| Rabu, 04 Agustus 2004 |
|
Kesejajaran Nasib Wiranto dan Juhriah
Oleh Emmanuel Subangun KORAN hari Jumat (Kompas, 30/7) menyampaikan dua berita yang amat sangat menarik mengenai dua hal yang amat sangat berbeda, tetapi amat sangat mirip satu dengan lainnya. Berita pertama adalah Wiranto yang menerima hasil penghitungan suara pemilu, tetapi tetap maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan berita kedua adalah hasil kajian laboratorium FMIPA-UI yang menegaskan kandungan air raksa dalam tubuh keluarga Juhriah, yang menurut kalangan medis kandungan itu tak ada. Sementara itu, pejabat Departemen Kesehatan (Depkes) mengatakan, penegasan adanya merkuri oleh FMIPA tidak bertentangan dengan pernyataan tidak ada merkuri oleh Menteri Kesehatan! Kesejajaran nasib Wiranto dan Juhriah terletak di dataran yang disebut moral. Kasus Juhriah Juhriah adalah seorang penduduk Minahasa yang hidupnya bersangkut dengan Teluk Buyat yang menampung limbah tambang emas PT Newmont. Keluhan sakit warga ini menjadi pemicu lahirnya isu minamata atau pencemaran laut oleh limbah merkuri. Isu ditepis sebagai tak berdasar oleh tim peneliti Depkes yang adalah ilmuwan-birokrat, tetapi isu dinyatakan sebagai kenyataan oleh ilmuwan-peneliti dari fakultas ilmu murni UI. Karena sakit selalu akan berhadapan dengan mati dan hidup, patutlah diingatkan bahwa ada tidaknya merkuri tidak semata masalah proses, ketelitian, dan kecanggihan alat penelitian yang paling murni sekalipun, tetapi sepenuhnya harus berdiri atas etika untuk membela kehidupan dan mencegah kematian. Di luar kesungguhan menjaga sumpah hipokratik ini, masalah hidup/mati warga Teluk Buyat hanya akan menjadi bahan perdebatan ilmiah yang secara moral sulit dipertanggungjawabkan. Kasus Wiranto Wiranto adalah tentara yang akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai seorang ksatria yang tidak berminat untuk mengail di air keruh ketika Soeharto turun. Gelagat itu untuk kedua kalinya disampaikan ketika dia mendaftarkan gugatannya kepada MK sebagai bukan (lagi) masalah politik yakni soal kalah/menang dalam pemilu, tetapi adalah soal moral berpolitik yang jujur, adil, dan seterusnya. Dan mengapa masalah kesehatan (Buyat) menjadi begitu sejajar dengan soal politik (pemilu) karena keduanya berkait dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta kaitannya dengan birokrasi. Dalam kasus Buyat soal kesehatan tubuh adalah soal antara kedokteran, fisika, kimia, dan matematika yang dipraktikkan oleh UI dan Depkes, sedangkan kasus pemilu adalah soal antara ilmu statistik dengan KPU, yang karena pemilu adalah sebuah proses hukum, jalan tegaknya haruslah lewat pejabat hukum tertinggi dalam sebuah negara, yakni MK untuk soal substansial dan MA untuk soal formal. Di luar formalitas Beriring dengan kasus Buyat yang sedang dalam proses, ada sejumlah pelajaran dari kasus Wiranto yang sedang menuju titik akhir. Sejumlah pelajaran itu paralel dengan sikap rakyat pada kasus Buyat, yakni skeptisisme! Ada tiga hal yang melahirkan skeptisisme pada kasus Wiranto: Pertama, dalam ilmu politik dikatakan bahwa pemilu kita adalah sebuah proses transisi dari rezim otoriter ke arah demokrasi. Tetapi dalam pengalaman rakyat yang mencoblos atau tidak, pemilu adalah sepenuhnya soal kedaulatan. Kedaulatan dalam seluruh ambiguitasnya karena kesadaran pribadi pada kedaulatan (satu orang, satu kertas suara) harus berhadapan dengan massa bilangan besar yang tidak tunduk pada kesadaran pribadi, tapi bergerak dalam hukum statistik. Secara amat disederhanakan dapat dikatakan bahwa hukum statistik akan bergerak pada nilai rata-rata dan deviasi baku. Maksudnya: kalau tinggi kebanyakan orang Jawa adalah sekitar 160 cm, tentu amat banyak yang 150 cm atau 170 cm, tetapi akan amat sedikit saja yang 30 cm atau 250 cm! Karena yang wajar selalu yang paling banyak dan yang aneh selalu sedikit saja, maka dikatakan bahwa massa angka yang demikian akan selalu tunduk pada angka rata-rata dan kemencengan. Gambar angka selalu mirip lonceng! Dan berkat gambar lonceng inilah statistik lalu dapat dimanfaatkan oleh penyelia pabrik lampu yang ingin menaikkan tingkat produktivitas kerja. Caranya? Seluruh proses produksi harus mempertinggi efisiensi mesin agar produk yang cacat (orang kerdil atau terlalu jangkung dalam masyarakat) sesedikit mungkin. Ilmu statistik untuk urusan macam itulah yang lalu memperkenalkan sistem acak berdasar teori probabilitas. Dalam pemilu dikatakan bahwa quick count (penghitungan cepat) menggunakan sistem acak dan hasil prediksi amat tepat, mirip ketepatan pabrik lampu. Untuk orang pinggir jalan hasil kajian LP3ES, NDI, atau LSI mungkin mengagumkan, tetapi jika disimak dari dasar probabilitas hal itu lebih menimbulkan syak wasangka. "Angka" (satuan pemilih) untuk legislatif dapat dianggap stabil dari 1999 dan 2004, karena itu prinsip acak dapat dimanfaatkan. Tetapi untuk pilihan presiden, angka itu amat cair atau kritikal sehingga karena sifat angka yang berlainan itu asas dasar acak tidak dapat berlaku karena angka tidak akan peka pada nilai rata-rata dan deviasi baku. Dalam kajian fisika sub-atomik, statistik mekanika yang dimanfaatkan itu disebut taat pada hukum pangkat! Untuk pemilihan presiden dengan pemilih yang amat sangat kritis (dalam politik disebut sebagai menunggu ratu adil) menyatakan bahwa angka hasil sistem acak memiliki prediksi yang tinggi adalah mirip mengatakan bahwa tinggi saya adalah 73 derajat Celsius! Para ahli statistik saya minta Anda sekalian yang menjelaskan duduk perkara. Kedua, dalam proses komputasi yang dilakukan oleh KPU, mereka menggunakan komputer. Mesin hitung ini untungnya hanya tahu dua angka saja, yakni 0/1 sehingga tidak dapat berkhayal atau berbohong. Hanya soalnya adalah dalam proses tabulasi itu diselipkan program dalam otak komputer sesuai dengan hukum informatik. Sebuah soal yang menimbulkan syak wasangka adalah kenyataan bahwa prediksi statistik dari quick count seakan sudah harga mati sejak awal. Sehingga tidak akan salah kalau orang mengingat pelajaran SLTP dulu bahwa ketika kita bertemu dengan bulatan, mulai dari kelereng, bola, sampai bumi, kita akan selalu ketemu dengan angka irasional yang disebut phi, yakni 3,1459� Pertanyaan yang hendak diajukan kepada para ahli pembikin program komputer: Dapatkah Anda membuat program yang distribusi angkanya akan selalu "irasional" alias tetap, seberapa pun jumlah angka Anda input dalam komputer? Angka selalu 33, 26, 22, 15, dan 4, misalnya. Jika memang jawabnya "bisa", tolong bukalah program komputer di KPU dan diteliti dengan saksama! Ketiga, dalam sistem pengumpulan suara di mana hulunya adalah TPS dan kecamatan, secara manual selalu dapat dihitung ulang kesamaan dan ketidak samaan antara data lapangan dengan data elektronik. Dalam cara ini, misalnya, Wiranto merasa selisihnya 5,4 juta. Seandainya persamaan dan perbedaan untuk seluruh 26 provinsi itu dibuka, lalu apakah masih mungkin terjadi angka itu dipermainkan, seperti biasa terjadi dalam togel. Dan kepada para ahli penggoreng angka alias orang pinter, saya berharap mereka sudi menjelaskan duduk perkara ini! Campur tangan Inkonsistensi pada kasus Buyat serta centang perenang pada kasus Wiranto akhirnya secara umum menimbulkan budaya baru yang disebut budaya persekongkolan (conspiracy theory yang di luar segala akal sehat. Dalam kasus Buyat kita akan menemukan persekongkolan birokrat Depkes, dan dalam kasus Wiranto adalah persekongkolah antek dalam negeri yang menerima pesanan bandar luar negeri, seperti yang terjadi dengan masalah yang tak pernah jelas dalam peristiwa tahun 1965/1966, dokumen Gilchrist itu asli atau palsu? Maka sekarang bunyinya, program IT di KPU itu asli atau tertumbuk pada sebuah bilangan atau kode yang disebut phi atau sebuah perjanjian rahasia. Para ahli statistik, pemrogram komputer, dan paranormal, kalian bersatulah untuk menegakkan moral politik!! Para ahli fisika, kimia, dan dan matematika dari UI berteguhlah dalam obyektivitas laboratoris kalian agar sumpah hipokratik tetap tegak di negeri kita! Emmanuel Subangun Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: Andreas - Buyat, di Sebuah Sudut Negeri : 'Peperangan' Kita Semua
Date: Tue, 03 Aug 2004 23:56:00 +0200
Buyat, di Sebuah Sudut Negeri : 'Peperangan' Kita Semua
"andreas" <[EMAIL PROTECTED]>
2 Aug 2004 - Mohon disebarluaskan........
Kawan-kawan Pejalan Keadilan,
Kawan-kawan pasti memahami bahwa narasi besar dari kontroversi pencemaran di
teluk Buyat adalah neo-imperialisme (secara khusus imperialisme
pertambangan) dan sistim politik-ekonomi yang korup termasuk militerisme
yang melanggengkan penjajahan baru tersebut. Karena itu penghancuran kedua
sistim tersebut atau upaya pelemahan sistim tersebut adalah medan perang
yang sesungguhnya. Apa yang dilakukan oleh LBH Kesehatan, Suara Nurani,
Kelola, dan elemen gerakan lainnya di Sulawesi Utara apalagi masyarakat
korban (sesungguhnya survivor) serta gerakan lingkungan di tingkat nasional
seperti Walhi dan Jatam dll hanyalah bagian kecil saja dari berlawan dalam
'peperangan' yang
sebenarnya.
Namun demikian pertempuran Buyat, merupakan titik krusial untuk menentukan
kemenangan 'pertempuran2' selanjutnya. Dalam hal ini bisa jadi gerakan
lingkungan hidup sesuai dengan 'nature' nya akan mengambil posisi, strategi
atau menfokuskan diri untuk membuktikan pencemaran dan penghancuran
kehidupan rakyat Buyat oleh PT Newmont. Kedua, menyoal pula semua operasi
Newmont di Indonesia dan TNC Pertambangan lain yang jadi biang masalah di
negeri ini. Baru kemudian akan ditohok atau didorong pelarangan STD (sistim
pembuangan limbah ke laut) dan peninjauan ulang terhadap segala bentuk
sistim pengelolaan limbah tambang besar di Indonesia. Selain sistim
pembuangan limbah akan ditohok model kontrak karya (dari dimensi distribusi
keuntungan, serta tanggungjawab sosial perusahaan--- mis. persyaratan
ekonomi-sosial-budaya- perburuhan, lingkungan hidup dll) dan tanggungjawab
perusahaan untuk pemulihan lingkungan hidup pasca tambang.
Bahkan bisa jadi
kemudian mengarah kepada moratorium pertambangan besar, agar tersedia jeda
waktu untuk membongkar dan memperbaharui sistim atau kebijakan pertambangan
besar.
Tentunya rangkaian aktivitas ini bukan model urut kacang atau merupakan
tahapan yang rigid, jadi lebih kepada taktik-taktik focusing dan dilakukan
secara simultan. Tetap perlawanan terhadap imperialisme dan sistim
politik-ekonomi yang korup serta militerisme menjadi pandu
pertempuran-pertempuran ini.
Oleh karena itu dengan sadar diri atas ketiadaan kapasitas untuk memainkan
keseluruhan 'peperangan' bahkan pertempuran-pertempuran diatas, saya
berharap banyak kepada elemen-elemen gerakan sosial dan masyarakat sipil
lainnya untuk menerjunkan diri untuk memberikan tekanan yang kuat terhadap
penguasa dan modal dan baik sekali kalau kemudian membangun front perlawanan
dan medan-medan pertempuran sporadis untuk menguatkan rute yang sedang
kami
jalani.
Namun demikian perlu dicatat bahwa media massa baik media cetak dan televisi
telah menyiapkan panggung paling tidak sejak tanggal 20 Juli lalu.
Sebenarnya lebih awal dari tanggal itu kalau kita masukkan tentang
kontroversi Perpu Tambang di Hutan Lindung. Kenapa tidak juga gerakan sosial
membangun panggungnya di ruang-ruang publik lainnya. Kami tahu begitu
banyak persoalan di negeri ini yang harus dibenahi oleh gerakan sosial dan
masyarakat sipil, tapi kami mohon dukungan untuk menguatkan perlawanan di
rute yang kami jalani. Misal saja kawan FNBI dan gerakan buruh lainnya juga
turut menyoal nasib buruh Newmont dan di sektor pertambangan bersama-sama
dengan gerakan lingkungan hidup. Juga aksi-aksi demo oleh mahasiswa UGM
belum lama ini. Juga terima kasih atas bombandir surat kepada KLH untuk
ekspose publik bersama atau vis a vis Walhi tentang berbagai penelitian soal
pencemaran di Buyat. Serta kontribusi beberapa
kawan-kawan dalam Jurnal
Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat. Tentunya diluar elemen
gerakan lingkungan di berbagai tempat yang telah membangun perlawanannya.
Menarik juga apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan LBH Kesehatan dengan
menohok pertanggungjawaban pemerintah (imperialis) Amerika dalam kasus
Newmont ini.
Untuk bahan amunisi anda silahkan mengakses website Jatam www.jatam.org
(untuk segala informasi tentang kinerja puluhan perusahaan tambang besar
dan kemudaratan sistim pertambangan di Indonesia bahkan di luar negeri) dan
website Walhi www.walhi.or.id
tentang kampanye Buyat. Silah baca pula Rubrik Fokus Harian Kompas tanggal
31 dan 23 Juli 2004 yang menyoal sistim pertambangan di negeri ini.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/31/Fokus/
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/24/Fokus/
Rakyat Bersatu, Rakyat Kuasa
Salam adil lestari
Andreas Iswinarto
Wajah Pertambangan Besar Indonesia :
Konspirasi Imperialisme dan Sistim
Politik-Ekonomi Indonesia Yang Korup
"Lagipula, siapakah yang bisa mengembalikan lagi kekayaan Indonesia yang
diambil oleh mijnbedrijven pertikulir, yakni perusahan-perusahaan tambang
partikulir, sebagai timah, arang batu dan minyak. Siapakah nanti yang bisa
mengembalikan lagi kekayaan-kekayaan tambang itu? Musnah-musnahlah
kekayaan-kekayaan itu buat selama-lamanya bagi pergaulan hidup Indonesia,
masuk ke dalam kantong beberapa pemegang andil belaka! (Soekarno, Indonesia
menggugat, 1961, dalam Latin, 1999, dalam Warta FKKM, 2004)
Agaknya soal yang menimbulkan kepedihan Soekarno diatas masih terus
berlangsung hingga hari ini.. Perusahaan-perusahaan pertambangan global
mendominasi sektor 'ekstraktif' di negeri ini, dimana mereka tidak saja
menghisap kekayaan alam dengan menyisakan remah-remah keuntungan bagi negara
(setelah di korupsi oleh elit-elit penguasa), tetapi yang terutama mereka
meninggalkan kerusakan
lingkungan yang parah, serta luka dan kemiskinan
bagi penduduk di sekitar kawasan tambang.
Kajian yang dilakukan Dianto Bachriadi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM
pada industri pertambangan di Indonesia dengan studi kasus PT Freeport
Indonesia dan PT Kelian Equatorial (Elsam, 1998) menunjukkan paling tidak
ada delapan bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan. Pertama, pelanggaran atas
hak untuk menentukan nasib sendiri. Termasuk didalamnya adalah tidak
diakuinya tanah-tanah adat yang menjadi milik seseorang, keluarga atau satu
suku tertentu, tidak diakuinya struktur sosial masyarakat adat serta
pemaksaan untuk alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan. Kedua,
pelanggaran atas hak untuk hidup. Ketiga, penghilangan orang dan penangkapan
secara sewenang-wenang Keempat, hilangnya hak untuk bebas dari rasa takut.
Kelima, hilangnya hak seseorang untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau
tindak kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh
pejabat publik. Keenam,
dicabutnya hak seseorang atas sumber penghidupan subsistensinya Ketujuh,
hilangnya hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan Kedelapan, lenyapnya
standar kehidupan yang layak dan pencapaian tingkat kesehatan yang optimal
(hak atas lingkungan hidup yang sehat)
Dengan demikian disatu sisi mereka menyedot bagian keuntungan terbesar,
disisi lain mereka menimbulkan kerugian bagi penduduk disekitar
pertambangan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lantas sesungguhnya
adakah perbedaan kondisi negara yang secara formal telah meraih kemerdekaan
dengan kondisi pada masa kolonial dan imperialisme tempo hari
Imperialisme Pertambangan
Hakekatnya pola hubungan antara korporasi pertambangan global dan
negara-negara dunia ketiga adalah sama dan sebangun dengan hubungan antara
penjajah dan negeri jajahan. Walaupun teori tentang imperialisme V.I. Lenin
telah mengalami kelemahan, setelah berbagai negara jajahan
di dunia secara
formal berhasil merebut atau dihadiahi kemerdekaan (G. Aditjondro, 2002),
beberapa karakteristik masih tetap relevan.
Bila pada sebelumnya kekuatan-kekuatan kapitalis direpresentasi oleh
negara-negara penjajah maka kini peran itu telah digantikan oleh
korporasi-korporasi global atau TNC/MNC. Ada kecenderungan pula bahwa
korporasi-korporasi global mengalami konsentrasi kekayaan dan proses
monopolisasi ketangan segelintir korporasi global.
Aditjondro sendiri menawarkan pendekatan lain yang lebih cocok untuk
menggambarkan hegemoni korporasi-korporasi tambang mancanegera di dunia
dengan menggunakan definisi yang ditawarkan James Connor. Menurut Connor
imperialisme merupakan "penguasaan secara formal atau tidak formal atas
sumber-sumber daya ekonomi setempat yang lebih banyak menguntungkan kekuatan
metropolitan, dengan merugikan ekonomi setempat'.
Dalam prakteknya "...pola hubungan ekonomi yang
biasa dilakukan antara
negara-negara sedang berkembang dan negara industri, menunjukkan kenyataan
hanya ada sedikit pengolahan dilakukan didalam negeri penghasil bahan
mineral, sehingga barang yang dikirim mempunyai nilai tambah yang tidak
terlampau banyak. Negara-negara majulah yang akan mendapat keuntungan lebih
besar dari industri pertambangan ini, karena merekalah (seperti
negara-negara industri di Eropa, Amerika Utara, Jepang, NICs) yang menjadi
penyerap lebih banyak ekspor produk mineral dari Indonesia untuk kemudian
diolah menjadi bahan setengah jadi dan dilempar kembali ke kantong-kantong
industri barang jadi yang mereka miliki di negara-negara berkembang (lewat
program relokasi indsutri) dalam skema ekspor impor pula. Kalaupun industri
pengolah kemudian dibangun di negara penghasil barang mentah, sehingga hasil
produksi bisa lebih terserap ke dalam negeri, hal itu tidak berarti bahwa
nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pengolah
tadi tertinggal untuk
rakyat atau negara setempat. Karena pada umumnya negara-negara atau
kelompok-kelompok perusahaan yang berkepentingan dengan hasil produk bahan
mentah dan olahannya dari negara asing akan berusaha menjadi pemegang
saham" (Elsam, 1998).
Apropriasi (pengambilalihan) nilai lebih tidak hanya terjadi melalui
lika-liku praktek ekonomi diatas, tetapi juga melalui nilai lebih yang
hilang akibat tergusurnya dan terganggunya berbagai mata pencaharian rakyat
seperti usaha pertanian, perkebunan dan perikanan rakyat. Lebih jauh lagi
apropriasi terjadi bila lebih jauh dihitung nilai modal ekologis yang hilang
akibat rusaknya fungsi-fungsi ekologis alam akibat proses destruktif
industri pertambangan ini.
Sebuah penelitian Walhi dengan menggunakan data satelit indraja Landsat
dengan lebar rekaman 185 km persegi, diperoleh temuan total wilayah darat
yang tercemar tailing tahun 200 adalah 35.820 hektar. Adapun wilayah
laut
yang tercemar tailing mencapai luasan 84.158 ha. Dimana radius penyebaran
tailing di laut dari muara Komoro adalah sejauh 6 km dari garis pantai
menuju laut lepas, sementara dari muara Sungai Ajkwa Barat sejauh lebih
kurang 10 km dari garis pantai menuju laut lepas. Sebaran tailing
diperkirakan lebih luas lagi karena kenampakan citra yang terpotong. Hanya
dari sisi pencemaran saja bisa diperkirakan begitu besarnya nilai kerugian
ekologis akibat beroperasi PT Freeport Indonesia.
Kedigjayaan Koporasi Global
Pola imperialisme pertambangan ini hakekatnya berlaku juga dalam berbagai
lapangan ekonomi dan bisnis. Bahkan berbagai data statistik menunjukkan
semakin digjayanya korporasi global disatu sisi, sementara disisi lain
secara relatif semakin melemahnya posisi ekonomi negara-negara. Hal ini
sesungguhnya sejalan dengan samkin menguatnya hegemoni dan dominasi ideologi
neo-liberal dan 'pasar bebas'. Ideologi ini intinya
menyatakan berikan
kebebasan sebesar-besarnya bagi korporasi untuk melakukan akumulasi
keuntungan, dan dari sana kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan
tercapai. Untuk itu peran regulasi pemerintah atau negara-negara harus
dikikis habis, bahkan termasuk regulasi demi alasan melindungi kepentingan
umum atau kemaslahatan umum termasuk dalam soal perburuhan, hingga
lingkungan hidup.
Fenomena makin menguatnya kekuasaan korporasi-korporasi global nampak dari
statistik berikut. Sebanyak 200 korporasi besar papan atas dunia menguasai
28 persen aktivitas perekonomian global. Sementara itu 500 korporasi besar
papan atas memegang 70 persen perdagangan dunia, dan 1000 korporasi papan
atas mengontrol lebih dari 80 persen hasil industri dunia (Robert Kaplan,
The Atlantic Monthly 1997).
Dimana kini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasaan
ekonomi-ekonomi negara-negara. Dari 100 pelaku ekonomi terbesar dunia, 52
diantaranya
adalah korporasi global (dimana 8 diantaranya adalah korporasi
pertambangan). Sedangkan gabungan pendapatan Mitsubishi, General Motor dan
Ford Motor lebih besar dibangdingkan gabungan GDP Denmark, Thailand, Turki,
Afrika selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan
Selandia Baru. Selain itu dapat dicatat bahwa pada tahun 1999, hasil
penjualan dari lima korporasi papan atas (General Motors, Wal Mart, Exxon
Mobil, Ford Motor dan Daimler Chrysler) lebih besar ketimbang GDP 182
perusahaan.
Menurut I Wibowo kehebatan dari MNC kiranya bukan hanya karena statistik
ekonomi diatas. Yang menyebabkan MNC disegani oleh banyak pemerintah di
dunia adalah bahwa MNC mampu mengadu negara satu dengan negara lain,
politisi satu dengan politisi lain, memilih mana yang memberikan
syarat-syarat yang lebih ringan. Jadi MNC itu bisa datang kepada
kepala-kepala negara, lalu menawarkan lapangan pekerjaan, investasi
dibidang
infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Jika sebuah negara menerapkan
syarat-syarat ketat dan pajak yang tinggi, maka mereka akan mengancam negara
tersebut akan keluar dari wilayahnya.
Ironi Demokrasi Kita
Seperti dikatakan Wibowo ironi demokrasi Indonesia terbesar kini adalah
bahwa orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat (aktor kapitalisme global),
malah mampu mendiktekan jenis kebijakan yang harus diambil oleh penguasa
negara yang mendapat mandat dari rakyat. Kontroversi yang kini sedang hangat
menyangkut lahirnya Perpu No.1/2004 yang mengijinkan pembukaan kawasan hutan
lindung untuk penambangan terbuka oleh 13 perusahaan, hanyalah salah satu
contoh kecil dari penetrasi kepentingan aktor kapitalisme global dan
korporasi.
Walaupun hanya salah satu contoh kecil namun mempunyai nilai material yang
sangat besar. Menurut pengkajian Greennomics Indonesia berdasarkan metode
perhitungan Benefit Transfer Perpu No. 1/2004
akan menyebabkan tidak kurang
Rp. 70 triliun pertahun, Indonesia akan kehilangan nilai modal ekologi.
Nilai ini setara hampir 70 kali lipat dari nilai penerimaan sektor tambang
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003, yang hanya
bernilai Rp. 1,07 tiliun. Atau, lebih besar Rp 25 triliun dari nilai total
secara nasional sumbangan sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) 2002 sekitar Rp. 45 triliun.
Ironis memang sektor pertambangan besar diluar minyak dan gas hanya
menumbang RP. 1,48 trilyun atau kurang dari dua persen nilai penerimaan
negara di di luar pajak pada APBN 2003. Bandingkan dengan kemudaratan Perpu
No. 1/2004 yang mengijinkan penambangan terbuka di hutan lindung kepada 13
perusahaan dengan potensi kerugian Rp. 70 trilyun pertahun.
Dalam skala yang lebih besar dalam makna dampaknya terhadap perjalanan
negara ini penjarahan atas kekayaan alam, kedaulatan dan demokrasi kita
terjadi melalui
intervensi dalam penyusunan UU Sumber Daya Air, RUU Sumber
Daya Genetika, Perubahan UU Agraria bahkan dalam amandemen UUD 1945.
Dengan demikian sebenarnya narasi besar dari persoalan ini adalah
imperialisme dan sistim politik-ekonomi yang korup termasuk militerisme di
dalamnya yang melanggengkan penjajahan baru tersebut. Tidak bisa tidak yang
kini yang dibutuhkan adalah persatuan rakyat, kuasa rakyat untuk bergerak
melawan penjajahan gaya baru ini. Mari kita berjuang untuk proklamasi kedua!
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!
Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)
website http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)
| Yahoo! Groups Sponsor | |
|
|
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
