[JAKER] Statement LMND Terhadap Pilpres Tahap II

Mon, 20 Sep 2004 06:24:55 -0700

LIGA MAHASISWA NASIONAL untuk DEMOKRASI

Eksekutif Nasional

Jl. Tebet Timur III D No. 17, Jakarta Selatan 12820

Telp/Fax. : +62 21 8295656; 08159207267; 08155140472

Email : [EMAIL PROTECTED]

TTPKO DEPDAGRI No. INVENTARISASI : 150/DI/XI/2002

 

 


Nomor          :13 /State/Eks/Pub/IX/2004

Hal               :Sikap Politik Pemilu Presiden 2004

Lampiran       : -

 

 

BUKAN MEGA ATAU SBY, TAPI PERSATUAN RAKYAT UNTUK BERKUASA!!

 

 

Pemerintah Mega, demikian juga SBY � Kalla adalah selama ini telah terbukti menjadi agen-agen setia dari kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kaum imperialis neoliberal. Demi kepentingan-kepentingan bagi dominasi eksploitasi ekonomi dalam negeri kita oleh kaum imperialisme neoliberal, kepentingan-kepentingan rakyat telah di korbankan. Kenaikan harga BBM, listrik, telpon, air, pupuk, pengesahan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,  pengesahan UU No 2/2004 tentang PPHI, privatisasi, pencabutan subsidi, komersialisasi pendidikan, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, yang berakibat semakin banyaknya PHK � PHK Massal, berkurangnya upah real, semakin maraknya sistem kerja kontrak dan semakin rendahnya akses kaum buruh, kaum tani & kaum miskin perkotaan terhadap pendidikan dan kesehatan adalah harga yang harus ditanggung rakyat akibat pengkhianatan oleh Pemerintah Mega,  dan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) � Kalla.

Seperti persoalan pendidikan: dalam setiap pergantian tahun ajaran, setiap tahun itu pula bertambah beban orang tua-orang tua miskin di Indonesia. Dari mulai masuk TK hingga Perguruan Tinggi, dari sekolah negeri sampai yang swasta, semuanya semakin bertambah MAHAL. KOMERSIALISASI PENDIDIKAN menjadi kebijakan besar-besaran dari Pemerintah Mega-Hamzah. Para mahasiswa di Universitas Indonesia sudah bergolak menolak pembayaran uang pangkal bagi mahasiswa baru yang jumlahnya�walau dikatakan sebagai subsidi silang�sama sekali tak masuk akal (Rp. 5-25 juta), dan akan menyusul penolakan dari Universitas negeri lainnya yang juga menerapkan aturan serupa; UNPAD, ITB, dan UGM. Komersialisasi pendidikan adalah salah satu paket, satu ekses logis dari PRIVATISASI (OTONOMI) KAMPUS menjadi PTBH. Saat ini sekolah menjadi miliknya orang-orang kaya saja dan untuk kepentingan para pemilik modal saja, miliknya anak-anak anggota DPR, MPR, pejabat elit, konglomerat hitam, jenderal dan direktur-direktur perusahaan. Pendidikan bukan lagi untuk anak-anak buruh, kaum miskin perkotaan, pegawai negeri rendahan, dan anak-anak tentara miskin berpangkat rendah, yang gajinya/UMR nya tak lebih dari Rp. 700.000, apalagi bagi jutaan kaum tani yang hanya memiliki sejengkal tanah. Tak akan terjangkau anak-anaknya untuk kuliah di UI yang harus membayar uang pangkal Rp. 5-Rp 25 juta, atau di Unpad atau di ITB, di UNS, di UGM dan kampus-kampus negeri lainnya, apalagi di kampus swasta, yang uang pangkalnya, SPPnya berjuta-juta itu.

Komersialisasi pendidikan di Indonesia bersumber pada penerapan kebijakan neoliberalisme (penjajahan ekonomi oleh kapital asing melalui World Bank/IMF/TNC/MNC) yang menjadi syarat-syarat bagi pinjaman atau pemberian hutangnya. Sama halnya dengan komersialisasi kesehatan dan perumahan saat ini. Lewat kebijakan neoliberalisme maka semua subsidi yang menjadi tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat dicabut. Ini sudah dimulai di masa Soeharto dan dilanjutkan sepenuh-penuhnya oleh Megawati. Ia cabut subsidi pendidikan, ia otonomkan kampus dari fungsi sosial menjadi fungsi profit layaknya pabrik untuk memproduksi sarjana yang diabdikan bagi kebutuhan pasar industri sesuai kepentingan para pemodal. Pementah Mega-Hamzah menghambur-hamburkan uang untuk anggaran militer�untuk beli peralatan tempur untuk memerangi rakyatnya di Aceh dan Papua, untuk membiayai struktur teritorial tentara yang tak berguna itu, dan tentu saja untuk korupsi-korupsi jenderal-jenderalnya� daripada memperbesar alokasi anggaran untuk pendidikan yang hanya 2-3% dari total anggaran. Pemerintah membairkan korupsi merajalela, dan hanya diam saja saat sekolah-sekolah negeri digusur oleh pemerintah daerahnya, dibiarkannya ribuan gedung-gedung sekolah ambruk atau mengalami kerusakan-kerusakan yang parah, dan tak ada solusi programtik agar biaya pendidikan menjadi murah atau selayaknya gratis bagi rakyat. Ini semua adalah persoalan mendasar pendidikan kita, yang ternyata dijawab oleh Pemerintahan Megawati dan DPR dengan hanya memberikan UU Sisdiknas yang justru menghambat demokratisasi pendidikan yang sama sekali tidak menjawab problem mendasar dunia pendidikan kita.

Oleh karena itu imperialisme neoliberal dan agen-agen imperialis neoliberal adalah musuh-musuh mendesak dari perjuangan rakyat.

Dengan diajukannya RUU TNI oleh Pemerintahan Mega�Hamzah, dengan disahkannya UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi) oleh pemerintah dan DPR maka militerisme semakin menjadi bahaya nyata bagi demokrasi. RUU TNI jelas memberi basis ideologis, yuridis, struktur politis dan ekonomis bagi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi militer. Sementara UU KKR memberi basis kekebalan hukum bagi para pelaku pelanggaran ham di masa lalu maupun masa yang akan datang. Padahal jelas bagi kita bahwa pelanggaran�pelanggaran HAM oleh negara merupakan ekses langsung dari tindakan militerisme oleh negara.

Dalam situasi tanpa solusi seperti ini selalu Pemerintahan menggunakan pola-pola militeristik dalam menangani protes-proets yang muncul. Kalau dimasa Soeharto menggunakan NKK/BKK dan Resimen Mahasiswa, maka kini tak jauh berbeda�walau dengan bungkus baru. Misalnya melakukan intimidasi, teror sampai DO/skorsing terhadap siswa ataupun guru yang bersikap kritis. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita semakin berwatak militeristik. Peristiwa 2 mahasiswa yang terkena DO/skorsing di Pekanbaru karena menolak kampanye dari cawapres militeris Yusuf Kalla yang dilakukan oleh birokrasi kampus, teror sampai pemenjaraan terhadap guru Nur Laila dalam kasus SMP 56 Melawai dengan PT.TATA Disantara adalah bagian dari proses komersialiasi pendidikan yang menggunakan pola-pola militeristik. Di Padang � Sumatra barat, SMK Dhuafa sebuah sekolah gratis untuk rakyat telah bernasib sama, digusur dan di ambil-alih oleh pemprov Padang. Pendidikan yang seharusnya dijadikan landasan kemajuan tenaga produktif bangsa diobral hanya untuk kepentingan akumulasi modal para kapitalis lokal/ internasional dan bisnis para jenderal .

Penyelesaian setepat-tepatnya harus mulai diupayakan dari sekarang. Bahwa persoalan pendidikan kita lebih mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah daripada sibuk memikirkan koalisi dagang sapi yang tak ada hubungannya dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Secara nyata tindakan � tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara juga dapat dilihat dari persoalan-persoalan rakyat yang lain seperti: kejadian pengusiran dengan paksa kawan � kawan buruh PT Sarasa yang menduduki Depnakertrans yang diikuti dengan pembakaran tenda � tenda di pabrik oleh preman � preman bayaran, Pemukulan aksi buruh PT.Shamrock, Penyerangan dan Pemukulan aksi buruh PT.Kali Manis dan PT Santi Murni, Penangkapan 11 aktifis Aliansi Tolak PHK, ancaman dan teror pada kawan � kawan buruh di Makasar dan Palu karena membagikan selebaran. Semua kasus ini terjadi di bulan september di mana, semua capres sedang sibuk berkampanye tentang demokrasi yang harus di jaga. Makin teranglah bagi kaum buruh, bahwa baik Megawati maupun SBY, sesungguhnya adalah capres yang sangat kental watak militeristiknya. Oleh karena itu Melawan militerisme adalah agenda mendesak dari perjuangan rakyat. Kebangkitan militerisme harus dilawan, militerisme harus dilenyapkan jika kita ingin demokrasi -sebagai syarat untuk membangun gerakan demokrasi yang besar dan kuat -berdiri kokoh di negeri ini

Dalam menentukan sikap untuk merespon Pemilu Presiden pada tanggal 20 September 2004 adalah tindakan yang jelas keliru, dan keblinger jika masih ada unsur-unsur gerakan demokrasi baik dari gerakan mahasiswa/organisasi mahasiswa, gerakan buruh/Serikat Buruh, gerakan tani/organisasi tani, gerakan kaum miskin kota/organisasi kaum miskin kota yang masih mempercayai bahwa Mega- Hasyim atau SBY � Kalla dapat dipercaya untuk membawa perubahan demokrasi dan kesejahteraan rakyat ke arah yang lebih baik bagi rakyat. Kalau saat ini diantara Mega � Hasyim dan SBY � Kalla terjadi rivalitas sehingga seolah � olah yang satu lebih baik dari yang lainnya, hal ini tidak lebih hanyalah persaingan untuk opurtunisme kekuasaan, dimana yang satu dapat memimpin yang lain namun untuk kepentingan yang sama, yaitu kepentingan anti rakyat. Di luar kepentingan pemilu mereka-mereka ini sudah jelas bersekutu untuk merugikan rakyat. 

Kesimpulannya Mega � Hasim dan SBY � Kalla bukanlah jalan keluar bagi persoalan � persoalan rakyat, tapi sudah jelas merupakan musuh-musuh rakyat. Dengan demikian seluruh hasil-hasil Pemilu 2004 juga bukan jalan keluar bagi rakyat. Adakah diantara DPR/DPRD/DPD yang terpilih dalam Pemilu 5 April yang lalu bersuara menolak RUU TNI, menolak UU KKR, menolak UUK dan PPHI, menolak privatisasi, menolak liberalisasi perdagangan, menolak komersialisasi pendidikan, menolak PHK-PHK massal, menolak kenaikan harga BBM, listrik, air, telpon yang mencekik kehidupan rakyat? Tak ada. Sudah jelas bahwa tak ada untungnya bagi rakyat untuk mendukung Mega � Hasyim atau SBY - Kalla dalam Pemilu 20 September nanti, lebih baik kita membangun dan memperkuat persatuan rakyat. Karena kedua-duanya justru harus kita lawan bersama.

Rakyat harus menegakkan kekuatan dan kekuasaannya sendiri!! Inilah satu-satunya jalan keluar bagi rakyat untuk melawan militerisme, untuk melawan penghisapan oleh kaum imperialis neoliberal. Oleh karena itu bagi rakyat akan lebih baik jika kita abaikan Pemilu 20 September, sebaliknya gerakan demokrasi harus berkonsentrasi untuk membuat persatuan-persatuan rakyat di mana-mana. Persatuan rakyat ini harus meliputi terutama seluruh unsur gerakan demokrasi dan gerakan rakyat, seperti organisasi mahasiswa kerakyatan, serikat buruh progresif, organisasi tani progresif, partai politik kerakyatan, individu2 progresif. Dengan persatuan gerakan yang meluas, dan terbangunnya struktur persatuan rakyat dimana-mana, di seluruh kota di negeri ini, kaum buruh dapat melawan kekuasaan hasil pemilu 2004 yang jelas akan menindas rakyat. Hanya dengan persatuan kaum buruhlah bersama rakyat miskin, kaum buruh dapat menegakkan kekuasaannya sendiri dan menjalankan agenda perubahannya sendiri.

 

 

Tolak RUU TNI, Cabut UU KKR!!

Tolak PHK dan Sistem Kerja Kontrak!!

Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!!

Bubarkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa, Sekarang Juga!!

Bukan Mega Atau SBY, Tapi Pemerintahan persatuan Rakyat!!

 

Jakarta, 19 September 2004

 

 

Iwan Dwie laksono 

Ketua Umum

 

 

Gigih Guntoro

Sekretaris Jendral

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra  seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)

website  http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)


Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
click here

Yahoo! Groups Links

Kirim email ke