Disorot, Rumah Dubes Rp 75 M
JAKARTA - Departemen Luar Negeri (Deplu) kembali disorot. Setelah anggaran diplomasi sengketa Perairan Ambalat yang diajukan Deplu dipersoalkan, departemen yang dipimpin Hassan Wirajuda tersebut dikritik lagi. Kali ini, Deplu tiba-tiba memutuskan membeli sebuah rumah mewah di Jenewa, Swiss, untuk keperluan dinas Makarim Wibisono, duta desar RI untuk PBB.
Anggaran untuk pembelian rumah itu mencapai 9,6 juta franc Swiss atau USD 8,1 juta (sekitar Rp 75 miliar). DPR RI langsung mempersoalkan pembelian rumah mewah bagi Dubes Makarim tersebut.
"Kami mempersoalkan karena timing-nya kurang tepat. Saat negara kita dilanda banyak bencana, Deplu malah membeli rumah mewah untuk Dubes-nya. Ini jelas memberikan opini negatif di luar negeri," ujar anggota Komisi I DPR Djoko Susilo di Jakarta kemarin.
Dia lantas membeberkan, rumah yang dibeli pada akhir Maret lalu itu berdiri di atas lahan seluas 10 ribu meter persegi (satu hektare).
Bangunannya berlantai dua berlokasi di Distrik Collonge-Bellerive dengan pemandangan menghadap ke Danau Jenewa (Lake Geneva).
Sebuah harian Swiss, Le Matin, edisi Minggu lalu juga menulis soal pembelian vila mewah yang disebut bergaya atau mirip istana tersebut. Seperti yang dikutip kantor berita AFP, Le Matin menulis bahwa rumah mewah itu dilengkapi beranda yang luas serta kolam renang. Areal parkirnya sangat luas. Di areal rumah itu juga ada rumah terpisah bagi pembantu, rumah perapian, dan lapangan voli.
Kepada koran Swiss tersebut, Wakil Dubes RI di Jenewa Eddi Hariyadhi menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli jauh sebelum terjadi musibah tsunami pada 26 Desember 2004. Bahkan, dia mengaku rumah itu dibeli setelah pencarian selama beberapa bulan. "Harganya juga normal untuk perumahan bagi para diplomat dan pejabat senior," katanya.
Rumah itu menjadi aset negara karena dibeli dari anggaran Deplu yang masuk pos APBN. Selanjutnya, rumah tersebut akan ditempati
Makarim Wibisono, 58, bersama istri serta tiga anaknya. Apalagi, Makarim baru terpilih menjadi ketua Komisi HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
"Idenya memang oke. Sebab, bagus jika kita memiliki aset baru. Hanya, timing-nya tidak tepat. Semestinya menunggu sampai 3-4 bulan kemudian," tegas Djoko. Selama ini, aset rumah yang dimiliki Indonesia di Jenewa berstatus sewa. Dalam jangka panjang, memiliki aset sendiri jauh lebih efisien dibandingkan terus-menerus menyewa.
Djoko mengaku, pembelian rumah itu sudah berlangsung cukup lama. Semestinya, kata dia, hal tersebut ditunda dulu sementara hingga penanganan bencana di tanah air berjalan. "Yang jelas, pembelian rumah itu juga belum dikonsultasikan ke Panitia Anggaran DPR," jelasnya.
Soal kemungkinan adanya mark up (penggelembungan harga) atau KKN, dia menilai bahwa itu sulit terjadi. Sebab, proses jual beli di Eropa, seperti Swiss, sangat ketat. Soal harga, itu juga relatif. Sebab, tanah dan bangunan di
Swiss memang sangat mahal. "Tapi, kami menilai, teman-teman di Deplu tak punya sense of crisis," ujar wakil ketua FPAN DPR tersebut.
Selain memicu opini negatif di luar negeri, kata dia, pembelian rumah tersebut melukai masyarakat di dalam negeri. Sebab, mereka sedang menderita akibat berbagai bencana serta adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Dirinya dan Komisi I DPR juga akan menanyakannya ke Deplu soal alasan pembelian rumah itu dilakukan secara tunai (cash).
"Jangan mentang-mentang punya uang, kemudian pakai anggaran seenaknya," ujar Djoko. Menurut dia, Deplu sebenarnya bisa membeli dengan cara mencicil lewat kredit bank. Apalagi, suku bunga di Eropa relatif kecil.
Ketika dikonfirmasi koran ini tadi malam, Sekjen Deplu Sudjadnan Parnohadiningrat membenarkan soal pembelian rumah tersebut, termasuk harganya yang mencapai Rp 75 miliar. "Itu benar dan transaksinya dilakukan pada November lalu. Tapi, bahasanya, rumah tersebut bukan untuk Pak Makarim,
melainkan rumah dinas dan aset milik negara," jelasnya.
Lantas, mengapa harus membeli rumah baru? Diplomat kelahiran Jogjakarta tersebut menjawab bahwa rumah dinas Dubes Makarim yang sekarang sangat kecil. "Bahkan, gara-gara (rumah dinas itu) sempit, mobil diplomat yang diparkir di trotoar sering kena surat tilang," ungkapnya.
Bahkan, lanjut dia, rumah yang kecil tersebut masih harus disewa seharga 10-12 ribu franc Swiss per bulan atau sekitar Rp 80 juta per bulan. "Karena itu, kami memutuskan membeli," tegasnya.
Mengapa semahal itu dan harus tunai? Sudjadnan menjelaskan, pembelian rumah tersebut sudah lama, yakni sekitar setahun ini. Selain itu, ada enam rumah yang dijadikan perbandingan. Hasilnya, rumah Rp 75 miliar itulah yang paling pas dan dipilih. "Jadi, ini tidak berhubungan dengan terpilihnya Pak Makarim. Kebetulan beliau yang pertama akan menempati," katanya.
Soal pembelian tunai, dia menjelaskan bahwa dana yang tersisa untuk tahun anggaran 2004
memang mencukupi. "Aset tersebut menguntungkan kita dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga di Swiss, Mas. Semua begitu ketat (mahal, Red)," ujarnya. (adb/naz)
Do you Yahoo!?
Better first dates. More second dates. Yahoo! Personals
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam II D No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax:+62 21 8292842
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
