|
Alhamdulillah, hal seperti itu tidak terjadi di
lingkungan bdb 2 khususnya rw 14 (lingkungan arroyyan), dimana kemarin diadakan
bazaar amal yang diantaranya adalah pakaian layak pakai ( bisa buat dipakai
lebaran oleh warga di sekitar bdb2 ) yang dikumpulkan dari warga rw 14
khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan titipan saudara / kerabat warga rw
14 untuk diamanahkan pendistribusiannya ke mereka yang lebih
membutuhkan.
Andai saja... kalau setiap masjid di seluruh
Indonesia melakukan hal yang sama ...... Masya Alloh.
Mungkin ada yang mau buka toko ( setelah capai
bekerja di perusahaan swasta dan biaya transportasi yang makin membengkak dan
bikin kepala nyut-nyutan ), di KUB AR-ROYYAN lah tempatnya. Bagaimana repotnya
melayani pembeli (yang boleh dikata baru skala kecil) ? Apalagi sudah seperti
toko-toko besar. Bukan begitu Pak Jaerony dan Pak Inal ?
wass.
agus rasidi
----- Original Message -----
Sent: Monday, October 17, 2005 2:27
AM
Subject: [Ar-Royyan-2608] Bersama (Siapa
Pun) Kita Tetap Menderita
Ass.Wr.Wb.
Artikel di bawah yang dari milis sebelah
ini terkesan menggambarkan
bahwa "para orang kaya" (kapitalist)
seolah-olah takut orang-orang
miskin menjadi kaya lantas "membiarkan" mereka
tetap dalam posisi
yang menderita. Na udzubillah min
dzalik.
Wassalam / Jaerony.-
----- Original Message -----
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/17/opini/2107734.htmBersama (Siapa Pun) Kita Tetap
Menderita
M Fadjroel Rachman
Sejarah manusia adalah
sejarah penderitaan. Bom Bali 1 Oktober adalah penderitaan mematikan.
Namun, penderitaan struktural terjadi dalam
piramida sosial-ekonomi.
Elite di puncak piramida selain meraup
pendapatan nasional terbesar, juga berhak membuat segala keputusan
ekonomi-politik. Misalnya, membuat utang dalam dan luar negeri Rp 1.282
triliun maupun menaikkan harga minyak tanah 185,7 persen. Ratusan juta
rakyat bergelimpangan di dasar piramida, termasuk 15,648 juta keluarga
miskin penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Piramida
kesengsaraan
Badan Pusat Statistik (BPS) memberi data empiris piramida
sosial-ekonomi dalam Income Distribution by Classification World Bank and
Gini Ratio Indonesia 2002.
Data 2002 lengkap untuk 27 provinsi,
sedangkan 2003 dan 2004 hanya data Indonesia secara keseluruhan. Tahun
2002 puncak piramida dihuni 20 persen the highest income yang meraup
42,19 persen pendapatan nasional (national income), lalu 40 persen the
moderate income meraup 36,89 persen, sedangkan 40 persen the lowest
income hanya mendapat 20,92 persen.
Adakah perubahan signifikan bila
dibandingkan dengan distribusi pendapatan 2003 dan 2004? Pada 2003
terjadi kenaikan pendapatan nasional yang diraup 20 persen the highest
income, yaitu 42,33 persen, sedangkan 40 persen the lowest income turun
menjadi 20,57 persen, dan kelompok 40 persen the moderate income
meningkat menjadi 37,1 persen.
Pada 2004 terjadi kenaikan untuk 40
persen the lowest income menjadi 20,8 persen, 40 persen the medium income
tetap 37,13 persen, dan 20 persen the highest income menjadi 42,07
persen.
Selama tiga tahun terakhir, keputusan ekonomi politik hanya
menguntungkan 20 persen the highest income, mekanismenya seperti zero-sum
game. Lebih buruk lagi, tiap kenaikan pendapatan the highest income, maka
the lowest income pendapatannya menurun secara signifikan. Namun, bila
the lowest income naik pendapatannya, the highest income
berkurang.
Pada 2003-2004 penurunan pendapatan the highest income
sebesar minus 0,26 persen, dibarengi kenaikan pendapatan the lowest
income plus 0,23 persen. Namun, pada 2002-2003, saat the highest income
naik plus 0,14 persen, the lowest income turun minus 0,35
persen.
Secara historis terlihat betapa sulitnya 40 persen the lowest
income meningkatkan besaran pendapatan nasional yang bisa diraih. Michael
P Todaro dalam Economic Development in the Third World (Longman, 1989)
mencatat, pada 1975 40 persen the lowest income di Indonesia meraih 16,1
persen pendapatan nasional. Jadi dalam 29 tahun (1975-2004), 40 persen
the lowest income hanya meraih kue pendapatan nasional 4,7
persen.
Ilusi pemerataan
Dari analisis itu terlihat, sejak
Soeharto hingga Reformasi, 20 persen the highest income selalu mendapat
keuntungan dari tiap kebijakan ekonomi-politik. Kenaikan harga BBM dua
kali tahun ini dapat disimpulkan:
Pertama, tidak mengurangi kue
pendapatan nasional yang bakal diraih 20 persen the highest income.
Kalaupun ada kerugian, kerugian 40 persen the lowest income bakal lebih
besar.
Kedua, subsidi kompensasi BBM hanya kebijakan belas kasihan,
asal si miskin tetap hidup (subsistence), bukan pemerataan pendapatan
apalagi perombakan ketimpangan sosial-ekonomi.
Ketiga, kebijakan
BBM layaknya kebijakan ekonomi-politik sepanjang 29 tahun terakhir
cenderung mempertahankan piramida ketimpangan sosial-ekonomi.
Keempat,
ketika negara tidak mampu (inability) dan tidak mau (unwillingness)
melembagakan reformasi fundamental dan menegakkan disiplin sosial, negara
itu dapat dikategorikan negara lembek (soft states) (Gunnar Myrdal, Asian
Drama: An Inquiry Into The Poverty of Nations, 1972). Akibatnya,
kemiskinan menjadi sarana belas kasihan tanpa belas kasihan. Contoh
mutakhir, tewasnya beberapa orangtua papa saat antre dana kompensasi BBM
(Kompas, 15/10).
Jika reformasi fundamental, seperti pemerataan dan
kesejahteraan, menjadi tujuan setiap kebijakan ekonomi-politik, apakah
tujuan itu tergantung pada harga BBM dunia? Tidak, karena saat harga BBM
rendah atau di saat bonanza minyak 1970/80-an kebijakan ekonomi-politik
Indonesia tetap tidak berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan. Padahal
pada 1970-an dan awal 1980-an pendapatan dari minyak dan gas naik 157
persen, dari 7,4 miliar dollar AS (1978/79) menjadi 19,0 miliar dollar AS
(1981/ 1982). Sementara itu, pendapatan pemerintah dari pajak sektor
minyak dan gas naik 271 persen dari Rp 2,309 triliun (1978/79) menjadi Rp
8,575 triliun (1981/82). Ternyata perekonomian Indonesia saat itu hanya
dinikmati sekitar 200 konglomerat (grup bisnis pribumi dan nonpribumi,
Soeharto-keluarga, serta ABRI).
Rakyat jelata tetap bergelimpangan
menunggu trickle-down effect yang tak pernah menetes hingga kini. Nasib
mereka seperti ditulis Multatuli dalam Max Havelaar (1860).
Kajian
sepanjang 29 tahun terakhir, apa pun nama pemerintahannya,
hanya mengukuhkan kekayaan 20 persen the highest income. Karena itu,
publik jangan berilusi dalam jangka panjang 40 persen the lowest income
bakal menguasai 42,07 persen pendapatan nasional 2004 yang dikuasai 20
persen the highest income. Di negara lembek bernama Indonesia, ratusan
tahun pemerataan dan kesejahteraan hanya ilusi belaka!
Orang-orang
malang harus belajar dari sejarah kesengsaraannya sendiri. Berjuang bukan
sekadar membalik piramida penderitaan, tetapi untuk menulis sejarah
kesejahteraannya sendiri. Jika tidak, bersama presiden bernama siapa pun,
kita tetap dan bisa menderita!
M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga
Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman
Indonesia)
[Non-text portions of this message have been
removed]
****************
|
