Ass.Wr.Wb.
Artikel di bawah yang dari milis sebelah
ini terkesan menggambarkan
bahwa "para orang kaya" (kapitalist)
seolah-olah takut orang-orang
miskin menjadi kaya lantas "membiarkan" mereka
tetap dalam posisi
yang menderita. Na udzubillah min
dzalik.
Wassalam / Jaerony.-
----- Original Message -----
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/17/opini/2107734.htm
Bersama (Siapa Pun) Kita Tetap Menderita
M Fadjroel Rachman
Sejarah manusia adalah sejarah penderitaan. Bom Bali 1 Oktober adalah penderitaan mematikan. Namun, penderitaan struktural terjadi dalam piramida sosial-ekonomi.
Elite di puncak piramida selain meraup pendapatan nasional terbesar, juga berhak membuat segala keputusan ekonomi-politik. Misalnya, membuat utang dalam dan luar negeri Rp 1.282 triliun maupun menaikkan harga minyak tanah 185,7 persen. Ratusan juta rakyat bergelimpangan di dasar piramida, termasuk 15,648 juta keluarga miskin penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Piramida kesengsaraan
Badan Pusat Statistik (BPS) memberi data empiris piramida sosial-ekonomi dalam Income Distribution by Classification World Bank and Gini Ratio Indonesia 2002.
Data 2002 lengkap untuk 27 provinsi, sedangkan 2003 dan 2004 hanya data Indonesia secara keseluruhan. Tahun 2002 puncak piramida dihuni 20 persen the highest income yang meraup 42,19 persen pendapatan nasional (national income), lalu 40 persen the moderate income meraup 36,89 persen, sedangkan 40 persen the lowest income hanya mendapat 20,92 persen.
Adakah perubahan signifikan bila dibandingkan dengan distribusi pendapatan 2003 dan 2004? Pada 2003 terjadi kenaikan pendapatan nasional yang diraup 20 persen the highest income, yaitu 42,33 persen, sedangkan 40 persen the lowest income turun menjadi 20,57 persen, dan kelompok 40 persen the moderate income meningkat menjadi 37,1 persen.
Pada 2004 terjadi kenaikan untuk 40 persen the lowest income menjadi 20,8 persen, 40 persen the medium income tetap 37,13 persen, dan 20 persen the highest income menjadi 42,07 persen.
Selama tiga tahun terakhir, keputusan ekonomi politik hanya menguntungkan 20 persen the highest income, mekanismenya seperti zero-sum game. Lebih buruk lagi, tiap kenaikan pendapatan the highest income, maka the lowest income pendapatannya menurun secara signifikan. Namun, bila the lowest income naik pendapatannya, the highest income berkurang.
Pada 2003-2004 penurunan pendapatan the highest income sebesar minus 0,26 persen, dibarengi kenaikan pendapatan the lowest income plus 0,23 persen. Namun, pada 2002-2003, saat the highest income naik plus 0,14 persen, the lowest income turun minus 0,35 persen.
Secara historis terlihat betapa sulitnya 40 persen the lowest income meningkatkan besaran pendapatan nasional yang bisa diraih. Michael P Todaro dalam Economic Development in the Third World (Longman, 1989) mencatat, pada 1975 40 persen the lowest income di Indonesia meraih 16,1 persen pendapatan nasional. Jadi dalam 29 tahun (1975-2004), 40 persen the lowest income hanya meraih kue pendapatan nasional 4,7 persen.
Ilusi pemerataan
Dari analisis itu terlihat, sejak Soeharto hingga Reformasi, 20 persen the highest income selalu mendapat keuntungan dari tiap kebijakan ekonomi-politik. Kenaikan harga BBM dua kali tahun ini dapat disimpulkan:
Pertama, tidak mengurangi kue pendapatan nasional yang bakal diraih 20 persen the highest income. Kalaupun ada kerugian, kerugian 40 persen the lowest income bakal lebih besar.
Kedua, subsidi kompensasi BBM hanya kebijakan belas kasihan, asal si miskin tetap hidup (subsistence), bukan pemerataan pendapatan apalagi perombakan ketimpangan sosial-ekonomi.
Ketiga, kebijakan BBM layaknya kebijakan ekonomi-politik sepanjang 29 tahun terakhir cenderung mempertahankan piramida ketimpangan sosial-ekonomi.
Keempat, ketika negara tidak mampu (inability) dan tidak mau (unwillingness) melembagakan reformasi fundamental dan menegakkan disiplin sosial, negara itu dapat dikategorikan negara lembek (soft states) (Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry Into The Poverty of Nations, 1972). Akibatnya, kemiskinan menjadi sarana belas kasihan tanpa belas kasihan. Contoh mutakhir, tewasnya beberapa orangtua papa saat antre dana kompensasi BBM (Kompas, 15/10).
Jika reformasi fundamental, seperti pemerataan dan kesejahteraan, menjadi tujuan setiap kebijakan ekonomi-politik, apakah tujuan itu tergantung pada harga BBM dunia? Tidak, karena saat harga BBM rendah atau di saat bonanza minyak 1970/80-an kebijakan ekonomi-politik Indonesia tetap tidak berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan. Padahal pada 1970-an dan awal 1980-an pendapatan dari minyak dan gas naik 157 persen, dari 7,4 miliar dollar AS (1978/79) menjadi 19,0 miliar dollar AS (1981/ 1982). Sementara itu, pendapatan pemerintah dari pajak sektor minyak dan gas naik 271 persen dari Rp 2,309 triliun (1978/79) menjadi Rp 8,575 triliun (1981/82). Ternyata perekonomian Indonesia saat itu hanya dinikmati sekitar 200 konglomerat (grup bisnis pribumi dan nonpribumi, Soeharto-keluarga, serta ABRI).
Rakyat jelata tetap bergelimpangan menunggu trickle-down effect yang tak pernah menetes hingga kini. Nasib mereka seperti ditulis Multatuli dalam Max Havelaar (1860).
Kajian sepanjang 29 tahun terakhir, apa pun nama pemerintahannya, hanya mengukuhkan kekayaan 20 persen the highest income. Karena itu, publik jangan berilusi dalam jangka panjang 40 persen the lowest income bakal menguasai 42,07 persen pendapatan nasional 2004 yang dikuasai 20 persen the highest income. Di negara lembek bernama Indonesia, ratusan tahun pemerataan dan kesejahteraan hanya ilusi belaka!
Orang-orang malang harus belajar dari sejarah kesengsaraannya sendiri. Berjuang bukan sekadar membalik piramida penderitaan, tetapi untuk menulis sejarah kesejahteraannya sendiri. Jika tidak, bersama presiden bernama siapa pun, kita tetap dan bisa menderita!
M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)
[Non-text portions of this message have been removed]
****************
