Keadilan bagi Calon Mahasiswa Oleh Aceng Abdullah
Beberapa hari terakhir ini media massa termasuk Pikiran Rakyat memberitakan ihwal jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN), yang akan dihapus mulai 2012. Mulai tahun depan, PTN akan kembali ke khitah dengan hanya membuka jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama ini, jalur mandiri PTN ini dituding menyulap PTN menjadi lembaga komersial dan hanya berpihak kepada orang kaya, sementara masyarakat yang tidak mampu alias miskin akan semakin tertutup untuk dapat kuliah di PTN. Jalur mandiri juga dituding ikut andil dalam "mematikan" PTS, karena PTN terkesan jor-joran menerima jumlah mahasiswa yang besar, sehingga PTS tidak kebagian mahasiswa baru. Fakta menunjukkan, sejak maraknya PTN membuka jalur mandiri, sejumlah PTS (khususnya) PTS papan bawah nyaris gulung tikar. Mahalnya pendidikan Mahalnya biaya pendidikan berkualitas, sebetulnya bukan hanya di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga di semua jenjang pendidikan, mulai tingkat dasar dan menengah. Kita jangan menutup mata, sekolah favorit --terlebih swasta-- sejak lama memasang tarif yang tidak mungkin terjangkau oleh siswa miskin. Begitu pun di sekolah negeri favorit, yang para lulusannya dikenal mampu bersaing untuk memasuki PTN-PTN ternama, baik di dalam maupun di luar negeri juga biaya pendidikannya tidak lagi murah. Hal itu dikarenakan sekolah tadi harus menyediakan sarana proses belajar-mengajar ekstra, termasuk biaya-biaya lain untuk peningkatan kualitas pendidikan yang tidak terpenuhi oleh anggaran rutin disediakan pemerintah. Oleh karena itu SD, SMP, sampai SMA favorit nyaris tidak ada yang berbiaya murah, bahkan ada beberapa sekolah favorit yang biaya pendidikan per bulannya bisa lebih mahal dibandingkan dengan SPP per semester mahasiswa di PTN yang memiliki jalur mandiri. Bagi rakyat miskin, jangankan membiayai sekolah, untuk bisa menembus atau diterima ke sekolah favorit yang berkualitas pun bukan perjuangan gampang. Mengapa? Sebab, sejak awal mereka tidak mampu membayar aneka program peningkatan kemampuan belajar siswa, misalnya ikut bimbingan belajar (bimbel), yang biayanya juga jauh lebih mahal ketimbang biaya sekolah. Ada kecenderungan mereka yang nilai NEM-nya besar, umumnya anak yang mengikuti bimbel secara intensif. Sebaliknya, anak yang tidak ikut bimbel cenderung kurang percaya diri, saat mengikuti ujian akhir sehingga memunculkan sugesti negatif. Bimbel ini memang banyak dikritik para pengamat pendidikan, karena siswa hanya dipersiapkan untuk lulus ujian bukan menguasai bidang ilmu. Fenomena bimbel ini sudah berlangsung sejak tingkat SD, sehingga siswa miskin yang tidak ikut bimbel umumnya sulit untuk bisa bersaing menuju SMP favorit. Begitu pun ketika memasuki tingkat SMA, lagi-lagi warga miskin umumnya tidak mampu bersaing ke SMA favorit yang berkualitas. Akibatnya, orang miskin umumnya teramat sulit untuk bisa mengenyam pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang berkualitas, mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi. Akhirnya, mereka pun umumnya hanya bisa sekolah di SMP atau SMA pinggiran, kendati pun boleh jadi sebetulnya mereka memiliki kemampuan yang setara. Pada Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad misalnya, ternyata mahasiswa tidak mampu yang berhasil bersaing di jalur SNMPTN sejak lama jumlahnya sangat sedikit, itu merupakan pertanda bahwa mereka memang sejak dari pendidikan dasar sudah tersingkir, karena ketiadaan biaya serta fasilitas penunjang lainnya selain kondisi lingkungan sosial ekonomi yang kurang mendukung. Kecenderungan yang sama berlangsung di fakultas lainnya seperti di fakultas ekonomi, kedokteran, farmasi, dan yang lainnya. Demi warga tak mampu Sejak awal kemunculannya, jalur mandiri PTN ini seringkali mendapat kritik dari berbagai kalangan. Jalur mandiri ini dianggap sebagai salah satu bentuk komersialisasi kampus, yang tertutup bagi masyarakat tak mampu secara ekonomi. Sejak sepuluh tahun lalu, peminat ke Fikom Unpad misalnya, selalu di atas 8.000 peminat, sedangkan yang diterima sebagai mahasiswa tidak lebih dari 1.000 orang (bahkan dua tahun terakhir di bawah 800 mahasiswa baru). Artinya, ada sekitar 7.000 peminat program studi ilmu komunikasi yang tidak diterima di fakultas ini. Logikanya, seharusnya mereka mendaftar ke fikom atau jurusan komunikasi di PTS. Akan tetapi, anehnya PTS menjerit kekurangan mahasiswa. Ini artinya, kendatipun PTN membuka jalur mandiri, jumlah peserta testing yang tidak diterima angkanya masih sangat besar dan ini sebetulnya peluang bagi PTS. Hal serupa terjadi di fakultas ekonomi antara peminat dan yang tidak diterima perbandingannya sangat jauh. Menuding jalur mandiri tidak berpihak kepada kalangan miskin juga tidak sepenuhnya benar. Justru dengan dibukanya jalur mandiri makin memberi peluang lebih besar bagi warga miskin, untuk dapat menaklukkan SNMPTN. Mengapa? Orang-orang berduit biasanya ancang-ancang dengan mendaftar melalui jalur mandiri dan warga tak mampu bersaing melalui SNMPTN, sehingga tingkat persaingannya menjadi berkurang. Dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, PTN selalu melakukan pendaftaran, testing dan herregistrasi bagi mahasiswa baru jalur mandiri lebih awal dibandingkan dengan SNMPTN. Unpad misalnya dalam pelaksanaan SMUP (Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran), selalu melakukan pendaftaran, testing, dan heregistrasi lebih awal dibandingkan dengan SNMPTN, sehingga yang mendaftar ke jalur ini hanyalah orang-orang yang secara ekonomi berkecukupan. Sebab, prosesnya yang mendahului SNMPTN calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima kemudian membayar dana pengembangan pendidikan (yang nominalnya tergantung program studinya). Karena sudah dinyatakan diterima, mereka tidak perlu lagi ikut SNMPTN. Inilah kesempatan warga tidak mampu untuk bisa menaklukkan SNMPTN, karena pesaingnya diterima di SMUP! Dibukanya jalur mandiri bukan berarti menutup jalur re-guler SNMPTN. Jalur reguler dari dulu tetap dibuka, sehingga makin jelas peruntukannya, orang berduit lewat jalur mandiri dan bagi yang tidak siap dengan dana melalui jalur re-guler. Artinya, peluang warga tidak mampu untuk masuk lewat jalur reguler menjadi semakin terbuka. Inilah asas keadilan. Yang mengkhawatirkan justru kalau jalur mandiri ditutup, persaingan warga miskin akan makin ketat lagi di SNMPTN. Mereka harus berjuang dengan orang-orang mapan yang setahun sebelumnya sudah berlatih testing melalui kelompok-kelompok bimbel tarifnya jutaan rupiah. Sementara warga miskin jika tidak memiliki kepintaran lebih, umumnya agak sulit untuk bisa bersaing di jalur regular. Jalur reguler ini tetap ada selain jalur mandiri, sayangnya warga miskin tetap tidak memiliki peluang untuk masuk karena kalah dalam seleksi. Aki-batnya, program "5.000 beasiswa" bagi mahasiswa kurang mampu yang dicanangkan Rektor Unpad sejak 2007 tidak bisa terlaksana, karena ternyata memang jumlah mahasiswa tidak mampu tidak sebanyak lowongan sumber beasiswa yang ada. Di tengah tudingan kampus yang semakin komersial, dalam kenyataan sebetulnya juga tidak demikian. PTN seringkali harus fleksibel menghadapi beragam permasalahan ekonomi orangtua mahasiswa. Permohonan untuk menunda pembayaran SPP dari para mahasiswa yang kesulitan ekonomi, seperti yang terjadi di Unpad antreannya lumayan panjang dan karena PTN bukan perusahaan swasta serta sebagai lembaga sosial juga tidak bisa saklek memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menunggak, tetapi proses belajar-mengajar bisa tetap berlangsung. Inilah yang tidak terekspos ke luar. Bagi PTN, penutupan jalur mandiri sebetulnya tidak menjadi masalah, asal pemerintah bersedia membiayai PTN baik dalam peningkatan kualitas tri dharma PT, juga peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kampus. Rencana kenaikan anggaran fungsi pendidikan dari sekitar Rp 248 triliun pada 2011 menjadi Rp 284 triliun pada 2012, kabarnya dijanjikan Mendiknas, di antaranya untuk mengatasi kekurangan anggaran PTN yang selama ini diatasi dengan cara membuka jalur mandiri. Namun, kenaikan tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi, mengingat kenaikan tersebut hanya sekitar 15 persen, sedangkan kebutuhan pengembangan PTN untuk mencapai universitas yang dicita-citakan bangsa kita, yakni world class university tentunya masih jauh dari harapan. Yang perlu mendapat perha-tian, justru bagaimana agar warga tidak mampu dapat bersaing dalam seleksi masuk dengan orang-orang kaya untuk dapat kuliah di PTN yang berkualitas. Jangan sampai sejak pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi mereka tetap terpinggirkan karena keterbatasan dari segi ekonomi.*** Penulis, Dosen Jurusan Jurnalistik dan Pembantu Dekan III Fikom Unpad Bandung. http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=172419 2011/1/20 mh <[email protected]> > Tutupnya Jalur Mandiri > > Oleh CECEP DARMAWAN > > Pernyataan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh terkait rencana > 2012 penghapusan jalur mandiri di perguruan tinggi, disambut baik berbagai > kalangan. Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu perguruan > tinggi negeri (PTN), yang memproklamasikan diri menghapus jalur mandiri > mulai tahun ini. Sementara bagi PTN yang selama ini lebih mengandalkan dana > operasionalnya dari jalur mandiri, perlu kerja keras untuk menutupi > kemungkinan defisit anggarannya. >
