Ya, kondisi di lapangan hari ini memang menyedihkan, jika kita melihat para pengungsi yang masih bertebaran di bawah tenda darurat. Para pejabat sekarang keasikan dengan mobil "bercuaca dingin" yang didampingi "manusia berambut panjang dan rebonding" dengan tampil berbibir mirabella serta wajah martha tilaar.
Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hal ini disebabkan oleh terlalu hitamnya kaca mobil yang mereka gunakan. Padahal di Aceh sangat banyak peluang kerja, namun semua ini dimonopoli oleh para pejabat yang menyerahkan semua proyek itu kepada orang sekelilingnya.
Kelaparan di Papua pun diakibatkan oleh tidak cukupnya tiket pesawat Menko Kesra untuk melakukan kunjungan kerjanya ke sana untuk melihat langsung, apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat Papua. Dan saya pikir ini hal di Papua sudah cukup jelas dalam penjelasan saudara Natalia (Biki) Pagai, seorang peneliti sosial Papua yang disiarkan
dalam "TOPIK HARI INI" SCTV, (15/ 12/ 05, pukul 23. 00 wit), acara ini dipertemukan dengan Sekjen Menko Kesra, S. Yudhoyono.
Maka, melalui mailing list ini mari sama2 kita bangun kawasan yang diisolir oleh pemerintah dan membuka akses lapangan kerja kepada para penganggur yang ada di kawasan tersebut demi terwujudnya pendidikan gratis, biaya kesehatan yang bergaransi dan lapangan kerja yang maksimal serta demokrasi bebas intervensi.
Salam kompak aja,
Alaw Moerty
Lafadl Jogjakarta <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
I.RAKYAT PAPUA KELAPARAN
II.REKONSTRUKSI NIAS BERJALAN LAMBAT
III.SATU TAHUN TSNUAMI: YANG KAYA MAKIN KAYA YANG MISKIN MAKIN MISKIN?
IV.PERILAKU PEJABAT PUBLIK MENYEDIHKAN
V.JUTAAN PENDUDUK TAK PUNYA RUMAH
RAKYAT PAPUA KELAPARAN
Rakyat papua didesar kelaparan. seperti biasa, pemerintah selalu saja
punya cara untuk memperhalus bahasa sembari berdalih. Cara pandang
pemerintah pun tak berubah: orang papua yang tak makan beras itu
digelontor bantuan beras. Ketergantungan pun tercipta kembali.
Sekitar 70.000 dari 200.000 penduduk Kabupaten Yahukimo,Pegunungan
Tengah, Papua, kelaparan akibat gagal panen tanamanumbi-umbian yang
tertimbun tanah longsor. Selain itu sebagian tanamanmati akibat musim
kering yang datangnya tiba-tiba.Akibatnya, sejak 11-17 November 2005
tercacat 55 orang meninggal dunia akibat kelaparan (Suara Pembaharuan
9/12/05). Selain karena gagal panen akibat musim kering
berkepanjangan, cuaca di sana juga tidak menentu. Kabupaten Yahukimo
berada di ketinggian 7000 hingga 8000 meter di atas permukaan laut.
Letaknya 850 kilometer arah baratdaya Jayapura. Wilayah itu hanya
dapat dicapai dengan pesawat dari Jayapura (TempoInteraktif 11/12/05).
Seperti yang selalu terjadi, pemerintah tetap gemar membuat
pernyataan eufimisme. Staf Khusus Menteri KordinatorKesejahteraan
Rakyat, Rizal Mallarangeng, menyatakan kondisi kasus kelaparan di
Papua tidak seburuk yang disangka. "Belum sampai tingkatbencana. Tidak
ada kelaparan masif," kata Rizal (TempoInteraktif 12/12/05). Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie menyatakan tidak
menemukan kasus kelaparan yang parah di Papua. "Alhamdulillah tak
seburuk yang kita kira," ujarAburizal begitu tiba di bandara Halim
Perdana Kusuma (TempoInterakti 11/12/05).
Rizal Malarangeng juga mengemukakan, setiap daerah mempunyai gudang
beras yang bisa dipakai dalam kondisi kritis. Jumlah beras yang harus
disediakan di sana sekitar 3.600 ton dengan biaya pengiriman dari
Wamena hingga titik lokasi membutuhkan Rp 27 miliar. (Suara
Pembaharuan 10/12/05). Mungkin Rizal lupa, orang papua tidak biasa
makan beras. Bantuan makanan berupa beras pun justru bisa menjadikan
orang papua akan tergantung pada beras.
REKONSTRUKSI NIAS BERJALAN LAMBAT
Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro
Mangkusubroto mengakui proses pembangunan kembali kawasan Nias
pascabencana alam gempa dan tsunami yang terjadi hampir setahun lalu
berjalan sangat lambat.Menurut data BRR Nias, hingga saat ini baru
dibangun kembali sekitar 200 bangunan rumah penduduk dan 10 bangunan
sekolah. Padahal, akibat bencana alam itu, 90 persen bangunan rumah
dan sekolah di sana hancur, sementara sekitar 40.000 jiwa kehilangan
tempat tinggal. Akibat bencana alam itu, sedikitnya 13.000 rumah rusak
total, sekitar 30.000 rumah lainnya rusak berat dan ringan, serta 723
gedung bangunan sekolah rusak (Kompas 7/12/05).
Pengungsi di Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, sendiri
meminta pemerintah dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memasok air
bersih. Selama ini pengungsi terpaksa berjalan kaki sedikitnya dua
kilometer untuk mengambil air bersih di mata air di gunung.Selama ini
pengungsi mendapat bantuan air bersih dari organisasi kemanusiaan yang
berada di Kepulauan Nias. Namun, sejak dua bulan lalu pasokan
dihentikan sehingga pengungsi terpaksa mencari air bersih sendiri.Saat
ini pemerintah sedang membangun barak di sekitar Teluk Dalam.
Dijadwalkan, akhir Desember 2005 sebanyak 400 keluarga pengungsi yang
sekarang tersebar di sembilan titik pengungsian sudah direlokasi ke
sana (Kompas 8/12/05).
SATU TAHUN TSNUAMI: YANG KAYA MAKIN KAYA YANG MISKIN MAKIN MISKIN?
Sudah setahun sejak stunami. Kondisi Aceh tentu sudah mulai berubah.
Faktanya, mobil mewah dan mobil gardan ganda bertenaga besar yang
boros bahan bakar berseliweran di jalan aspal. Restoran-restoran
mewah, kedai kopi, dan hotel yang tarifnya melambung dua kali lipat
selalu penuh pengunjung. Gaji untuk pekerja LSM juga melambung.. Di
salah satu lowongan untuk LSM asing disebutkan, gaji yang akan
diberikan Rp 4 juta-Rp 10 juta. Sebagian yang lain memilih menjadi
jurnalis lepas untuk media asing dengan bayaran mencapai 1.200 dollar
AS per tulisan, fotografer lepas untuk media asing 350 dollar AS per
hari, atau sekadar penerjemah dengan gaji 100 dollar AS per
hari.Alternatif lain adalah menjadi pegawai Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias yang gajinya mencapai belasan juta
hingga puluhan juta rupiah.
Namun,angka kemiskinan pascatsunami di Aceh tetaplah tinggi. Angka
kemiskinan bertambah 600.000 jiwa, dari 1,6 juta menjadi 2,2 juta
jiwa. Pengangguran terbuka juga meledak.Di sudut lain Aceh, sedikitnya
67.500 dari sekitar 400.000 pengungsi masih hidup di tenda-tenda
darurat yang minim fasilitas hidup. Sisanya tinggal di barak dan baru
30.000 rumah yang dijadwalkan selesai dibangun hingga akhir Desember
ini. Di sepanjang Jalan Lhok Seumawe-Banda Aceh masih banyak kita
temui pengungsi di tenda-tenda. Bahkan di dalam Kota Banda Aceh dan
Aceh Besar tenda-tenda darurat masih banyak ditemui (Kompas 8/12/05).
Sementara itu, ratusan ribu pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam
kini membutuhkan pekerjaan segera, menyusul kian berkurangnya bantuan
logistik. Mereka berharap bisa segera bekerja jika ada bantuan modal
usaha.Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 600.000
orang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kehilangan mata pencarian
akibat tsunami. Dari jumlah itu, 130.000 orang di antaranya adalah
petani, 300.000 nelayan, dan 170.000 pengusaha lemah (Kompas 7/12/05).
PERILAKU PEJABAT PUBLIK MENYEDIHKAN
Di tengah kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan hidup yang melanda
jutaan rakyat miskin di negeri ini, para pengelola negara justru
berperilaku tidak patut.
Di Jawa Timur, kendati tunjangan yang nilainya Rp 10 juta sebulan itu
sudah cair,ternyata masih ada anggota dewan yang nggandoli mes dewan.
Hingga kini,mereka tak mau keluar dari mes yang terletak di Jl
Darmokali danKendangsari itu. Selama ini pemprov memberikan fasilitas
mes dewan diJl Darmokali dan Kendangsari. Sebenarnya, fasilitas ini
hanyadiperuntukkan anggota dewan yang berasal dari luar Surabaya.
Kabarnya, sejumlahmantan anggota dewan periode 1999-2004 juga masih
sering menginap di mesdewan. Mungkin itu disebabkan, mes dewan
dilengkapi berbagai fasilitasyang lumayan "wah". Mulai AC, televisi,
telepon, hingga sejumlahperabotan lain.
(7/12/05).
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur
kembali mendapat dana jasa pungut untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp
6,5 juta per orang setiap bulan. Padahal, DPRD dinilai belum memenuhi
tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi kontrol, legislasi, maupun
anggaran.Mengacu pada ketentuan itu, diatur tentang pemberian biaya
pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama
kendaraan bermotor (BBN KB). Pemberian itu diatur dengan rincian 70
persen diberikan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat
pelaksana pemungutan, 30 persen kepada aparat penunjang yang mendukung
kegiatan pemungutan. Jumlah 30 persen yang dimaksud terdiri dari 2,5
persen diberikan tim pembina pusat, 7,5 persen untuk Kepolisian Daerah
Jatim, dan 20 persen untuk aparat penunjang lain.Dari pembagian itu,
Pemprov Jatim memberikan bagian kepada anggota DPRD Jatim senilai Rp
6,5 juta per orang setiap bulan. Alasannya, DPRD Jatim termasuk
sebagai instansi penunjang perolehan PAD melalui pajak di Jatim
(Kompas Jawa Timur 5/12/05).
Di pihak lain, perombakan rancangan APBD 2006 Jatim yang
digembar-gemborkanpemprov untuk penyelamatan warga miskin terkesan
hanya isapan jempol.Buktinya, pengalokasian belanja pegawai dan
perjalanan dinas ternyatamasih sangat tinggi. Di Dinas
Koperasi,misalnya, alokasi belanja publiknya Rp 11,2 miliar. Ternyata
lebih dari Rp 4,4 miliar (40 persen) yang digunakan untuk membiayai
belanja pegawaidan perjalanan dinas (7/12/05).
JUTAAN PENDUDUK TAK PUNYA RUMAH
Dewasa ini, enam juta penduduk Indonesia tidak memiliki rumah,
sedangkan 14 juta lagi menempati rumah-rumah tak layak huni. Selain
itu, lebih dari delapan persen dari total penduduk setiap hari harus
bergelut dengan masalah buruknya penyediaan air bersih serta minimnya
fasilitas umum.Hal itu dikemukakan Menteri Negara Perumahan Rakyat M
Yusuf Asy'ari (Kompas 7/12/05).
Sementara itu di Surabaya, pembangunan perumahan semakin timpang.
Bahkan pada tahun ini, dari satu rumah mewah yang dibangun, sekitar
tiga rumah menengah dibangun, namun tidak ada bangunan rumah sederhana
sehat (RSH).Dewan Pakar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kresnayana
Yahya di Surabaya, Selasa (6/12), mengatakan, pertumbuhan properti di
Surabaya dipadati oleh perumahan mewah dan properti komersial seperti
pusat perbelanjaan. Akan tetapi, tidak satu pun pengembang yang peduli
dengan masyarakat berpendapatan rendah (Kompas jawa Timur 7/12/05).
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
--
Lafadl
lafadl.atspace.org
Jl. Palagan Tentara Pelajar Gg Menur 112b
Jogjakarta
Yahoo! Shopping
Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "jaker" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
