--- In [EMAIL PROTECTED], "tossi20" <[EMAIL PROTECTED]...> wrote:
SBY DAN MEGA TERJEBAK KOALISI, KAPITULASI DAN
POPULISME
 
Koalisi seolah-olah sudah menjadi semacam obat mujarab
(panacea)
untuk mencegah guncangnya pemerintahan pasca-pemilu,
jadi, untuk
mengiming-iming rakyat dengan prospek stabilitas jika
capres ybs
menjadi pres kelak.
Maka tampillah apa yang disebut "Koalisi Kebangsaan"
yang mengaku
telah menjalin koalisi empat partai, Partai Golkar,
PDI-P, PPP dan
PDS untuk mendukung Capres Megawati. Lantas, giliran
Capres yang
lain, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tampil dengan
janji koalisi,
yang disebutnya "Koalisi Rakyat", meski, katanya pula,
sifatnya
koalisi terbatas.

Melihat judulnya, "Koalisi Kebangsaan", semula saya
kira ini akan
dikibarkan oleh partai nasionalis seperti PDI-P.
Ternyata, gagasan
dan peran menonjol justru dipegang Partai Golkar,
bahkan koalisi itu
dipimpin oleh Ketua Golkar Akbar Tanjung. Seolah-olah
tiga mitra
yang lain ikut saja, padahal Capresnya bukan tokoh
Golkar, tapi
justru calonnya PDIP. Bahkan, jika Mega menang, Golkar
dijanjikan
dapat kursi menteri lebih banyak (Golkar 7, PDIP 6).
Selain
itu, "Koalisi Kebangsaan" ini berpretensi akan menjadi
koalisi
permanen. Lucu, tak masuk akal.

Artinya, PDI-P amat memerlukan dukungan Golkar, meski
hati kecil
PDIP mungkin tak ingin menjadi sejoli, padanan kental,
dari Golkar.
Sebaliknya, Golkar yang kehilangan peluang kursi
presiden gara gara
kalahnya jendral yang indekos di Golkar (pasangan
Wir-Salah), tak
punya pilihan lain, selain menggandeng Mega.

Golkar dan tentara hampir sinonim dengan Orde Baru.
Bagi Golkar,
menggandeng SBY yang asal tentara seperti menonjolkan
dua sosok yang
secara simbolis mewakili Orde Baru. Selain itu,
menggandeng SBY
berarti ikut membesarkan SBY dan Partai Demokrat.
Ketimbang membuat
kucing jadi harimau di kandangnya sendiri, bagi Golkar
lebih aman
menggaet Mega. Lagi pula, Mega tidak bisa lagi menjadi
Capres tahun
2009. Kubu Mega tentu menyadari bahwa citra Orde Baru
dari Golkar
itu bakal merugikan pretensi pembaruan dan sebagian
pendukungnya
yang reformis, tetapi bagi PDI-P, juga tak ada
alternatif.
Maklumlah, PDI-P tak punya daya imajinasi -- kecuali
berkapitulasi
pada kodrat menerima pelukan maut Golkar.

Jadi, inilah "kiss of death", alias ciuman maut, dari
Golkar kepada
Megawati. Mungkin juga, di balik layar, ada harapan
dari kubu SBY
agar PDI-P berseru kepada Golkar: "Buru Buru Cium
Gue!". Dan,
persis, itulah yang dilakukan Golkar kepada Mega.

Sosok Golkar menjadi dilema besar bagi PDIP. Jika
dirangkul, PDIP
akan berbau Orde Baru, tapi dibuang, berarti bunuh
diri. PDIP musti
pinter pinter menaruh Golkar di ketiak Mega dan
mengiming-iming
pemerintahan baru yang kuat, dengan DPR di tangan PDIP
dan Golkar,
supaya rezim baru terkesan bakal stabil.

Akan tetapi, melihat prakarsa, kepemimpinan Golkar dan
pola bagi-
kursi dalam Koalisi Kebangsaan ini, maka jelas,
Golkar-lah, bukan
Mega atau PDIP yang memegang kendali. Coup Akbar
berhasil. Walhasil,
kebalikan Napoleon, PDIP sudah tiba di Lapangan
Waterloo sebelum
bertempur. "Koalisi Kebangsaan" sudah kapitulasi,
tekuk-lutut, pada
titisan Orde Baru...

Sebaliknya, harus diakui, kubu SBY dengan "Koalisi
Kerakyatan"-nya
lebih jeli. SBY sebagai bekas tentara, tidak pusing
simbol Orde Baru
atau bukan, sebab simbolisme ketentaraan itu toh tak
bisa
dihapusnya, malah bisa menguntungkan. Dia justru
mengandalkan
citranya selaku pemimpin baru, selaku mantan jenderal,
dan selaku
intelektual. Dengan begitu, dia mengandalkan semua itu
untuk
mengiming-iming pemilih dengan harapan perlunya
seorang pemimpin
baru yang kuat dan profesional.

Tidakkah SBY akan repot dengan parlemen yang dikuasai
oleh "Koalisi
Kebangsaan"? Mungkin sekali. Namun SBY rupanya
menyiapkan diri untuk
bertahan secara konstitusional. Dia akan berargumen,
ini kabinet
presidensiil, jadi, parlemen tidak boleh, dan tidak
mungkin,
menjatuhkannya atas dasar perbandingan suara. Tetapi
MPR yang
sebagian besar berisi DPR bisa menjatuhkannya jika
menemukan alasan
keselamatan negara. Nah, di sinilah SBY dapat
mengandalkan jaringan
dan gerbong gerbong tentara. Selaku Panglima
Tertinggi, dia harus
mampu mengerahkan dan, sebagai mantan jendral, mampu
mengatur agar
tentara bersatu dan menjaga agar kondisi tidak
mendekati krisis.

Tapi, ini bisa menjadi bumerang, jika parlemen
membelot
berkepanjangan membuat presiden berang, lantas
mengancam parlemen
dengan dekrit. Soekarno mengalaminya pada 1959, tapi
dia selamat.
Gus Dur juga mengalami Juli 2001, tapi dia gagal dan
jatuh. Soekarno
waktu itu didukung Jenderal Nasution, sedangkan Gus
Dur digertak
oleh moncong meriamnya Jendral Ryamirzad, yang ujung
akhirnya
menelorkan "moncong putih"nya Megawati.

SBY mungkin telah siap dengan mimpi buruk seperti itu.
Di tingkat
retorika politik, dia akan maju dengan alasan
konstitusional bahwa
parlemen tak berhak menjatuhkan kabinet presidensiil �
meski pada
2001 SBY diam diam setuju dengan DPR, lalu mundur dari
kabinet, dan
membiarkan Gus Dur jatuh.

Kedua, SBY akan menyiapkan dukungan partai dan opini
publik untuk
membendung pembelotan DPR, dan untuk itulah, dia
menggalang koalisi.
Dengan PKS, SBY berhasil, dengan PBR, gagal, dan PAN
bimbang (kapan
tidak begitu?), meski sebenarnya cenderung ke SBY.
Tapi, yang
terpenting: PKB. Di sini SBY berhasil, meski bos NU
dan PKB yaitu
Gus Dur diam dan mengaku Golput. Kursi menteri Agama
sudah
ditawarkan kepada NU. Melihat peran Yeni, putri si Gus
yang
mengantar SBY ke pesantren pesantren Jawa Timur,
tampaknya SBY sudah
mengantongi NU-PKB. Jawa Timur, sarangnya NU dan
Golkar, sudah di
saku SBY.

Tapi, bagaimana kalau pembelotan parlemen kelak
membuat SBY terancam
krisis? Tak ada jalan lain kecuali jaringan militer,
gerbong
pensiunan dan keluarga TNI itulah yang harus mendesak
jajaran TNI
aktif, agar menjaga kondisi. Dengan kata lain, SBY
akhirnya
berpulang juga kepada tentara, jadi, berpotensi
terjebak permainan
Orde Baru pula.

Walhasil, kalau Mega dengan "Koalisi Kebangsaan" yang
diatur Akbar-
Golkar sudah berkapitulasi pada Orde Baru, SBY pun
memiliki risiko
yang serupa.

Lebih dari itu, SBY, seperti Mega-Akbar, juga terjebak
permainan
populistis, yang menganggap seolah-olah rakyat itu
satu, bulat dan
berwarna tunggal. Secara esensi, populisme adalah
suatu negasi
terhadap eksistensi dan dinamika kelas-kelas sosial.

Satu contoh. "Koalisi Kebangsaan" Mega-Akbar
menganggap dirinya
didukung blok politik yang kuat, padahal blok ini
merupakan sangkar
politik lama dan politik KKN. Jadi, kubu Mega
berasumsi, rakyat akan
mendukung mereka membersihkan KKN dengan melawan
kekuatan kekuatan
di dalam koalisinya sendiri. Idem ditto "Koalisi
Kerakyatan"-nya SBY
yang menganggap rakyat bersatu di belakang
kepemimpinannya sehingga
akan mampu menangkal krisis presiden versus parlemen.

Kalau Mega tak punya warna, SBY cenderung sinkretis
alias menampung
segalanya -- persis seperti Soekarno, yang sinkretis,
dengan
menampung Nasakom. Kedua tendensi itu rentan terhadap
populisme.
Perang kata soal oligarki - istilah ini persis
kebalikan makna
populis - memperlihatkan betapa populistis kedua kubu
tsb.

Di atas semua itu, populisme cenderung memandang
rakyat sebagai
massa yang "bodoh". Dalam hal populisme, koalisinya
Mega mau pun
koalisinya SBY mengingkari kecenderungan kuat yang
terbukti dalam
Pilpres Juli lalu, yaitu bahwa pola aliran makin
lemah. De-
aliranisasi (seperti diramalkan dalam analisis Lance
Castles)
berarti makin banyak pemilih akan memilih berdasarkan
nurani dan
rasionalitas perorangan � tidak lagi berpanut pada
mesin partai atau
pun ikatan primordial. Elektorat berpikir dalam
kategori-
kategori "pemimpin lama versus pemimpin baru",
"stabilitas versus
keguncangan", "KKN versus bersih" dan "citra gagah,
aktif versus
citra lemah, pasif". Capres akan dipilih lebih banyak
berdasarkan
pemikiran klasifikatoris seperti itu (yang jelas
menguntungkan SBY
ketimbang Mega).

Tapi, bukankah pilihan politik bercermin pada
kepentingan diri,
bukan sekedar ikatan kelompok? Ya, tapi itu kan cerita
pemilu 5
April yang dapat menjanjikan pos pos kepentingan-mapan
(vested-
interests) bagi banyak elit daerah dan pusat,
sedangkan pilpres
putaran kedua cuma menjanjikan kue besar buat seorang
mantan
jenderal atau seorang mbakyu yang gagal. Jadi,
koalisi-koalisi-an
zaman sekarang utamanya adalah permainan elitisme yang
menegasikan
aspirasi masyarakat.

Last but not least, jangan lupa bahwa populisme,
apalagi dalam
konfigurasi yang serasi dengan pemimpin kuat yang
kharismatis,
secara historis (lihat Hitler) adalah ladang subur
buat fasisme.
Soekarno hampir terjebak di situ, begitu juga pemimpin
Ghana Kwame
Nkrumah. Dr Tjipto Mangunkusumo, kemudian Soekarno
dalam persepsi
rakyat pernah dipandang sebagai Mesiah (Imam Mahdi).
Seorang analis
baru baru ini juga mencatat potensi mesianistik yang
dicitrakan pada
diri SBY, capres yang mencuat sebagian besar dengan
bertumpu pada
citra-diri. Kedua kubu bersemangat populistis dengan
cara
mengandalkan blok kuat di parlemen yang mengaku
mewakili rakyat,
atau dengan bertumpu pada popularitas diri dan dengan
koalisi yang
mengaku menyatu dengan rakyat. Saya tidak bermaksud
menuduh Mega
atau pun SBY bak fasis, namun layak kita catat bahwa,
teoretis,
keduanya -- seperti Soekarno (dengan populisme dan
dengan merintis
Sekber Golkar) -- berpotensi membuka jalan ke sana.

Melihat trend kuat SBY, maka gelagatnya, saya kira
mantan jenderal
ini akan menang. Ironisnya, kalau tak mau dikatakan
"lucu",
barangkali, adalah bahwa segenap kaum anti Orba, anti
militer, kaum
kanan, kaum kiri, di dalam negeri mau pun yang (maaf)
"klayaban",
kecuali sebagian PRD, semuanya mendukung Mega ketika
kubu Mega sudah
berkapitulasi kepada Orba.

"Koalisi Kebangsaan"-nya Akbar-Mega juga menyumbang
pada suburnya
ladang otoriterisme dan elitisme tadi dengan cara
lain. Akbar dan
beberapa petinggi Golkar berpretensi "Koalisi
Kebangsaan"
adalah "koalisi yang permanen". Seperti dikatakan di
atas, ini tak
masuk akal -- kecuali dalam perspektif jika Golkar
ingin membangun
kekuasaan berkurun-panjang berdasarkan blok koalisi di
parlemen.
Dalam kasus terbaik, ini berarti membangun koalisi
semacam Barisan
Nasional di Malaysia atau Partai Konggres di India
(dulu, dan
sekarang bangkit lagi), dan, dalam kasus terburuk, ini
seperti
memimpikan semacam Partai Revolusioner (yang tidak
revolusioner)
yang berkuasa di Meksiko selama 70 tahun sampai
beberapa tahun
silam. Ini berarti "Koalisi Kebangsaan" akan
berhadapan dengan
argumen sistim presidensiil yang diandalkan koalisinya
SBY. Untuk
itu, akhirnya, kedua kubu tsb, mau tak mau, bakal
terjebak untuk
menggali lagi senjata Orde Baru: "Massa Mengambang"
(elitisme
ekstrim) versus "Pendekatan Keamanan" (militerisme
terselubung).

Singkat kata, koalisi-koalisi yang mengaku
"kebangsaan" mau pun
yang "kerakyatan" itu, akhirnya terjebak titisan dan
permainan Orde
Baru, dan berpotensi menjadi Ancient Regime, alias
suatu Orde Tua
yang akan berhadapan dengan 30an juta Golput. Jadi,
janji-janji
perubahan dan stabilitas lewat koalisi-koalisi itu
sebenarnya
ditujukan untuk menghadapi potensi meningkatnya
kerusuhan di jalan.

Walhasil, koalisi, bukanlah suatu obat yang akan
mengobati, tapi
malah menciptakan pusing kepala -- kepala saya, kepala
Anda, kepala
rakyat, dan kepala capres capres itu sendiri �

Semoga analisis saya ini keliru.
Selamat coblos, atau tak mencoblos!

Amsterdam, 28 Agustus 2004
Tossi AS


Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!

Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra  seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)

website  http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)



Yahoo! Groups Sponsor

Get unlimited calls to

U.S./Canada



Yahoo! Groups Links

Kirim email ke