Din Akui Warganya Juga Salah Paham Prinsip Muhammadiyah Minggu, 4 April 2010 | 20:36 WIB
Din Syamsuddin CILACAP, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan, prinsip lembaganya banyak disalahpahami oleh masyarakat. "Akhir-akhir ini banyak disalahpahami tidak hanya oleh orang luar Muhammadiyah, tetapi juga oleh warga Muhammadiyah sendiri," katanya kepada wartawan di Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (4/4/2010). Bahkan, kata dia, kesalahpahaman terhadap prinsip tersebut juga dijadikan isu menjelang muktamar terutama mengenai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah. Ia mengatakan, prinsip atau watak sejati Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf atau menyerukan kebaikan dan nahi munkar atau mencegah kemungkaran. Menurut dia, hal itu berarti Muhammadiyah dalam melakoni aktivitas politik berdasarkan khittah, bukan kepartaian karena Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Akan tetapi, kata dia, Muhammadiyah tak mungkin tidak berpolitik karena politik merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak ada pemisahan antara politik dengan agama dalam pandangan Islam. "Kalau pemerintah baik dan benar, kita dukung dan Muhammadiyah berada di barisan terdepan. Namun kalau pemerintah menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai agama, Muhammadiyah tidak segan-segan menjadi kekuatan pengoreksi," tegasnya. Ia mengatakan, selama ini hubungan Muhammadiyah dan pemerintah berjalan dengan baik karena organisasi ini banyak membantu pemerintah, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kendati demikian, kata dia, Muhammadiyah tetap mengkritisi pemerintah, salah satunya terkait kasus Bank Century. "Kami diyakinkan oleh fakta-fakta, sebagian telah terungkap di panitia khusus (pansus), sebagian belum terungkap. Kami yakini itu sebuah kemungkaran yang serius, yakni kejahatan kepada masyarakat dan negara," katanya. Oleh sebab itu, kata dia, dari awal Muhammadiyah selalu meminta kasus tersebut diusut secara hukum. Selain itu, lanjutnya, Muhammadiyah selalu turut tampil bersama kekuatan-kekuatan rakyat lainnya untuk menyuarakan gerakan moral antikorupsi maupun terkait kasus lainnya, seperti makelar kasus (markus) dan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alkhori M Al-Dhakhira Area, Villa No. 2 Doha, State of Qatar
_______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
