingan citra pribadi - awasi Yg paling rawan di daerah adalah penyaluran kredit BPD yg masih sarat intervensi penguasa, ingat kasus BPD Jabar yg sdg disidik. Menjadikan BUMN sebagai wahana membangun citra lewat intervensi sangat mudah dan ini harus diawasi oleh penegak hukum. Kasus kenaikan elpiji adalah bukti nyata menggunanaan BUMN utk bangun pencitraan dengan gampang - tapi Pertamina/negara yg rugi. Atas dasar itu saya sangat kaget semua pihak menyalahkan Pertamina, pdhl yg buat persoalan yg menyalahkan itu demi *carmuk. Terima kasih kpd BPK yg telah menegur pertamina krn berbisnis rugi krn adanya intervensi tdk langsung Yang harus dibangun dalam pemikiran kita bhw BUMN adalah milik NEGARA - bukan milik pemerintah atau yang sedang berkuasa. Parahnya lagi yg *carmuk hanya selalu keluarkan kata2 normatif *ngecetlangit bhw demi rakyat harga elpiji hrs murah - solusi ?. Kalau hanya pernyataan demikian (maaf) anak TK dan *nenek2hamilpun (klo msh bisa) juga bisa bikin pernyataan demikian. Sama halnya dengan yg nyatakan subsidi aja, tdk pernah ada solusi uang subsidinya dari mana ? Jelas ini hanya pernyataan *carmuk. Anehnya lagi orang yg biasanya minta subsidi naik, saat minta pendapatan negara dinaikkan lewat pajak misalnya - eh protes juga Sangat menghargai jika ada tokoh yg memikirkan bagaimana rakyat sejahtera secara adil di seluruh Indonesia - bkn yg hanya gnkn gasG. Ada yg berpendapat BUMN milik negara maka sebaiknya bisa diintervensi pemerintah kapan saja - ingat, itulah biang kehancuran BUMN. Tahukah kita semua kenapa Pertamina, Antam, PT BA, Timah dan bbrp BUMN tambang lain kalah dg swasta ? Itu krn intervensi. Sy berharap agar Bpk Preside @SBYudhoyono, Menko @hattarajasa, MenESDM @jerowacik, dan MenBUMN @iskan_dahlan hormati hsl audit BPK. Jika Bapak2 mengabaikan hal tersebut, maka Bpk2 meninggalkan bom waktu kehancuran BUMN krn intervensi demi pencitraan ke depan Sekali lagi saya ulangi krn penting, audit BPK menegur penguasa lewat pertamina agar tdk intervensi BUMN secara diam2. Agar rakyat dapat menikmati harga murah, itu tugas pemerintah yg bisa menugaskan ke BUMN dg biaya yg disediakan pemerintah Kepada teman2 politisi janganlah gunakan kenaikan elpiji ini sebagai wahana kampanya dg *carmuk - krn rakyat sdh tahu kok. Kepada politisi yg sedang berkuasa, kenaikan harga elpiji saat ini adalah hsl karya politik Bpk/Ibu jangan *carmuk - cari solusi!. Kepada politisi yg sdg tidak berkuasa, jangan juga *carmuk krn kenaikan harga elpiji adlh dampak rangkaian kbjkn sebelumnya. Kepada para tokoh, jangan beri komentar terlalu jauh kalau hanya mengetahui kulit2 persoalannya, nanti diketawain orang. Kpd siapa saja yg ingin menyelesaikan persoalan elpiji secara mendasar walau tdk populer, terus lakukan - nanti sejarah yg catat. Kepada yg termasuk mampu, ingat bhw dikampung2 msh banyak yg tdk pernah nikmati gas - jangan terus cengeng, Tuhan tdk suka. Kepada @Pertamina agar membuka seluas2nya persoalan struktur harga yg sebenarnya agar rakyat memahami anatomi bisnis elpiji. Kepada pemerintah, berhentilah saling menyalahkan krn ini kabinet Presidensil - Menteri adlh pembantu Presiden. Kepada kementerian ESDM, fokuslah merumuskan kebijakan Pertambangan dan Energi, jangan fokus pada proses tender Migas/Tambang. Kepada rakyat Indonesia, dengan kasus elpiji ini, gunakan menilai orang2 *carmuk, *tdktanggungjawab, *pencitraan, dan yg *solusi Ada beberapa hikmah dari kasus pembelajaran utk agenda ke depan dari kasus elpiji : 1) penerapan psl 33 UUD 45, 2) pemurnian BUMN dari intervensi utk pencitraan (hsl audit BPK), 3) jangan tanam angin klo ga mau menuai badai, 4) media utk menilai keberanian ambil tanggung jawab, 5) media mengetahui kualitas *carmuk dan *solusi, 5) pembenahan BUMN Saya ulangi kembali krn penting, bhw kenaikan elpiji cukup besar skrg krn sdh 5 tahun tdk 'diizinkan' naik bertahap demi citra Saya ulangi lagi bhw sangat bahaya jika BUMN bisa disuruh bisnis rugi oleh penguasa dg alasan apapun - juga langgar UU Saya berharap agar mari bersatu utk jadikan kasus kenaikan harga elpiji ini utk bisa berpikir sistemik dan negarawan - bkn ad hoc Sebagai nomo asmaul husnah, mari berdoa kepada Allah agar kasus elpiji memberikan kebaikan kdp rakyat Indonesia, trtm yg miskin. Demikian kultwit saya, yg saya yakin banyak yh belum tentu benar - sebagai bahan diskusi dg kepala dingin dan hati yg jernih. Malam Baca Juga : Kenaikan Elpiji 12 Kg: Stop Pencitraan dan Hentikan Mafia Migas #PemerintahBohong ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/01/medianusantara-kenaikan-elpiji-12-kg.html
