[Ar-Royyan-2519] Kenaikan BBM demi kepentingan Kapitalis

[IHB Jakarta - Jaeroni Setyadhi]

Senin, 03 Oktober 2005 Kenaikan BBM Demi Kepentingan Kapitalis JAKARTA -- Sedikitnya 700 anggota dari sejumlah Ormas Islam dari Jabodetabek dan Purwakarta menyatakan penolakannya atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu, (1/10). Mereka menilai keputusan tersebut tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi memihak kepentingan IMF dan para kapitalis. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, mendesak pemerintah melaksanakan fungsinya untuk kelindungi dan menyejahterkan rakyatnya. Bukan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dia meminta hubungan pemerintah-rakyat soal BBM diperbaiki. "Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM seharusnya adalah hubungan antara yang mewakili rakyat dalam hal BBM dan pemilik BBM. Bukan hubungan antara penjual dan pembeli", kata Yusanto dalam acara resmi Forum Peduli Syariah di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, kemarin. Ismail menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dilatarbelakangi tuntutan IMF dan pihak asing lainnya, tanpa mempertimbangkan tuntutan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai pemerintah membiarkan saja sejumlah lembaga asing yang kapitalistik mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. "Ini namanya cara-cara kapitalistik. Oleh karena itu, saya menolak campur tangan IMF dalam semua urusan dalam negeri kita" tandas Yusanto. Hal senada diungkapkan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Indonesia, Muhammad Al Fathor. Kata dia, kenaikan merupakan upaya pemerintah yang didukung lembaga donor asing untuk meliberalisasi sektor migas. Padahal, kata dia, konstitusi jelas menyatakan sumberdaya alam adalah milik rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. "Tapi, UU No 21/2002 tentang Migas telah mengubah hal itu dan menyebabkan BBM diperjualbelikan dengan harga tinggi" tandasnya. PHK besar-besaran Menurut Fathor, berdasarkan data yang dihimpunnya, sedikitnya 105 perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan tekstil telah mengurangi kuantitas karyawannya akibat kenaikan BBM pada Maret 2005. Hal ini, kata dia, sangat mungkin terulang akibat kenaikan BBM yang terbaru. Terlebih lagi, kenaikan terbaru memiliki besaran kenaikan 100 persen lebih. Pengamat Ekonomi dari Tim Indonesia Bangkit, Hendri Safarini, membenarkan kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran tersebut. Kata dia, dua faktor yang sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan, yakni biaya produksi dan daya beli masyarakat. "Dengan naiknya BBM dengan besar 100 persen lebih, dapat dipastikan biaya produksi akan semakin mahal dan memperlemah daya beli masyarakat. Akhirnya, perusahaan dipaksa melakukan efisiensi. Salah satunya dengan melakukan PHK besar-besaran" ujarnya. Hendri menilai kenaikan BBM juga akan menambah jumlah keluarga miskin (Gakin) di Indonesia. Berdasarkan data BPS Tahun 2004, terdapat 36 juta jiwa Gakin dan hampir miskin yang tersebar di 31 provinsi. Ke-36 juta jiwa tersebut terdiri dari sepuluh juta KK Gakin dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 150 ribu perbulan dan empat juta fakir dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 130 ribu perbulan. Selain ke-36 juta Gakin tersebut, kata Hendri, terdapat 5,5 juta KK atau 22 juta jiwa keluarga hampir miskin dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 170 ribu perbulan. "Dengan kenaikan BBM ini, sangat mungkin keluarga hampir miskin tersebut menjadi Gakin" ujarnya. Salah alamat Sementara itu, penyaluran dana kompensasi BBM mulai bermasalah. Dana kompensasi yang seharusnya jatuh ke tangan orang miskin, malah dibagikan kepada orang-orang mampu. Hampir separuh warga di Perum Nusantara Permai, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, mendapatkan kartu kompensasi BBM. Pencairan kartu per tiga bulan senilai Rp 300 ribu tersebut baru bisa dilakukan di kantor pos pada 5 Oktober mendatang. Seorang warga yang tidak mau namanya disebut, mengaku terkejut mendapatkan kartu miskin jatah kompensasi BBM dengan empat kupon. Menurut dia, keluarganya tidak dalam kondisi kekurangan baik untuk makan maupun untuk sekolah dan bekerja. Menurut perkiraan dia, para petugas BPS yang hanya mengkalkulasi saja lewat perkiraan dengan mendata warga di perum yang sebelumya adalah rumah sangat sederhana (RSS). "Mungkin perum ini RSS, jadi kami yang tinggal di sini termasuk orang miskin" ujarnya. Kepala Bidang Statistik Sosial, BPS Lampung, Ano Herwana ketika ditemui menyatakan pihaknya tetap akan mendata ulang kembali bila terdapat warga yang kondisi perekonomiannya mampu namun terdata pada petugas lapangan. Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, data Gakin juga simpang siur. Komisi II DPRD Kab Ciamis akan melakukan klarifikasi terhadap data tersebut. "Klarifikasi itu dimaksudkan agar datanya akurat dan penyaluran dananya tepat sasaran" kata Wakil Ketua Komisi II, Yana D Putra, kemarin. Yana mengatakan, di lapangan ternyata masih banyak warga yang masuk kategori miskin tapi tidak terdata sebagai pihak yang berhak menerima dana kompensasi. Tentu saja, tambah dia, kenyataan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Di Pemalang, Jawa Tengah, justru belum ada tanda-tanda dana kompensasi akan mengucur. "Saya heran. Katanya dana konpensasi BBM sudah cair, kok saya belum didaftar ya" ujar Warsini, seorang janda di kampung nelayan, Desa Sugihwaras. Dia juga belum didata oleh kelurahan dan petugas dari BPS. (c37/mur/epe/aja ) *******************************