http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/07/0902.htm IMF dan Pertumbuhan Ekonomi 2006 Oleh H. EDDY JUSUF PENILAIAN pesimis dari IMF (International Monetary Fund) tentang perekonomian Indonesia pada 2006 merupakan sinyelemen penting. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2006 hanya sekira 4,5 hingga 5 persen. Sedangkan Bappenas memperkirakan antara 5,9 sampai 6,2 persen. Konsumsi masyarakat hanya 2,5 persen, padahal diproyeksikan sekira 3 hingga 4 persen. IMF juga menyinggung bahwa defisit akibat adanya luncuran carry over pada 2005 mencapai Rp. 12 triliun atau sekira 4,2 persen. Kemudian soal investasi, IMF memperkirakan 6,2 persen, sedangkan Bappenas 10,9 persen. Apa pun alasannya, rekomendasi IMF tersebut memiliki dasar yang kuat. Ada potensi besar bahwa bank sentral AS, -The Fed- akan menaikkan lagi suku bunga. Hingga pertengahan tahun ini suku bunga utama Fed akan naik 50 basis poin atau naik 5 persen dari sebelumnya 4,5 persen. Bank Indonesia (BI) tak harus mengikuti rekomendasi IMF untuk menaikkan suku bunga menghadapi tekanan inflasi yang diperkirakan makin besar beberapa waktu mendatang. Yang perlu digarisbawahi BI adalah kemampuan rupiah untuk menahan guncangan dari suku bunga Fed. Melihat kondisi rupiah yang masih stabil pada angka Rp. 9.300,00 per dolar AS, BI tidak perlu untuk menaikkan suku bunga. Sebaliknya, jika keadaan berbalik di mana dana-dana masuk baik dari investasi langsung (foreign direct investment) ataupun dana-dana jangka pendek (hot money) itu berbalik karena berinvestasi di dolar lebih menarik, maka BI harus berani segera menaikkan suku bunganya. Masalah lain yang tak kalah penting yakni akan naiknya tarif dasar listrik, yang oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diakui bahwa industri tak punya lagi ruang untuk menghadapi tekanan termasuk dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Dan dipastikan akan ada multiplier effect yang signifikan bagi industri. Sektor perbankan juga tak luput dari perhatian IMF. Lembaga yang pernah mengaku salah memberi resep kepada Indonesia ini merekomendasikan tidak ada pemberian pemotongan utang (haircut) untuk kredit macet di bank-bank BUMN. Patut diakui bahwa perekonomian pada kuartal terakhir pada 2005 menggambarkan pelemahan ekonomi nasional yang cukup besar. Ini berlanjut pada kuartal pertama pada 2006 juga cenderung lemah. Terutama, pada sektor-sektor yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus bisa membuat iklim investasi yang nyaman dan stabilitas keamanan yang terjamin, sehingga investor asing aktif melakukan investasi baru di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 708 triliun. Namun dana yang tersedia dari APBN hanya Rp 136 triliun dan dari perbankan Rp 130 triliun. Selain itu, pemerintah pun harus bisa memanfaatkan dan menggunakan baik itu dana asing maupun dana dalam negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen hingga 5,9 persen dapat dicapai. Investor sering dipusingkan dengan rumitnya kebijakan birokrasi. Muncul keluhan pelayanan pengurusan izin usaha di loket one stop service mulai dari proses yang terkesan lambat hingga pungutan liar. Sebenarnya, permasalahan itu sudah disikapi pemerintahan terdahulu melalui Keppres No 29/2004 tentang pelayanan satu atap dalam hal perizinan untuk memudahkan investor. Ironisnya, meski pemerintah sudah menetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai institusi yang memberikan pelayanan satu pintu, aturan tersebut tidak dapat direalisasikan secara sama di seluruh daerah. Pasalnya, masih ada perbedaan pandangan di daerah dalam menyikapi kewenangan tersebut. Akibatnya kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih dalam kisaran 19 persen, padahal sebelum krisis moneter sudah mencapai 30 persen. Ketidakjelasan mengenai level kewenangan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan daerah dalam hal perizinan usaha ini menggambarkan masih buruknya regulasi, sekaligus mencerminkan rusaknya "suasana birokrasi" di Indonesia. Ketidaknyamanan tersebut menjadi bertambah kompleks dengan adanya pungutan liar serta perda yang terkesan dipaksakan, seperti Perda Ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan menyerap tenaga lokal yang kerap kali mengabaikan sisi profesionalisme. Pemerintah mengakui prosedur perizinan investasi di Indonesia terlalu panjang dan lama. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, perizinan untuk memulai suatu usaha di Indonesia membutuhkan 12 prosedur yang harus dilalui, yang memakan waktu 151 hari (sekira 5 bulan), dan biaya sebesar 131 persen dari pendapatan per kapita (sekitar 1.163 dolar AS). Di Malaysia, proses perizinan investasi hanya melalui sembilan prosedur, waktu 30 hari, dan biaya sekira 25 persen dari pendapatan per kapita (sekitar 945 dolar AS). Sedangkan Filipina dan Thailand hanya membutuhkan waktu masing-masing 50 hari dan 33 hari dengan biaya masing-masing 20 persen (sekira 216 dolar AS) dan 7 persen (sekira 160 dolar AS) dari pendapatan per kapita. Memperbaiki iklim investasi Indonesia tentunya dengan melakukan deregulasi ekonomi, perdagangan dan investasi serta menyederhanakan pembenahan aparat pemerintah, hentikan suap, berantas calo, tangkap koruptor dan dalangnya serta jadikan segala sesuatunya transparan di era reformasi dan demokrasi ini. Dan menempatkan kembali secara proporsional BKPM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memformulasikan, merencanakan, mempromosikan, menyetujui, mengontrol dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan investasi nasional. Tantangan ekonomi nasional pada 2006 ini cukup berat dan sulit untuk diperkirakan. Sebab terlalu banyak masalah yang akan dihadapi pada tahun depan. Akurasi proyeksi sangat tergantung pada seberapa tepat dalam memperhitungkan beberapa variabel kunci, baik eksternal maupun internal, yang secara signifikan akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Variabel itu adalah harga minyak dunia, suku bunga The Fed, laju pertumbuhan ekonomi dunia, format kebijakan anggaran, nilai tukar, dan kebijakan moneter. Bila diproyeksikan variabel tersebut dari sudut nilai tukar, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran, sebagai berikut : Pertama, nilai tukar selama setahun terakhir ini hampir sulit dikendalikan. Bank Indonesia selalu lamban dalam melakukan penyesuaian suku bunga, sehingga berbagai instrumen rupiah kehilangan daya tariknya. Selain itu, terlalu banyak statement para menteri justru memperburuk kondisi. Kedua inflasi pada 2006 akan kembali menembus single digit. Mungkin perkiraan tersebut benar. Namun, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan inflasi kembali menembus double digit yakni naiknya harga gas (LPG) yang mengikuti naiknya harga minyak mentah dunia. TDL juga mungkin terpaksa akan dinaikkan, menyusul kenaikan harga BBM domestik. Faktor yang paling krusial dalam menentukan inflasi adalah upah buruh dan harga BBM. Di awal tahun depan, upah buruh akan naik, menyusul kenaikan inflasi 2005. Hal ini tentu akan mendorong terjadinya cost push inflation. Walau pemerintah sempat menyangkal akan menaikkan harga BBM pada 2006, kenyataannya mungkin akan lain. Sebab, asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2006 hanya 57 dolar per barel. Padahal, kecenderungan naiknya harga minyak mentah belum ada tanda-tanda akan berhenti. Ketiga suku bunga domestik yang pergerakannya sangat tergantung pada dua hal, yakni suku bunga The Fed dan expected inflation differential. Beberapa lembaga riset internasional memperkirakan suku bunga The Fed akan meningkat sebesar 150 sampai 200 basis poin selama setahun mendatang, sehingga tampaknya agak sulit untuk mengharapkan suku bunga SBI akan turun. Selain itu, tekanan inflasi masih akan berlanjut. Di sini, BI akan dihadapkan pada sebuah dilema. Kalau suku bunga SBI tidak dinaikkan, nilai tukar akan sangat sulit dikendalikan, sehingga, pada gilirannya, akan menciptakan instabilitas moneter. Kalau suku bunga dinaikkan, sektor riil akan terpukul, sehingga non-performing loan (NPL) akan membengkak. Dua hal tersebut, terlepas mana yang dipilih, akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, BI akan dengan terpaksa menaikkan suku bunga. Tahun depan, suku bunga SBI akan berkisar 14%-15,5%. Keempat, perlambatan pertumbuhan ekonomi tampaknya akan terjadi dalam semester I 2006. Hal tersebut merupakan akibat dari kenaikan harga BBM pada Oktober lalu. Pelaku bisnis masih akan menunda keputusan untuk investasi sampai semester II guna melihat apakah berbagai tantangan dan masalah akan mampu diatasi oleh tim ekonomi baru. Kelima, masalah pengangguran merupakan hal yang tidak terpecahkan selama empat tahun terakhir ini. Masalahnya, kebijakan pemerintah masih bertumpu pada upaya stabilisasi makro. Paradigma ini diperkirakan tidak akan ditinggalkan, sehingga, akibatnya, angka pengangguran mungkin akan terus bertambah mencapai 12,5 juta orang pada 2006. *** Penulis, Pembantu Rektor I Unpas Bandung, Ketua Bidang Ekonomi Paguyuban Pasundan, dan Wakil Ketua LP3E Kadin Jabar [Non-text portions of this message have been removed] -------------------------------------------------------------- Milis Masjid Ar-Royyan, Perum BDB II, Sukahati, Cibinong 16913 Website http://www.arroyyan.com ; Milis jamaah[at]arroyyan.com
