Rakyat adalah golongan istimewa dalam sebuah bangsa yang justru di Indonesia golongan istimewa ini tidak diistimewakan bahkan dimarjinalkan. Sebuah Pemerimtahan yang mengabdi rakyat masih tetap merupakan sebuah impian dan belum jadi perjuangan seluruh rakyat. Memang rakyatpun bisa melakukan kesalahan karena rakyat bukan terdiri dari para dewata melainkan adalah juga manusia. Kesalahan rakyat disebabkan oleh bermacam faktor. Salah satunya karena memang belum cerdas lalu juga sebagai akibat politik pembodohan yang dilancarkan para penguasa Pemerintahan yang tidak bersih atau korup. Faktor lain karena rakyat tidak mempunyai Partainya sendiri yang sanggup memimpin dan mendidik rakyat. Dan faktor yang tidak kurang pentingnya adalah karena mentalitas rakyat masih terbelakang oleh sisa pengaruh-pengaruh sistim penindas rakyat di masa lalu ataupun penindas kontemporernya. Dan tentu masih banyak faktor lain yang menyumbang rakyat melakukan berbagai kesalahan. Tapi sekarang kita katakan rakyat Indonesia telah lebih mendewasa, lebih cerdas diasah oleh pengalamannya sendiri dan juga daya kritisnya yang semakin tajam. Hal itu memang benar dan kita tidak boleh melihat rakyat itu sebagai benda mati yang tidak berubah dan tidak bisa berubah. Karenanya saya kira dalam Pemilu 2014 gerakan Golput akan terseleksi sebagai akibat lebih kritis dan mencerdasnya rakyat. Rakyat akan memilih atau setidaknya harus memilih dan menyeleksi para pemimpin mereka yang menyangkut program politik dan ekonomi apakah di dalamnya tercermin kepentingan rakyat atau tidak. Rakyat tidak boleh hanya melihat ketokohan atau "popularitas"para calon pemimpin mereka semata tapi yang pertama-tama adalah program pokok, program minimum mereka harus ditunjukkan secara amat jelas dan mudah dimengerti rakyat. Tanpa program pokok dan minimum dan tanpa janji-janji sebagai jaminan pelaksaannya( meskipun janji-janji bukan jaminan dan sering janji palsu) sebaiknya rakyat tidak memilihnya. Umpamanya memilih calon Presiden yang tanpa janji, sama saja dengan memilih kucing dalam karung. Sekali lagi, rakyat bukan harus percaya pada janji namun tanpa janji dagang politik tidak bisa dilakukan. Program pokok dan minimum umpamnya apa yang akan dilakukan oleh seorang calon Presiden dalam menghadapi dominasi ekonomi Neoliberal sekarang ini. Apakah akan tetap saja melanjutkan sistin ekonomi Neoliberal sekarang ini yang akibatnya Indonesia tidak akan berubah malah akan hanya melajukan kemerosotan ekonomi lebih lanjut dan menambah berat ketergatungan pada ekonomi modal asing yang sebagai akibatnya pemiskinan rakyat Indonesia dan keterpurukan negara Indonesia secara lebih dalam lagi. Soal pengabdian rakyat, banyak tergantung pada apakah ekonomi yang sekarang ini masih akan dilanjutkan atau merubahnya sama sekali menjadi ekonomi yang bebas tidak tergantung dan berdiri sendiri dan ekonomi yang mengabdi rakyat. Hanya bermaksud baik saja (mengabdi rakyat) tidak mungkin terlaksana bila sistim ekonomi Neoliberal seperti sekarang tetap dipertahankan karena yang menimba dan menikmati keuntungan hanyalah kaum modal monopoli, para kapitalis dalam dan luar negeri dan para koruptor dan penguasa rakus yang tidak pernah memikirkan kepentingan dan nasib rakyat.
Juga soal demokrasi sangat perlu direvisi kembali. Demokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang adalah DEMOKRASI PINCANG, DERMOKRASI BERAT SEBELAH dan dermokrasi yang sangat berat dibebani oleh pengaruh Orba suharto: demokrasi anti komunis, demokrasi yang tidak memberikan hak politik pada rakyat untuk memiliki Partainya sendiri. Revisi demokrasi yang sekarang harus juga menjadi program pokok dan minimun calon Presiden yang mengabdi rakyat dengan setulusnya. Bila masih tetap mempertahankan demokrasi ancaman laten terhadap Komunisme maka demokrasi Indonesia tidak akan pernah normal dan hanya akan memupuk dendam dan kebencian terhadap sesama bangsa dan di tengah rakyat. Juga program anti korupsi yang akan dijalankan oleh seorang calon Presiden pengabdi rakyat harus lebih dipertegas dan diperluas lagi. Rakyat harus diberi peranan sebagai pengontrol KPK agar tidak tebang pilih. Harus dipertegas kembali bahwa tidak seorang manusia Indonesiapun yang kebal terhadap hukum termasuk kebal atas tuduhan korupsi betapapun tinggi dan penting jabatan yang dijabatnya. Korupsi adalah musuh rakyat sepanjang masa dan pembasmiannya perlu termaktub dalam Program pokok seorang calon Presiden pengabdi rakyat. Singkat kata pada Pemilu 2014 rakyat harus bisa melihat kepentingan dirinya dan nasibnya tercermin dalam program calon Presiden yang ingin mengabdi rakyat. Dan kalau tidak mau mengabdi rakyat, rakyat jangan memilih mereka dan tinggal dirumah sebagai Golput. Rakyat memberikaan kesempataan yang begitu leluasa bagi mereka yang ingin merubah Indonesia menjadi tempat yang nyaman dan sentosa bagi semua warga yang baik secara tidak berdarah dan damai. Tapi bila kesempatan ini tetap tertutup, maka rakyat tidak punya pilihan lain kecuali menyiapkan sebuah revolusi, betapapun hal itu mungkin masih panjang jalannya. Dan siapa tahu tidak perlu panjang. ASAHAN. ----- Original Message ----- From: Salim Said To: achmad Mubarok ; Achmad Sucipto, Admiral ; alumnas-oot ; Group Diskusi Kita ; Bismo Gondokusumo ; Ahmad Syafii Maarif ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; Zainal Bintang ; Effendi Ghazali ; Achmad Sururi Sent: Tuesday, January 14, 2014 2:05 AM Subject: Fwd: OPINI: Presiden Yang Memimpin Silahkan mengomentari pandangan Bambang Soesatyo di bawah ini. ---------- Forwarded message ---------- From: <[email protected]> Date: 2014/1/14 Subject: OPINI: Presiden Yang Memimpin To: Salim Said <[email protected]> Memilih Presiden Yang Memimpin 2014 Bambang Soesatyo Anggota Komisi III DPR RI/ Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia SEPANJANG paruh pertama 2014, hampir seluruh elemen rakyat Indonesia akan disibukan oleh kegiatan mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Maka, dalam rentang waktu itu, warga negara pemilik suara dituntut berpikir jernih, independen, serta memahami hakikat kebutuhan. Sebab, Indonesia harus mencari dan memilih pemimpin. Bukan sembarang pemimpin, melainkan pemimpin yang mau menjadi abdi sejati bagi rakyatnya. Ketidaknyamanan hidup berbangsa dan bernegara yang berlangsung selama hampir satu dekade terakhir ini merupakan buah dari sikap dan pilihan tidak cerdas. Maka, jadikan pengalaman tidak enak yang dirasakan sampai hari-hari ini sebagai pelajaran, agar pada saat menggunakan hak pilih nanti, sikap dan pilihan tidak cerdas itu tak terulang. Rakyat Indonesia sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi, dan karenanya tidak boleh lagi terkecoh oleh penampilan palsu, sarat rekayasa dan pencitraan dari sosok-sosok yang ingin tampil menjadi pemimpin. Jangan memilih topeng, karena dibalik topeng tersimpan banyak tipu muslihat. Warga negara pemilik suara dituntut berpikir jernih dan cerdas agar tidak lagi terjebak dan terbuai oleh janji-janji dan omong kosong. Semua elemen rakyat harus bertekad mengakhiri ketidaknyamanan hidup berbangsa dan bernegara yang telah berlangsung hampir satu dekade terakhir ini. Karena itu, hindari kesalahan dalam memilih wakil rakyat, baik anggota DPR maupun DPRD. Dan, jangan juga melakukan kesalahan lagi dalam memilih pemimpin atau presiden. Sebagai acuan untuk mengoreksi kesalahan dalam memilih, silahkan masing-masing mengkalkulasi dampak buruk atau ekses dari kesalahan memilih itu. Kalkulasi bisa dimulai dengan menimbang-nimbang perubahan derajat kesejahteraan bersama dalam rentang waktu hampir 10 tahun belakangan ini. Pertanyakan juga militansi pemerintah dalam membela dan menjaga kepentingan nasional serta kepentingan rakyat. Apakah pemerintahan ini cerdas dan berani dalam mengelola semua komoditi kebutuhan pokok rakyat? Tentu, yang juga sangat penting adalah mengkaji seberapa jauh pemerintahan ini efektif dan bersih. Ada sejumlah aspek lain yang patut dipertanyakan dan dicari jawabannya. Tetapi, pada akhirnya, konteks pertanyaan pokoknya hanya seputar pemimpin yang melayani atau dilayani? Dan, pemerintah yang melayani atau dilayani? Pertanyaan ini sebenarnya tak perlu dikemukakan. Sebab, sejatinya, pemimpin pemerintahan yang dipilih oleh rakyat itu melayani negara dan rakyat. Maka, pemimpin yang mengepalai sebuah pemerintahan harus memosisikan pemerintahan yang dipimpinnya sebagai pelayan negara dan pelayan rakyat. Prinsip ini harus diterima dan dimaknai sebagai sebuah konsekuensi logis. Terutama, lebih karena pemimpin dan pemerintahan yang dipimpinnya bekerja harus seturut aspirasi rakyat, dan digaji dengan pajak yang dipungut dari rakyat. Dengan demikian, pada tahun Pemilu 2014, target bersama seluruh elemen rakyat hanyalah satu; mencari pelayan atau abdi rakyat. Mencari anggota DPR/DPRD yang melayani, serta mencari presiden yang mau dan fokus melayani rakyat dan negara. Tidak boleh ada agenda lain. Fokus anggota DPR/DPRD serta Presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya hanya melayani negara dan rakyat. Melayani berarti mereka harus menjadi abdi negara dan abdi rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan sekadar slogan untuk meraih popularitas. Gambaran Ekses Sesuai rencana, Pemilu 2014 dilaksanakan dalam dua tahap; Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 akan memilih anggota DPR/DPRD, serta Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang akan didapatkan rakyat Indonesia dari Pemilu 2014 itu terpulang kepada warga negara yang berhak memilih. Ingin dilayani atau melayani? Menjadi abdi rakyat yang sejati berarti harus memahami dan menghayati persoalan rakyat. Bahkan, demi efektivitas pelayanan dan pengabdian kepada rakyat, anggota DPR/DPRD serta Presiden dan para birokrat di semua institusi pemerintahan harus menyatu dengan rakyat. Tak boleh ada jarak atau gap, agar DPR/DPRD dan presiden tahu betul jalan keluar seperti apa yang diperlukan untuk memecahkan aneka persoalan yang dihadapi rakyat kebanyakan. Contoh tentang praktik yang demikian telah diperlihatkan oleh sejumlah pemerintahan daerah. Maka, jangan memilih abdi atau pelayan semu. Sebab, jika berperan sebagai pelayan semu, anggota DPR/DPRD dan presiden tidak akan pernah tahu persoalan yang dihadapi rakyat. Kalau persoalan rakyat tidak dipahami, bagaimana mungkin DPR/DPRD dan presiden bisa merumuskan jalan keluar. Berarti, anggota DPR/DPRD harus rajin ke daerah pemilihan di masa reses untuk menyerap aspirasi konstituen. Presiden pun hendaknya rajin mengunjungi daerah untuk mengetahui perkembangan pembangunan di setiap pelosok. Perjalanan ke luar negeri harus jelas urgensinya, dan tentu saja harus berkait dengan kepentingan negara dan rakyat. Karena itulah menjadi sangat penting bagi presiden dan para legislator untuk tidak mempunyai agenda lain selain melayani negara dan rakyat. Jika hak pilih digunakan dengan pikiran jernih dan independen, rakyat Indonesia pasti bisa mendapatkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang melayani. Sebaliknya, jika hak pilih digunakan dengan sembrono, yang didapatkan bukanlah abdi rakyat sejati, melainkan legislator dan pemimpin yang justru dirundung masalah, termasuk terjerat kasus hukum. Pada bulan Februari 2013, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan catatan yang menunjukan 2.976 anggota dewan (DPRD provinsi dan kabupaten/Kota) terjerat kasus hukum. Saat itu, sudah 431 anggota DPRD provinsi terjerat kasus hukum dan 83,76 persennya kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Sedangkan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang terseret kasus hukum bahkan mencapai 2.545 orang. Dan, 40,07 persennya kasus Tipikor. Di Jakarta, beberapa anggota DPR pun terjerat kasus hukum. Sementara itu, jumlah pejabat pada level pimpinan daerah yang bermasalah dengan hukum sudah mencapai 304 pejabat. Pejabat daerah yang bermasalah dengan hukum meliputi 22 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota, dan 20 wakil walikota. Dan, kasus Bank Century, kasus Hambalang, kasus suap Kepala SKK Migas hingga kasus suap impor daging sapi sangat jelas menggambarkan pemerintah pusat tidak bersih. Persoalan gelembung dana talangan Bank Century bahkan merusak citra pemerintahan sekarang ini, karena tak satu pun pejabat maupun institusi yang berani tampil untuk mempertanggungjawabkannya. Seperti itulah gambaran eksesnya jika para legislator dan pejabat tinggi memiliki agenda lain di luar agenda pelayanan kepada negara dan rakyat. Artinya, jika hak pilih tidak digunakan dengan cerdas, rakyat hanya akan mendapatkan legislator dan pemimpin yang lebih memrioritaskan agenda memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Belum lagi persoalan kapabilitas mengelola dan memanfaatkan anggaran. Dalam beberapa tahun belakangan ini, alokasi anggaran rutin dan belanja pegawai dalam APBN rata-rata sudah di atas 50 persen. Jelas, ini menjadi kecenderungan yang tidak sehat. Begitu besar jumlah anggaran yang digunakan tidak untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Anggaran rutin dialokasikan untuk biaya pemeliharaan aset, belanja pegawai, perjalanan dinas hingga dana alokasi umum (DAU) serta pembayaran pokok dan bunga utang. Oleh karena berorientasi melayani rakyat, DPR/DPRD dan Presiden terpilih dari Pemilu 2014 harus mau mengubah arah atau orientasi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara serta daerah untuk memperbaiki kesejahtaraan rakyhat. Bukan hanya mencipta lagu dan mengeluh. Link: http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/01/11/249084 Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "diskusi kita" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke diskusi-kita+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
