Wiranatakusumah dan Negara Pasundan Pada masa revolusi (1947 - 1949), Jawa Barat merupakan salah satu daerah terpenting di Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini, di Jabar berdiri dua kali Negara Pasundan. Pertama, Negara Pasundan yang didirikan oleh Soeria Kartalegawa pada 1947. Kedua, Negara Pasundan yang dihasilkan melalui Konferensi Jabar dengan wali negaranya R.A.A. Wiranatakusumah pada 1948. Negara Pasundan yang pertama kurang didukung oleh tokoh-tokoh Jabar sehingga tidak berjalan, sedangkan yang kedua melibatkan tokoh-tokoh Jabar melalui konferensi.
Ada dua sikap politik dari para tokoh Jabar dalam keterlibatan Negara Pasundan yang kedua, yaitu federalis dan republiken. Federalis adalah sikap yang mendukung terhadap terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sedangkan republiken menolak terbentuknya RIS dan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan para tokoh republiken pada Negara Pasundan, lebih banyak merupakan strategi politik agar Jabar tidak lepas dari RI. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan tersebut adalah Wiranatakusumah yang diangkat menjadi pimpinan Negara Pasundan. Birokrat yang nasionalis Wiranatakusumah merupakan salah satu dari kaum terpelajar yang menjadi birokrat. Ia termasuk bupati yang vokal dalam memperjuangkan nasib kaum pegawai bumiputra. Ia menginginkan agar bupati, selain sebagai alat birokrasi pemerintahan, juga harus berpolitik untuk kepentingan kaum pribumi. Ketika menjadi Bupati Bandung, untuk menjalin hubungan informasi dengan pejabat pemerintahan hingga ke tingkat desa, ia menerbitkan majalah Obor. Sejak era Hindia-Belanda, Wiranatakusumah memiliki kedekatan pemikiran tentang nasionalisme dengan para aktivis pergerakan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, yang muncul sebagai pemimpin adalah para aktivis pergerakan kebangsaan seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Sementara para pangreh praja yang pernah menjadi pegawai pemerintahan kolonial banyak dicurigai oleh para aktivis pergerakan dan dianggap sebagai perpanjangan tangan Belanda. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan, di beberapa daerah banyak terjadi revolusi sosial dan yang menjadi sasaran kemarahan rakyat dalam revolusi itu adalah para pangreh praja, seperti yang terjadi di Banten. Soekarno meminta kepada para pangreh praja yang pernah menjadi pegawai pemerintahan kolonial Belanda, agar loyal kepada Republik Indonesia. Wiranatakusumah sangat mendukung perjuangan kaum nasionalis dan pemerintahan Republik Indonesia itu. Ketika diadakan konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura Pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, Wiranatakusumah menjadi tokoh penting di dalamnya. Wiranatakusumah mendesak pengreh praja supaya mendekati rakyat dan komite-komite nasional, dan untuk menghindarkan diri dari anggapan bahwa mereka sendiri tidak akan tuduh menuduh mengenai masa lampau, atau campur tangan dengan kedudukan mereka, karena situasi menuntut adanya persatuan dan kesatuan. Kedekatan dan pemikiran nasionalisme inilah yang, antara lain, menyebabkan Wiranatakusumah diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam pemerintahan RI yang pertama. Strategi Mempertahankan Jabar Walaupun menjadi pejabat dalam pemerintahan pusat, Wiranatakusumah tidak melupakan perjuangan di Jabar. Gagalnya Kartalegawa dalam mendirikan Negara Pasundan, telah menyadarkan Belanda bahwa Soeria Kartalegawa bukanlah tokoh yang berpengaruh di Jabar. Oleh karena itu, Belanda melibatkan berbagai lapisan masyarakat melalui Konferensi Jabar, untuk membangun Negara Bagian di Jabar. Konferensi Jabar pertama diadakan di Bandung pada tanggal 12-19 Oktober 1947. Penyelenggaraan konferensi ini dirancang oleh Recomba (Regerings Commisaris Bestuuranglengenhenden). Konferensi dihadiri oleh 50 orang yang terdiri atas 2 orang ahli kesehatan, 22 orang pejabat pemerintahan, 14 orang kalangan swasta, 7 orang tokoh agama, dan 5 orang dari pendidikan. Pembicaraan utama dalam konferensi ini adalah perlu tidaknya pembentukan Negara Jabar. Dalam menyikapi pembicaraan tersebut terdapat tiga aliran. Pertama, federalis yang menghendaki pendirian negara di Jabar, terpisah dari RI. Kedua, republiken yang tidak menghendaki berdirinya suatu negara di Jabar terpisah dari RI. Dan terakhir, yang netral dan bersifat menunggu, walaupun yang ketiga ini ada yang bisa dimasukkan ke federalis atau republiken. Konferensi Jabar yang pertama belum menghasilkan pembentukan Negara Jabar sehingga pembicaraan dilanjutkan pada Konferensi Jabar kedua, pada tanggal 16 sampai dengan 20 Desember 1947. Konferensi ini mengundang berbagai lapisan masyarakat yang ada di Jabar, yang terdiri atas 117 orang bangsa Indonesia asli, 18 orang Cina, 16 orang Belanda, dan 8 orang Arab, sehingga semuanya berjumlah 159 orang. Dalam konferensi terjadi kompromi yaitu dalam Konferensi Jabar III akan dibentuk suatu pemerintahan sementara yang berdasarkan status negara dan suatu Badan Perwakilan Rakyat. Konferensi Jabar III diadakan dari tanggal 23 Februari sampai dengan 5 Maret 1948 di Bandung. Konferensi ini bertujuan melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam Konferensi Jabar II, yaitu membentuk Negara Jabar dan menyelenggarakan badan perwakilannya. Keputusan penting dari Konferensi Jabar III ini adalah berdirinya Negara Pasundan dan terpilihnya Wali Negara yaitu Wiranatakusumah. Wiranatakusumah terpilih melalui proses pemilihan. Dalam pemilihan ini ada dua kubu yang bersaing yaitu federalis dan republiken. Wiranatakusumah merupakan perwakilan dari kubu republiken, sedangkan wakil dari kubu federalis adalah Hilman Djajadiningrat. Kemenangan Wiranatakusumah sebagai Wali Negara Pasundan merupakan kemenangan kaum republiken dalam menguasai Negara Pasundan. Para tokoh republiken hanya menjadikan Negara Pasundan sebagai strategi agar Jabar tidak terpisah dari RI. Pembentukan Negara Pasundan bagi kelompok republiken bukanlah tujuan. Terpilihnya Wiranatakusumah mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Ketika terpilih sebagai Wali Negara, Wiranatakusumah masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI dan sedang berada di Yogyakarta, bersama dengan pejabat pemerintahan RI. Pada saat itu, para pejabat pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta karena Jakarta diduduki Belanda. Wiranatakusumah mendapat restu dari Sukarno untuk menjabat sebagai Wali Negara Pasundan. Dalam hal ini, Sukarno memahami betul bahwa kemenangan Wiranatakusumah merupakan kemenangan RI juga, mengingat Wiranatakusumah adalah tokoh Sunda yang pro RI dan seorang birokrat nasionalis. Sikap republiken Wiranatakusumah dalam menjalankan pemerintahan Negara Pasundan sangat menonjol. Dia menunjuk Perdana Menteri yang pro republiken seperti Adil Puradiredja dan R. Tumenggung Djoemhana. Adil Puradedja adalah tokoh Paguyuban Pasundan dan dia menyatakan dalam Koran Siasat, bahwa Negara Pasundan bukanlah tujuan tetapi hanya jalan. Pernyataan Adil ini menimbulkan teguran dari Belanda. Pada saat Belanda melakukan agresi militer kedua (19 Desember 1948), Adil Puradiredja mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Pasundan sebagai bentuk protes. Adil diganti oleh R. Tumenggung Djoemhana. Dalam menyusun program pemerintahannya, Djoemhana lebih pro pada kepentingan RI. Program Djoemhana mendapatkan teguran pula dari Belanda bahkan mengancam akan membubarkan Negara Pasundan dan akan mengganti dengan pemerintahan militer. Tekanan Belanda tersebut direspons oleh Wiranatakusumah dengan balik mengancam bahwa dia akan meletakkan jabatannya. Atas ancaman Wiranatakusumah, Belanda tidak melakukan tekanan lagi. Kedudukan Negara Pasundan semakin lemah setelah terjadinya peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Westerling. Pada tanggal 30 Januari 1950, Wali Negara Pasundan menyerahkan mandatnya kepada Parlemen Pasundan. Di rumah kediaman Wali Negara, dilangsungkan serah terima kekuasaan Pemerintahan Pasundan kepada komisaris RIS, yaitu Sewaka. Sejak Sewaka menjabat sebagai komisaris RIS, diadakanlah rapat besar di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kabupaten yang ada di Jabar. Rapat ini diadakan pada tanggal 8 Maret 1950, yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu dibubarkannya Negara Pasundan dan Jabar kembali bersatu dengan RI yang beribu kota di Yogyakarta. Dengan keputusan ini, maka berakhirlah pemerintahan Negara Pasundan. Berdasarkan pemaparan tersebut, patutlah kiranya kita mengingat adanya tokoh Sunda yang sangat berperan dalam perjuangan politik, baik di pusat (RI) maupun di daerahnya. Wiranatakusumah adalah pejabat pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik dalam konteks daerah maupun nasional. Dia adalah figur pemimpin yang mementingkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. (Agus Mulyana, sejarawan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung)*** http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=130077
