SIKAP PEMERINTAH JOKOWI-YUSUF KALLA SUDAH TEGAS MENOLAK UNTUK MENYELESAIKAN
SOAL PELANGGARAN HAM BERAT DAN DITAMBAH LAGI DENGAN PENOLAKAN MINTA MAAF KEPADA
PARA KORBAN 65 ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PELANGGAR HAM. BAHKAN
PRESIDEN SBY PERNAH PUNYA NIAT UNTUK MINTA MAAF MESKIPUN KEMUDIAN BUNGKAM LAGI.
TAPI PRESIDEN JOKOWI BERSIKAP JAUH LEBIH TEGAS DARI PRESIDEN SBY DAN MENGATAKAN
TIDAK AKAN MINTA MAAF DAN TIDAK AKAN MENGURUS DAN MENYELESAIKAN KASUS
PELANGGARAN HAM BERAT KARNA PERISTIWA ITU SUDAH TERLALU LAMA TERJADI DAN BILA
DIURUS AKAN MENGGANGGU PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH BILA HAL TSB DIBICARAKAN
LAGI.
JADI SEKARANG INI APAKAH GILIRAN PARA PENGGUGAT PELANGGARAN HAM BERAT BESERTA
PARA AKTIVIS BERBAGAI ORGANISASI LAINNYA YANG PERNAH BEGITU PEDULI TERHADAP
PELANGGARAN HAM YANG AKAN BUNGKAM DAN AKAN MENURUTI SAJA SIKAP DAN POLITIK
PEMERINTAH JOKO-JK YANG MENGABAIKAN JANJI-JANJINYA TERHADAP RAKYAT KETIKA
KAMPANYE PILPRES YANG KATANYA AKAN MENYELESAIKAN DAN MENUNTASKAN PENYELESAIAN
MASAALAH PELANGGARAN HAM BERAT.KEPADA SIAPA LAGI RAKYAT HARUS PERCAYA KALAU
SEMUA PEMBELA MEREKA TIDAK LAGI BISA DIANDALKAN? APAKAH RAKYAT HARUS KEMBALI
MEMPERCAYAI REVOLUSI? PENYELESAIAN REVOLUSIONER? TERSERAH PADA RAKYAT.NAMUN
JOKO-JK SUDAH JELAS BERPALING DARI DARI JANJI-JANJI DAN KEINGINAN RAKYAT KE
KERJA SAMA DENGAN KAUM BORJUASI REAKSIONER YANG SEMAKIN MENDEKATKAN DIRI DAN
SEDANG BERSEKUTU DENGAN REZIM JOKO-JK.
ASAHAN.
----- Original Message -----
From: isa
To: DISKUSI KITA GOOGLE- GROUP
Sent: Monday, December 15, 2014 7:20 PM
Subject: Kolom IBRAHIM ISA -- KEKERASAN DAN KEBIADABAN YANG MENYESAKKAN
DENYUT HATI-NURANI
Kolom IBRAHIM ISA
Senin Malam , 15 Desember 2014
-------------------------------------------------
KEKERASAN DAN KEBIADABAN YANG MENYESAKKAN DENYUT HATI-NURANI
Kemarin sore, hari Minggu, 14 Desember 2014, antara jam 16.00 s/d 18. 30,
“Stichting DIAN” – sebuah organisasi sosial perempuan Indonesia di Belanda,
dengan Farida Ishaya sebagai ketuanya, --- mengadakan suatu acara yang ,
menggugah . . sekaligus menimbulkan kemarahan dan kutukan terhadap apa yang
terjadi antara 13 – 16 Mei 1998 di Jakarta. Kegiatan kemarin sore tsb
diselenggarakan oleh “Dian” dalam rangka kampanye: 'We can' – Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan.
Pertemuan yang dihadiri sekitar 50 peserta itu (untuk pertemuan-pertemuan
serupa di negeri Belanda. Sudah dianggp suatu pertemuan yang SUKSES),
berlangsung di Gedung “Vrouwen Empowerment Centrum (VEC)”, Bijlmerdreef 1301,
Amsterdam Zuidoost.
Salah satu bahan dokumenter yang diperlihatkan kemarin itu adalah foto-foto
mengenai korban-korban (terutama perempuan-perempuan etnis Tionghoa-Indonesia).
Film dokumenter lainnya yang dipertunjukkan adalah yang berjudul “BEHIND THEIR
SMILE” dan “HARUS!!”
* * *
Belum terlalu lama terjadinya. Maka banyak orang masih menyandang ingatan
kuat dan traumatik, sekitar huru-hara, kekerasan, pembakaran, perampokan,
penganiayaan, PEMERKOSAAN dan PEMBUNUHAN terhadap warga Republik Indonesia ASAL
KETURUNAN TIONGHOA. Suatu kasus kekerasan rasialis anti-Tionghoa yang amat
biadab dan amat sangat mengerikan! Dengan aparat kekuasaan negeri sebagai
DALANGNYA.
Dari sejumlah foto-foto (yang amat “shokking”) dan presentasi sekitar
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN ETNIS TGIONGHOA MEI 1998 DI INDONESIA,
orang mendapat sekadar gambaran betapa biadab dan kejamnya kejahatan yang
berlangsung terhadap warga Indonesia turunan etnis Tionghoa ketika itu.
* * *
Peristiwa yang berlangsung pada bulan Mei 1998 itu, tidak hanya di Jakarta.
Tetapi juga di beberapa kota besar lainnya. Saat itu suasana tanah air sedang
dilanda prahara arus protes dan tuntutan: Sasaran utama adalah rezim Orde Baru.
Tuntutan terfokus: SUHARTO TURUN PANGGUNG!! ADILI SUHARTO !!.
Kemarahan dan kebangkitan massa sudah tidak bisa dibendung lagi! Situasi
gawat dan krusial inilah yang hendak dibendung dan ditahan oleh Orde Baru. Oleh
Presiden Suharto dan kroni-kroni terdekatnya.
* * *
Resep mujarab penguasa reaksioner Indonesia untuk mengalihkan perhatian,
menyelamatkan kekuasaan, serta MENUNJUK KAMBING HITAM, adalah menciptakan
huru-hara rasialis, keonaran, kekerasan dan keganasan tertuju pada WARGA
KETURUNAN TIONGHOA.
Dari sumber informaswi yang bisa mudah diperoleh di media internet: Banyak
analis berpendapat, perancang kerusuhan tsb erat hubungannya dengan pertarungan
internal para elit politik Indonesia, terutama presiden Indonesia saat itu,
Soeharto, berusaha mengalihkan tekanan krisis moneter dan meringankan tekanan
dari dalam negeri, melalui upaya memecah belah kaum muslim tradisional dengan
non-tradisional, kaum muslim dengan kristiani, bahkan orang Tionghoa dengan
pribumi. Untuk mencapai tujuan “mengikis kekuatan oposisi”, maka melalui
lembaga intel militer dengan sengaja merancang, menghasut serta mengendalikan
pertentangan SARA (suku, agama, ras, antar-golongan).
Kerusuhan bersamaan yang terjadi di berbagai daerah jelas, terancang dan
terorganisir. Pada saat kerusuhan terjadi selama 30 jam, polisi dan tentara
menghilang di sejumlah daerah, bahkan terjadi penarikan polisi dan pasukan
militer beberapa jam sebelum kerusuhan terjadi . . . . .
* * *
Untuk sekadar menyegarkan ingatan, dikutip di bawah ini beberapa tulisan, a.l
yang berjudul Apa Yang Terjadi Pada Mei 1998 Serta Tanggapan Dunia? Dikirim
oleh
Michael Steven di situs INFO TIONGHJOA .
“PPada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998, di Jakarta dan beberapa kota
lain di Indonesia terjadi kerusuhan “anti Tionghoa” yang menggemparkan seluruh
dunia, penduduk etnik Tionghoa mengalami penganiayaan dan pembunuhan, wanita
Tionghoa diperkosa secara massal, perusahaan dan rumah penduduk Tionghoa
dijarah dan dibakar.
Pada 13 –16 Mei 1998 di Indonesia terjadi kerusuhan rasialis anti-Tionghoa
yang menggemparkan dunia, yang kemudian disebut “Kerusuhan Kelam Mei”. Atas
tekanan kuat opini dunia, pemerintah Indonesia pada 3 November 1998 mengumumkan
laporan penyelidikan lembaga penyelidikan resmi “Tim Gabungan Pencari Fakta”,
sebanyak 1.250 penduduk Tionghoa tewas, 24 luka-luka, 85 perempuan diperkosa,
diperkosa bergilir atau mengalami pelecehan seksual.
Pemerintah dan rakyat berbagai negara dunia beramai-ramai telah melakukan
protes serta mengutuk keras kepada pemerintah Indonesia kala itu. . . .
Sebuah laporan dari Organisasi HAM dan Bantuan Untuk Perempuan, secara
terperinci telah melaporkan kejadian kerusuhan di Indonesia serta menyampaikan
kecaman keras terhadap kejadian tersebut, sehingga tersebar luas dan
menimbulkan badai di seluruh dunia.
. . . . . . . . . . Laporan membuktikan, kerusuhan Mei benar-benar adalah
kerusuhan yang terorganirsir dan terencana secara rapi, pada masa kerusuhan dan
pasca kerusuhan dengan sasaran penyerangan utama adalah orang Tionghoa,
jelas-jelas telah terjadi peristiwa perkosaan secara massal terhadap para
perempuan Tionghoa yang mengejutkan itu. Laporan menunjukkan, pada masa
kerusuhan 13 - 15 Mei, di Jakarta telah terjadi kasus 52 perempuan diperkosa,
14 perempuan diperkosa dan dianiaya, 10 perempuan mengalami serangan seksual
dan penganiayaan, 9 perempuan mengalami pelecehan seksual; kasus pemerkosaan
hampir bersamaan terjadi di daerah yang berlainan, lagi pula sebagian besar
adalah kasus perkosaan massal, dan hampir semua penderita adalah keturunan
Tionghoa.
. . . . .
Dalam peringatan 10 tahun “Kerusuhan Mei” pada 15 Mei 2008, Komite Hak Asasi
Perempuan Indonesia dalam laporannya menyebutkan, sejumlah besar perempuan
etnis Tionghoa di dalam kerusuhan Mei 1998 telah mengalami kekerasan adalah
realita yang tak terbantahkan. Ia mengatakan, sebagian besar korban diperkosa
massal, bahkan ada yang mengalami perusakan anggota vital seksual, selain itu
terdapat pula banyak sekali pelecehan seksual dan angka korban jauh melebihi 85
kasus yang dilaporkan oleh tim gabungan pencari fakta.
Catatan tim gabungan pencari fakta dalam keterangan yang disampaikan Gubernur
DKI dan Panglima Kodam DKI saat itu mengenai peristiwa kerusuhan Mei, Gubernur
mengakui kerusuhan dilakukan secara terorganisir dan ada yang menghasut;
sedangkan mantan panglima kodam DKI mengakui sejumlah perusuh datang dari luar
Jakarta, namun catatan keterangan tersebut belakangan dihilangkan.
Kerusuhan anti Tionghoa Mei 1998 di Indonesia telah berlalu 14 tahun lamanya.
Hingga saat ini, para perusuh masih belum mendapat hukuman yang setimpal, juga
tidak terdapat laporan penyelidikan yang menyeluruh dan terpercaya dari pihak
pemerintah yang mengungkap seluruh fakta peristiwa kejadian
Pada tanggal 21 Mei 2013, tertulis di Kolom IBRAHIM ISA, a.l. Sbb:
“Salah satu gejala yang menjadi perhatian peneliti dan fokus pembicaraan
serta perdebatan di masyarakat, adalah sekitar terjadinya peristiwa *"kerusuhan
Mei 1998"*, yang bernuansa rasis anti-etnik-Tionghoa. Peristiwa kekerasan itu
telah menelan korban lebih 1000 jiwa manusia. Pelbagai analisis dan tafsiran
diajukan melalui penulisan maupun diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh
pelbagai stasiun TV dan Radio
* *
Cukup menarik "analisis" yang dikemukakan oleh*Fadli Zon*, Wakil Ketua
GERINDRA. Ia berpendapat bahwa *yang menjadi penyebab "kerusuhan Mei 1998"*,
*ialah faktor luar*. Kita jangan hanya "inward looking". Harus "outward
looking", kata Fadli di sebuah diskusi TV dimana hadir Komisioner KomnasHAM
Zamrotin, dan Ester Jusuf dari *Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)* sekitar
Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998.
Penyebab utama "kerusuhan Mei 1998", menurut Fadli Zon, adalah suatu badan
internasional --- International Monetary Fund", IMF. IMF adalah pemberi
"kredit" utama Barat/AS kepada pemerintahan Suharto. Dikatakan Fadli, itu
adalah cara IMF dimana-mana, khususnya didunia ketiga. Yaitu menciptakan syarat
untuk digantikannya suatu rezim yang tidak lagi disokongnya.
Sedangkan menurut Ester Jusuf dari TGPF, jelas adanya kekuatan (militer)
yang terlibat, paling tidak "membiarkan" terjadinya kerusuhan Mei tsb. Demikian
juga laporan KomnasHAM mengenai kerusuhan Mei 1998, mengindikasikan terlibatnya
aparat, serta menunjuk pada tanggung jawab aparat dalam peristiwa kerusuhan
tsb.
Fadli Zon berusaha menjelaskan bahwa laporan yang dikemukakan TGPF dan
KomnasHAM adalah dugaan dan tafsiran belaka, tanpa bukti. Namun, Estter Jusuf
maupun Zamrotin menandaskan bahwa laporan-laporan mereka bersumber pada
penelitian lapangan, saksi dan bukti-bukti.
Tampak sekali usaha Fadli Zon, mmengalihkan perhatian dari fihak yang
terlibat dan bertanggung jawab sekitar Kerusuhan Mei 1998. Yaitu fihak aparat
keamanan negara. Fadli Zon menuding FAKTOR LUAR, IMF. Sehingga bisa disimpulkan
bahwa Fadli Zon yang menjabat Wakil Ketua Garindra itu, berusaha membela
Prabowo Subianto, yang ketika terjadinya peristisa kerusuhan Mei 1998, menjabat
sebagai Panglima Kostrad.
* * *
. . . . TGPF tiba pada kesimpulan bahwa, --- kekerasan yang terjadi itu,
merupakan "usaha menciptakan situsai kritis sehingga memerlukan dibentuknya
kekuasaan in-skonstitusinil untuk menguasai situasi. *Dalam bahasa sehari-hari:
menciptakan situasi untuk melakukan KUDETA.* Menurut TGPF, Jendral Prabowo
Subianto adalah tokoh kunci dalam keterlibatan tentara dengan kerusuhan Jakarta
itu.
Ester Jusuf menekankan bahwa terjadinya kerusuhan adalah pada waktu yang
hampir bersamaan di Medan, Jakarta, Bandung, Makasar, Jogya, dll -- hal mana
tidak mungkin bila tidak ada pengaturan menurut rencana yang sudah ditetapkan.
Fadli Zon dengan keras membantah tuduhan tsb. Dinyatakannya laporan TPGF
itu adalah fitnah terhadap Prabowo Subianto.
* * *
Yang parah ialah bahwa pemerintah yang sekarang ini, samasekali tidak
menunjukkan "political will" dan tindakan apapun untuk menangani kasus
Kerusuhan 13-15 Mei 1998, menghukum yang bertanggung-jawab, dan para pelakunya
serta mememberikan keadilan kepada para korban. Seperti dinyatakan oleh
Komisioner KomnasHAM, Zamrotin, dalam diskusi tsb: -- Pada tahun 2004 KomnasHAM
mengajukan pertanyaan kepada Kejaksaan Agung sekitar kerusuhan Mei 1998, tapi
tidak menerima tanggapan.
* * *
Apa yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998, jelas menuruti suatu pola
tertentu. Yaitu *KEKERASAN*. Yang disutradarai oleh aparat keamanan. Pola ini
persis sama dengan apa yang terjadi menjelang berdirinya Orde Baru. Pola
kekerasan mencirii Peristiwa Pelanggaran HAM berat yang paling luas dalam
sejarah Republik Indonesia. Yaitu Peristiwa Pembantaian Masal 1965/66.
Sikap pemerintah dewasa ini terhadap Kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan terhadap
Peristiwa Pembantaian Masal 1965 dengan keterlibatan aparat keamanan negeri,
adalah . . .*b u ng k a m !* "Let bygones be bygones". . . . "Mari bersama
melihat kedepan". . . . . kata mereka-mereka itu. Bukankah sikap seperti itu
merupakan usaha *UNTUK MELUPAKAN SEJARAH?*
* * *
Menanggapi sikap tidak bertanggung-jawab pemerintah ini seorang penulis,
AYANG UTRIZA NWAY, mahasiswa S-2 sejarah "Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales" (EHESS) Paris, tergugah dan menulis a.l :
Kini, pemerintahan yang baru ini, apakah punya niat baik untuk
merehabilitasi para korban PKI dan membuat tim pencari fakta korban pembantaian
65-66? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengharap bahwa tragedi besar
kemanusian ini segera diselesaikan. Kita hanya tak ingin negara ini berdiri di
atas piramida korban kemanusiaan. Paling tidak, studi dan penelitian tentang
korban pembantaian "65-66" harus terus dilakukan agar semakin jelas sejarah
kelabu bangsa ini.
Pertanyaan serupa harus ditanyakan kepada pemerintah sekarang ini mngenai
kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998:
Dan dengan tegas dan keras kita nyatakan: *Kita tidak ingin negara ini ini
berdiri di atas piramida korban kemanusiaan.*
What Next . . . . ?*
Jawaban tegas dan adil sudah diberikan, oleh salah seorang dari generasi
muda:
Paling tidak, studi dan penelitian tentang korban pembantaian harus terus
dilakukan agar semakin jelas sejarah kelabu bangsa ini.*
* * *
--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
G A
