Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortim (UPC) dan Urban Poor Lingkage (UPLINK)
Review ini juga dapat diakses di www.uplink.or.id dan www.urbanpoor.or.id
I.KEBIJAKAN IMPOR BERAS MENUAI GUGATAN
II.PENGGUSURAN TERUS SAJA TERJADI
III.KETUA RT DI JAKARTA KESULITAN MENDATA WARGA MISKIN
IV.DI KALTIM WARGA MISKIN TAK DAPAT BERAS, DI JATENG PULUHAN ANAK
KEKURANGAN GIZI
V.INDONESIA GAGAL CAPAI TARGET MDGs, PENGANGGURAN MENINGKAT 830.000
ORANG PER TAUN
KEBIJAKAN IMPOR BERAS MENUAI GUGATAN
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)menilai keputusan pemerintah
membuka kembali keran impor beras tidak kredibel. Keputusan tentang
larangan impor baru dibuat oleh Departemen Pertanian dan Departemen
Perdagangan, Juni lalu. Keputusan itu merupakan bukti inkonsistensi
pemerintah untuk melakukan revitalisasi pertanian. Sebab, meskipun
impor beras hanya untuk menjaga stok beras nasional, tapi dampak
keputusan tersebut tetap akan menekan harga gabah petani (Tempo
Interaktif 12/9/05). Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO)
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo
menyatakan impor beras sangat tidak wajar, karena justru saat
kondisirupiah sedang melemah dan harga beras sedang tinggi di
pasarinternasional. Pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dan
gegabahmengambil keputusan (Suara Pembaharuan 12/9/05). ''Juni lalu,
pemerintah telah menetapkan bahwa impor beras dilarang sampai akhir
tahun ini. Namun, Menperdag mengizinkan Perum Bulog mengimpor beras
mulai Oktober tahun ini juga. Ini menunjukkan pemerintahan ini
kacau,'' ujar Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti), Agusdin
Pulungan (Suara Pembaharuan12/9/05)
Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor
beras khusus buat Perum Bulog. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu
mengatakan jumlah beras yang akan diimpor sekitar 250 ribu ton. Impor
ini akan dilakukan mulai bulan depan hingga akhir tahun (Tempo
Interaktif 9/9/05)
Sementara itu, Kepala dinas pertanian dari seluruh daerah menolak
kebijakan impor beras, dan meminta pemerintah membatalkan rencana
pemberian izin impor beras kepada Perum Bulog. Mereka menyatakan,
produksi beras nasional mencukupi, bahkan surplus, sehingga impor
beras dikhawatirkan justru akan memukul harga beras di petani. Para
kepala dinas pertanian menyampaikan hal itu kepada Menteri Pertanian
(Mentan) Anton Apriyantono, saat rapat koordinasi dan evaluasi
perberasan nasional di Jakarta (Suara Pembaharuan 14/9/04).
PENGGUSURAN TERUS SAJA TERJADI
Penggusuran kembali marak terjadi minggu ini. Di Surabaya sedikitnya
65 bangunan liar di pinggir saluran Kali Kepiting dirobohkan hingga
rata dengan tanah. Jalannya pembongkaran yang dilakukan dengan alat
berat itu dijaga petugas Dispol PP dan aparat Polsekta Gubeng. Menurut
Kadispol PP Kadri Kusuma, bangunan di tepi kanan dan kiri sungai,
mulai Pasar Pacar Keling hingga Mulyosari, diperkirakan berjumlah
sekitar 130. Selanjutnya, Pemkot nanti akan menggelar penggusuran seri
kedua, khususuntuk bangunan di wilayah Mulyosari. Sementara itu, Camat
Gubeng Zaenal Arifin menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan jajaran
muspika telah intensif melakukan sosialisasi dan dialog dengan warga
setempat. Meskipun mereka tidak mendapatkan ganti rugi sepeser pun,
tapi mereka rela melepas bangunan yang didirikan tanpa izin itu (Jawa
Pos 15/9/05).
Sementara di Jakarta,ratusan bangunan di Jl Kepanduan II RT 01,03,05
dan 06,RW 05, atau tepatnya di bantaran Kali Jodo, Penjaringan,
Jakarta Utara,dibongkar paksa aparat gabungan Suku Dinas (Sudin)
Tramtib dan Linmas,Jakarta Utara, Polri, dan TNI, Senin (12/9).
Salah seorang warga RT 01, Ibnu mengaku, hanya bisa pasrah melihat
rumah yang telah ditempatinya selama hampir tujuh tahun dirobohkan
alat-alat berat aparat. Dia pun mengaku tidak tahu ke mana harus
mengungsikan istri dan kedua anaknya. "Enggak tahu saya akan tinggal
di mana, karena pembongkaran ini begitu mendadak. Kami sama sekali
tidak menyangka akan digusur hari ini," katanya dengan wajah
memelas(Suara Pembaharuan 13/9/05)
Sementara itu Puluhan warga Pulogebang RT 15/RW 8, Cakung, Jakarta
Timur, baru saja kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka di Jalan
Sumarno digusur aparat ketertiban yang dibantu polisi dan personel TNI
.Permukiman di Jalan Sumarno digusur sehubungan dengan proyek
pelebaranjalan akses keluar masuk kompleks kantor Wali Kota Jakarta
Timur. (Tempo Interaktif 9/9/05).
KETUA RT DI JAKARTA KESULITAN MENDATA WARGA MISKIN
Ketua rukun tetangga di DKI Jakarta yang dilibatkan Badan Pusat
Statistik untuk mendata warga miskin mengaku bingung tentang kriteria
orang miskin di Jakarta. Akibatnya, mereka sering kesulitan ketika
diminta petugas BPS menunjukkan warga miskin di wilayah masing-masing.
"Kami bingung karena kriterianya kurang jelas. Ada buruh, tukang ojek,
dan biasa makan di warteg, tapi bisa beli-beli di mal. Ada yang
pengemis, tetapi penghasilannya Rp 30.000-Rp 40.000 per hari. Di
Jakarta, susah menerka (orang miskin)," kata Syarifuddin Rambey (59),
Ketua RT 016 RW 02, Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.Akibat
kriteria yang tidak jelas itu, ia menurut saja saat petugas pencacah
lengkap (PCL) memasukkan seluruh warga di RT-nya sebagai orang miskin.
Rambey mengatakan, tidak ada verifikasi langsung di lapangan atas
kondisi rumah tangga miskin tersebut, kecuali wawancara petugas
berikutnya dengan dirinya (Kompas15/9/05).
DI KALTIM WARGA MISKIN TAK DAPAT BERAS, DI JATENG PULUHAN ANAK KEKURANGAN GIZI
Sekitar 139.000 keluarga miskin di Kalimantan Timur hingga akhir tahun
2005 dipastikan tidak akan memperoleh jatah beras untuk rakyat miskin
atau raskin. Hal itu terjadi karena permintaan tambahan beras miskin
dari Pemerintah Provinsi Kaltim ke pusat ditolak. Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalimantan Timur sebelumnya telah mengusulkan tambahan
raskin kepada pemerintah pusat sebanyak 12.599 ton (Kompas 9/9/05).
Di Jawa Tengah, sepanjang Januari-Juli2005 tercatat 48 anak meninggal
dunia karena kasus gizi buruk. Pada periode yang sama, jumlah kasus
gizi buruk mencapai 13.449 kasus. Dari jumlah itu, Menurut Kepala
Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Budihardja,yang berhasil disembuhkan baru
3.875 anak. Gizi buruk makin parah jika menimpa anak-anak miskin di
perkotaan.Biasanya, anak miskin perkotaan benar-benar miskin sehingga
makanannyaterbatas. Lain halnya anak miskin di pedesaan, meski miskin,
tapi denganmudah mendapatkan makanan dari lingkungan sekitar (Kompas
14/9/05)
INDONESIA GAGAL CAPAI TARGET MDGs
PENGANGGURAN MENINGKAT 830.000 ORANG PER TAUN
Berbagai peluang yang dimiliki Indonesia untuk mencapai tujuan
pembangunan milenium masih diabaikan pemerintah. Salah satu
indikasinya, laporan Pemerintah Indonesia yang disampaikan delegasi
Indonesia dalam pertemuan akbar kepala negara di PBB dalam acara
United Nation Millenium+5 Summit, 14-15 September 2005 dinilai tidak
menggambarkan realitas kemiskinan yang sesungguhnya. Momentum
pengajuan pemotongan utang menyusul bencana tsunami tidak diadopsi
sebagai kebijakan. Bahkan, hasil pertemuan regional Asia Pasifik
tingkat menteri membahas pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)
di Jakarta beberapa waktu lalu tidak menyinggung sama sekali mengenai
kesehatan yang menjadi sasaran pengurangan program MDGs. "Ini
menunjukkan tidak ada komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapainya.
Bahkan, Departemen Kesehatan tidak mengirimkan wakilnya dalam
pertemuan itu," kata Atas Hendartini, aktivis Yayasan Kesehatan
Perempuan. Di bidang pendidikan yang hingga kini tidak juga ada
penggratisan dan jaminan kualitas pendidikan (Kompas 14/9/05).
Sementara itu, jumlah penganggur di Indonesia dilaporkan meningkat
sekitar 830.000 orang per tahun dalam tiga tahun terakhir ini. Badan
Pusat Statistik memperkirakan jumlah penganggur terdidik akan
mendominasi pengangguran di Indonesia pada masa yang akan datang.
Kepala Sub-Direktorat Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) S
Aden Gultom mengungkapkan jumlah penganggur di Indonesia meningkat
dari delapan juta jiwa atau 8,1 persen pada tahun 2001 menjadi 10,9
juta jiwa atau 10,3 persen dari jumlah penduduk usia kerja pada bulan
Februari 2005, yang mencapai 105,8 juta jiwa. Kondisi itu menunjukkan
dalam selang waktu 3,5 tahun telah terjadi peningkatan jumlah
penganggur sebanyak tiga juta orang atau rata- rata 0,83 juta orang
per tahun (Kompas 9/9/05).
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortim (UPC) dan Urban Poor Lingkage (UPLINK)
Review ini juga dapat diakses di www.uplink.or.id dan www.urbanpoor.or.id
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/IotolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
