Langkah Berani Mahkamah Konstitusi Sabtu, 28 November 2009 00:00 WIB 29 Komentar
SEJAK berdiri pada 2003 sepak terjang Mahkamah Konstitusi terus mewarnai perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Tanah Air. Keberanian melakukan terobosan membuat mahkamah ini mampu melahirkan sejumlah keputusan yang mengejutkan. Salah satu putusan yang mengejutkan itu adalah MK menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang menjadi dasar pemberhentian Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, bertentangan dengan konstitusi. Dalam sidang uji materiil Rabu (25/11), pasal yang berisi pemberhentian pimpinan KPK karena menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana tersebut dinilai MK bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan perlunya proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyebutkan ada fakta petunjuk terjadinya sebuah rekayasa agar Bibit dan Chandra dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana tertentu. Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada 15 September silam dengan alasan yang kemudian berubah-ubah, Bibit dan Chandra dinonaktifkan sebagai Wakil Ketua KPK lewat keputusan presiden tertanggal 21 September 2009. Karena merasa hak mereka dan keadilan terinjak-injak, Bibit dan Chandra pun melawan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Oktober lalu. Kasus itu kian menghebohkan setelah keduanya pada 29 Oktober 2009 ditahan penyidik tanpa alasan yang kuat, bahkan mengada-ada. Di tengah merebaknya berbagai isu, rumor, dan ketidakpastian, MK pada 3 November lalu bahkan membuat sejarah dengan memutar rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo yang menjadi tersangka kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu, dengan para petinggi kejaksaan dan kepolisian. Isi rekaman percakapan itu kian menyadarkan dan meyakinkan publik betapa bobroknya hukum di Tanah Air karena berada dalam cengkeraman kekuasaan mafia peradilan, meski kerap dibantah para penegak hukum itu sendiri. Sekalipun MK telah mengisyaratkan, berdasarkan isi rekaman percakapan itu, adanya potensi rekayasa dalam kasus Bibit dan Chandra, perkara itu justru kian mengentalkan fragmentasi antarlembaga penegak hukum. Yang memprihatinkan, kendati Presiden telah merespons rekomendasi Tim 8 dengan menyatakan agar kasus Bibit dan Chandra dihentikan di luar pengadilan, aparat kejaksaan dan kepolisian masih saja terperangkap dalam kerangka berpikir formal legalistik. Kedua lembaga itu masih terus memproses kasus Bibit dan Chandra. Padahal, kedua lembaga itu dan juga lembaga negara lain bisa belajar dari Mahkamah Konstitusi yang begitu mengedepankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas serta berani membuat langkah-langkah terobosan. Sungguh amat disayangkan, momentum pemberantasan mafia peradilan dan upaya penegakan hukum justru diabaikan dan dihancurkan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri. Alkhori M Al-Dhakhira Area, Villa No. 2 Doha, State of Qatar
_______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
