Pemindahan Ibu Kota Jangan di Jabodetabek JAKARTA, (PR).- Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta Raya ke tempat lainnya, sebaiknya tidak dilakukan di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sebab, pemindahan itu tidak akan bertahan lama.
"Memindahkan ibu kota ke sekitar Jakarta, tidak akan menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Lingkungan sudah tidak mencukupi untuk dikembangkan lagi. Jakarta sendiri dan daerah pinggirannya akan semakin menarik banyak orang, karena ketimpangan pembangunan itu sendiri," ujar Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry pada dialog kenegaraan bertajuk, "Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Kota Selain Jakarta", di Gedung DPD RI, Rabu (4/8) bersama John Piries anggota DPD RI. Dikemukakan, pemindahan ibu kota harus memilih lokasi yang tepat. "Kalau pindah di sekitar Jakarta hanya akan bertahan dalam waktu pendek, karena memindahkan masalah Jakarta ke tempat yang dekat. Jabodetabek sudah sangat padat. Sekitar 56 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di Jawa," kata Sonny. Ia mengakui bahwa biaya perpindahan sangat mahal. Akan tetapi, manfaat yang diperoleh juga sangat besar. Mengatasi kerugian akibat kemacetan dapat menjadi momentum, untuk mendorong persebaran penduduk dan manfaat pembangunan yang lebih merata, sehingga berguna untuk menghindari pembangunan yang bersifat enclave. Perpindahan ini, katanya, juga dapat menjadi momentum meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi nasional, juga untuk mengurangi risiko bagi Indonesia secara keseluruhan akibat menumpuknya aktivitas di Jakarta. Dikatakan, Jakarta dulu dipilih menjadi ibu kota karena letaknya sebagai gerbang masuk ke Pajajaran, sehingga dapat dikatakan ini terjadi secara alamiah. "Kini, Jakarta semakin berkembang. Meskipun terlihat berkembang pesat, kenyataannya pertumbuhan penduduk Jakarta relatif stabil. Pada 1995 kepadatan penduduk di Jakarta sebesar 11.413 jiwa per km persegi dan 2007 sebesar 11.499 jiwa per km persegi. Artinya, pertumbuhan kepadatan selama 12 tahun hanya 0,75 persen," ujar Sonny. Sementara kepadatan Bodetabek meningkat drastis dengan pertumbuhan kepadatan 67 persen. "Dari 1.690 pada 1995 menjadi 2.823 pada 2007. Inilah salah satu faktor yang menyumbangkan masalah. Kalau mereka beraktivitas di pinggiran saja tidak masalah, tapi ini kan beraktivitas di Jakarta juga," kata Sonny. Kini, jumlah penduduk Jakarta berdasarkan perhitungan pada 2009 sejumlah 8,9 juta jiwa dan di wilayah Bodetabek sekitar 16,5 juta. "Kalau ditotal, ini jumlah yang sangat besar. Jakarta ini sudah terlalu berat bebannya," kata Sonny selanjutnya. Pertumbuhan penduduk di pinggiran Jakarta sangat drastis, karena beberapa hal yaitu membaiknya infrastruktur yang menghubungkan Jakarta dengan daerah di sekitarnya, mahalnya harga tanah, terbatasnya lahan kosong di pusat kota, berkembangnya aktivitas ekonomi di daerah pinggiran, dan fenomena urban sprawl. "Dalam ekonomi ini disebut Suburbanisasi," ujar Sonny. Anggota DPD RI John Pieris, memberikan beberapa persyaratan terkait pemindahan ibu kota. Ibu kota bisa di mana saja, asalkan jangan dibebani dengan permasalahan pembangunan, yang dapat mengganggu ketenangan pengambilan keputusan politik tingkat tinggi. Bagi Piries, untuk konsep ideal harus dipikirkan kepentingan negara dan tidak boleh disibukkan dengan berbagai kesibukan yang kontraproduktif. "Jakarta sudah tidak pas lagi menjadi ibu kota negara atau kota pemerintah," kata Jhon. (A-109)*** web: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=151548 2010/8/4 mh <[email protected]> > ceuk mas achmad urang jabar, dki, jeung banten bakal ngarasa rugi, mun > ibukota pindah ti jakarta pindah ka palangka. > naha enya ngan urang jabar, banten, jeung dki nu ngarasa dirugikeun? atawa > ukur tudingan mas achmad, neumbleuhkeun ka urang jabar? > > Pemindahan Ibu Kota Cenderung Direspon Negatif > Selasa, 03/08/2010 - 16:35 > > YOGYAKARTA, (PRLM).-Gagasan pemindahan ibu kota keluar dari Jakarta > diperkirakan cenderung direspon negatif oleh pihak-pihak berkepentingan di > DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pertimbangannya pemindahan ibu kota > bisa menjauhkan akses politik kawasan tersebut. > > >
