Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
I.KENDATI TERUS DIGUGAT, PERPRES 36/2005 JALAN TERUS
II.HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK NAIK: RAKYAT KIAN MENDERITA
III.ORANG MISKIN BELUM TENTU DAPAT KARTU MISKIN
IV.IMPOR BERAS BIKIN KONDISI PETANI MAKIN BURUK
V.LAGI, PENGGUSURAN PKL
KENDATI TERUS DIGUGAT, PERPRES 36/2005 JALAN TERUS
Kendati terus digugat oleh banyak pihak, pemerintah sepertinya tetap
keras kepala. Saat ini pemerintah justru tengah menyiapkan aturan
pelaksanaan Perpres 36/2005. "Aturan pelaksanaan Perpres itu tengah
disiapkan oleh tim kami dan diperkirakan selesai pada Oktober 2005,"
kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto. Menurut
Joyo, tim dari BPN yang menyiapkan aturan pelaksanaan Perpres 36/2005
itu terdiri dari ahli pertanahan, ahli hukum, sosiologi dan
antropologi. Mereka akan melakukan kajian dari berbagai sudut pandang,
seperti sejarah pengadaan tanah dan kepentingan masyarakat(Suara
Pembaharuan 27/9/05)
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) Usep Setiawan mengatakan, pemerintah seharusnya menunda dulu
segala bentuk aturan turunan sampai turun putusan judicial review
Mahkamah Agung (Kompas 27/09/05).
Menurut catatan Lafadl, Perpres No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 3 Mei 2005 tersebut telah
banyak digugat oleh berbagai kalangan. Penolakan itu datang dari
Komisi II DPR; Kalangan partai seperti PDI-P dan PKB, Anggota DPD,
akademisi seperti Prof Dr. Mochtar Masoed, Maria W Soemardjono, Dr
Riswandha Imawan, Faisal Basri, Arbi Sanit; Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia; petani dari berbagai daerah; lembaga swadaya masyarakat yang
tergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran; sampai para kiai
dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kabar terakhir, di Sulawesi Utara, ratusan massa yang tergabung
dalam Front Pembebasan Petani (FPP) Sulawesi Tenggara (Sultra)
memperingati Hari Tani Nasional dengan mendatangi kantorDPRD setempat.
Mereka menuntut Dewan ikut bersikap dengan meminta pencabutan
Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2005 (Tempo Intreaktif 24/9/05).
Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran juga telah mengajukan uji materiil
perpres tersebut ke Mahkamah Agung pada 20 September 2005. Sejumlah
kalangan menilai, perpres tersebut sebagai sebuah kemunduran hukum di
bidang agraria (Kompas 27/09/05).
HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK NAIK: RAKYAT KIAN MENDERITA
Kenaikan BBM benar-benar menyengsarakan rakyat. Di Palu. Para nelayan
di kawasan Teluk Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) terpaksa
beralih profesi menjadi buruh bangunan karena kesulitan modal untuk
melaut menyusul kenaikan harga kebutuhan pokoksebagai dampak rencana
pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Anggota Serikat
Nelayan Teluk Palu ini mengatakan selain bensin, bahanbakar minyak
tanah menjadi kebutuhan utama nelayan jika ingin melaut sangat mahal
dan sulit didapatkan (Suara Pembaharuan 26/9/05).
Kenaikan harga-harga barang terutama kebutuhan pokok menjelang
kenaikan harga bahan bakar minyak makin mencemaskan warga. Warga lebih
khawatir lagi kenaikan harga barang kembali terjadi setelah harga BBM
naik. Untuk itu, warga di Kota Semarang mulai melakukan penghematan
dengan berbagai cara.Di Purwokerto, masyarakat juga mengeluhkan
kenaikan harga barang-barang. Gula pasir yang sehari sebelumnya Rp
6.000 menjadi Rp 6.500 per kg (Kompas 26/9/05).
Di Gowa, harga-harga kebutuhan pokok juga semakin meninggi. Harga gula
yang sebelumnyahanya berkisar Rp5.500/kg sekarang ini sudah menyentuh
pada levelRp6000/kg atau naik sebesar Rp500/ltr.Hal yang sama juga
terjadi pada harga minyak tanah. Kalau pada tingkatpengecer sebelumnya
masih berada dikisaran Rp1.300/ltr. Sekarang iniharganya naik sebesar
Rp1.500/ltr atau bertambah Rp200/ltr. Bahkan,beberapa konsumen di
Pallangga mengakui, kalau mereka memperoleh harga
yang cukup tinggi Rp2000/ltr (Fajar.co.id).
ORANG MISKIN BELUM TENTU DAPAT KARTU MISKIN
Kepala Dinas Pelayanan Kesehatan (Yankes) Pemerintah Kota Jakarta
Pusat, Nur Abadi, Senen (26/9), mengakui distribusi kartu keluarga
miskin (Gakin) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) banyak salah
sasaran. Pemberian fasilitas jaminan kesehatan itu, kerap kali justru
dimiliki oleh mereka yang tidak termasuk kategori miskin.Hal itu
diakui Nur, terjadi karena banyak keluarga miskin yang tak
bisamemenuhi persyaratan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan
kartukeluarga (KK). Data BPS di Jakpus, kata Nur, mencatat 75.472
orang masuk dalam kategorimiskin, tapi baru setengahnya saja yang bisa
memperoleh kartu Gakin. Halitu dikarenakan masih sulitnya warga miskin
untuk memperoleh KTP dan KK.Tapi, dia membantah, masih banyaknya kasus
penjualan kartu Gakin pada mereka yang tak termasuk kategori sasaran
kartu Gakin (Suara Pembaharuan 27/9/05).
Sekitar 4.000 warga miskin di DKI Jakarta yang tidak memiliki kartu
tanda penduduk (KTP) terancam tidak mendapatkan dana program
kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (Suara Pembaharuan
24/9/05)
IMPOR BERAS BIKIN KONDISI PETANI MAKIN BURUK
Perum Bulog tetap konsisten dan menyarankan kepada pemerintah untuk
mengeluarkan izin impor beras, meski banyak kalangan menilai rencana
Bulog itu tidak berpihak kepada nasib petani di Tanah Air. (Suara
Pembaharuan 28/9/05)
Sementara, para petani merasa heran mendengar rencana pemerintah
memasukkan beras impor. Isu beras impor sedikitnya sudah menekan harga
antara Rp 50 hingga Rp 150 per kilogram. Petani, Aming (31),
mengatakan, kabar impor ini dampaknya tak ubahnya seperti kabar
pembagian beras untuk orang miskin (raskin) yang selalu berdampak pada
turunnya harga gabah dan beras. "Saya tidak yakin kalau beras impor
itu tidak bocor," katanya.
Para petani meyakinkan stok dan harga padi akhir tahun ini tak ada
masalah. Selain panen yang telah berlangsung, petani lain juga sedang
mempersiapkan panen beberapa bulan lagi kendati dengan hati berdebar
mengingat harga mulai goyah akibat isu beras impor. Bambang Ngadiyono,
petani Desa Munggut, Padas, Ngawi, Jawa Timur menyatakan tetap
khawatir rencana impor itu akan merusak harga gabah di tingkat
petani.Saat ini harga gabah dan beras petani bergerak turun, sementara
biayamenggarap sawah makin melambung (Kompas 24/9/05) .
Di Jakarta, dalam memperingati Hari Tani Nasional ke-25, ratusan orang
yang tergabung antara lain dalam Aliansi Pemuda Tani Indonesia dan
Barisan Rakyat Merdeka berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta,
Sabtu (24/9). Mereka menolak impor beras dan kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) yang semakin membuat masyarakat terkurung dalam
kemiskinan (Kompas 25/9/05).
LAGI, PENGGUSURAN PKL
Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Margonda Raya,
Depok yang terkena penggusuran oleh petugas Satuan Polisi PamongPraja
(Satpol PP) Depok, Selasa (27/9) dini hari, menggelar aksi demo di
kantor Balai Kota Depok, Rabu (28/9). Demo ini dilakukan karena
sekitar 800 PKL itu tidak menerima perlakuan Satpol PP itu. Pasalnya,
setiap hari mereka dipungut biaya antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 oleh
petugas retribusi dari kelurahan. Ketua Serikat PKL Depok, Indra
Aritonang yang gerobak dan lapak PKL-nya diangkut petugas, mengatakan
sikap Pemkot Depok dan tim terpadu yang dimotori oleh Satpol PP
merupakan tindak kriminal, dan juga bisa dikatakan sebagai tindakan
makar atau maling. "Lihat saja, aksi penggusuran PKL dilakukan dini
hari, ketika para PKL tidak ada di tempat. Dan petugas mengambil paksa
gerobak atau lapak ketika pemiliknya tak ada. Pengecut kan itu, dan
sama dengan maling? Seharusnya siang hari dong ketika kami ada",
katanya. Para PKL ini menuntut Pemkot Depok mengembalikan
barang-barang dan hartabenda mereka yang telah disita paksa (Suara
Pembaharuan 28/9/05).
Sedangkan di Jalan Salemba dan Diponegoro penggusuran terhadap
pedagang kaki lima (PKL), Selasa (27/9) mendapat tentangan dari
mahasiswa. Mahasiswa turut turun melakukan pembelaan terhadap PKL.
Sikap mahasiswa itu sendiri dipicu tindakan Pemerintah Kota Jakarta
Pusat, yang menggunakan organisasi massa mengatasnamakan etnis untuk
dibentrokkan dengan PKL (Suara Pembaharuan 28/9/05)
Sementara, penggusuran pedagang kaki lima di wilayah Jakarta Timur
akan semakin gencar dilakukan menjelang bulan Ramadhan ini (Kompas
29/9/05).
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/IotolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
