3 Serangkai: DPR Domainya POLITIK, KPK Domainya HUKUM dan BPK Domainya Audit
Hal tersebut diatas, kalau mau di analogikan hampir sama walaupun tidak serupa yang terjadi dibidang AGAMA khususnya ISLAM. * FIQIH itu adalah seperti DPR kalau di Indonesia * Hadits adalah BPK yang melakukan AUDIT, apakah semua itu sudah sesuai dengan Sunnah * Baru yang terakhir yang manakah KPK didalam AGAMA? Jadi kalau mereka-mereka sebagai wakil rakyat domainya adalah POLITIK, walaupun tidak TABU untuk berbicara HUKUM atau AUDIT. Makanya ketika seorang anggota DPR berbicara maka hampir semuanya ber-NUANSA POLITIK dan itu tidak boleh disalahkan, baru apa-apa saja yang diangkat oleh anggota DPR makanya alangkah BIJAK kalau dilanjutkan oleh yang di DOWN STREAM sesuai kebutuhan. Jadi kalau kasus BC yang lagi digulirkan di DPR adalah sangat baik sekali sebagai pembelajaran DEMOKRASI alias POLITIK di Indonesai. Salam cool selalu dari Doha. Alkhori M Al-Dhakhira Area, Villa No. 2 Doha, State of Qatar
_______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
