Mengkaji Ulang Peristiwa Madiun 1948

Oleh Asvi Warman Adam *

Sabtu, 18 Sept 2004, Peristiwa Madiun yang meletus pada 18 September 1948 sangat penting dipelajari kembali. Sebab, hal itu menyisakan kenangan pahit bagi bangsa ini, yang semasa Orde Baru digunakan untuk kepentingan penguasa. Ketika muncul keinginan untuk merekonsiliasi nasional segenap komponen bangsa, kaji ulang terhadap kasus Madiun perlu dilakukan. Di dalam sejarah yang diajarkan di sekolah pada era Orde Baru, selalu dikatakan secara tendensius bahwa kejadian itu merupakan pemberontakan PKI seperti yang juga terjadi pada 1965. Benarkah demikian? Ada beberapa alasan lain pentingnya kejadian tragis tersebut diselidiki kembali, terutama bila dikaitkan dengan pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dalam waktu dekat.

Pertama, peristiwa itu mewariskan kebencian antara kelompok kanan (santri) dan kiri/komunis (abangan), seperti diungkapkan Anthony Reid (Revolusi Nasional Indonesia, 1996). Dalam peristiwa tersebut, sebetulnya cukup banyak korban pada kedua belah pihak, mungkin ratusan orang. Pada wacana kalangan Islam, itu sering disebut tentang para kiai yang terbunuh dalam kasus. Abdurrachman Wahid mengatakan bahwa pamannya termasuk yang menjadi korban.

Namun, jangan pula dilupakan bahwa tidak sedikit orang-orang yang dituduh komunis yang terbunuh. Bahkan, seorang mantan Perdana Menteri Amir Syarifudin ditembak mati tanpa melalui pengadilan yang sah.

Roeslan Abdulgani (dalam buku Casper Schuuring, 2002) memberikan kesaksian. "Di sebuah gedung sekolah, ditawan 43 orang komunis dan diputuskan siapa di antara mereka akan dihukum mati atau ditembak. Seorang letnan memohon kesediaan saya untuk hadir dalam pelaksanaan tembak mati tersebut. Di antara 43 orang itu, 15 orang dihukum mati dan lima di antaranya benar-benar ditembak di depan liang kubur yang sudah tersedia... Ketika saya pada malam harinya kembali ke Madiun, saya menangis. Saya tidak pernah menangis begitu keras."

Dendam itu dilanjutkan dengan fatwa Masyumi Desember 1954 yang menyatakan bahwa komunisme itu identik dengan ateisme. Sebelumnya, M. Isa Anshary telah membentuk Front Anti Komunisme di Jawa Barat. Namun, konsiderans atau pertimbangan fatwa itu seyogianya diteliti kembali. Demikian pula alasan-alasan tindakan yang diambil Isa Anshary.

Saya sendiri sementara ini menganggap, keluarnya fatwa tersebut dalam konteks persaingan Masyumi v NU menghadapi Pemilu 1955. Jadi, seperti kondisi sekarang juga, tidak aneh bila ada upaya untuk melakukan kampanye negatif (black campaign) terhadap lawan politik. Di samping itu, kita mengetahui bahwa di dalam tubuh Masyumi sendiri, terdapat beberapa fraksi: Natsir, Sukiman, dan Anshary (yang dianggap paling "keras").

Jadi, saat ini, kalau masih ada resistensi kalangan Islam terhadap pencabutan TAP MPRS/XXV/1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, penyebabnya bisa dicari agak jauh ke belakang, yaitu pada 1948 atau 1954.

Kedua, pada awal Orde Baru disebutkan bahwa PKI itu berontak tiga kali, yaitu pada 1926/1927, 1948, dan 1965. Barangkali karena salah tulis, pernyataan tersebut diralat. Untuk selanjutnya, disebutkan hanya dua kali. Walau bagi sebagian tentara, PKI berontak tiga kali itu tetap tertanam di dalam otak, seperti ditulis Jenderal (pur) Soejono dalam memoarnya Bukan Puntung Rokok. Kalau Benny Murdani (alm) lain lagi, dia mengatakan, terjadi tiga pemberontakan. Namun, yang berlangsung pada 1926/1927 merupakan pemberontakan kaum nasionalis terhadap Belanda.

Selalu dikatakan pada era Orde Baru bahwa PKI itu akan ambil kesempatan bila ada untuk memberontak. Namun, perlu ditandaskan di sini bahwa pemberontakan yang paling banyak di Indonesia berlabel Islam (DI/TII, AUI -Angkatan Umat Islam- di Kebumen 1950, dst). Bahkan, PRRI juga didukung Partai Islam Masyumi.

Bahkan, lebih dari itu, hampir semua pemberontakan tersebut melibatkan perwira militer. Meski demikian, bukankah kita tidak pernah menuntut agar TNI dibubarkan, meski pemberontakan paling banyak dimotori oleh perwira tentara ?

Ketiga, peristiwa Madiun dapat dilihat dengan mempertimbangkan faktor internasional, dalam hal ini AS. Kalau Hatta dan Soekarno tidak bertindak tegas terhadap gerakan Madiun, korban yang jatuh mungkin akan berkurang. Tetapi, AS akan berpihak kepada Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.

Tokoh kiri, seperti D.N. Aidit, cenderung menyalahkan Hatta. Mereka menuduh Hatta telah memprovokasi. Itu dikaitkan dengan red drive proposal berupa konsep untuk membasmi komunisme yang disebutkan terjadi dalam pertemuan di Sarangan, Jatim. Namun, Pertemuan Sarangan itu sebetulnya masih diragukan, benar-benar terjadi dan apa isi pertemuan tersebut. Dalam hal itu, satu-satunya yang sering dirujuk adalah buku Barabudur yang ditulis Roger Vaillant.Setahu saya, penulis itu merupakan pengarang buku spionase bukan seorang ilmuwan. Jadi, kesahihan buku tersebut diragukan.

Keempat, yang tak kalah penting, peristiwa itu sebaiknya diperiksa dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan sosial-politik di tanah air pada 1945-1950. Dalam suasana pemerintahan yang masih belum berjalan baik, kevakuman terjadi di mana-mana sehingga menyebabkan banyak pihak melakukan tindakan sendiri-sendiri yang kadang mengarah kepada anarkisme. Itu terlihat dalam "peristiwa tiga daerah" dan berbagai kasus lain di Jawa. Bahkan, culik-menculik sudah terjadi sejak Indonesia merdeka. Bulan Desember 1945, Menteri Negara Otto Iskandardinata diculik dan dibunuh sekelompok pemuda dan jenazahnya dibuang ke Pantai Mauk, Banten. Kasus tersebut baru terungkap di pengadilan 1959.

Nilai-nilai 45 yang begitu sering dikumandangkan oleh angkatan 45, termasuk Soeharto, sebetulnya akumulasi dari nilai yang positif (semangat juang dan solidaritas) berbaur dengan kekerasan dan anarkisme.

Kelima, pelurusan sejarah termasuk penelitian kembali peristiwa Madiun, selain untuk kepentingan ilmu (sejarah), juga dalam rangka pencapaian rekonsiliasi antara kelompok kanan (santri) dan kiri (abangan serta dicap komunis). Dendam sejarah itu harus dihapus. Orang-orang seperti Taufiq Ismail sering mengatakan akan berdamai dengan sejarah. Namun, buku yang ditulisnya tentang katastrofe dunia, yaitu lima bahaya yang mengancam dunia Marxisma, Stalinisma, Leninisma, Maoisma, dan Narkoba, sangat ironis.

Apa hubungan antara Marxisme dan narkoba? Barangkali Taufiq Ismail terpaku dengan pernyataan Karl Marx bahwa agama itu candu bagi pemeluknya. Tetapi, hendaknya dipahami konteks dan waktu dikeluarkannya pernyataan Marx itu. Yakni, pada saat di Eropa banyak rohaniwan memanfaatkan para pengikut agama.

Sangat ironis bila mengungkapkan korban praktik komunisme di luar Indonesia, tetapi tidak menyebut bahwa di tanah air kita minimal setengah juta orang yang dianggap komunis dibantai 1965/1966 dan yang paling banyak di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Pelurusan sejarah tersebut perlu diketahui generasi muda dan anak-cucu kita. Sekali lagi, saya tekankan, pelurusan sejarah itu tidak merusak akidah.
* Dr Asvi Warman Adam, sejarawan di LIPI

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=130569


ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!

Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra  seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)

website  http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)



Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
click here


Yahoo! Groups Links

Kirim email ke