http://www.ambonekspres.com/index.php/aeberita/aeopini/item/3757-memilih-capres-2014.html
Memilih Capres 2014 a.. Rabu, Mei 07 2014 b.. Ditulis oleh amex c.. ukuran huruf Смесители для душа и ванны Детские игрушки, развивающие игры Cetak Email OLEH : IR. Felix Christanto, Direktur Wahana Inovasi Utama Ambon Motivator Kita Mario Teguh mengatakan “jangan bersedih ketika belum dipromosi karena tidak pandai mencari muka, “muka” akan datang dengan sendirinya ketika Kita bekerja dengan hati”.selanjutnyademikian uraiannya, “Jangan juga bersedih ketika masih dipandang sebelah mata, buktikan bahwa anda juga layak mendapatkan kedua matanya” Fenomena Jokowi berupa blusukan adalah antiklimaks dari kekecewaan rakyat soal mayoritas Pemimpin. bagai kacang lupa kulit, banyakPemimpin gemar menebar pesona ketika musimnya kampanye tetapi nyatanya lupa atau pura - puralupa akan janjinya ketika terpilih. Akibatnya kebijakan – kebijakan yang muncul menjadi bias alias tidak pro rakyat. Semuanya berakar dari fatsun politisi bahwa ” Pemimpintidak perlu pandai karena tugasnya hanya sebagai penentu arah dan kebijakan”. Keteknisannya akan dilaksanakan bawahannya yang notabene adalah birokrat. Pada tataranini pemimpin cenderung malas mengupgrade diri,sebaliknya condongbertindak bagai seorang raja,duduk manis mengendalikan perintah dari balik meja sembarimenunggu laporan ABS, asal bapak senang yang selalu menyenangkanPemimpin seolah semua masalah lapangan berjalan mulus tanpa hambatan. Jokowi muncul menjungkirbalikkan pranata umum bahwa Pemimpin yang baik seharusnya mampu mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan tanpa perlu terlibat terlalu dalam. Jokowi mendapat simpati rakyat karena terbukti blusukannya jauh lebih efektif menjaring permasalahan diakar rumput ketimbang hanya duduk diam menerima laporan dari balik meja. Timbul pertanyaan, Kenapa bisa begitu?, apa anomalinya?. “krisis multi dimensional”yang mendera Bangsa kita ketika tumbangnya rezim orde baru hingga babakan kini era reformasi terasa belum pulih sikap aliassystem belum dapat berjalan efektif layaknya Negara teratur, dimana kepastian hukum dapatmendorongdinamika systemberoperasi sebagaimana mestinya sekalipun lagi genting karena vakum pemimpin. Krisis demi krisis akhirnya melahirkan krisis kepepemimpinan dimana patron atau keteladanan pemimpin menjadi suatu keharusan jikaingin system dimobilisasi dengan baik. gerakan reformasi dengan amandemen UUD 45 bahkan meniadakan keberadaanGBHN, garis –garis besar haluan Negara dimana sebagai gantinya setiap daerah wajib membuat renstranya masing – masing yang diselaraskan dengan kepentingan Nasional. Nyatanya kata “wajib dan selaras” kerap diasosiasikan sebagai himbauan, cenderung melahirkan pembangkangan demi pembangkangan dengan hasil banyak bermunculanraja – raja kecil di daerah. Banyak Perda yang dihasilkan justeru berbenturan dengan PP sebagai representasi kepentingan Nasional. Efek Jokowi pada Pileg 2014 ternyata tidak semujarab efek SBY pada momentum pemilihan legislative 2009. Ketika itu Demokrat berhasil mendongkrat perolehan suara dari 3,…% menjadi 18,…% sementara PDIP hanya meningkat dari 16,…% menjadi kira - kira 19 %. Walaupun demikian koalisi competitor PDIP CS pada ketar – ketir, cenderung berusaha membentuk koalisi mayoritas basis bagi – bagi kekuasaan untuk menjegal PDIP CS karena kesadaran, efek SBY ketika pertama kali terpilih hanya bermodal perolehan suara Pileg sekitar 3,…% ditahun 2004. Rasanya PDIP tidak boleh lengah dengan berbesar hati apalagi berbesar kepala ketika public menapaktilasi rekam jejak perjalanan partai saat berkuasa sebagai pemenang mayoritas awal reformasi 1999. Tercatat saat Megawati menjadi Presiden, banyak asset – asset Negara berupa BUMN yang dijual. Kwik Kian Gie atas itikad baik mencoba menyadarkan euphoria mabuk kekuasaan dengan lontaran pernyataan bahwa Partai Paling korup saat itu adalah PDIP, malah berbuah simalakama berupa perpecahan dengan keluarnya beberapa kader terbaik dari partai. Rekam jejak Jokowi juga akhir – akhir ini tampak agak tidak memuaskan dengan mencuatnya beberapa kasus atau ketidak puasan. Tercatat kasus Mark Up bus yang ternyata malah karatan lagi. Janji mengatasi banjir dan kemacetan di DKI malah kerepotan. Gugatan para kepala sekolah senior soal lelang jabatan yang melanggar Permen Pendidikan soal persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Efek keterpilihan kepala daerah pada kampanyenya cenderung mengecewakan. Benturan – benturan ini bisa terjadi karena penyelesaian seharusnya tidak hanya bermodal integritas, kompetensi sebagai kunci pengurai masalah harus bisa dikedepankan untuk membuktikan kata bisa seiring dengan perbuatan. Megawati, sang ketua umum mestinya harus makin cerdas belajar dari pengalaman sejarah bahwa kekuasaan itu identik dengan korupsi. Ketika beberapa waktu lalu Demokrat dan Golkar saling debat kusir soal partai siapa yang paling korup, PDIP pun terjebak dalam arus yang sama ketika berkuasa. Kita berharap Megawati tidak mengulangi kesalahan yang sama dari SBY yang tercermin dari pernyataannya bahwa hati – hati memilih mitra koalisi agar tidak dibuat makan hati. Kita juga berharap bahwa jargon perubahan yang menghantarkan kesuksesan SBY meraih dukungan, tidak dimanfaatkan kubu PDIP melalui “Indonesia Hebat” sekedar hanya untuk merebut kekuasaan. Korupsi itu bermula dari kurangnya kompetensi. Selama ini kita terjebak pandangan bahwa moral atau integritaslah satu – satunya penyebab. Moral Pemimpin pasti akan tergadaikan ketika tidak menyatu dengan kompetensi. Kompetensi juga sering diterjemahkan sempit seolah melekat orisinil dengan sang pribadi. Padahal ketrampilan mendengar adalah sumber utama penerimaan kompetensi. Membangun system dengan baik juga bagian dari kompetensi. Rontoknya industriawan kita satu demi satu menjadi pedagang atau penyalur akibat inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi adalah bentuk melemahnya kompetensi bangsa. Kita sepakat bahwa akar dari kejahatan bermula dari adanya niat dan kesempatan. Niat mewakili moral sementara kesempatan mewakili System atau kompetensi. Kejahatan cenderung terkendali ketika keduanya tidak saling berpihak. Semua parpol besar pengusung kontestan Capres tidak ada yang bersih rekam jejak. Sebaliknyaakan menonjol perbedaannya ketika Parpol dengan Capres pemenang pemilu bisa menyatakan jati dirinya sebagai Negarawan. ARB masih menyisahkan jejak kasat mata soal amburadulnya penanganan lumpur lapindo. Dugaan lari pajak dari perusahaan besutannya melahirkan tanda Tanya soal kenegarawannya. Prabowo Subianto dengan kontroversinya seputar lahirnya era reformasi. Aksi sepihaknya ketika alih kepemimpinan dari Soeharto ke habibie meninggalkan kesan kurang baik seakan bawahan tidak loyal dengan berani berontak melawan atasannya panglima tertinggi yang justru berjiwa sangat demokratis. Peristiwa tersebut meninggalkan misteri seputar kerusuhan mei 1998seakan ada benang merahnya. Machmud MD ketika berkesempatan menjadi pemimpin di mahkamah konstitusi memiliki tanggung jawab moral ketika meninggalkan generasi penerusnya yang amat memalukan dan memilukan, seakan beliau gagal membentuk system yang baik ketika berkesempatan sebagai Pemimpin. Yusuf Kalla dengan real Presidennya terbukti tidak terlalu berhasil dengan program konversi gasnya. Disamping meninggalkan bencana ledakan karena factor kualitas dan budaya atau perilaku masyarakat. harga gas kini melambung cenderung melampaui keekonomian rakyat. Semua kelemahan atau kekurangan tersebut bisa terjadi karena ada pemicunya. Konsekwensi dari ketidak teraturan Negara adalah lahirnya efek berantai yang saling menghancurkan. Persoalan bagai benang kusut yang sangat susah untuk diurai kembali. Karena berlaku hukum kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah untuk menciptakan celah penyelewengan kekuasaan. Lelang jabatan yang dirintis Jokowi cs selaludianggap melanggar aturan karena filosofi, kompetensi seseorang yang tercermin dari lembar ijasah atau sertifikat ternyata sering mengecewakan. Atas dasar kepentingan politis, gagasan mobil listrik oleh kandidat Capres demokrat Dahlan Iskan harus kandas ditengah jalan karena terganjal izin Menristek. Orang bijak mengatakan masa lalu adalah guru terbaik bagi penuntun masa depan. Tidak ada gading yang tidak retak terkadang dijadikan alasan untuk membolehkan pemimpin berbuat salah. Padahal di Negara teratur seperti korea selatan misalnya, musibah tenggelamnya kapal ferry Sewol mendorong sang Perdana Mentrinya sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan langsung mengundurkan diri sebagai wujud perasaan bersalah, padahal seharusnya level pemimpin setingkat mentri transportasi yang harus bertanggung jawab.kriteria Pemimpin yang baik atau ideal utamanya tidak akan mengalami post sindrom ketika tidak lagi berkuasa. Dengan demikian Pemimpin bisa memimpin tanpa beban yang berlebihan. Tidak takut jabatannya dicopot ketika ditengah jalan dijegal karena dianggap melawan arus. Rasanya manusiawi dan sudah resikonya menjadi pemimpin di Negara sebegitu besar seperti Indonesia ketika para pemimpinnya sering dihujat pasca turun atau diturunkan dari kekuasaan. Walaupun Negara kita berbasis NKRI, banyak Pemerintahan tingkat II tidak taat kepada Gubernur sebagai representasi Pemerintah Pusat. Sebaliknya bebasnya lintas manusia antar propinsi membuat control kualitas pembangunan menjadi relative sulit untuk dikendalikan. Kecenderungan urbanisasi dari desa ke kota membuat perkotaan penuh sesak sehingga justeru menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kita butuh Pemimpin yang memahami bahwa pembangunan harus dimulai dari desa dengan menciptakan lapangan – lapangan kerja produktif. Di RRT misalnya desa diubah menjadi kawasan industry dengan target memindahkan dua ratus juta tenaga kerja produktif ke kawasan – kawasan kota baru dalam 10 tahun belakangan untuk menunjang gerak industrialisasinya. Gerakan mencintai produksi dalam Negeri jika dikaitkan dengan bonus demografi berupa melimpanya angkatan kerja mestinya disiasati dengan cerdik. Perlunya suatu pusat keunggulan untuk bargaining terhadap produk – produk yang belum bisa di produksi didalam negeri agar dirakit / dibuat didalam negeri. Keuntungannya bersifat multiplier efek atau efek ganda. Akan tercipta besar – besaran lapangan kerja baru. Akan ada transfer pengetahuan dan teknologi. Bermunculan indusitri – industry ikutan sebagai lokal contain. Sebagai Negara besar berkebutuhan besar pula, nilai bargainingnya ada di pihak Kita. Tanpa Ekonomi yang kuat mustahil Kita bisa membangun dibidang – bidang lainnya dengan baik. Tanpa menaikkan nilai tambah dari suatu produk atau komoditi, mustahil Kita bisa memiliki masa depan yang bisa menjanjikan masa depan bagi anak cucu Kita. Megawati, mestinya harus makin cerdas belajar dari pengalaman sejarah bahwa kekuasaan itu identik dengan korupsi. Ketika sekarang Demokrat dan Golkar saling debat kusir soal partai siapa yang paling korup, Kwik Kian Gie telah melontarkan pernyataan serupa saat Megawati menjadi Presiden bahwa partai paling korup saat itu adalah PDIP. Kita berharap Megawati tidak mengulangi kesalahan yang sama dari SBY yang tercermin dari pernyataannya bahwa hati – hati memilih mitra kualisi agar tidak dibuat makan hati. Kita juga berharap bahwa jargon perubahan yang menghantarkan kesuksesan SBY meraih dukungan, tidak dimanfaatkan kubu PDIP melalui “Indonesia Hebat” sekedar hanya untuk merebut kekuasaan. Megawati, sang ketua umum mestinya harus makin cerdas belajar dari pengalaman sejarah bahwa kekuasaan itu identik dengan korupsi. Ketika sekarang Demokrat dan Golkar saling debat kusir soal partai siapa yang paling korup, Kwik Kian Gie telah melontarkan pernyataan serupa saat Megawati menjadi Presiden bahwa partai paling korup saat itu adalah PDIP. Kita berharap Megawati tidak mengulangi kesalahan yang sama dari SBY yang tercermin dari pernyataannya bahwa hati – hati memilih mitra kualisi agar tidak dibuat makan hati. Kita juga berharap bahwa jargon perubahan yang menghantarkan kesuksesan SBY meraih dukungan, tidak dimanfaatkan kubu PDIP melalui “Indonesia Hebat” sekedar hanya untuk merebut kekuasaan. Megawati, sang ketua umum mestinya harus makin cerdas belajar dari pengalaman sejarah bahwa kekuasaan itu identik dengan korupsi. Ketika sekarang Demokrat dan Golkar saling debat kusir soal partai siapa yang paling korup, Kwik Kian Gie telah melontarkan pernyataan serupa saat Megawati menjadi Presiden bahwa partai paling korup saat itu adalah PDIP. Kita berharap Megawati tidak mengulangi kesalahan yang sama dari SBY yang tercermin dari pernyataannya bahwa hati – hati memilih mitra kualisi agar tidak dibuat makan hati. Kita juga berharap bahwa jargon perubahan yang menghantarkan kesuksesan SBY meraih dukungan, tidak dimanfaatkan kubu PDIP melalui “Indonesia Hebat” sekedar hanya untuk merebut kekuasaan. Mencuatnya Fenomena jokowi mestinya didukung rakyat Indonesia karena momentum ini bisa memaksa partai politik kembali ke fitrahnya, meninggalkan politik transaksional untuk melaksanakan Meritokrasi dalam pengkaderanagar semakin banyak lagi lahir Negarawan – negarawan yang karakternya mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara diataskepentingan pribadi dan golongan agar semangat Indonesia hebat bisa segera terwujud. Kita mendukung Jokowi soal sikapnya, bukan fisiknya yang dianggap sebagian orang sebagai sosok tidak ideal mewakili kewibawaan layaknya SBY dengan fisik tinggi besar.ketika kelak terpilih tetapi lantas terlena atau terbawa arus kezoliman dalam kepepemimpinannya, mayoritas rakyat pasti akan meninggalkannya. Walaupun tingkat kepuasan rakyat Jakarta cenderung menurun soal penanganan macet dan banjir, keberaniannya turun langsung mengurai masalah dipandang sebagai sosok bagai panglima perang yang berani mati memimpin langsung peperangan dimedan pertempuran. sangat kelihatanitikad baiknyabekerja keras menyelesaikan masalah dalam segala keterbatasan apakah sumbernya dari dirinya ataukah karena ruwetnya masalah. Solusi paling penting bagi Jokowi ketika terpilih adalah menghimpun cendekiawan dan praktisi Nasional berkualifikasi yang masih memiliki harga diri untuk berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara demi untuk makin memartabatkan karena keberhasilan visi – misinyahanya bisa terjadi ketika kesempatan berkuasa bertemu dengan kesiapan. Megawati, sang ketua umum mestinya harus makin cerdas belajar dari pengalaman sejarah bahwa kekuasaan itu identik dengan korupsi. Ketika sekarang Demokrat dan Golkar saling debat kusir soal partai siapa yang paling korup, Kwik Kian Gie telah melontarkan pernyataan serupa saat Megawati menjadi Presiden bahwa partai paling korup saat itu adalah PDIP. Kita berharap Megawati tidak mengulangi kesalahan yang sama dari SBY yang tercermin dari pernyataannya bahwa hati – hati memilih mitra kualisi agar tidak dibuat makan hati. Kita juga berharap bahwa jargon perubahan yang menghantarkan kesuksesan SBY meraih dukungan, tidak dimanfaatkan kubu PDIP melalui “Indonesia Hebat” sekedar hanya untuk merebut kekuasaan.
