Bung Salim. Saya punya pikiran sedikit lain. Saya kira Jokowi hanya memilih jalan menyelamatkan mukanya sendiri sambil membiarkan api tetap menyala di dalam sekam. Strategi Mega adalah menggolkan Budi Gunawan dengan harga seberapapun yang itu sementara ditunda oleh Jokowi. Mega adalah Mega. Dia bukannya tidak tahu skenario Jokowi yang licin tapi tidak sulit ditebak. Ditunda atau tidak, KPK sudah tidak mungkin mundur karna juga soal penyelamatan muka.Semua memelihara api dalam sekam termasuk DPR. Jokowi tetap sasaran tembak dari semua yang memberikan kompromi. Meskipun Jokowi hanya memakan sebagaian dari buah simalakama,namun dia sudah tidak bisa melepaskan diri dari kutukan buah fatal itu. "King Maker"tidak akan pernah memaafkan raja bikinannya lancang begitu saja meski sesopan apapun. ASAHAN.
----- Original Message ----- From: Salim Said To: Group Diskusi Kita Sent: Saturday, January 17, 2015 2:06 AM Subject: Re: Budi Gunawan Tersangka, PDIP Anggap KPK Dendam Jokowi memang cerdas. Dan kecerdasan itu akan diuji terus oleh berbagai tantangan yang pasti akan dihadapinya sebagai Presiden yang tidak menguasai partai politik manapun. "Penundaan" pelantikan Komjen Budi Gunawan saya pandang suatu keberhasilan Jokowi berdiplomasi terutama dengan Ibu Megawati. Hasil diplomasi: semua tidak perlu kehilangan muka. Mega tetap terlihat terhormat, KPK merasa keputusannya dihormati , DPR tidak punya alasan meradang dan Budi tidak dihinakan (tetap calon Kapolri). So far Jokowi is a great politician. Bung Salim. 2015-01-17 2:21 GMT+07:00 <[email protected]>: Bung Salim,Menurut saya akhirnya keputusan Jokowi cukup cerdas. Tidak memvonis BG, tidak menolak keputusan DPR, tapi juga tidak melantik BG sampai proses hukum selesai. Anda setuju? Sayangnya jatuh satu korban dengan melehamnaskan kepala Bareskrim yang katanya orang baik.AT Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network. From: Salim Said Sent: Jumat, 16 Januari 2015 14.47 To: Group Diskusi Kita; alumnas-oot; [email protected]; [email protected]; [email protected] Reply To: [email protected] Subject: Fwd: Budi Gunawan Tersangka, PDIP Anggap KPK Dendam Hanya Allah dan Ibu Megawati yang Bisa Menyelamatkan Jokowi. MENURUT analisis saya (mengikut gaya Sentilan-Sentilun) bagi masyarakat politik Indonesia yang rajin baca koran, melihat sejumlah talk show di Metro TV, Berita Satu dan TV One (Apalagi kalau aktf mengikuti di media sosial), pertanyaan-pertanyaan Pak Abdillah Toha itu sangat menarik, relevan dan juga tidak sulit di Jawab. Pertanyaan pertama, Mengapa Presiden Jokowi tidak berkonsultasi dengan KPK dan PPATK? Jawabannya, sudah sejak menjelang pembentukan kabinet nama Komjen Pol Budi Gunawan, sebagai calon menteri (Mensekab atau Mensesneg?) sudah diteliti di KPK dan PPATK. Hasilnya, nama Budi mendapat garis merah oleh KPK. Penjelesannya, sedang diteliti kemungkinannya terlibat tindak pidana korupsi. Akibatnya, Budi (yang kabarnya dicalonkan Ibu Mega menjadi salah satu anggota kabinet Jokowi) gagal.. Yang menarik, kendati mendapat garis merah, atas saran Ibu Mega, Budi kemudian dicalonkan lagi. Kali ini menjadi calon Kapolri. Tentu Jokowi yang jadi Presiden karena dukungan Ibu Mega, tidak tega menolak saran sang Ibu. Apa lagi beliau itu orang Solo yang terkenal sangat halus yang konon tidak mengenal kata "tidak." Jadi jawaban kepada pertanyaan pertama Pak Abdillah adalah, tidak betul Jokowi lalai untuk mendapatkan informasi latar belakang Budi dari PPATK dan KPK. Secara legal, pencalonan Budi dilakukan Jokowi berdasarkan rekomendasi KOMPOLNAS yang mendasarkan rekomendasinya pada dokumen dari Bareskrim Polri yang mnyebut persoalan Budi sudah beres.. Ini melahirkan pertanyaan baru karena Ketua KOMPOLNAS adalah Menko Polkam, Laksamana (Purn) Tejo. Apakah yang telah dilakukan sang mantan Laksamana dalam usaha menghindarkan (mengamankan) Presiden-nya agar tidak terprosok ke jurang kesalahan mengambil keputusan dengan dasar informasi yang kurang akurat? Mengapa informasi dari Bareskrim tidak diteliti lebih jauh akurasinya? Pertanyaan berikut ttg DPR yang cepat mengambil keputusan. Menurut analisis saya gerak cepat DPR dan keputusan aklamasi pada rapat Komisi, kerja sama antara Kelompok Merah Putih dan Indonesia Hebat, bukan karena mereka bersimpati dan menganggap Budi Gunawan polisi yang hebat dan bersih. Yang mempersatukan orang-orang DPR itu adalah musuh bersama mereka, KPK. Orang-orang DPR itu menggunakan kasus Budi sebagai jalan untuk mempreteli KPK yang menjadi ancaman bagi mereka sejak lama. Mereka menuduh KPK mempersulit pemerintah dengan mengumumkan posisi tersangka korupsi kepada Komjen Budi pada saat-saat DPR melangkah melakukan fit and proper test. Bahkan seorang politisi PDIP serta sejumlah politisi lainnya menuduh KPK mempunyai agenda politik di balik keputusan terhadap Komjen Budi tersebut. Pertanyaan berikutnya menyangkut soal bolak-balik ke jalan Tengku Umar. Masyarakat politik Indonesia semua tahu rumah yang paling penting pada percaturan politik Indonesia sekarang adalah kediaman Ibu Mega di jalan Tengku Umar. Di zaman Orde Baru orang berkunjung ke jalan Cendana karena di sana Presiden Soeharto dan keluarganya bersemayam. Soeharto sangat penting, sangat berkuasa dan amat karena itu amat menentukan waktu itu. Nah, meski tidak sehebat dan sekuasa Soeharto, dalam perpolitikan Indonesia sekarang adalah Ibu Mega yang sangat menentukan. Beliau adalah Ketua partai terbesar, beliau jugalah yang mencalonkan Jokowi-JK untuk mengelola negeri ini. Maka logis saja kalau para pemain politik perlu sowan (berkunjung atau menghadap) ke Ibu yang diam di jalan Tengku Umar. Di sana mereka mengadu,meminta petunjuk atau sekedar wejangan-wejangan. Dan karena kabarnya Ibu yang mencalonkan Budi, maka dalam kasus Budi, ibu harus diajak bicara, apa kerso Beliau.Hampir bisa dipastikan Jokowi akan sowan ke Ibu Mega sebelum menentukan akan bertindak bagaimana dalam menhadapi kasus Budi yang amat serius ini. Yang menarik untuk diamati, bagaimana nantinya cara Ibu Mega menyelamatkan Jokowi. Sang Presiden sekarang sangat berada dalam posisi yang betul-betul sulit. sebagai Presiden yang tidak menguasai partai, Jokowi sangat tergantung pada Ketua partai terbesar di DPR. Tapi dukungan Ibu Mega kepadanya selama ini--semua kita tahu-- bukanlah gratis. "Sampeyan saya jadikan Presiden, sekarang saya perlu bantuan sampeyan menjadikan mantan ajudan saya jadi Presiden." Permintaan tersebut tidak sulit bagi Jokowi karena dia punya hak prerogatif.Tapi ketika KPK menemukan paling sedikit dua bukti (Alasan menjadikan Budi tersangka korupsi) maka hak prerogatif tidak seampuh lazimnya dalam keadaan normal. Sekarang Jokowi menghadapi dilemma: mengangkat Budi dia akan berhadapan dengan KPK dan opini publik. Tidak melantik Budi Jokowi berhadapan dengan DPR dan Ibu mega. Maka saking rumit dan pekanya soal ini, rasanya selain Allah Subhanu Wataala, hanya Ibu Mega pada hari-hari mendatang ini yang bisa menyelamatkan Jokowi. Seandainya Ibu Mega masih sayang kadernya yang krempeng tapi berhasil memenangkan pilpres dan karena itu menjadi Presiden Republik Indonesia, nampaknya jalan termudah bagi Beliau adalah membujuk Budi untuk berinisiatif mengundurkan diri. Bung Salim. ------- Forwarded message ---------- From: <[email protected]> Date: 2015-01-16 12:50 GMT+07:00 Subject: Re: Budi Gunawan Tersangka, PDIP Anggap KPK Dendam To: [email protected] Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan? Banyak pertanyaan yang perlu direspon. Mengapa presiden tidak berkonsultasi dengan KPK dan PPATK padahal hal itu dilakukannya pada saat membentuk kabinet? Mengapa Kapolri di bypass saat mengambil keputusan? Mengapa Kompolnas tidak memanggil PPATK sebelum menyampaikan rekomendasi kepada Presiden, padahal hal ini dilakukan pada waktu lalu ketika merekomendasi calon Kapolri sebelum ini? Mengapa DPR begitu cepat mengambil keputusan tanpa mengundang pendapat KPK dan PPATK, padahal sebelum ini selalu dilakukannya? Mengapa petinggi-petinggi partai yang tergabung dalam KIH mengumbar pernyataan mendukung pencalonan setelah bolak balik ke Teuku Umar? Mengapa partai-partai ini dan yang di DPR mengambil jalan bertentangan dengan opini publik yang luas? Dimana pusat pemerintahan sekarang? Di Merdeka Utara atau di Teuku Umar?AT Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network. From: Salim Said Sent: Jumat, 16 Januari 2015 11.07 To: Group Diskusi Kita; alumnas-oot; [email protected]; [email protected]; [email protected] Reply To: [email protected] Subject: Fwd: Budi Gunawan Tersangka, PDIP Anggap KPK Dendam ---------- Forwarded message ---------- From: Chan CT <[email protected]> Date: 2015-01-16 10:45 GMT+07:00 Subject: Budi Gunawan Tersangka, PDIP Anggap KPK Dendam To: GELORA_In <[email protected]> Jum'at, 16 Januari 2015 | 10:10 WIB Budi Gunawan Tersangka, PDIP Anggap KPK Dendam Advertisement Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara bias dalam penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia yakin lembaga antirasuah itu sedang meluncurkan serangan karena tak dimintai rekomendasi dalam keputusan pencalonan Kepala Kepolisian RI. "Tapi, kan, tak ada ketentuan presiden harus memilih Kapolri harus berdasarkan pertimbangan KPK. Menurut Undang-undang itu, ya, pertimbangan Komite Kepolisian Nasional," kata Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jumat, 16 Januari 2015 (baca juga: Jawaban Jokowi Soal Pilih Budi Gunawan tanpa KPK). Selain itu, Hasto juga mencurigai langkah KPK itu disetir oleh orang yang dendam karena tidak diajak dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Serta oleh orang yang mungkin dendam karena tidak jadi diajak menjadi wakil presiden pasangan Jokowi dalam pemilihan presiden lalu. "Ada pihak yang sedang memancing di air keruh. Tapi yang jelas, itu bukan dari partai. Karena seluruh partai, kan, kompak mendukung Kapolri terpilih," kata Hasto menolak menyebutkan nama yang ditudingnya itu. "Coba pikirkan sendiri. Yang jelas bukan saya." Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Jokowi mengenai status Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kepala Lembaga Pendidikan Polri jadi Kapolri idaman Jokwoi walau KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi (baca juga: Reaksi KPK Ketika DPR Setujui Komjen Budi Gunawan). -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
