Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
I.MASYARAKAT MENOLAK BLT
II.BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
III.POLAH WAKIL RAKYAT SEMAKIN MENYAKITI HATI RAKYAT
IV.PETANI TOLAK IMPOR BERAS
V.PEDAGANG KECIL DI PASAR TRADISIONAL KIAN TERJEPIT
VI.KUALITAS AIR MINUM DI JAKARTA TERUS MENURUN
MASYARAKAT MENOLAK BLT
Di tengah kericuhan dan kakacauan pembagian dana Bantuan Tunai
Langsung Kompensasi BBM, berbagai kalangan masyarakat mulai menolak
program BLT yang menimbulkan dampak sosial tidak kecil tersebut.
Juma't 18 November lalu, JaringanRakyat Miskin Kota mengadakan doa
massal untuk korban bantuan langsungtunai (BLT). Doa ini sekaligus
sebagai aksi piket selama tujuh harimenuntut BBM murah untuk rakyat
miskin. 20 peserta aksi duduk berbaris di jalur hijau di depan Istana
Negara sambil membaca surat Yasin dan tahlil yang dipanjatkan untuk
korban BLT yang meninggal di berbagai tempat (TempoInteraktif
18/11/05).
Di Tasikmalaya, Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang
tergabung dalam sejumlah organisasi menggelar aksi damai menolak
program bantuan langsung tunai di depan Masjid Agung Tasikmalaya,
Senin (21/11).Yang berunjuk rasa terdiri dari Aspirasi Perempuan,
Urban Poor Linkage, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Kelompok
Pengamen Jalanan. Sekitar 20 ibu rumah tangga dari Kecamatan
Cibanjaran, Kota Tasikmalaya, ikut berbaur dalam kegiatan tersebut.
Mereka lantas ikut berorasi dan menyatakan penolakannya terhadap
program bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dijalankan selama ini
(Kompas Jawa Barat 22/11/05).
Di Purwokerto, Belasan kepala desa di Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, menolak bantuan langsung tunai tahap II. Penolakan ini
disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati dan DPRD
Banyumas. Khusus di Kecamatan Kedungbanteng, seluruh kepala desa
menolak menerima BLT triwulan II.Puluhan kepala desa lainnya juga akan
menyusul menyampaikan penolakan yang sama. "BLT menimbulkan konflik
horizontal, antara warga yang tidak menerima BLT dan pengurus RT/RW,
serta warga penerima dan mereka yang tidak menerima BLT. Keadaan ini
tak dapat dibiarkan," kata Teguh Imam, Kepala Desa Kedungbanteng,
Kecamatan Kedungbanteng, selaku koordinator kepala desa.Tidak hanya
kepala desa yang menolak bantuan langsung tunai (BLT), petugas
pencacah jiwa juga menolak mendaftar ulang dan tugas lain berkaitan
dengan BLT (Kompas 19/11/05).
Sementara itu, kericuhan pembagian dana BLT masih saja terus
terjadi. Di Jawa Barat, petugas pencacah diancam warga untuk
mendapatkan jatah BLT. Sebanyak 50 persen dari sekitar 11.000 keluarga
pemohon dana kompensasi bahan bakar minyak atau bantuan langsung tunai
di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung, bukan termasuk orang
miskin. Namun, mereka memaksa petugas pencacah lapangan untuk
mendaftarkan nama mereka sebagai calon penerima BLT (Kompas Jawa Barat
24/11/05).
Di lain pihak, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan melarang para bupati
dan walikota di Jawa Barat mengkritik pelaksanaan Bantuan Langsung
Tunai (TempoInteraktif 21/11/05).
BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
Aksi para buruh yang mengepung Balaikota tak membuat Gubernur
Sutiyoso gentar. Orang nomor satu di jajaran Pemprov DKI Jakarta
iningotot mematok UMP DKI Jakarta sebesar Rp 819 ribu. Dalihnya,
kenaikan
UMP justru berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal (Jawa
Pos 25/11/05). Sebelumnya, aksi buruh berlangsung di Balaikota
menyusuri ruas M.H Thamrin dan mendatangi Istana Negara. Para buruh
menuntut agar Sutiyoso mencabut keputusan penetapan Upah Minimum
Propinsi (UMP) 2006 sebesar 819 ribu per bulan (Jawa Pos 24/11/05).
Menurut Iswan Abdulah, koordinator aksi,besaran UMP yang sudah
diputuskan Sutiyoso jauh daricukup. Keputusan itu dinilai tidak
memperhitungkan inflasi Oktobersebesar 8,7 persen dan total inflasi
dalam tiga bulan terakhir sebesar11.7 persen.Besaran UMP DKI Jakarta
yang tidak memadai ini langsung berimbas kepadapara buruh di daerah
penyangga ibu kota seperti Bekasi, Tangerang danDepok. UMP di
daerah-daerah ini dengan sendirinya besarnya di bawah UMP Jakarta.
Sementara itu, dari Jawa tengah dilaporkan Sekitar 1.000 buruh yang
tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang, Senin (21/11),
berunjuk rasa di Balaikota Semarang menuntut Upah Minimum Kota (UMK)
Semarang direvisi. UMK yang menunggu pengesahan Gubernur Jateng ini
dinilai tidak relevan dengan tingginya laju inflasi (Kompas Jawa
Tengah 22/11/05).
Tiga ribu buruh yang tergabung dalamSerikat Pekerja Nasional (SPN)
Banten berdemontrasi di Kantor GubernurBanten menuntut kenaikan upah
minimum 36 persen. "Kami datang ke sini untuk menangih janji
pemerintah menetapkan kenaikan upah minumum sebesar36 persen. Saat ini
upah minimum provinsi Banten 2005 Rp 585.000. Upah Minimum
Kabupaten/Kota Serang Rp 690.000, Cilegon Rp 713.000, dan Tangerang
Rp693.000(TempoInteraktif 23/11/05).
POLAH WAKIL RAKYAT SEMAKIN MENYAKITI HATI RAKYAT
Perilaku anggota parlemen Indonesia ketika berpergian ke luarnegeri
tidak pernah berubah. Walau terus dikritik, para anggota
dewanterhormat itu tetap saja mempertontonkan pola hidup mewah.Di
Thailand, rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
menghadiripertemuan keenam Perhimpunan Parlemen Asia untuk Perdamaian
(Associationof Asian Parliaments for Peace/AAPP) di Pattaya, Provinsi
Chon Buri,Thailand mulai tanggal 19-24 November 2004, kepergok sedang
berbelanja barang-barang perhiasan. Delegasi DPD yang ikut dalam
pertemuan ini adalah Laode Ida (dari daerahpemilihan Sulawesi
Utara/Wakil Ketua DPR), Zairin Kasim (SumateraBarat), Nurmawati
Bantilan (Sulawesi Tengah), Salome Christine Saway(Irian Jaya Barat),
Ben Bela (Lampung), dan Mahyudin Shobri (Bengkulu).
Sementara itu, DPR menaikkan anggaran perjalanan dinas luar negeri
dari Rp 14,95 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 31,46 miliar pada
tahun 2006, atau naik sebesar Rp 16,.50 miliar. Kenaikan anggaran
perjalanan dinas luar negeri yang mencapai 110 persen itu terkesan
mengada-ada. Karena, sampai hari ini, total anggaran perjalanan dinas
luar negeri yang baru dipakai sekitar 67,72 persen. Itu artinya, tanpa
menaikkan anggaran pun, DPR masih bisa melakukan perjalanan dinas luar
negeri dengan plafon anggaran tahun 2005. Untuk menghabiskan anggaran
tersebut, sebanyak 16 anggota BURT berencanamengadakan studi banding
ke Kairo, Mesir, pada tanggal 11 Desember 2005 (Suara Pembaharuan
23/11/05).
Sementara, di Jawa Barat pipmpinan dan anggota DPRD Kota bandung akan
mendapatkan tunjangan perumahan. Besaran tunjangan untuk setiap
anggota DPRD Kota Bandung sebesar Rp 4,2 juta, wakil ketua DPRD
sebesar Rp 4,8 juta, dan Ketua DPRD sebesar 5,6 juta (Kompas Jawa
barat 21/11/05).
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah berencana membangun apartemen
yang disediakan bagi 128 anggotanya. Untuk tahun anggaran 2005, DPD
sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 16 miliar untuk membeli tanah.
Tanah itu direncanakan untuk pembangunan apartemen kediaman dinas
anggota Dewan Perwakilan Daerah (Kompas 18/11/05).
Di Jawa Timur, Keputusan pimpinan DPRD Jatim yang membatalkan semua
kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri seolah tak digubris
anggotanya.Masing-masing komisi tetap menjadwalkan keberangkatan
mereka kemancanegara.Setelah komisi B diam-diam ke Jerman dan ketua
komisi A terbang ke Belanda, kini komisi E bakal ramai-ramai melawat
ke negeri Jiran, Malaysia (Jawa Pos 23/11/05).
Di Jakarta, mulai awal Oktober 2005, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)DKI Jakarta sudah bisa menikmati gaji "baru" yang telah
direstui Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso melalui Peraturan Gubernur
(Pergub) 114tahun 2005, tentang Belanja DPRD DKI Jakarta.Kini, setiap
bulan anggota dewan bakal mengantongi gaji Rp 6,2juta/bulan dan
pimpinan Dewan Rp 7,6 juta. Jumlah tersebut masih belumtermasuk
tunjangan perumahan Rp 15 juta/bulan bagi anggota, yang merekaterima
dalam bentuk uang tunai. Sedangkan bagi pimpinan dewanmendapatkan
tunjangan rumah Rp 20 juta/bulan.Sejak adanya Pergub 114 tersebut,
pundi-pundi rupiah kalangan dewansetiap bulan juga bakal makin
membengkak. Sebab, dalam Pasal 15 Pergub114, belanja penunjang
kegiatan Dewan ikut mengalami kenaikan hingga 100 persen.Sebelum
adanya Pergub 114, belanja penunjang Dewan untuk kegiatan kunjungan ke
lapangan atau menerima delegasi masyarakat hanya Rp 750.000per
kegiatan. Kini "tarif" dewan menjadi Rp 1,5 juta per kegiatan.
Sedangkan Ketua DPRD mendapat Rp 2 juta dan Rp 1,75 untuk Wakil Ketua
DPRD.Dengan demikian, jika dalam satu hari anggota Dewan minimal
melakukansatu kali kunjungan ke lapangan dan satu kali menerima
delegasimasyarakat, dalam satu hari itu dewan akan mengantongi uang
belanjapenunjang Rp 3 jut. Dalam satu bulan, atau 21 hari kerja
(Senin-Jumat),mereka akan mengantongi Rp 63 juta.Kalau dijumlah
pendapatan yang diterima anggota Dewan setiap bulan dari gaji,
tunjangan perumahan, dan belanja penunjang kegiatan, kira-kirabakal
mencapai sekitar Rp 84,2 juta per bulan (Suara Pembaharuan 21/11/05)
PETANI TOLAK IMPOR BERAS
Kebijakan pemerintah mengimpor beras dikhawatirkan akan meruntuhkan
semangat petani yang sebenarnya sempat terangkat setelahsempat
menikmati kenaikan harga gabah. Pemerintah dinilai lebih memilih
menyubsidi petani dari negara lain ketimbang berpihak kepada petani di
dalam negeri.Pernyataan keras tersebut dilontarkan Ketua Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI), Hendry Saragih Hendry sangat
mengharapkan kebijakan impor beras segera dibatalkan. Karena dilihat
dari sisi apapun tidak menguntungkan perberasan secara nasional, dan
akan semakin memperburuk nasib petani. Senada dengan itu, Ketua Wahana
Masyarakat Tani Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan kepada /Pembaruan/
di Jakarta, Kamis (17/11) mengatakan, mengimpor di saat surplus beras
menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap petani sendiri di
dalam negeri, dan akan menurunkan motivasi petani untuk meningkatkan
produktivitas.Sungguh ironis, di tengah-tengah surplus produksi beras
nasional,pemerintah malah mengimpor beras 7.000 ton yang akan disusul
puluhanribu ton lagi sampai berjumlah 250.000 ton seperti rencana
semula (Suara Pembaharuan18/11/05).
Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menyatakan bahwa Pemerintah
mengimpor beras untuk menghindari munculnya risiko kekurangan pangan.
(TempoInteraktif 22/11/05). Dari 70.050 ton beras yang direncanakan
diimpor dari Vietnam,yang sudah tiba di Indonesia 68.900 ton.
Beras-beras itu langsung didistribusikan ke wilayah-wilayah yang
kekurangan pasokan. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog
Widjanarko Puspoyo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di
Jakarta(Suara Pembahauan 21/11/05).
Sementara Sekjen Departemen Perdagangan Hatanto Reksodiputro
menjelaskan, impor beras dilakukan setelah mempertimbangkan antara
lain kondisi stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada
akhir November 2005, akanberjumlah 955.712 ton setara beras. Sedangkan
stok berupa beras hanya 634.805 ton. Selain itu harga rata-rata beras
medium telah mencapai Rp 3.560,85 per kg. Namun,Penjelasan berbeda
disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono di Jakarta,
Sabtu (19/11). Mentan mengungkapkan, produksi beras nasional pada 2005
ini surplus sekitar 1,6 juta ton (Suara Pembahauan 21/11/05).
Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) menyatakan penolakan impor beras, dan meminta
pemerintah serius menangani perberasan nasional karenamenyangkut nasib
22 juta keluarga petani, dan masa depan perberasan Indonesia (Suara
Pembaharuan 23/11/05)
Petani di berbagai daerah juga menolak impor beras karena akan
menjatuhkan harga beras lokal, seperti terjadi selama ini. Impor beras
harus dibatalkan karena hal itu akan semakin menyulitkan perekonomian
petani setelah melambungnya harga sarana produksi pertanian (Suara
Pembaharuan 23/11/05) Menurut para petani, keputusan yang
membingungkan ini akan membuat kondisi petani semakin terpuruk.
Demikian dikatakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
Sragen, Sri Widodo (Kompas Jogja 23/11/05).
PEDAGANG KECIL DI PASAR TRADISIONAL KIAN TERJEPIT
Di berbagai kota, para pedagang kecil di pasar tradisional kini
semakin terjepit. Hadirnya hipermarket dan supermarket yang sangat
gencar kian memperparah kondisi pasar tradisional. Pasar tradisional
memang semakin termarjinalkan. Pedagang-pedagang yang tidak mampu
bertahan akhirnya rontok (Kompas/23/11/05).Kondisi terimpit
hipermarket itu juga terjadi di Jawa Tengah. Kota Solo, misalnya.
Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini, pusat belanja hypermart
sudah bergandengan dengan Solo Grand Mall.Tahun ini juga akan
dioperasionalkan Solo Square, Pusat Grosir Solo, dan Beteng Trade
Centre. Meski belum diketahui penyewa yang akan mengisi dua pusat
perbelanjaan itu, diyakini berbagai kalangan keberadaannya akan
mematikan pasar tradisional di Solo. Apalagi, Ciputra Sun Mall dan
Mall Tipes juga sedang gencar dibangun(Kompas/23/11/05).
Di Kota Bandung, kendati peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang
pasar modern sangat melindungi pasar tradisional dan bentuk usaha
kecil dan menengah lainnya, dalam praktiknya, aturan itu seolah tak
dapat melawan menjamurnya pasar modern dalam berbagai wujud. Alhasil,
pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan mal/hipermarket
menjadi makin sepi pembeli (Kompas Jawa Barat 18/11/05). Hypermart
hanyalah salah satu dari hipermarket yang menyerbu Kota Bandung.
Sebelumnya, di kota ini sudah masuk hipermarket lainnya, seperti
Carrefour, Giant, Alfa, dan Makro. Ini dirasakan makin mendesak
pedagang di pasar tradisional.
Dalam Perda Kota Bandung Nomor 2/2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) ditegaskan, perkembangan pusat belanja dan pertokoan
yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor harus
dikendalikan. Pengembangannya didorong ke wilayah Bandung
Timur.Peraturan itu secara normatif memang melindungi pedagang di
pasar tradisional. Namun, ketidaktegasan dalam pelaksanaan hampir
dapat dipastikan membuat pasar modern dengan segala keunggulannya
menyulitkan pasar tradisional.
Tahun lalu mulai beroperasi lima pusat perdagangan modern, yaitu
Carrefour, Bandung Electronic Center, Giant Hypermarket, Cihampelas
Walk, ITC Kebon Kelapa, dan ITC Pasar Baru. Tahun ini pun dibangun
empat mal/hipermaket baru, yaitu Bandung Electronical Mal, Parijs Van
Java, Braga City Walk, dan Paskal Hyper Square.Semua pusat
perbelanjaan modern yang sedang dibangun itu berlokasi di pusat kota,
bukan di wilayah Bandung Timur seperti yang diamanatkan Perda RTRW
Kota Bandung(Kompas Jawa Barat 18/11/05).
KUALITAS AIR MINUM DI JAKARTA TERUS MENURUN
Di Jakarta, pemanfaatan air tanah sudah melampaui 60 persen ambang
batas aman (safe yield).Akibatnya, pada daerah-daerah tertentu terjadi
penurunan permukaanhingga lebih dari lima meter.Hal itu dikatakan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DepartemenPekerjaan Umum
Basuki Hadimulyono. Hanya ada satu jalan untuk membatasi intrusi air
laut, yakni denganmembatasi pemboran air tanah. Koordinator Riset
Hidrologi dan Sumber Daya Air(SDA) Pusat Penelitian SDA Departemen
Pekerjaan Umum Joesron Loebismengatakan penurunan kuantitas air tanah
itu juga menjadi penyebabintrusi air laut ke daratan yang kemudian
berpengaruh pada kualitas air tanah (Suara Pembaharuan 23/11/05)
Sementara itu, Akibat pencemaran oleh industri di kawasan Jakarta
Utara, nilai ekonomi air di kawasan itu, yaitu Kali Cakung Dalam di
Rorotan Marunda, akan terus menurun secara bertahap. Jika nilai air
itu diuangkan padatahun 2003 sebesar Rp 1,094 miliar, beberapa tahun
kemudian hanya akan bernilai sekitar Rp 337 juta.Perubahan nilai air
itu yang turun selama periode 2003-2010,mengakibatkan udang, kepiting,
dan kerangan-kerangan akan keracunan mercuri air kali. Pada tahun
2010, karena kadar Cd air tanah melebihibaku mutu, air bersih di
kawasan itu tak layak lagi diminum. Selanjutnyapada 2028, air tak bisa
lagi untuk pertanian karena kadar Hg melebihiambang batas (Suara
Pembaharuan 18/11/05)
Penggunaan air bawah tanah di Kota Bogor untuk kepentinganindustri,
rumah sakit, dan pusat perbelanjaan kini dinilai sangatberlebihan
sehingga menyebabkan krisis air bawah tanah, yangdikhawatirkan
berdampak kerusakan alam (Suara Pembaharuan 21/11/05).
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/IotolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
