Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
I.POLISI MASIH BERTINDAK REPRESIF TERHADAP AKSI PENOLAKAN BBM DAN BLT
II.KONDISI RAKYAT MISKIN SEMAKIN TERPURUK
III.WARGA MISKIN KIAN KESULITAN AIR BERSIH
IV.SEBAB UTAMA BANJIR ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
V.PEDAGANG LOAK DI SURABAYA DIRELOKASI
VI.BBM NAIK, TARIF RUMAH SAKIT NAIK
POLISI MASIH BERTINDAK REPRESIF TERHADAP AKSI PENOLAKAN BBM DAN BLT
Demontrasi Penolakan kenaikan BBM dan penolakan BLT oleh Jaringan
Rakyat Miskin Kota di Jogja diwarnai dengan tindak kekerasan polisi.
Dalam aksinya, Jaringan Rakyat Miskin Kota mendesak agar pemerintah
membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan
Bakar telah membuat jutaan rakyat Indonesia menjadi lebih miskin.
Mereka juga mendesak agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan
bagi rakyat (TempoInteraktif 28/11/05).
Demonstrasi yang diawali dari depan Mal Malioboro, pukul 11.00 ini,
awalnya berjalan tenang. Mereka membawa enam keranda hitam simbolisasi
korban-korban kenaikan harga BBM, dan poster-poster kecaman serta
patung hitam yang bertuliskan RI I. Namun, ketika sampai di depan Bank
Indonesia, Jalan Senopati, mereka dicegat oleh polisi bersepeda motor
dan terjadilah bentrokan serta aksi saling dorong, dan aksi lantas
bubar setelah petugas menarik mereka ke pinggiran jalan.Satu
demonstran yang juga pengamen jalanan, Eko Riyadi Mujiono alias
Sinyong, dibawa ke Poltabes untuk diperiksa. Gugun
Muhammad—koordinator aksi--mengatakan, ada tiga anggotanya yang
terluka karena dipukul. Insiden itu, oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota,
akhirnya diadukan ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.Irsyad Thamrin,
Direktur LBH Yogyakarta, mengatakan, pihaknya akan segera meminta
klarifikasi dan penjelasan adanya insiden itu ke Kepala Poltabes
Yogyakarta.Meski belum ada indikasi ke arah pelanggaran HAM berat,
sudah ada indikasi yang mengarah pada pembatasan kebebasan
berekspresi (Kompas-Jogja 29/11/05).
Sementara itu, di Jakarta, ratusan warga yang tergabung dalam Jaringan
Rakyat Miskin Kota berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta,
Minggu (27/11). Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga
bahan bakar minyak karena hal itu membuat harga barang bertambah mahal
sehingga semakin memiskinkan rakyat (Kompas 28/11/05).
Di lain pihak, meski mendapat banyak kritik dan pnolakan dari
berbagai kalangan, Pemerintah tetap bersikukuh akan meneruskan program
bantuan langsung tunai (BLT). Saat ini pemerintah tengah menggandeng
Bank Dunia dan beberapa perguruan tinggi seperti UI dan UGM untuk
kembali merumuskan konsep BLT (Jawa Pos 30/11/05).
KONDISI RAKYAT MISKIN SEMAKIN TERPURUK
Sejak kenaikan BBM, kondisi rakyat miskin di Indonesia semakin
terpuruk saja. Sejumlah berita di media nasional minggu ini
mengungkapkan hal tersebut.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penderita gatal-gatal
(scabies) di Kabupaten Garut sebanyak 62.383 orang. Tingginya jumlah
penderita scabies itu menjadi salah satu indikasi terpuruknya sosial
ekonomi masyarakat Garut."Munculnya scabies akibat ketidakberdayaan
warga di bidang sosial dan ekonomi. Soalnya, penyakit ini umumnya
menimpa para keluarga miskin akibat minimnya sanitasi dan kualitas
kesehatan mereka," ujar Iman Firmanulloh Kepala Subdinas Pemberantasan
Penyakit Menular Dinas Kesehatan KabupatenGarut (Kompas-Jawa Barat
2/12/05).
Sementara itu, Kehidupan petani kini makin terjepit. Sejak rencana
impor beras, harga gabah basah dan kering cenderung turun, sedangkan
harga pupuk justru beranjak naik. Setelah impor beras terealisasi,
para petani berharap beras impor tidak masuk ke pasaran sehingga
menyebabkan harga gabah mereka kian anjlok. Di Sukabumi, harga gabah
basah jenis IR 64 dengan kualitas paling bagus saat ini turun dari Rp
1.500 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.200 per kg. Bahkan, harga gabah
sejenis yang mutunya kurang bagus hanya laku dijual antara Rp 900
hingga Rp 1.000 per kg.Adapun harga pupuk eceran jenis urea naik dari
Rp 1.300 menjadi Rp 1.500 per kg dan pupuk TS naik dari Rp 1.600
menjadi Rp 1.800 per kg (Kompas 30/11/05).
Kondisi nelayan juga tak jauh berbeda. Di Kabupaten Brebes, sejak
kenaikan BBM, nasib nelayan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba,
semakin tak menentu. Penghasilan mereka merosot, besarnya pendapatan
dibandingkan modal yang diperlukan sangat jauh. Sebuah kapal jenis
cantrang sekali melaut selama empat hari tiga malam membutuhkan modal
Rp 1,5 juta-Rp 1,6 juta, namun pendapatan nelayan hanya berkisar Rp
25.000.Kesulitan nelayan semakin bertambah karena kebutuhan nelayan
ikut naik seperti es balok, jaring, tali rami, air tawar, ongkos
perbaikan kapal, dan lain-lain.Depot solar Pertamina di pelabuhan yang
menjual solar seharga Rp 4.300 per liter tidak boleh utang, harus
bayar kontan di muka. Terpaksa para nelayan membeli solar di warung Rp
4.600 per liter karena boleh utang (Kompas-Jawa Tengah 28/11/05).
WARGA MISKIN KIAN KESULITAN AIR BERSIH
Rencana kenaikan tarif air minum dari harga rata-rata Rp 5.300 per
meter kubik secara otomatis awal tahun 2006 membuat kesulitan warga
miskin makin menjadi- jadi.Hal itu disebabkan cara paling konvensional
mendapatkan air bersih murah dari sumur makin tidak mungkin karena
pencemaran. Kemudian satu-satunya cara untuk mendapat air bersih
dengan membeli dengan tarif baru dari perusahaan air minum yang kini
dikelola dua mitra asing, PT Thames Pam Jaya dan PT Pam Lyonnaise
Jaya.Diperkirakan, data warga di bawah kelas menengah di Jakarta
mencapai empat juta orang. Mereka hingga kini diperkirakan hanya 15
persen yang dapat memperoleh air bersih dari perusahaan air
minum.Lagipula, selama ini permukiman warga miskin di Jakarta kurang
mendapat prioritas dalam penyambungan saluran oleh operator dua mitra
asing tersebut (Kompas 28/11/05).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan,
ketersediaan air baku untuk air minum saat ini semakin berkurang. Jika
dahulu saat musim kemarau dan musim penghujan air di sungai tetap
banyak, saat ini pada musim hujan terjadi kelebihan yang menimbulkan
banjir, sementara pada musim kemarau kering kerontang.Di sisi lain,
Djoko Kirmanto mengatakan, harus disadari bersama bahwa kondisi
pelayanan air minum di Indonesia sangat memprihatinkan karena
berdampak pada derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Kompas
29/11/05).
SEBAB UTAMA BANJIR ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
Banjir bukan semata-mata disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga kebersihan. Sebab utamanya adalah kesalahan kebijakan
pemerintah sehingga saluran yang ada harus menampung air melebihi
kapasitas. Sebaliknya, daerah resapan di Kota Malang berkurang banyak
karena diubah menjadi pusat perbelanjaan dan permukiman.Hal ini
disampaikan Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur
Purnawan D Negara serta Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Agustina Nurul Hidayati MPH
secara terpisah, Jumat (25/11) di Malang. Saat ini kawasan resapan air
di Kota Malang sudah banyak yang berganti rupa menjadi pusat pertokoan
atau perumahan. Selain Matos, beberapa daerah yang dahulu merupakan
daerah resapan adalah hutan kota di Akademi Penyuluh Pertanian Tanjung
yang sudah rusak dan direncanakan akan menjadi perumahan mewah,
kawasan sekitar GOR Pulosari yang telah berubah menjadi pusat retail
Hero, dan daerah belakang Museum Brawijaya yang telah berubah menjadi
permukiman (Kompas Jawa Timur 28/11/05).
Semerntara itu, di Jakarta, genangan air yang terjadi setiap kali
hujan dikarenakan kondisi sistem drainase tidak ideal. Semrawutnya
jaringan utilitas, antara lain untuk telekomunikasi dan air bersih di
dalam tanah, merupakan salah satu penyebab munculnya daerah genangan
baru.Wisnu Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI mengakui, penanganan banjir
yang dilakukan sepanjang tahun ini belum mampu membuat Jakarta bebas
dari banjir.
PEDAGANG LOAK DI SURABAYA DIRELOKASI
Pemkot Surabaya berencana merelokasi pasar loak yang selama ini
dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan arus lalu lintas. Pasar
loak yang tersebar di lima lokasi, antara lain Dupak, Tambaksari,
kawasan wisata Masjid Ampel, dan Gembong akan dipindahkan ke Bangkalan
(Kompas-jawa Timur 28/11/05). Rencana memboyong seluruh pedagang
direspons positif Wali Kota Surabaya, Bambang D.H., mendukung penuh
relokasi pedagang pasar loak di Surabaya ke Bangkalan. Ia mengaku
akan membekingi rencana tersebut. Bahkan, dia siap mengerahkan petugas
satpol PP untuk mengamankan para pedagang (Jawa Pos 27/11/05).
Pada bagian lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kadri
Kusuma menegaskan kesiapannya mengamankan relokasi pasar loak
keBangkalan. Bahkan, jika rencana tersebut telah menjadi kebijakan
resmipemkot, dia mengaku siap all-out mengerahkan semua anak
buahnya(Jawa Pos 27/11/05).
Sementara itu, upaya membersihkan dan memperindah tata kota terus
digelar jajaran Pemkot Surabaya. Salah satunya dilakukan dengan
membersihkanreklame tidak berizin dan pedagang kali lima (PKL).
Penertiban dilakukan Polisi Pamong Praja (Dis Pol PP)
KecamatanKrembangan (Jawa Pos 29/11/05).
BBM NAIK, TARIF RUMAH SAKIT NAIK
Naiknya biaya operasioanl karena kenaikan BBM membuat sejumlah RSUD di
Jawa Tengah berkeinginan menaikkan biaya pengobatan dan tarif
pelayanan. Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah
(RSUD) yang didasarkan pada peraturan daerah (perda) perlu direvisi.
Perda yang saat ini digunakan dibuat pada tahun 2001 sehingga sudah
tidak sesuai lagi dengan biaya operasional yang kini sudah melambung
tinggi. Kepala RSUD Kota Semarang Niken Widyah Hastuti menyatakan hal
itu Rabu (30/11). Dengan kenaikan berbagai komponen operasional, maka
ketentuan perda terhadap tarif pelayanan kesehatan jadi tak relevan
lagi (Kompas Jawa Tengah 1/12/05). Sementara itu, sejumlah anggota
DPRD Kabupaten Semarang menilai sampai saat ini belum perlu peninjauan
terhadap tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah berdasar
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001. (Kompas Jawa Tengah 3/12/05).
Di sisi lain, mulai awal tahun 2006, PT Askes Regional VI Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melayani lagi asuransi untuk
warga yang mengajukan surat keterangan tanda miskin (SKTM). Warga
miskin yang dilayani hanya mereka yang terdaftar sebagai penerima
bantuan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak
(PKPS BBM) bidang kesehatan (Kompas Jawa Tengah 1/12/05).
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/IotolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
