MEMANG kita harus mempertimbang golongan masyarakat yang tidak suka menggunakan kata "CINA" yang itu bisa menyangkut soal emosi dan harga diri. Harus kita akui bahwa kata "Cina" mengandung penghinaan atau perendahan atau ejekan atau pengabaian terhadap etnis yang dimaksud. Dan itu sudah historis yang kongkretnya sejak jaman kolonial Belanda dan bahkan juga di jaman feodal di Indonesia.Tapi pula harus diperhatikan bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam masyarkat Indonesia yang menggunakan kata "Cina" punya maksud menghina atau merendahkan etnis Tionghoa atau Tiongkok yang hal ini tidak bisa dipungkiri, Namun juga kita harus mempertimbangkan segolongan masyarakat lain yang masih menggunakan kata "Cina" karena sudah menjadi kebiasaan, sudah terbiasa karena kata tsb sudah lama digunakan yang tanpa dengan maksud menghina tapi semata karena sudah sangat lazim dengan penamaan atau sebutan demikian. Bisakah kita mendidik atau memaksa mereka atau membiasakan mereka agar merubah kebiasaannya agar tidak lagi menggunakan kata "Cina". Sebagian orang mungkin bisa. Tapi kita lihat dalam kenyataannya di masa sekarang yang masih terbiasa dengan menggunakan kata "Cina" masih saja terdapat meskipun tidak dengan maksud menghina. Orang sering mengatakan bahwa bahasa itu tidak logis.Tentu tidak sepenuhnya benar. Bahasa tetap saja logis TAPI gejala tidak logis dalam bahasa tetap saja terjadi dan tidak jarang bahwa yang tidak logis itu ahir-ahirnya menjadi logis dan normal dan lalu terus dipergunakan. Kita bisa mengatakan dalam msyarakat Indonesia sekarang ini, jika masih menggunakan kata "China" sudah terasa ridak logis karena itu masa lalu, masa kolonial Belanda, masa Orde Baru. Tapi hampir semua orang masih menerima seperti yang sebagaimana pernah ada kata "Bidara Cina" (rasanya kurang pas kalau diganti dengan "Bidara Tionghoa" atau "Bidara China" dan contoh-contoh lainnya seperti "Petai Cina", "Tahun baru Cina" dsb, dsb,).Tapi kalau "restauran Cina" kita ganti dengan "restauran Tionghoa" atau "masakan Cina" menjadi masakan Tionghoa" terdengar biasa dan juga mudah membiasakannya. Dan masih betapa banyak contoh-contoh tidak logis dalam bahasa akan kita temui yang bisa memancing perdebatan tanpa usai. Lalu bagaimana sikap kita ?. Hanya ada dua pilihan: Terus mempersoalkannya, mendiskusikannya atau membiarkan gejala tsb mengalir dalam masyarakat bahasa dengam dua alternatif atau multi alternatif. Tentu di seginya yang lain masaalah emosi tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan di sinilah rumitnya. Kita tidak punya MAHKAMAH EMOSI. Jadi biarkanlah emosi itu mengalir dalam masyarakat bahasa dan itu kita tafsirkan sebagai dinamika dari demokrasi:rasa suka atau tidak suka mendapatkan tempatnya dalam demokrasi. ASAHAN.
----- Original Message ----- From: Chan CT To: [email protected] Sent: Wednesday, January 29, 2014 10:59 AM Subject: Re: [GELORA45] TEMPO : ANTARA CINA, CHINA, TIONGKOK, DAN ... CUNGKUO Menurut pengertian saya, sebutan bagi satu NEGARA dan BANGSA sepenuhnya merupakan HAK bangsa itu lebih suka dan maunya disebut apa, kita hanya bisa menuruti saja kehendaknya. Sebagai bangsa yang bersahabat, seharusnya-lah kita menuruti saja kehendak bangsa itu maunya gunakan sebutan apa yang dirasakan lebih nyaman dan sesuai, ...! Bagaimanakah perasaan bangsa Indonesia seandainya saja Belanda masih saja menggunakan sebutan Inlander sebagaimana yang digunakan jaman koloni dahulu? Bagaimana pula perasaan arakyat Indonesia seandainya saja Malaysia secara resmi masih saja menggunakan sebutan Indon, ... sekalipun diprotes??? Dan, ... ingat, itulah yang terjadi terhadap Tiongkok, yang TIDAK hendak dirinya disebut CINA dan berulang kali mengeluarkan PROTES KERAS dan menentang saat pemerintah Soeharto merubah sebutan Tiongkok/TIonghoa menjadi CINA! Karena jelas-jelas perubahan sebutan menjadi CINA itu sengaja digunakan untuk menghina/melecehkan Tiongkok dan Tionghoa di Indonesia! Sedang sebutan CHINA (Caina), terjadi akibat perundingan pemulihan diplomatik RI-RRT diakhir tahun 1989, pemerintah Soeharto yang ndableg tetap ngotot gunakan sebutan CINA, tidak hendak kembali gunakan sebutan Tiongkok/Tionghoa. Sedang pihak Tiongkok yang lebih mementingkan dipulihkannya hubungan diplomatik RI-RRT, akhirnya mengusulkan jalan keluar menggunakan CHINA sebagaimana bhs. Inggris. Bagi negara-negara lain yang lasim gunakan sebutan China, atau Chinese/Chinesisch, Kina, ... dan karena memang tidak dimaksudkan untuk penghinaan dan melecehkan Tiongkok, selama ini pihak Tiongkok juga tidak pernah mempermasalhkan. Teruskan saja gunakan sebutan yang lasim digunakan itu. Begitu juga sama halnya dengan seseorang yang TIDAK hendak disebut Bagong, apapun alasannya, bisa dibenarkankah kalau kita ngotot tetap gunakan sebutan Bagong??? Kecuali memang mau ngajak dia berkelahi, ...! Salam-damai, ChanCT From: F. Magnis-Suseno Sent: Wednesday, January 29, 2014 9:44 AM To: [email protected] Subject: RE: Fw: [GELORA45] TEMPO : ANTARA CINA, CHINA, TIONGKOK, DAN ... CUNGKUO Lha, Pak Dahana, lalu saya sebaiknya memakai apa: "Cina" atau "Tiongkok/Tionghoa" (dalam bahasa Jerman yang dipakai: "China" dan "Chinese/chinesisch", diucapkan "Kina" dan "Kinese/kinesisch")? Terimakasih Magnis -------------------------------------------------------------------------------- From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Salim Said Sent: 29 January, 2014 5:58 AM To: Group Diskusi Kita; alumnas-oot Subject: Fwd: Fw: [GELORA45] TEMPO : ANTARA CINA, CHINA, TIONGKOK, DAN ... CUNGKUO ---------- Forwarded message ---------- From: Salim Said <[email protected]> Date: 2014-01-29 Subject: Fw: [GELORA45] TEMPO : ANTARA CINA, CHINA, TIONGKOK, DAN ... CUNGKUO To: Salim Said <[email protected]> On Tuesday, January 28, 2014 1:45 PM, "[email protected]" <[email protected]> wrote: Berikut ini berita dari majalah TEMPO edisi 27 januari – 2 Februari 2014, semoga bermanfaat bagi pembacanya. TEMPO : KOLOM SENIN, 27 JANUARI 2014, HAL 82 ANTARA CINA, CHINA, TIONGKOK, DAN ... CUNGKUO A. Dahana* ADA semacam kerepotan yang kita hadapi baik pada pergaulan sehari-hari, menulis, percakapan formal dan informal, maupun pada waktu mengucapkan pidato resmi atau tak resmi. Itulah kata atau istilah yang mengacu pada sebutan untuk Tiongkok sebagai negeri dan etnis Tionghoa sebagai salah satu kelompok etnis di negeri kita. Soal itu tampaknya sederhana, tapi tak sesederhana itu. Dalam hampir semua diskusi mengenai Cina, yang tak ada hubungannya dengan istilah tersebut, istilah “Tiongkok”, “Cina”, dan “Tionghoa” selalu muncul dan perdebatannya tak pernah usai. Dulu istilah-istilah yang disebut pada judul tulisan ini digunakan secara bergantian tanpa makna atau maksud terselubung. Namun kini keadaannya lain. Istilah “Cina” oleh sebagian orang dianggap sebagai penghinaan baik terhadap Tiongkok sebagai negeri maupun terhadap etnis Tionghoa sebagai kelompok etnis. Akibatnya, kita harus berhati-hati dengan siapa kita bercakap. Siapa tahu lawan kita ngobrol tersinggung pada istilah “Cina”. Sebagai catatan, pemerintah Orde Baru dengan Edaran Presidium Kabinet Ampera tentang Masalah Cina Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 menyampaikan imbauan agar istilah “Cina” digunakan secara umum karena itulah yang katanya benar. Surat edaran itu juga menganjurkan agar istilah “Tiongkok” dan “Tionghoa” sejak surat tersebut terbit ditinggalkan saja. Tak jelas apa dasar surat edaran yang ditandatangani Jenderal Sudharmono, yang waktu itu menjabat Sekretaris Kabinet, tersebut. Republik Rakyat China (RRC) punya jalan keluar yang unik. Tak lama setelah pemerintah Orde Baru runtuh dan reformasi dimulai, mereka menuntut pemerintah dan publik Indonesia mulai menggunakan istilah “China” buat mengacu pada Negeri Tiongkok. Sejak itu, istilah resmi yang digunakan pemerintah Indonesia adalah “China”. Para pembicara di seminar ataupun di media elektronik tak ketinggalan menggunakan “China”. Sebagian besar media cetak dan media dunia maya pun mulai menggunakannya. Dalam percakapan dengan rekan-rekan wartawan, penulis, dosen, dan lain-lain, kita mendapat banyak masukan menarik, dan seringkali sedikit lucu, yang bisa dicatat pada tulisan ini. Orang yang bertahan dengan istilah “Cina” punya alasan yang masuk akal. Mereka segan menggunakan “China” lantaran kata itu tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia. Mereka mengusulkan bagaimana kalau Komisi Istilah dari Lembaga Bahasa menetapkan istilah yang lebih mengindonesia, misalnya “Caina”. Atau, kalau kata itu bisa tertukar dengan kata bahasa Sunda yang berarti “airnya”, pilihlah istilah lain, misalnya “Cayne” atau “Cayna”. Lalu, kalau ada golongan etnis China yang keberatan disebut “Cina”, sudah ada istilah lain yang telah melembaga, yakni Tionghoa. Yang menarik lagi, ada komentar cukup unik. Katanya, “kalau ada orang Indonesia merasa tersinggung lantaran negeri mereka disebut “Indon” di Malaysia, itu masuk akal,“ ujar mereka. Tapi mereka tak habis pikir mengapa ada orang Indonesia merasa tersinggung karena Negeri China disebut Cina. Saya punya pengalaman menarik tentang kekisruhan penggunaan istilah “Cina” dan “China” ini. Pada masa Orde Baru, saya menjadi anggota delegasi Universitas Indonesia yang diundang oleh Universitas Peking (Beida) buat mengadakan kerja sama. Ketika kami harus menyusun sebuah MOU, timbulah masalah. Sebab, sebagai universitas milik pemerintah, kami harus menggunakan istilah “Cina”. Sedangkan tuan rumah berkeras kami menggunakan kata “Tiongkok”. Karena tidak tercapai kompromi, MOU itu akhirnya disusun menggunakan bahasa Inggris. Untuk keluar dari kekisruhan istilah ini, Remy Sylado, penulis kondang, mengusulkan sebuah terobosan yang tak kurang menariknya. Di sebuah diskusi dalam rangka Borobudur Festival, Oktober tahun lalu, ia mengemukakan ide bagaimana kalau kita menggunakan istilah “Cungkuo” saja. Ini memang sejalan dengan penamaan orang Cina memberi nama negeri mereka “Zhongguo” atau “Negeri di Tengah Dunia”, yang sering diterjemahkan secara bebas dengan “Pusat Kebudayaan Dunia”. Maka kita bisa terbebas dari kontroversi istilah “Cina” dan “China”, dan semua orang akan senang. Mendengar apa yang disampaikan Saudara Remy, saya jadi teringat kepada seorang kawan yang mengajar bahasa Tionghoa di Surabaya. Ia menulis surat kepada saya, mengusulkan agar kita menulis petisi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengubah nama “People’s Republic of China” menjadi “People’s Republic of Zhongguo”. Itu dilakukan agar kontroversi istilah “Cina” dan “China” selesai. Ide Saudara Remy dan kawan saya orang Surabaya itu memang jenius. Asalkan penggantian istilah tersebut tidak melebar ke kata-kata yang sudah melembaga di masyarakat kita. Misalnya kita tak usah menyebut “petai cungkuo” buat “petai cina”, “pecungkuoan” buat “pecinan”, atau lebih ekstrem lagi : “Pondok Cina” menjadi “Pondok Cungkuo” buat sebuah stasiun kereta api setelah stasiun UI ke arah Bogor dan “Bidara Cina” di Cawang jadi “Bidara Cungkuo”. Atau “Program Studi Cina” di Fakultas Ilmu Budaya UI menjadi “Program Studi Cungkuo”. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "diskusi kita" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke diskusi-kita+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "diskusi kita" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke diskusi-kita+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "diskusi kita" dari Grup Google. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke diskusi-kita+berhenti [email protected] . Untuk opsi lainnya, kunjungi https://groups.google.com/groups/opt_out.
