Catatan A. Umar Said
PARTAI GOLKAR BERI PENGHARGAAN
KEPADA SUHARTO ATAS JASANYA
Berikut
ini disajikan kutipan berita menarik dari Media Indonesia Online (24 November
2005) yang mungkin akan bisa menimbulkan kemarahan atau protes banyak orang,
karena berbunyi sebagai berikut :
Partai
Golkar akan memberi penghargaan "Anugerah Bhakti Pratama" kepada mantan Presiden
Soeharto atas jasanya terhadap Golkar selama menjadi penasehat di era Orde Baru.
Hal
itu diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas ke-1 Golkar Burhanuddin
Napitupulu di sela-sela Rapimnas Golkar di Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan,
selain penghargaan untuk Pak Harto, penghargaan ini juga diberikan kepada 45
tokoh nasional yang berasal dari Golkar. Mereka antara lain mantan Presiden BJ
Habibie, mantan Mensesneg Moerdiono, mantan Menaker Cosmas Batubara dan mantan
Menkeh Oetojo Oesman, mantan Menpen Harmoko dan tokoh PGRI Basyuni
Suriadihardja.
Ia juga mengatakan Pak Harto
telah menyatakan kesediaan untuk menerima penghargaan ini, namun belum
dipastikan apakah pemimpin Orde Baru itu akan hadir atau tidak. Penghargaan akan
diberikan oleh Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla pada puncak HUT ke-41 Golkar di
Balai Kartini pada Sabtu (26/11). (kutipan selesai)
TINDAKAN
YANG PASTI MENIMBULKAN KEMARAHAN
Adalah hak Partai Golkar untuk memberikan penghargaan kepada Suharto. Ini sesuai dengan kebiasaan atau ketentuan kehidupan demokratis yang harus sama-sama kita hormati. Namun demikian, adalah juga hak sepenuhnya bagi semua kalangan dan golongan untuk mengutarakan pendapat yang berlainan, bahkan yang berlawanan (!) sama sekali dengan sikap Partai Golkar itu. Hal yang demikian itu juga sepenuhnya merupakan hak yang harus dihargai oleh semua fihak, dan terutama sekali oleh kalangan Partai Golkar.
Sebab,
pemberian penghargaan "Anugerah Bhakti Pratama" oleh Partai Golkar kepada Suharto ini bisa
(bahkan, pasti !!!) menimbulkan berbagai macam reaksi dari banyak orang di
banyak kalangan atau golongan bangsa.
Dari yang hanya mengutarakan kecaman atau ketidakpersetujuan mereka saja,
sampai dengan yang melampiaskan kemarahan atau protes keras.
Perlu
sama-sama kita ingat bahwa Jusuf Kalla,
yang memberikan penghargaan kepada Suharto ini resminya menduduki jabatan
Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga merangkap sebagai Ketua Umum
Golkar. Meskipun ketika memberikan penghargaan bisa dipakai dalih atau alasan
bahwa ia melakukannya dalam kapasitasnya sebagai ketua Umum Golkar, tetapi
pendapat umum akan tetap cenderung untuk melihatnya juga sebagai Wakil Presiden
RI.
Jadi,
masalah penghargaan Anugerah Bhakti Pratama kepada Suharto oleh Partai Golkar
ini bukanlah urusan kecil yang menyangkut urusan intern Golkar, tetapi adalah
urusan yang mempunyai dimensi politik dan moral (!!!) yang besar sekali bagi bangsa
seluruhnya.
Sebab,
bagi banyak orang sudah jelas bahwa sesudah menjadi diktator rejim militer Orde
Baru selama 32 tahun, Suharto telah dipaksa "turun tahta" dalam tahun 1998,
berkat gerakan besar-besaran secara nasional oleh generasi muda. Gerakan
yang bersejarah dari generasi muda ini adalah manifestasi terpusat
dari aspirasi rakyat luas yang sudah menajiskan Suharto dengan Orde
Barunya.
Suharto
sudah dicampakkan dari hati banyak orang, bahkan seringkali dihujat dan banyak
dikutuk, oleh karena berbagai kejahatan yang dilakukannya selama 32 tahun
di bidang politik, ekonomi, sosial dan juga di bidang moral dan HAM. Ia
merupakan orang yang harus bertanggungjawab dengan terbunuhnya sekitar 3 juta
orang-orang tidak bersalah dalam tahun 1965, dan dipenjarakannya ratusan ribu
orang (sekali lagi, orang yang tidak bersalah juga) selama puluhan tahun (ingat,
antara lain : pulau Buru !!!). Sebagian dari orang-orang yang dibunuh atau
dipenjarakan secara sewenang-wenang itu adalah anggota atau simpatisan PKI dan
sebagian lainnya lagi pendukung politik Presiden Sukarno. Suharto
harus dimintai pertanggungan jawabnya terhadap penderitaan kira-kira 20 juta
orang, yang merupakan keluarga - dekat dan jauh - para korban pembunuhan
besar-besaran 65 dan keluarga para eks-tapol, yang selama puluhan tahun
diperlakukan secara tidak manusiawi.
BERBAGAI
KEJAHATAN SUHARTO
Sekarang
ini sudah menjadi makin jelas bagi banyak orang bahwa kejahatan atau kesalahan
besar Suharto bukanlah hanya karena ia telah menghancurkan kekuatan PKI dengan
pembunuhan dan pemenjaraan besar-besaran begitu banyak orang, tetapî juga karena
ia telah melakukan pengkhianatan terhadap Presiden Sukarno.
Berbagai
tindakan yang dilakukan TNI-AD di bawah Suharto sesudah terjadinya G30S,
menunjukkan bahwa Presiden Sukarno pada permulaannya telah disrimpung, dijegal,
diboikot oleh Suharto dkk untuk kemudian digulingkan dari kepresidenannya, dan
akhirnya ditawan sebagai tapol sampai wafatnya dalam keadaan yang
menyedihkan.
Dengan
menghancurkan Bung Karno sebagai pemimpin besar rakyat Indonesia, sebenarnya
Suharto (dengan dukungan dari sebagian TNI-AD dan Golkar) telah mengkhianati
Revolusi 45 dan juga mengkhianati cita-cita para pejuang kemerdekaan melawan
kolonialisme dan imperialisme. Melalui persekongkolan dengan kekuatan
nekolim, yang dikepalai oleh AS, Suharto dkk telah
menghancurkan kekuatan anti-imperialisme bangsa Indonesia yang
berlandaskan politik Bung Karno.
Jadi,
kalau ditinjau dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dirintis sebelum
dan sesudah tahun-tahun 20an (ingat: Budi Utomo, Serikat Islam, Serikat Rakyat,
pembrontakan PKI tahun 26, pembuangan Digul, Sumpah Pemuda tahun 1928,
perjuangan Bung Karno sampai dibuang di Endeh dan Bengkulu) dan kemudian
proklamasi 45, maka akan kelihatan jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan
Suharto adalah betul-betul merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan yang
sudah begitu panjang dari banyak kalangan dan golongan bangsa kita.
Sekarang
ini, orang yang semacam inilah yang diberi penghargaan "Anugerah Bhakti Pratama"
oleh Partai Golkar. Sungguh keterlaluan!
SUHARTO
SAMA SEKALI BUKAN TOKOH DEMOKRATIS
Dipaksanya
"turun tahta" Suharto dalam tahun 1998, menunjukkan dengan jelas bahwa "orang
kuat" yang pernah jadi Presiden RI berturut-turut selama puluhan tahun, yang
juga Panglima Tertinggi ABRI, dan yang juga pimpinan tertinggi Golkar, akhirnya
diusir rakyat dari kedudukannya. Di mata banyak orang, Suharto sudah terbukti
bahwa ia bukan seorang pemimpin yang berjiwa benar-benar demokratis, karena di
bawah "kepemimpinannya" selama 32 tahun kehidupan demokratis telah
dicekiknya, kebebasan pers dibatasi dan kena sensor, kebebasan berorganisasi
juga tidak ada.
Di
bawah pemerintahannya mengkritik terjadinya penyelewengan kekuasaan para
pejabat rejim militer Orde Baru adalah merupakan taboo atau berbahaya sekali
bagi yang berani melakukannya. Suharto membiarkan saja terjadinya penculikan dan
pembunuhan secara gelap (oleh aparat-aparat militer) terhadap sejumlah besar
para "pembangkang" Orde Baru. Selama di bawah pimpinannya, lembaga-lembaga
negara dan aparat negara seperti DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan
Agung, Mabes ABRI, BAPENAS, hanya merupakan tangan panjang atau stempel saja
baginya.
Dalam
jangka lama sekali, indoktrinasi "Pancasila" (yang palsu) dipaksakan secara
sistematis, di samping sekaligus meniup-niupkan secara permanen hasutan "bahaya
laten PKI", untuk melakukan terror terhadap segala yang berani bersikap kritis
atau menentang politik Orde Baru.
Orang
semacam inikah yang sekarang ini mendapat penghargaan Golkar "Anugerah Bhakti
Pratama" ?
MENGAPA
GOLKAR MENGHARGAI SUHARTO
Bahwa
Golkar memberi penghargaan kepada Suharto adalah wajar. Sebab, sejarah Orde Baru
selama 32 tahun sudah menunjukkan dengan jelas bahwa, pada dasarnya, yang
merupakan inti rejim militer ini, ialah persekutuan erat antara Golkar dan
golongan militer (terutama TNI-AD) yang dikepalai oleh Suharto sebagai pemimpin
tertinggi.
Kita
semua sudah sama-sama menyaksikan atau mengalami sendiri juga, bahwa golongan
militer inilah yang selama puluhan tahun telah mengangkangi secara ketat
Republik Indonesia, dengan melakukan berbagai politik yang banyak membatasi
kebebasan demokratis dan melakukan bermacam-macam teror di kalangan masyarakat.
Dalam melaksanakan berbagai politik yang anti-demokratis dan anti-rakyat ini
peran yang dimainkan oleh Golkar adalah besar sekali. Selama puluhan tahun
Golkar adalah pendukung utama rejim milter Orde Baru. Sebenarnya, sudah sejak
lama sekali, bolehlah dikatakan bahwa Golkar dan golongan militer (terutama
TNI-AD) adalah satu dan senyawa. Ini tidak mengherankan, karena Golkar
yang telah lahir sebelum peristiwa 65 merupakan usaha segolongan perwira TNI-AD
dalam rangka anti-Bung Karno dan anti-PKI.
Golongan
militer (yang sebenarnya jumlahya sedikit sedikit sekali, yaitu sekitar 500.000
atau paling banyak 700.000 orang) memerlukan alat untuk menggalang
dukungan di kalangan rakyat, dan sekaligus untuk memasang pupur "demokrasi" bagi
rejimnya. Itu sebabnya sejarah Golkar di masa Orde Baru adalah selalu
"gemilang", sehingga selalu menang besar dalam "pemilu" yang
berturut-turut (sekitar 70 % suara) dan bisa menguasai secara mutlak di DPR
dalam jangka puluhan tahun. (Kiranya, tidak usah dipaparkan lagi di sini bahwa
"pemilu" selama Orde Baru itu semuanya palsu atau penuh dengan berbagai
rekayasa)
Karena
itu, secara padat singkat bisalah
dikatakan bahwa Golkar sepenuhya ikut bertanggungjawab terhadap segala
kejahatan, segala kesalahan, segala kebusukan, yang telah dilakukan Orde Baru.
Sebab, pada dasarnya, Orde Baru adalah satu dan senyawa dengan Golkar,
seperti halnya satu dan senyawanya TNI-AD dengan Golkar. Mungkin, ada
orang yang akan mengatakan :"Betul itu semua, tetapi itu 'kan masa lalu". Apakah
betul begitu ?
GOLKAR
SEKARANG MEMBLEJETI DIRI
Dengan
merenungkan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya dapat kita lihat bahwa
pemberian penghargaan "Anugerah Bhkati Pratama" oleh Golkar kepada Suharto bisa
disamakan dengan pemblejetan diri, dan tidak kepalang tanggung pula!
Dengan tindakan yang demikian itu, Golkar sudah terang-terangan membuka diri
bahwa sebenarnya Golkar yang sekarang ini adalah masih Golkar yang lama itu
juga.
Tindakan
Golkar ini juga merupakan tambahan bukti bahwa, pada hakekatnya, Golkar
yang sekarang ini masih belum tersentuh oleh reformasi, yang pernah
didengung-dengungkan oleh para tokohnya juga. Dari tindakan ini dapat pula
ditarik kesimpulan bahwa bahaya restorasi Orde Baru sudah makin nyata muncul di
ambang pintu, kalau tidak bisa dikatakan sudah masuk rumah. Sebab, ketua
umum Golkar adalah juga wakil presiden Republik Indonesia, dan ketua DPR adalah
juga tokoh utama Golkar. Sebagian besar kursi DPR juga dikuasai Golkar. Dari
banyak Gubernur, bupati dan walikota pun tidak sedikit yang anggota atau
simpatisan Golkar.
Itu
semua merupakan tanda-tanda bahwa perspektif jangka dekat negara dan bangsa
Indonesia tidaklah bisa kita katakan cerah. Dari orang-orang yang sekarang masih
mempunyai simpati -- atau memupuk hubungan batin erat --
dengan Golkar yang lama tidaklah bisa diharapkan adanya perobahan besar
menuju perbaikan. Tdan tokoh-tokoh utama Golkar jaman Orde Baru pada umumnya
adalah orang-orang yang tidak sepantasnya atau tidak sepatutnya mendapat
penghormatan dan penghargaan kita, berdasarkan pertimbangan politik dan
moral (Harap perhatikan, nantinya, daftar 45 "tokoh nasional" yang diberi
penghargaan oleh Jusuf Kalla).
Tindakan Golkar dengan memberikan Anugerah Bhakti Pratama kepada tokoh-tokoh Golkar masa Orde Baru (terutama kepada Suharto) sungguh merupakan cemooh bagi berbagai kalangan dan golongan bangsa yang selama ini sudah menunjukkan perlawanan mereka terhadap segala kebusukan dan kejahatan yang pernah dilakukan selama puluhan tahun oleh Suharto dengan rejim militer Orde Barunya.
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "jaker" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
