Tak Ada Persoalan Pribadi Jika Pansus Century Panggil Sri Mulyani
Kamis, 10 Desember 2009 | 14:23 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century Idrus Marham membantah anggapan bahwa Golkar memanfaatkan panitia khusus untuk melengserkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Terlalu kecil Golkar kalau hanya memikirkan Sri Mulyani," katanya sebelum memimpin rapat pimpinan panitia khusus Hak Angket Bank Century di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (10/12). pansusIdrus mengatakan pemanggilan Sri Mulyani oleh panitia angket, jika nanti terjadi, bukan karena adanya perseteruan antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan Sri Mulyani. "Bukan karena ada persoalan pribadi jadi dasar pemanggilan untuk pansus ini," kata Idrus. Mencuatnya isu politik ini, ketika Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie yang setuju agar pejabat yang terkait kasus Century nonaktif selama penyelidikan Panitia Khusus Angket Dewan Perwakilan Rakyat digelar. Aburizal juga menegaskan, penyelidikan kasus Century merupakan momentum penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. "Kalau pemerintahan kotor, ya, perlu kita ganti," katanya. Sementara Boediono dan Sri Mulyani sampia kini mendapat perlindungan hukum. Menurut pengacara Eggi Sudjana, Pasal 19 Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tersebut, menyebutkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta pihak yang melaksanakan tugas sesuai Perppu tersebut tak bisa dihukum. "Sudah ada niat jahat pembuat Perppu untuk melindungi Boediono dan Sri Mulyani yang jadi kebal hukum," kata Eggi. Dari Perppu bermasalah ini, Eggi menilai, bisa jadi pintu masuk bagi Panitia Angket untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jika tidak melaui (Perppu) ini, Presiden tidak akan tersentuh," kata Eggi. Sementara jalan untuk audit kembali century juga mendapat ganjalan. Pasalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak bisa melakukan audit kembali terhadap Kasus Bank Century setelah Badan Pemeriksa Keuangan menyelesaikan audit investigasi. Pelaksana Kepala BPKP Kuswono Suseno mengatakan, lembaga pengawasan tidak bisa melakukan audit pada ruang lingkup dan kondisi yang sama. "Jika sudah diaudit lembaga pengawasan, tidak boleh melakukan audit sama." Alkhori M Al-Dhakhira Area, Villa No. 2 Doha, State of Qatar
<<attachment: image001.jpg>>
_______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
