[JAKER] Fwd: Kronologi Aksi & Pernyataa Pers, KPPO AMP Malang

Tue, 07 Sep 2004 17:51:51 -0700



AMP MALANG <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Date: Mon, 6 Sep 2004 07:30:19 -0700 (PDT)
From: AMP MALANG <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Kronologi Aksi & Pernyataa Pers, KPPO AMP Malang
To: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
[EMAIL PROTECTED]
CC: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED],
[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]

Kronologis Aksi
KPPO AMP Malang, 6 September 2004
 
Malang, 6 September 2004
 
Aksi-aksi massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua terus dilakukan sejak terjadinya perubahan politik internasional terhadap dukungan peninjauan kembali (review) PEPERA 1969.
 
Kali ini aksi mahasiswa Papua kembali terjadi di Kota Malang. Kurang lebih 40 massa aksi yang terdiri dari anggota AMP Malang dan juga jaringan solidaritas dari gerakan prodemokrasi Indonesia, yaitu Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Malang, bersatu dalam melakukan unjuk rasa menentang berbagai tindakan represif TNI selama 35 tahun "integrasi" Papua ke NKRI.
 
Aksi yang dipimpin oleh Rudi Tjenawatme selaku koordinator lapangan, berlangsung sejak pukul 10.30 Wib. Massa melakukan long march dari Stadion Gajayana, dekat UCW, menuju gedung DPRD Kota Malang.
 
Sepanjang rute aksi, massa aksi meneriakan yel-yel antara lain; "Rakyat Papua, Tuntut Pepera Ulang!", " Tutup Freeport, Sekarang Juga!", "Bubarkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa, Sekarang Juga!", " Militerisme Parasit Ekonom Rakyat!", "Tarik TNI dari Papua Sekarang Juga".
 
Aksi yang juga dilengkapi oleh beberpa massa aksi dengan pakaian adat Papua cukup menarik perhatian pengguna jalan di kota Malang. Animo rakyat Kota Malang yang begitu tinggi berbagai sikap, terutama karena tuntutan politik massa aksi yang memang sangat baru dan bagi mereka, adalah merupakan sikap politik yang perlu diteruskan.
 
Pada pukul 11.45 Wib, massa aksi tiba didepan gedung DPRD Kota Malang dan menghentikan sementara barisan aksinya untuk membuka panggung politik kepada para Orator yang akan melakukan orasi politiknya.
 
Pada kesempatan ini, orasi pertama dilakukan oleh Komite Pusat AMP, dalam orasi tersebut, wakil KP AMP menyatakan bahwa ada sejumlah proses ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak politik yang dilakukan sejak terjadinya proses Pepera 1969 yang tidak demokratis terhadap rakyat Papua, ketidakadilan tersebut ditunjukan dengan angka-angka sumbangan ekonomi rakyat Papua kepada NKRI dalam bentuk devisa negara yang diterima oleh Jakarta sebesar Rp. 30 Trilyun setiap tahun, tetapi yang didapatkan rakyat Papua, tidak sampai 1% dari sumbangan devisa tersebut. Yang didapat oleh rakyat Papua dalam paket Otsus hanya sebesar Rp. 1,3 Trilyun. Adalah sebuah ketidakadilan, dimana hampir 19% (450.000 Jiwa dari 2,3 juta jiwa) rakyat Papua hidup dalam kemiskinan, disamping itu, sebagian besar penduduk Papua (70%)  tinggal dipedesaan dan sekitar 75% desa di Papua adalah desa-desa dibawah garis kemiskinan. Selain itu, dalam orasi politik KP AMP, dikatakan juga bahwa PEPERA 1969 tidak memenuhi standar demokrasi sebagaimana lasim dilakukan dunia internasional. Pepera 1969 hanya melibatkan 10020 orang yang ditunjuk oleh pejabat neo-kolonial RI waktu itu dalam sebuah dewan yang disebut Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang dikoordinir oleh Ali Murtopo, seorang agen intiligen Indonesia, yang sejak 1963 - 1969 telah melakukan praktek-praktek operasi intiligen untuk memenangkan Pepera 1969, padahal waktu itu ada 800.000 Jiwa rakyat Papua yang memiliki hak suara. Berdasarkan New York Agreement, tetap ditetapkan pasal-pasal mengenai hak menentukan nasib sendiri (right to self determination) yang diwujudkan dalam pasal yang mengatur tentang Act of Free Choice. Selain itu, Aliansi Mahasiswa Papua, juga menyatakan bahwa Pepera 1969 adalah merupakan rekayasa politik antara AS dan Indonesia, hal itu dibuktikan dengan adanya Kontrak Karya yang dibuat oleh Indonesia dan AS (Freeport) dua tahun sebelum Pepera dilakukan. Kontrak Karya Freeport dibuat pada tanggal 7 April 1967, dua tahun sbelum rakyat Papua "berintegrasi" dengan NKRI. Apakah ini sesuatu yang adil? Apakah ini yang dinamakan demokratis?
 
Setelah peyampaian orasi politik dari KP AMP, kemudian pada pukul 12.20 Wib, massa aksi yang menggunakan pakaian adat Papua melakukan aksi teatrikal didepan gedung DPRD Kota Malang. Aksi teatrikal itu mendapat perhatian seluruh wartawan dan pengguna jalan didepan gedung DPRD Kota Malang.
 
Setelah aksi teatrikal selesai pada pukul 13.00 Wib, massa aksi hendak melanjutkan long march ke Alun-alun kota Malang dan membubarkan diri disana, tetapi mendapat hambatan karena tidak diberi ijin oleh pihak kepolisian Indonesia. Negosiasi sempat dilakukan antara negosiator dari AMP dengan pihak kepolisian tetapi tetap saja tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan long march ke Alun-alun Kota Malang.
 
Aksi kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi politik yang disampaikan oleh wakil-wakil organisasi prodemokrasi yang mendukung perjuangan rakyat Papua. Orasi pertama disampaikan oleh Slamet, mewakili LMND Kota Malang. Dalam orasi politiknya, Slamet dengan tegas menyatakan bahwa proses penindasan yang terjadi di Papua adalah merupakan bentuk nyata dari praktek-praktek kolonial yang dilakukan oleh regime boneka imperialis di Jakarta dan  TNI yang merupakan anjing penjaga modal kaum kapitalis. Bahwa sekarang ini di Indonesia, TNI telah berhasil memasuki wilayah politik seperti pada jaman orde baru, dengan demikian TNI yang mengemban semangat Militerisme dalam setiap tindakan mereka akan membahayakan demokrasi di Indonesia, dan ini berimbas secara otomatis terhadap perjuangan demokratik rakyat Papua untuk menyelesaikan sengketa politik yang tidak selesai sampai hari ini. Militerisme dan Neoliberalisme menjadi tulang punggung dari sebuah eksploitasi atas kemanusiaan, eksploitasi atas hak-hak rakyat adat, dan eksploitasi atas sumber-sumber alam yang melimpah ruah di Papua, oleh karenanya perlu dilakukan sebuah persatuan gerakan rakyat yang lebih kuat untuk melawan Militerisme dan Neoliberalisme. LMND juga menyatakan sikap mendukung senuhnya tuntutan-tuntutan politik rakyat Papua, dan juga terlibat secara aktif dalam proses politik tersebut.
 
Hal yang sama diuraikan juga oleh wakil orator dari Partai Rakyat Demokratik. Dalam orasi politik tersebut PRD Kota Malang dengan tegas menytakan sikap mendukung setiap usaha-usaha demokratik dalam perjuangan Papua. Perlawanan terhadap Militerisme dan Neoliberalisme harus digerakan kedalam gerakan rakyat Papua, sehingga perjuangan politik rakyat Papua akan mendapat simpati dan solidaritas yang lebih luas dikalangan gerakan prodemokrasi Indonesia. Hal ini hanya dapat terjadi jika bangunan solidaritas yang telah dilakukan tetap dijaga dalam semangat perlawanan anti-militerisme dan anti-neoliberalisme yang pada gilirannya akan membuka ruang demokrasi yang luas bagi rakyat Papua untuk melakukan Pepera Ulang seperti yang dituntut hari ini.
 
Pada pukul 13.30 Wib, aksi selesai dilakukan dan massa aksi membubarkan diri didepan gedung DPRD Kota Malang.
 
Demikianlag kronologi aksi yang dapat kami laporkan hari ini dari Malang.
 
Salam Pembebasan,
"Bersama Kebenaran Sejarah Sang Binang Kejora"
 
 
Vincent Wandikbo
KPPO AMP Kota Malang
-------------------
 
Pernyataan Pers:
 

KPPO AMP Malang

Web Site     : http://www.papuapost.com/

                      http://www.westpapua.net/

E-mail         : [EMAIL PROTECTED]

Mobile         : 0812 5 271 549

 

Komite Persiapan Pembentukan Organisasi

Aliansi Mahasiswa Papua

 ======================


Pernyataan PERS KPPO AMP Malang

Deklarasi KPPO AMP Malang, 6 September 2004

 

--------------------------------------------------------
Keadilan dan Kesejahteraan Selama 35 Tahun Papua �Berintegrasi�
Dengan NKRI Tidak Pernah Diwujudkan!!
Perlu Dilakukan Review PEPERA 1969 Karena Pelaksanannya Tidak Demokratis!!

---------------------------------------------------------

 

Salam Demokrasi!!!

 

Kejahatan kemanusiaan atas Papua Barat terus terjadi sejak dicaploknya Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan dilkukannya Pepera 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis. Pelaksanaan Pepera 1969 yang demikian, praktis telah membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Papua sejak "berintegrasi" dengan Indonesia, yaitu dirampas hak-haknya, dibunuh, tidak dihargai sebagai manusia, dan bahkan dianaktirikan dalam berbagai kebijakan Neo-Kolonial Indonesia selama 35 tahun . Sejak 1978 - 5 Oktober 1998 diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Walau sudah dicabut pemberlakuan DOM di Papua sejak 1998 tetapi tidak mengalami perubahan makna dalam operasi teritorialnya selama ini di Papua.

 

Masuknya Freeport McMoran di Papua sejak tgl 7 April 1967 telah menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap penduduk Papua disekitar daerah konsesinya. Kontrak Karya antara Freeport dan RI dilakukan dua tahun sebelum Pepera 1969 dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa Pepera 1969 adalah hasil rekayasa politik antara USA - Indonesia - Belanda dan difasilitsi oleh PBB sehingga dapat dipastikan aneksasi Papua oleh NKRI yang diatur berdasarkan perjanjian internasional. New York Agreement dan Rome Agreement adalah dua aturan internasional yang dibuat oleh Indonesia dan Belanda dimana USA menjadi fasilitatornya. Dalam rumusan dua perjanjian politik tersebut, rakyat Papua tidak pernah dilibatkan sebagai subyek dalam penyelesaian masalah Papua.

 

Ini merupakan PENJAJAHAN atas Papua Barat, maka tidak ada lagi yang harus dilakukan, selain harus segera dilakukan Pepera Ulang sesuai hukum internasional dibawah naungan PBB untuk melakukan sebuah pelbisit bagi Bangsa Papua Barat. Apakah mau tetap bergabung dengan NKRI atau tidak? Ini harus dijawab secara demokratis melalui mekanisme Pepera Ulang.

 

Hak menentukan nasib sendiri (right to self determination) adalah wujud tertinggi dari hak-hak demokratik Bangsa Papua Barat yang harus bisa diterima oleh NKRI. Bukan senjata, bukan pula kebijakan politik yang represif sebab tidak akan ada penyelesaian politik secara komporehensif jika kehendak mayoritas rakyat Papua tidak digubris oleh Jakarta.

 

Selama 35 Tahun berintegrasi dengan NKRI yang dipaksakan melalui mekanisme Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis, pada akhirnya telah menimbulkan dampak bagi kehidupan rakyat Papua saat ini. Tidak pernah ada kesejahteraan yang diberikan oleh RI kepada rakyat Papua, tidak pernah ada keadilan dalam pembagian hasil-hasil ekonomi secara adil kepada rakiyat Papua. Kemiskinan dan penindasan secara structural diciptakan oleh regime boneka imperialis Indonesia terhadap rakyat Papua.

 

Tiap tahun Papua menyumbangkan devisa kepada NKRI sebesar Rp. 30 Trilyun, tetapi yang diberikan kepada rakyat Papua dalam bentuk paket Otonomi Khusus (Otsus) hanya sebesar Rp. 1,3 Trilyun, apakah ini sesuatu yang adil? Infrastruktur ekonomi tidak pernah dibangun, yang terjadi adalah represi yang terus menerus dilakukan oleh TNI sebagai anjing penjaga modal kapitalisme internasional. TNI berkolaborasi dengan Freeport Indonesia sejak tahun 1967 dan melakukan operasi-operasi tumpas kepada rakyat pemilik hak ulayat disekitar daerah konsesinya. Inilah wajah keserakahan Neo-Kolonial Indonesia dan Multi National Cooporation (Freeport, dll) di Tanah Papua.

 

Untuk menyelesaikan segala kejahatan kemanusiaan atas Rakyat Papua Barat, maka kami atas nama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut Pemerintah Indonesia untuk:

 

1.       Segera Meninjau Kembali Status PEPERA 1969, yang cacat Hukum, cacat Demokrasi dan Tidak Manusiawi!

2.      Segera Lakukan Pelaksanaan PEPERA Ulang, yang memenuhi nilai-nilai demokrasi yang berlaku secara universal!

3.      Tutup Freeport Sekarang Juga!!

 

Selain itu, untuk membangun persatuan yang kuat diantara gerakan rakyat yang sedang berlawan,  AMP juga menyerukan seruan solidaritas kepada gerakan-gerakan Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota dan Mahasiswa diseluruh nusantara untuk bersatu dan membangun kekuatan  rakyat dalam front persatuan rakyat, dan berseru:

 

1.       Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat, Raih kembali Kedaulatan Rakyat yang telah digadai oleh regime Boneka Imperialis yang berkolaborasi dengan Militer!

2.      Lawan Neo-Liberalisme, Hantu Penyebab Kemiskinan Rakyat!

3.      Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!

4.      Lawan Segala Bentuk Tirani Kemanusiaan!

 

Demikianlah pernyataan pers ini kami sebarluaskan kepada rekan pers.

 

                                          Juru Bicara Aksi

 

 

 

 

Vincent Wandikbo                                                Dul Fauzan

          KPPO AMP Kota Malang                                     LMND Kota Malang

 

Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!


=========
Hans Gebze
Sekertaris Jendral
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP AMP)
Mobile: --

Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - You care about security. So do we.

Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra  seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)

website  http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)


Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
click here

Yahoo! Groups Links

Kirim email ke