Rabu, 27 April 2005
Oleh ADJAN SUDJANA
Nurcholish menjelaskan bahwa saat melontarkan ungkapan itu ia sedang
marah besar kepada para politikus Islam yang lebih mengutamakan
kepentingan-kepentingan dirinya ketimbang kepentingan-kepentingan
umat. Bahkan mau merendahkan diri menjadi kacung kekuasaan, seperti
yang digambarkan oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi dengan pelesetan
MUI-nya.
Terminologi Islam politik memang memiliki konotasi negatif, konotasi
yang bahkan jauh keluar dari keislamannya sendiri. Mari kita ambil
contoh yang selama ini sering kita jumpai tentang konotasi negatif
Islam politik. Seseorang yang mengaku Muslim, dan tentunya ingin
dianggap seorang Muslim yang baik di depan orang banyak, ia selalu
menyempatkan bersembahyang Jumat di tempat sembahyang Jumatnya para
penguasa. Padahal sehari-hari ia tak pernah sembahyang; atau jarang
sembahyang; bahkan di rumahnya juga tak tersedia selembar sajadah pun.
Nuansa keislaman tak terasa di rumahnya.
Ia tampak sebagai Muslim yang taat hanya karena kepentingan
politiknya. Seorang Muslim yang Muslim, tentu saja akan melakukan
sembahyang lima waktu bukan karena ada atasan, ada penguasa atau ada
orang lain; bahkan juga bukan karena ada peraturan daerah (perda) yang
mengharuskan bersembahyang. Ia akan bersembahyang karena keyakinan dan
keimanannya! Dengan cara berpikir inilah penulis ingin membuat catatan
atas tulisan Prof. Dr. Didi Turmudzi yang dimuat Pikiran Rakyat
berjudul, "Islam dan Sunda di Jawa Barat."
Pertama, Islam sebagai bagian dari identitas urang Sunda. Betulkah?
Bagaimana dengan masyarakat Baduy yang bukan Islam dan masyarakat
Madrais yang juga bukan Islam, sebagaimana juga diungkapkan oleh Prof.
Dr. Didi Turmudzi dalam tulisannya. Kemudian sebagian masyarakat
Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka yang beragama Kristen
dengan Injil Perjanjian Lamanya; dengan catatan bahwa Gereja Cideres
ini dikenal sebagai pusat pengembangan Kristen Perjanjian Lama di
Indonesia. Tahun 1950-an pernah diselenggarakan pertemuan
internasional Kristen Perjanjian Lama di Cideres! Ketiga-tiganya tentu
saja bukan kekecualian apalagi keanehan; tetapi sebuah realitas yang
tidak perlu dibantah. Lalu apakah mereka menjadi bukan orang Sunda
karena tak beridentitas Islam?
Memang, logikanya tak perlu dibalik, tetapi integrasi "subetnik"
Priangan, Cirebon, dan Banten itu karena Islamnya ataukah karena
Sundanya? Penulis yakin bukan karena Islamnya, tetapi karena
ketiga-tiganya bukan subetnik tetapi memang Sunda. Mohon dicatat oleh
Prof. Dr. Didi Turmudzi bahwa bahasa resmi di Keraton Cirebon bukanlah
bahasa Jawa tetapi bahasa Sunda, demikian juga di Banten.
Mungkin yang bisa diketagorikan sebagai ciri etnis Jawa justru hanya
dijumpai dalam kesenian rakyat di Banten, sebagaimana
diindentifikasikan dalam beluk. Beluk di Banten Utara berlaras
salendro, sementara beluk di Banten Selatan berlaras pelog. Tapi itu
pun kini tak menunjukkan diri sebagai sebuah sub-etnik dalam arti
sesungguhnya, karena kesenian beluk berlaras salendro ini tidak
dimonopoli oleh orang-orang Banten yang berbahasa Jawa, tetapi justru
berkembang di lingkungan masyarakat Banten berbahasa Sunda.
Keberadaan bahasa Jawa di pesisir utara Jawa Barat, berkaitan dengan
rencana Sultan Agung menyerang Sunda Kalapa. Bahkan banyak sosiolog
dan antropolog yang mengambil kesimpulan bahwa budaya sawah di Jawa
Barat dimulai dengan datangnya pasukan Mataram di pantai utara dalam
rangka mempersiapkan logistik untuk penyerangan ke Sunda Kalapa.
Sekalipun sekarang ini, kampung-kampung yang dulu berbahasa Jawa,
telah berubah berbahasa Sunda. Bahkan generasi mudanya sudah tak lagi
mengenal bahasa Jawa.
Lalu apa identitas Islam itu sebenarnya, sehingga Prof. Dr. Didi
Turmudzi secara tegas menganggap orang Sunda sebagai Islam abangan
hanya karena tidak memilih pasangan Capres dan Cawapres Hamzah-Agum
yang memiliki simbul representasi Islam dan Sunda? Apakah berkain
sarung, berbaju koko dan berkopiah, sehingga Geertz menyebutnya kaum
sarungan ataukah karena tidak memilih partai Islam, menjadi ciri bukan
Islam abangan? Juga mohon dicatat oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi
identitas sarungan, berbaju koko dan berkopiah justru kita jumpai
setiap hari Minggu di Gereja Cideres! Presis seperti setiap hari
Jumat, juga di Cideres.
Jadi penulis yakin, keislaman seseorang bukan tampak secara fisik
berkain sarung, berkopiah dan berjilbab. Terutama jilbab, karena
masyarakat Kristiani pun berjilbab. Bahkan bersembayang berjamaah pun
penulis sering meragukan (maaf), apakah mereka bukan sedang
bersembahyang politik (karena dia hanya Islam politik)? Maaf sekali
lagi maaf, untuk tulisan ini saja saya suuzan untuk memperjelas
terminologi Islam politik dari sudut pandang penulis.
Sayang tampaknya Prof. Dr. Didi Turmudzi belum membaca bukunya Stephen
C. Headley, Durga's Mosque. Cosmology, Conversion and Community in
Central Javanesse Islam. Dalam buku ini, Headley mengoreksi pemilahan
simplistik masyarakat Jawa ke dalam apa yang disebut "abangan" dan
"santri" warisannya Geertz. Menurut Heedley, masyarakat Jawa adalah
Islami yang bersifat multilapis dan multiwajah. Dan kategori Geertz
sebagai santri dan abangan hanya profil yang berbeda di medan budaya
Jawa-Islam.
Dalam hubungan inilah penulis ingin membuat catatan khusus untuk Prof.
Dr. Didi Turmudzi yang menyatakan bahwa, "Barangkali tidak berlebihan
jika keislaman di kalangan Sunda pun lebih dominan abangannya
ketimbang santrinya seperti istilah Geertz atau Islam sinkretiknya
ketimbang Islam ortodoksnya dalam isitilah Karl D. Jackson".
Bagi penulis, pernyataan Prof. Dr. Didi Turmudzi ini terlalu gegabah,
bahkan bisa menyinggung masyarakat Sunda sendiri. Bukan karena bukunya
Headley di atas, tetapi realitas masyarakat Sunda tidaklah
sesimplistis seperti itu, apalagi bila hanya dihubungkan dengan
kenyataan bahwa paket calon presiden dan calon wakil presiden yang
menjadi simbol Islam dan Sunda, Hamzah Haz dan Agum Gumelar kalah
dengan amat tragis, bahkan di basisnya sendiri, di Jawa Barat.
Prof. Dr. Didi Turmudzi mungkin lupa, atau sengaja melupakan bahwa
hampir di seluruh masyarakat Sunda, sebelum anak-anak memasuki sekolah
umum, dulu SR sekarang SD, orang tua mereka selalu mengirimkannya
terlebih dahulu ke sekolah agama, atau memanggil guru ngaji. Ini pun
dialami penulis, sebelum masuk sekolah karesten (istilah ini biasa
diucapkan oleh masyarakat kampung penulis di Bogor untuk sekolah umum
di zaman itu), penulis masuk sekolah agama di Kampung Taman. Kebiasaan
ini ternyata juga bukan hanya berlaku di keluarga penulis, tetapi juga
keluarga-keluarga Sunda lainnya. Termasuk di Bandung sekarang ini.
Kalau saja Prof. Dr. Didi Turmudzi sudah membaca bukunya Headley,
mungkin tidak akan membuat pernyataan gegabah seperti itu, sebab
menurut analisis Headley tentang perkembangan Islam di Jawa, justru
bukanlah kemajemukan profil religius kultural masyarakat tetapi
dimanfaatkannya kemajemukan tersebut secara primordial untuk
kepentingan politik sektarian yang akan mengancam eksistensi bangsa.
Tulisan Prof. Dr. Didi Turmudzi memang sarat dengan pikiran-pikiran
primodialisme yang membahayakan. Padahal Islam dengan keyakinan akan
ikhtilaf justru menjadi kekuatan Islam yang sangat mendasar.
Kedua, tentang Islam politiknya Prof. Dr. Didi Turmudzi. Bagi penulis,
politik adalah pilihan, tetapi Islam politik tak akan pernah menjadi
pilihan penulis! Politik bagi penulis adalah bagaimana mengatur rumah
tangga masyarakat, dan bagimana setiap diri kita menjadi bagian aktif
dalam setiap proses politik tersebut, tanpa harus terobsesi untuk
menduduki jabatan politik. Islam politik tak ada hubungannya dengan
partai-partai politik, termasuk partai politik berasaskan Islam dalam
mengatur rumah tangga masyarakat, bahkan Islam politik lebih bersifat
manipulasi pandangan masyarakat terhadap ambisi-ambisi pribadi yang
tersembunyi di dalam diri aktor-aktor yang berpredikat Islam politik.
Oleh karena itu, Islam politik bukan saja seharusnya pudar bahkan
sebaiknya mati saja dari khazanah kehidupan politik bangsa ini,
terutama dari kehidupan politik masyarakat Sunda. Islam politik justru
akan mencoreng citra Islam. Seperti tercorengnya MUI di masa Orde Baru
yang menurut Prof. Dr. Didi Turmudzi sudah dipelesetkan menjadi
Majelis Istana Indonesia.
Bagi penulis, Islam tidak identik dengan partai politik. Bahkan partai
politik Islam sering tak menjamin langkah-langkah islami para
politikusnya. Dalam hal ini penulis angkat topi pada PAN dan PKB,
sekalipun warna Islamnya lebih dominan, tetapi keduanya tak
mengidentifikasikan diri sebagai partai Islam. PAN dan PKB menyatakan
diri sebagai partai terbuka yang bersifat kebangsaan dengan visi dan
misi yang lebih sekuler. Ya memang sebenarnya, setiap partai politik
yang berurusan dengan kekuasaan tak bisa tidak untuk tidak
mengharamkan sekularitasnya. Karena partai politik memang berurusan
dengan masalah-masalah yang bersifat duniawiah.
Bahkan Islam sendiri, menurut Nurcholish Madjid, merupakan agama yang
sekuler (lihat Mimbar Demokrasi tahun 1967), karena setiap pemeluk
agama Islam dianjurkan untuk berusaha mencari rezeki sebanyak-banyak
seolah-olah akan hidup selama-lamanya, dan beribadah juga
sebanyak-banyaknya seolah-olah akan mati esok hari. Dan yang lebih
penting lagi, dalam rezeki yang diterima oleh setiap Muslim di
dalamnya ada rezeki bagi orang-orang miskin dan yatim piatu. Inilah
yang disebut sosialisme Islam yang diperjuangkan partai Baatz di
negara-negara Islam.
Ketiga, muamalah atau siasah Islam versus politik kaum modernis. Terus
terang penulis merasa kehilangan substansinya apa yang dimaksud dengan
politik Islam dan modernis oleh prof. Dr. Didi Turmudzi. Apakah
politik Islam itu seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di
Kabupaten Garut dan Cianjur yang telah berhasil membuat perda tentang
syariat Islam? Ataukah politik Islam itu berusaha untuk membentuk
negara Islam? Ataukah apa lagi? Penulis sendiri memahami muamalah atau
siasah ini selalu berkaitan dengan ruang dan waktu, oleh karena itu
produk politik keislamannya akan berkaitan dengan kemampuan kita untuk
membaca ruang dan waktu tersebut dari kacamata Islam.
Seperti tentang banjir yang sekarang sering melanda hampir di seluruh
belahan bumi, terutama tentunya di tatar Sunda ini. Sebagai Muslim
yang baik, penulis bisa memastikan bahwa banjir sebenarnya tidak perlu
terjadi bila setiap Muslim memahami secara substansial Surah
Al-Mu'minun, terutama ayat 18 sampai 22 dan mengatualkannya dalam
keputusan-keputusan politik setiap pemerintahan baik di daerah maupun
di pusat. Bagi penulis, inilah yang disebut politik Islam. Sementara
perbedaan-perbedaan adalah kenyataan yang tak pernah terelakan, dan
justru kekuatan Islam berada dalam perbedaan-perbedaan itu (masyarakat
madani).
Penulis yakin justru ini pula makna modernitas Islam itu sendiri. Bila
etik dan moral tak lagi menjadi tuntunan para politikus, terutama
politikus Islam dengan etik dan moral Islam tentu, apa jadinya rumah
tangga negara ini? Sebagai pelaku politik, penulis sering mengurut
dada justru melihat perilaku politik saudara-saudaraku yang
berembel-embel tokoh pesantren; ternyata tak lebih bermoral dari
saudara-saudaraku yang oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi disebut sebagai
abangan karena tak memilih partai Islam, sehingga partai-partai Islam
tak meraih suara terbanyak.
Kaum modernis bukanlah hanya mereka yang secara kebetulan memeroleh
pendidikan Barat dengan gelar kesarjanaan berderet panjang; tak
sedikit tokoh-tokoh modernis yang justru lahir dari
pesantren-pesantren. Nurcholish Madjid mungkin salah satunya saja dari
sekian banyak kaum modernis yang justru lahir dari pesantren. Lalu
apakah Prof. Dr. Didi Turmudzi akan mengabaikan Gur Dur, Mustofa
Bisri, Natsir, Moh. Rum dan H.O.S. Tjokroaminoto dan lain-lain yang
mungkin akan memiliki daftar yang panjang sebagai kaum modernis!
Keempat, masalah DI/TII. Catatan yang keempat ini merupakan catatan
terakhir yang ingin disampaikan untuk tulisan Prof. Dr. Didi Turmudzi;
karena DI/TII disatunapaskan dengan K.H. Zaenal Mustafa dan
pejuang-pejuang lain dalam mempertahankan NKRI. Dari kacamata politik,
berdirinya DI/TII bukan berada pada garis NKRI, sebab apabila berada
dalam garis NKRI ketika semua negara bagian bergabung kembali kepada
negara Republik Indonesia, DI/TII seharusnya membubarkan diri dan
tidak terus melakukan perlawanan. Apalagi, ketika tentara Siliwangi
yang kembali ke Jawa Barat, karena merasa tak ada gunanya berada di
Yogya setelah menumpas pemberontakan PKI, seharusnya menyambutnya dan
bergabung untuk meneruskan perjuangan bersama bukan melawannya.
Dari kacamata Islam, betulkah mereka ini berjuang untuk menegakkan
Islam, sementara tindakan-tindakannya justru memerangi orang-orang
Islam? Islamikah ketika orang-orang Islam dibantai DI dalam peristiwa
Bugel, Sumedang, di Rajagaluh, Majalengka dan lain sebagainya? Ada
orang yang menjelaskan kepada penulis, bahwa perisitiwa-peristiwa
tersebut bukan dilakukan oleh DI/TII tetapi oleh PKI. Betulkah? Atau
memang tak ada beda antara DI/TII dan PKI?
Khusus mengenai hal ini penulis punya dua catatan yang sebaiknya
dikaji lebih lanjut oleh Prof. Dr. Didi Turmudzi yaitu catatan sejarah
dan ijtihad Islamiah. Menurut catatan sejarah, Sekarmadji Maridjan
Kortosuwiryo memproklamasikan DI/TII di Jawa Barat, setelah ia
terlempar dari SI Merah digantikan oleh Semaun dalam kongres tahun
1948. SI Merah adalah pecahan SI yang dikenal sebagai SI berhalauan
komunis. S.M. Kartosuwiryo dan Semaun merupakan dua tokoh komunis yang
cemerlang, tetapi mereka bersaing keras, karena perbedaan visi yang
mendasar.
Berbekal eks sekretaris jenderal SI inilah S.M. Kartosuwiryo membujuk
pada ulama Jawa Barat untuk memproklamasikan DI/TII. Sementara dari
ijtihad Islamiah, penulis ingin menyampaikan dalam bentuk pertanyaan,
Muslim seperti apa namanya yang percaya bahwa wahyu bisa turun selain
kepada nabi dan rasul? Sementara pengikut DI/TII yakin bahwa S.M.
Kartosuwiryo memperoleh wahyu Tjakraningrat untuk mendirikan
DI/TII/NII. Kalau ada alibi bahwa wahyu Tjakraningrat bukan wahyu
Ilahi, lalu Muslim apa pula namanya yang percaya kepada Tuhan selain
Allah?***
Penulis anggota DPRD Jawa Barat, tinggal di Jalan Merkuri Raya Bandung.
PENTING..!
attachment akan dihapus & tidak diteruskan kepada seluruh member.
dilarang beriklan. pelanggaran atas peraturan ini akan dikenai sanksi berupa
pencabutan membership.
terutama bagi pengguna ms outlook/outlook express, dihimbau untuk selalu
mengupdate antivirusnya.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kisunda/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
