|
TIGA
KEMUNGKINAN DI NUSANTARA (2), (3)
( Oleh : Z. Afif
)
( Catatan: Lanjutan dari bagian 1 )
2. Sentralisme Pembangunan di Jawa
SUDAH kita lihat dan tahu bahwa penguasa RI masih meneruskan sis- tem sentralisme pendidikan dengan
memusatkannya di Jawa, sehingga
berlomba orang mengalir untuk belajar di
perguruan-perguruan di sana.
Begitu pula untuk menumbuhkan dan
mengembangkan karirnya,
putra-
putri luar Jawa harus hijrah ke
sana.
Begitu pula halnya di bidang ekonomi dan moneter. P.Jawa menjadi gu- dang perbankan. Dari pelbagai penjuru di
luar Jawa, duitnya mengalir ke
kantong-kantong perdagangan dan
pusat-pusat kekuasaan di Jawa. Pen-
dapatan dari minyak bumi dan gas,
hasil tambang, hasil hutan,hasil perke
bunan, pemasukan dari industri pariwisata,
pendapatan dari pelbagai
pro-
duk ekspor, pendeknya pendapatan dari segala
macam hasil bumi dan
la-
ut yang diperoleh berkat cucuran keringat
rakyat Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Nusatenggara dan
Bali terutama adalah
untuk menghidupi P.Jawa yang semakin sesak
dan penguasanya yang se-
makin rakus. Belum pernah terdapat hasil
penelitian, berapa milyar uang
saban tahun dicurahkan ke Jawa oleh para
orang tua luar Jawa yang
me-
ngirimkan anaknya bersekolah ke Jawa. Dana utama
untuk APBN RI se-
tiap tahun dikuras dari hasil banting tulang
rakyat luar Jawa. Sedangkan
penggunaan APBN yang utama dan yang pertama-tama
ditaburkan di P.
Jawa.
Di Jawa
terkonsentrasi pusat-pusat kegiatan politik, ekonomi,
sosial-bu-
daya, tehnik, hukum dan sebagainya yang memerlukan dana tinggi. Dana
tinggi diperlukan untuk ongkos
perjalanan para pejabat eksekutif,
legislatif
dan yudikatif, seperti belakangan ini
ongkos perpelancongan anggota DPR
ke Hongkong yang ditanggung Pertamina,
sedangkan pendapatan utama
Pertamina dari tambang minyak dan gas di luar
Jawa. Dana APBN juga
untuk kegiatan seremonial peresmian ini dan itu
yang feodalistis; dana untuk
serdadu TNI dan satuan polisi yang dikirim
beroperasi guna membungkam-
kan perjuangan dan tuntutan adil rakyat terutama di luar Jawa; dana untuk
bidang-bidang pendidikan (umum dan
militer/polisi), kesehatan, transport,
komunikasi, kebudayaan, kesenian,
olahraga, properties dan segala prasa-
rana lainnya di Jawa.
Pelbagai industri ringan, pembangunannya dipusatkan di Jawa. Sebuah con- toh, dapat dilihat di Bekasi dan Tangerang. Untuk keperluan bahan mentah
industrti itu sebagian diimpor dari luar negeri. Itu tentu dengan penggunaan
devisa sebagai alat pembayarannya. Sebagian besar
devisa diperoleh dari
ekspor barang-barang hasil luar Jawa. Di Jawa
pula berdiri gedung-gedung
menjulang dan mewah, kawasan rumah
mewah untuk penguasa dan si kaya,
jalan-jalan tol dan jalan layang yang lebar,
lapangan golf. Kereta
api luks
dengan nama-nama megah dahsyat melaju cepat
sepanjang P.Jawa (tetapi
sering anjlok) - sedangkan Aceh sebagai penghasil minyak dan gas
jangan-
kan dimoderenisasi kereta api peninggalan penjajah, malah dibongkar habis
oleh Rezim Militer Suharto, padahal itu adalah alat angkutan vital bagi
rak-
yat. Entah kapan pula kereta api di Sumatra
Timur, Sumatra Barat,Palem-
bang dan Lampung akan semoderen di Jawa,
padahal daerah-daerah itu
juga penghasil dana yang besar untuk APBN. Rakyat
Kalimantan,Sulawesi
pun dengan hasil buminya yang kaya telah
dimanfaatkan untuk dana APBN
oleh penguasa pusat, tetapi dalam hal perkeretapian mereka cukup datang
ke Jawa saja untuk melihat dan mencoba naik kuda besi mewah
itu.
Perbedaan-perbedaan mencolok antara Jawa dan luar
Jawa itu patut
dipelihara, memang, karena bukankah NKRI juga berfilsafat "berbeda-
beda tapi satu jua" sesuai dengan suratan
filsafat dari khasanah warisan
kraton "Bhineka Tunggal Ika" - P. Jawa nan jaya,
luar Jawa penyedia
prasarana!
3. Sentralisasi Investasi
KARENA sentralisasi kekuasaan merupakan
tali nyawa RI, maka ka-
lau ada investor asing mau
menanam modal di sesuatu daerah luar Ja-
wa,daerah
luar Jawa tidak punya hak apapun selain harus menerimanya
sesuai dengan hasil perjanjian antara rezim Jakarta dengan investor
yang bersangkutan. Karena setiap perjanjian ada gumpalan komisi
sebagai hak penguasa pusat. Maka dibukalah tambang tembaga Free-
Port di Papua Barat yang merupakan negara (asing) dalam negara
RI. Sedangkan bangsa Papua untuk menjenguk
dari balik pagar ka-
wasan itu pun tidak berhak bahkan bisa ditembak. Hasil tambangnya
berbagi antara investor asing dan penguasa Jakarta. Begitu pula halnya
tambang-tambang minyak dan gas di Aceh, Kalimantan semua perjan-
jian dan bagi hasil tak perlu diajak bicara rakyat daerah, walaupun
mu-
lut penguasa selalu bergumam kata-kata "anak
bangsa".
Perjanjian-perjanjian di bidang kehutanan, daerah tahunya hutan sudah punah dan rakyat setempat telah terhalau dari tanah warisan
datuk-en-
datunya dan telah pula menjadi
korban pencemaran dari pembuangan
limbah ke sungai-sungai. Ketidakadilan ulah
pusat dapat dilihat dari se-
buah contoh di Kalimantan Timur, yang luas
wilayahnya 1,5 kali
P. Jawa.Produk domestik regional brutonya (PDRB)
sekitar Rp.89 tri-
lion per tahun dari hasil minyak bumi, gas alam,
batu bara, emas, hasil
hutan. Tetapi yang
menikmatinya pemerintah pusat di
Jakarta. Dana
yang dikembalikan kepada daerah itu dalam
bentuk dana perimbangan
dan sumber dana lainnya cuma sekitar Rp.10
triliun. Itupun harus
dibagi-
bagi untuk provinsi, kabupaten dan kota di
Kaltim. Lebih 11 % penduduk
di provinsi terluas di Indonesia itu berada di
bawah garis kemiskinan. In-
frastruktur kemasyarakatannya masih sangat terbatas. Di Kalimantan
perubahan lingkungan sangat parah dan sebagian penduduk dililit
kemis-
kinan. Menurut penyair putra Dayak, JJ Kusni,
di Kalimantan Tengah
telah menjelma padang tandus hasil kerja pemburu
emas dan penebang
hutan. Sungai-sungai tecemar air raksa. Yang
untung penguasa pusat, ka-
rena mereka dikukuhkan oleh sistem kekuasaan sentralisme ketat
wari-
san kolonial. Dan yang ketimpa bala penduduk setempat.
Begitu pula halnya dengan proyek P. Batam. Penduduk setempat hanya tahu buminya telah diobrak-abrik bukan untuk
kesejahteraan mereka,
tetapi untuk kepentingan dan keuntungan penguasa pusat. Pulau bumi
etnis Melayu Riau itu telah berubah dengan
warna campur baur dan
pel-
bagai aroma termasuk rumah-rumah hiburan dan
pelacuran yang ramai
pada hari-hari libur didatangi pembeli seks dari
Singapura, Malaysia,
Thailand
dan sebagainya. Daratan Riau pun penduduk aslinya dibuat
kucar-kacir, diusir dari lahan-lahannya
karena diperlukan untuk perke-
bunan kelapa sawit. Karena itu tak
heran kalau di Riau pun pernah
ber-
gaung tinggi hasrat merdeka, lepas dari
NKRI.
Dan itu dicerca sebagai "seperatisme dan makar",
harus ditumpas habis
padahal benihnya ditabur oleh Rezim RI sendiri yang disangga alat
nega-
ranya tentara dan polisi. Pendeknya budaya mau menang sendiri, mau
benar sendiri telah menjadi tatu penguasa
RI.
APAKAH daerah-daerah akan terus menerima
sistem sentralisme itu, se-
hingga sebagai tuan atas bumi warisan datuk-endatunya tak ada haknya
sama sekali? Kekayaannya dikuras dan kemiskinannya berkembang,
hasilnya semakin membuat gemah ripah loh
jinawi kekuasaan dan
pe-
nguasa pusat serta wakil-wakil setianya di
daerah.
____________________
Perkelanaan, 26 Juni
2004 ( Bersambung) Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung ! Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan ! Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan ******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke : [EMAIL PROTECTED] (langganan) website http://www.geocities.com/jaker_pusat ( underconstructions)
Yahoo! Groups Links
|
