#MelawanLupa : Ini Dia Daftar Skandal Korupsi Pertamina Naiknya harga gas elpiji telah membuat rakyat menjerit. Awal tahun baru yang buruk sekali dari SBY (dan Ibu Negara). Rakyat mengamuk semua meski dalam hati , belum aksi di jalanan. Namun rakyat menjerit, dan mungkin akan mengamuk di jalanan kalau harga Sembako naik pula. Dalam media sosial pertengahan tahun lalu, dituliskan, Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, mengaku mendapat kabar dari salah seorang sumber di Pertamina, yang mengungkapkan bahwa istilah subsidi ternyata hanya kebohongan pemerintah dan Pertamina.
“Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di Pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma US$ 425 per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per liter.” Melalui Petral angka US$ 425 tsb di-mark up lagi US$ 300 sehingga menjadi US$ 725, dan oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi US$ 950. Angka inilah yang kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tersebut. “Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga mark up yang dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar US$ 125, dicurigai sebagai bentuk upeti/Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono, untuk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip Zulhendri yang diforward ke pesatnews.com, Kamis (13/6/2013). Berita seperti ini dengan sangat cepat beredar di publik, yang pada akhirnya berhasil membentuk opini publik bahwa pemerintah memang bohong. Mafia Migas Satu lagi pemberitaan di media sosial yang secara kasat mata menelanjangi pemerintah terkait BBM. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengajak rakyat untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga (BBM). Menurut dia, masih banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM. “Kok salah kebijakan atau langkah dalam bidang listrik dan energi rakyat yang harus tanggung? Tolong belajar kepemimpinan dari DanJen Kopasus. Mari kita tolak kenaikan BBM kecuali SBY berani sikat mafia migas yg suka setor ke Istana Hitam dan bangun Kilang BBM dalam 2 tahun,” tulis Rizal dalam dalam kultwit beralamat @chirpstory, Selasa (9/4). Menurutnya lagi, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM adalah menyikat mafia migas yang selama ini membuat biaya BBM tinggi. Para mafia migas ini memperoleh banyak sekali keuntungan dari bisnis migas yang tidak transparan. Jangan lupa, lanjut Rizal Ramli, 63 juta pengguna sepeda motor yang jelas-jelas rakyat menengah bawah memakai BBM. Ini alasan kuat untuk menyikat mafia migas yang suka menyetor ke Istana Hitam. “Di kalangan bisnis migas, dikenal Mr two dollar. Mereka memperoleh fee sedikitnya US$ 2/barel dari minyak mentah (400.000 barel/hari) dan minyak jadi yang diimpor (500.000 barrel). Fee US$2/barel ini ketika harga minyak masih sekitar USD60/barel. Kini, setelah harganya di atas USD 90/barel, keuntungannya lebih besar. Mereka bisa mengantongi keuntungan nyaris Rp 10 trilliun dari impor BBM. Jadi, sikat dulu mafia migas, sebelum bicara kenaikan harga BBM,” papar Rizal yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini. Sejatinya soal mafia migas ini sudah jadi bisik-bisik nasional. Selain DR. Rizal Ramli, sejumlah tokoh lain juga sering menyinggung soal ini. Pakar perminyakan DR. Kurtubi, misalnya. Dia juga mengecam dominasi mafia migas yang membuat harga BBM di dalam negeri jadi tinggi. Bahkan Tempo.co pernah menulis mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin menyerahkan US$5 juta kepada Ani Yudhoyono yang disebutnya sebagai setoran dari Pertamina. Terkait soal ini, Rizal Ramli mempertanyakan moralitas mereka yang berencana menaikkan harga BBM, tapi diam-diam menerima setoran dari mafia migas. Masalah utama lainnya seputar migas adalah produksi yang terus-menerus turun. Di sisi lain, cost recovery-nya justru naik terus. Padahal, dulu lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,5 juta barel per hari. Kini, produksi itu hanya berkisar di 900.000 barel per hari. Tentu ada yang tidak beres di sini. Kurtubi bahkan menyebut kebijakan perminyakan Indonesia sebagai yang terburuk di Asia Pasifik. Padahal cadangan minyak kita yang terbukti masih besar. Jika produksi bisa dinaikkan, tentu impor akan bisa ditekan hingga tingkat minimal. Suap DPR Rp 5 T Ada lagi berita lain berjudul “Ada Dana ‘Suap’ 5 T ke DPR Untuk Amankan BBM Naik?” Dana itu disediakan untuk amankan politisi Senayan dan parpol oleh petinggi Istana Negara. Berita ini dikirimkan melalui BlackBerry Massenger (BBM) kepada Koordinator Petisi 50 Haris Rusly Moti atasnama Reza, yang diforward ke berbagai media online. Dugaan ini, menurutnya, merupakan berita yang membuat hati dan perasaan kita teriris-iris serta tersayat-tersayat, karena pengkhianatan lagi-lagi terjadi di lembaga negara, yang harusnya membela rakyat karena sebagai wakilnya. “Tapi ternyata politisi Senayan, yang nyaman dengan sebutan dewan terhormat, malah berkhianat kepada rakyatnya, majikannya dengan menjadi pembunuh bayaran rakyat. Keadaan ini sama dengan proyek pembunuhan missal,” paparnya. “KPK harus segera turun tangan awasi fraksi parpol di DPR yang menerima sogokan untuk mendukung kenaikan harga BBM!” seru mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini. Ia pun mempertanyakan, subsidi BBM yang katanya dikurangi dengan kebijakan menaikan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp6.500 per liter. “Harusnya alokasi subsidi BBM di RAPBN menurun atau berkurang. Tapi kok aneh, subsidi BBM di RAPBN-P juga meningkat dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun,” bebernya. Dana Misterius IMF Ada lagi judul lain, “Pemerintah SBY Setor Dana Misterius ke IMF Rp 25,8 Triliun.” Penyetoran ini masuk dalam item penyertaan modal laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) semester I tahun 2012. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan tujuan penyetoran tersebut. “Ini misterius, untuk apa setorannya, belum ketahuan,” kata Direktur Riset Fitra, Yenny Sucipto, dalam jumpa pers di Sekretariat Fitra di Jakarta, Minggu (16/12/2012). Menurutnya, tujuan penyetoran dana ini belum jelas. Dalam LKPP semester I tahun 2012 hanya tertulis bahwa dana triliunan rupiah itu disetorkan Pemerintah ke IMF pada 2011 sebagai kewajiban keanggotaan di organisasi atau kembaga keuangan internasional maupun regional. Setoran yang cukup besar ini, menurut Yenny, jelas merugikan keuangan negara karena belum diketahui apa keuntungan balik yang didapat Pemerintah dari penyetoran tersebut. “Seharusnya merugikan negara. Kita buktikan nanti dalam laporan LKPP di tahun berikutnya, di semester II tahun 2012 atau di semester I 2013,” ujarnya. Yenny juga menduga kalau penyertaan modal kepada IMF ini merupakan awal dari kerja sama pemerintah dengan lembaga pendanaan asing tersebut. Dia juga mengatakan, penyetoran dana ke IMF ini misterius karena tidak ditemukan dalam LKPP tahun-tahun sebelumnya. Menurut Yenny, setoran triliunan rupiah ini bukanlah pembayaran cicilan uang Pemerintah kepada IMF. “Kalau pembayaran utang kan item-nya ditulis berbeda di LKPP. Kalau utang itu akan tertulis di item pembayaran utang atau belanja,” katanya. Selain ke IMF, pemerintah menyetorkan dana miliaran rupiah ke empat lembaga asing lainnya, yakni International Bank for Reconstruction Development sekitar Rp 39 miliar, International Development Association sekitar Rp 5 miliar, Multilateral Investment Guarantee Agency sekitar Rp 10 miliar, dan Common Fund for Commodities senilai Rp 2,6 miliar. Adapun total penyertaan modal untuk lima lembaga asing tersebut sekitar Rp 25,9 triliun. Bohongi DPR Berita lain lagi berjudul “Mau Bohongi DPR Masalah BBM, Pemerintahan SBY-Boediono Malah Ketahuan.” Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap pemerintahan SBY-Boediono yang berupaya mengecoh DPR terkait dengan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor infrastruktur. Meski menjanjikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 6 triliun dalam APBN-P 2013, namun sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipangkas hampir Rp 9 triliun. “Pemerintah benar-benar berupaya mengecoh kami dengan menyebutkan kompensasi kenaikan harga BBM akan dialokasi untuk penambahan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar. Tapi, dalam prakteknya, anggaran belanja modal dipangkas hampir Rp 9 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur. Yang ada justru pemangkasan belanja modal. Karena pemangkasannya lebih besar dari dana yang dikembalikan,” kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, beberapa saat lalu (Rabu, 12/6). Sesuai dengan surat Menkeu No. S-339/MK.02/2013, kementerian dan lembaga diminta melakukan penghematan anggaran untuk mendukung pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013. Kementerian PU memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Selain Kemneterian PU, Kementerian Perhubungan juga terpaksa memangkas belanja modalnya sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara Kemenpera dan kemneterian PDT memangkas belanja modalnya masing-masing Rp 443 miliar dan Rp179 miliar. Pemangkasan belanja modal khususnya di Kemneterian PU, kata Yudi, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman. “Untuk peningkatan kapasitas jalan, pencapaian kinerjanya masih dibawah 50 persen. Sekarang anggarannya dipangkas lagi. Bagaimana bisa memberikan rakyat jalan yang mulus? Anggarannya saja tidak ada,” kata Yudi. Untuk menutupi defisit anggaran, kata Yudi, pemerintah tidak perlu mengorbankan pembangunan infrastruktur untuk rakyat. Kekurangan dana dalam RAPBNP 2013, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp 69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp 35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp3 4 triliun. “Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013,” lata Yudi. Di sisi lain, kata Yudi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. Semua cerita di atas adalah informasi yang beredar di publik, yang sukses mempengaruhi pikiran rakyat bahwa kebijakan pemerintah menaikkan BBM adalah bohong. Kebohongan adalah awal dari sebuah ketidakpercayaan, dan itu sangat berbahaya karena akan berimbas pada berbagai kebijakan pemerintah ke depannya. Pemerintah punya otoritas menaikkan BBM saat ini dan rakyat akan pasrah menerimanya. Tetapi rakyat punya kesempatan besar untuk tidak mempercayai pemerintah dan partai koalisi yang mendukung kenaikkan BBM, dengan tidak memilih partai-partai tersebut lagi pada Pemilu 2014. Jika itu yang terjadi, maka logika komunikasi politik pemerintah harus diubah, tidak lagi dengan menebarkan dalili-dalil membohongi publik, tetapi dengan langkah persuasif dan jujur.
